HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN (Resolusi Sengketa secara umum; dan Resolusi Sengketa Ekonomi)

1. MODUL PERKULIAHAN
Implementasi
1) Resolusi Sengketa secara umum;
dan
2) Resolusi Sengketa Ekonomi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode NIM Disusun Oleh
Ekonomi & Bisnis Akuntansi 2 43217010076 Febry Dian Utami S.
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Pendahuluan

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pengertian Resolusi Sengketa
Resolusi Sengketa secara umum
Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banya
konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat.
Hal ini dialami oleh semua kalangan. Karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung
bagaimana kita menyikapinya. Dengan cara lapangkah, atau bahkan cara yang kasar dan merugikan
orang lain. Tentu kita harus profesional menyikapi semua ini demi kelangsungan hidup yang harmonis
tentram dan nyaman, dan tentu tidak untuk merugikan orang lain. Kenapa kita harus mempelajari
tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan
bagaimana penyelesaiannya. Berikut adalah pengertian dari sengketa itu sendiri, menurut kamus
bahasa indonesia, menurut Ali Achmad dan menurut Winardi.
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia
Berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-
orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Definisi Sengketa Menurut Para Ahli
• Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang
mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan
akibat hukum antara satu dengan yang lain.
• Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi
yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi
keduanya.
Pengertian Sengketa Ekonomi
Sengketa Ekonomi adalah Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai
macam kegiatan bisnis atau perdagangan.
A. Undang-undang yang berlaku tentang resolusi sengketa
Undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang abritrasi dan alternatif penyelesaian
sengketa yang berisi :
§ bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata
di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase
dan alternatif penyelesaian sengketa.
§ bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui
arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.
§ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk
Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengket
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan pertikaian dan
menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi akibat dari persengketaan
tersebut.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai
berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Judicial
Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional. Adapun
penjelasannya, antara lain :
1) Negosiasi
Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak – pihak yang terlibat berusaha untuk
saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi
adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.
Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi
kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan
kompetisi.Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau
memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.
Keuntungan Negosiasi
a) Mengetahui pandanga pihak lawan.
b) Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
c) Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.
d) Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
e) Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum.
f) Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.
Kelemahan Negosiasi
a) Mengetahui pandanga pihak lawan.
b) Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
c) Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan
d) Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
e) Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang
dirahasiakan lawan.
f) Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak.
g) Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
2) Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan oleh pihak
ketiga.
3) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak
dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses
musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau
konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau
penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh
persetujuan dari para pihak.
Prosedur Untuk Mediasi
a) Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim
membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
b) Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut
pihak-pihak yang berperkara tersebut.
c) Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini
diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang
berperkara.
d) Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22
harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.
4) Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai
persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam pengertian lain Konsolidasi
(conciliation), dapat pula diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya
mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem
peradilan Indonesia dapat disebut mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
§ Pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai conciliator atau
majelis pendamai,
§ Setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.
Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang; upaya mendamaikan yang
digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan diterapkan sebagai formalitas saja. Jarang ditemukan
pada saat sekarang penyelesaian sengketa melalui perdamaian di muka hakim. Lain halnya di
negara-negara kawasan Amerika, Eropa, maupun di kawasan Pasific seperti Korea Selatan, Jepang,
Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Sistem konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka
cenderung mencari penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
5) Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan
kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan.
Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk
menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.
Azas – Azas Arbitrase
a) Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa
oramg arbiter.
b) Azas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara
musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri.
c) Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbirase,
yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai
sepenuhnya oleh para pihak.
d) Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan mengikat yang
tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi. Asas ini pada
prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase.
Tujuan Arbitrase adalah Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah
untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh
para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, Tanpa adanya formalitas atau
prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambat penyelisihan perselisihan.
Selain dari pada beberapa proses penyelesaian sengketa diatas, adapaun cara lain yang dapat
ditempuh Yaitu melalui Proses Litigasi : merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur
pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya :
1. Pengadilan Umum
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik :
ü Prosesnya sangat formal
ü Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
ü Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
ü Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
ü Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
ü Persidangan bersifat terbuka
1. Pengadilan Niaga

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang
mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI. Pengadilan Niaga
Mempunyai Karakteristik sebagai berikut :
· Prosesnya sangat formal
· Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
· Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
· Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
· Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
· Proses persidangan bersifat terbuka
· Waktu singkat.
Akan tetapi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan, maka akan menimbulkan
beberapa dampak, diantaranya :
a) Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan kepada
lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
b) Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk perkara di
pengadilan.
Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan :
· lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),
· Biaya tinggi (very expensive),
· Secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),
· Kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang rakyat biasa.
C. Keseimpulan
Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu
akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu diantara keduanya.
Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau
peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian
sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :
· Negosiasi (perundingan)

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
· Mediasi
· Arbitrase
Implementasi Sengketa
PT Sara Lee Indonesia, perusahaan besar yang bergerak di consumer product, diguncang masalah
dengan karyawanya. Sekitar 200 buruh bagian pabrik roti yang tergabung dalam Gabungan Serikat
Pekerja PT Sara Lee Indonesia, menggelar aksi mogok kerja di halaman pabrik, Jalan Raya Bogor
Km 27 Jakarta Timur, Rabu (19/11/10).
Aksi mogok kerja ini, ternyata tidak hanya di Jakarta namun serentak di seluruh distributor Sara Lee
se-Indonesia. Bahkan, buruh yang ada di daerah mengirim ‘utusan’ ke Jakarta untuk memperkuat
tuntutannya. Utusan itu bukan orang, namun berupa spanduk dari Sara Lee yang dikirim dari
beberapa daerah.
Dalam aksinya di depan pabrik, para buruh yang mayoritas perempuan ini membentangkan spanduk
berisikan tuntutan kesejahteraan kepada manajemen perusahaan yang berbasis di Chicago Sara Lee
Corporation dan beroperasi di 58 negara, pasar merek produk di hampir 200 negara serta memiliki
137.000 karyawan di seluruh dunia.
Dengan mengenakan kaos putih dan ikat merah di kepalanya. Buruh merentangkan belasan
spanduk, di antaranya bertuliskan: “Kami bukan sapi perahan, usir kapitalis”, “Rp 16 triliun, Bagian
kami mana?”, “Jangan lupa karyawan bagian dari aset perusahaan juga.” “Kami Minta 7 Paket”,
“Perusahaan Sara Lee Besar Kok Ngasih Kesejahteraan Kecil” juga tuntutan lain tentang
kesejahteraan dan gaji yang rendah.
Spanduk juga terpasang di pagar pabrik Sara Lee, juga ada sehelai kain berisi tanda tangan para
pekerja dan 12 poster yang mewakili suara masing-masing tim dari berbagai daerah, seperti Jakarta,
Banyuwangi, Medan, Makassar, Denpasar, Jember, Surabaya, Madiun, Kediri, Gorontalo, Samarinda,
Lombok dan Aceh.
Poster dari Surabaya GT tertera beberapa kalimat yang berbunyi: “Kami tidak akan berhenti mogok,
sebelum kalian penuhi tuntutan buruh, penjahat aja tahu balas budi, kalian?” Juga poster dari Tim
Banyuwangi menyuarakan: “Kedatangan kami bukan untuk berdebat, kami datang untuk meminta hak
kami, jangan bersembunyi di belakang UU, dan jangan ambil jatah kami, ayo bicaralah untuk
Indonesia.”
“Kami terpaksa mogok karena jalan berunding sudah buntu dari pertemuan tripartit antara
manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Banyak tuntutan yang kami ajukan mulai
kesejahteraan, peningkatan jumlah pesangon dan kompensasi dari manajemen,” ungkap seorang
buruh wanita yang enggan disebut namanya.
Buruh takut menyebut nama, sebab manajemen perusahaan akan terus melakukan intimidasi yang
menyakitkan. “Ini aksi dalam jumlah yang kecil, dan menggerakan lebih besar dan sering
melancarkan aksi, jika tuntutan kami tak dikabulkan,” sambungnya.
Perwakilan manajemen sempat mengimbau peserta aksi mogok untuk kembali bekerja melalui
pengeras suara, namun ditolak oleh pekerja. Hingga kini aksi buruh terus bertambah sebab karyawan
dari distributor Jakarta, Bogor, Tanggeran, Depok dan Bekasi satu persatu memperkuat aksinya itu.
Buruh lainnya mengatakan kasus ini bermula dari penjualan saham Sara Lee dijual kepada
perusahaan besar. Ternyata, perusahaan baru itu Setelah enggan menerima karyawan lain, sehingga
nasib karyawan menjadi terkatung-katung. Bahkan, memutus hubungan kerja seenaknya saja. Buruh
pun aktif demo.
Sara Lee merasa malu dengan aksi yang mencoreng perusahaan raksasa inim sehingga siap
melakukan perundingan tripartit. Sayangnya, hingga kini belum ada kesepakatan karena manajemen
perusahaan memberikan nilai pesangon yang sangat rendah, tak sesuai pengabdian karyawan.

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
CARA PENYELESAIAN:
Manajemen PT. Saralee harus berunding terlebih dahulu dengan para buruh agar menemui suatu titik
kesepakatan. Jika PT. Saralee tidak memperoleh laba yang ia targetkan, seharusnya ia dapat
mengambil kebijaksanaan yang tidak membuat salah satu pihak rugi akan hal ini. Perundingan secara
kekeluargaan adalah satu-satunya solusi yang dapat meredam demo. Jika demo terus terjadi, pihak
Saralee malah akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, karena jika kegiatan operasional tidak
berjalan seperti biasa, laba pun tidak akan didapatkan oleh PT.Saralee.

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_5.pdf
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/