Modul ini membahas hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdapat pula pembahasan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dan kasus iklan Nissan March yang dimasukkan ke pengadilan karena dianggap melanggar undang-undang tersebut.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Perlindungan Konsumen dan
Tanggung Jawab Hukum
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
09
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami hukum mengenai
Perlindungan Konsumen dan
Tanggung Jawab Hukum.
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran hukum
Perlindungan Konsumen dan
Tanggung Jawab Hukum.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi
dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia
mendapat perlindungan hukum. Undang Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang
hak – hak dan kewajiban konssumen dan produsen.
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha,
produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang
tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,
yaitu :
Hak Pelaku Usaha
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatperlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak
hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan
perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing
dengan sehat.
Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh
UUPK. Sebagai berikut :
Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan,
kenyamanan,keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga
yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
B. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
Mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak
konsumen di Indonesia sebagaimana tertulis pada bab III, pasal 4 diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
Konsumen, kewajiban konsumen adalah :
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Dapat diketahui bawasannya dalam UUPK telah disebutkan secara jelas hak – hak
konsumen, namun pada realita yang ada banyak konsumen yang belum mengetahui akan
hak – hak ini. Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen? Agar UUPK
berjalan dengan maksimal, tentunya harus disosialisasikan secara baik ke seluruh lapisan
masyarakat. Tentunya peran pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam proses ini
sekaligus dalam implementsai penegakan UUPK ini. Tidak hanya pemerintah, melainkan
msyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari pelaku yang terlibat dalam UUPK juga
mempunyai tanggung jawab serta peran sesuai dengan porsinya masing-masing.
C. Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Prinsip Tanggung Jawab
a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan
oleh yang mendalilkan kesalahan tergugat, Pasal 1365 KUHper (perbuatan melawan
hokum). Unsur-unsurnya :

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
 adanya perbuatan
 adanya unsur kesalahan
 adanya kerugian yang diderita
 adanya hub kausalitas antara kesalahan dan kerugian
b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)
Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab ,sampai ia dapat membuktikan, ia tidak
bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat
c. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab
Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan
pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan contoh pada
hokum pengangkutan pada bagasi/kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen
sendiri
d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
Biasanya prinsip ini diterapkan karena :
i. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya
kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks
ii. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada
gugatan atas kesalahannya,missal dengan asuransi atau menambah
komponen biaya tertentu pada harga produknya
iii. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.
Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang
memasarkan produknya yang merugikan konsumen/ product liability
Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:
1. melanggar jaminan, misalnya khasiat tidak sesuai janji
2. Ada unsur kelalaian (negligence), misalnya lalai memenuhi standar pembuatan obat
yang baik
3. Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability)
e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
Contoh dalam hal cuci cetak film , “bila film yang dicuci hilang maka konsumen
hanya dibatasi ganti kerugian nya sebesar sepeluh kali harga.
D. Implementasi Perlindungan Perilaku Konsumen
“Kasus Iklan Nissan March Masuk Pengadilan”
Berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas, Nissan March
mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km. Informasi serupa terdapat di
brosur Nissan March. Karena itulah Milla berkeyakinan membeli satu unit untuk dipakai

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
sehari-hari. “Di iklan itu ditulis berdasarkan hasil tes majalah Autobild edisi 197 tanpa
mencantumkan rute kombinasi,” imbuhnya.
Pihak Nissan melakukan tiga kali pengujian setelah pemberitahuan Milla. Milla hanya
ikut dua kali proses pengujian. Lantaran tak mendapatkan hasil, Milla meminta dilakukan tes
langsung di jalan dengan mengikutsertakan saksi. “Saya berharap diadakan road test
dengan ada saksi,” kata karyawati swasta itu.
Kasus ini akhirnya masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Jakarta. Milla meminta tanggung jawab PT Nissan Motor Indonsia (NMI). Perjuangannya
berhasil. Putusan BPSK 16 Februari lalu memenangkan Milla. BPSK menyatakan NMI
melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. NMI diminta membatalkan transaksi, dan karenanya mengembalikan uang
pembelian Rp150 juta.
Kasus diatas membuktikan, Pada ketentuan umum UU soal konsumen, menyangkut
promosi disebutkan, Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi
suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau
jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Maka, Kasus ini menunjukkan bahwa
terkadang promosi iklan sangat tidak beretika bisnis. Oleh karena itu, diharapkan akan
adanya keterbukaan antara produsen kepada konsumen sehingga mereka akan bisa saling
nyaman satu sama lain.

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
Rofiq Hidayat, 2012. http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8503fecc5fb/kasus-
iklan-nissan-march-masuk-pengadilan (12 Mei 2018, 12.39 WIB)
Mardyantongara, 2013.
http://www.google.co.id/amp/s/mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-
konsumen/amp/ (12 Mei 2018, 12.39 WIB)