Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Alternatif Resolusi Sengketa atau
Resolusi Sengketa Ekonomi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
02
F041700009 Indah
Kayani
Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Pendahuluan

2. SENGKETA
• Definisi Sengketa
Berikut definisi sengketa menurut para ahli:
• Winardi : Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang
sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara
satu dengan yang lain. (Hapzi Ali, modul perkuliahan)1.
• Ali Achmad : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang
berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik
yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
(Hapzi Ali, modul perkuliahan)1.
Dari definisi menurut para ahli dapat dikatakan bahwa sengketa adalah suatu
perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih, kemudian menimbulkan konflik
yang dapat mengakibatkan hukum bagi kedua pihak tersebut.
Sengketa dalam lingkup ekonomi, meliputi sengketa pada:
a. Perbankan
b. Keuangan
c. Perusahaan atau perindustrian
d. Investor
e. Konsumen
f. Perniagaan, dan lain-lain
• Resolusi Sengketa
Resolusi sengketa adalah segala upaya yang dilakukan oleh pihak yang
sedang mengalami konflik untuk menemukan suatu kesepakatan yang dapat
menyelesaikan permasalahan. Resolusi sengeta diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Pasal 1 (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999)2.
1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
10.Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati
para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Dalam Bab II Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Republik
Indonesia No. 30 Tahun 1999 Pasal 6, menjelaskan:
(Undang-Undang No. 30 Tahun 1999)2.
Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (9).
(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak
melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik
dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan
Negeri.
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam
pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para
pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang
atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang
mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil
mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi
sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa
untuk menunjuk seorang mediator.
(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga
alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh
kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari harus tercapai
kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak
yang terkait.
(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai
dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan
kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya
melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc.
Selain Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, penyelesaian
segketa juga diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam P3B. Penyelesaian sengketa
dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam P3B dapat dilakukan dengan:
(Hapzi Ali, modul perkuliahan)1.
1) Negosiasi/Perundingan
Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai
kesepakatan pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan
yang sama atau berbeda.
2) Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang
dilakukan oleh pihak ketiga
3) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediatoryang tidak memiliki
kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
4) Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang
berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan
tersebut. Dalam pengertian lain Konsoliasi (conciliation), dapat pula diartikan
sebagai pendamai atau lembaga pendamai.
5) Arbitrase
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana
para pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral,
yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan.
IMPLEMENTASI SENGKETA
Sengketa Bisnis
Pertamina vs Karaha Bodas Company
Kasus sengketa antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company yang
mulanya berawal dari penandatanganan dua perjanjian, yakni perjanjian Joint
Operation Contract (JOC) dan perjanjian Energy Supply Contract (ESC) tanggal 28
November 1994 yang dilakukan oleh Pertamina, PLN, dan Karaha Bodas
corporation (KBC). Perjanjian tersebut memang sengaja dibuat dan ditandatangani
dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan listrik PLN yang mana memanfaatkan
energi panas bumi di Grut, Jawa Barat. Namun, setelah beberapa lama berjalannya
perjanjian ini, ternyata proyek listrik terebut ditangguhkan oleh pemerintah karena
didasarkan pada Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997, sehingga perjanjian yang
semulanya sudah berjalan dengan sangat terpaksa harus diberhentikan. Tanggal 30
April 1998 pihak KBC memasukan gugatan ke Arbitrase Jenewa agar pihak
Pertamina dan PLN membayar ganti rugi. Kemudian, tanggal 18 Desember 2000
Arbitrase Jenewa resmi mengeluarkan keputusan, yang tidak dapat diterima oleh
Pertamina. Keputusan tersebut mengatakan bahwa Pertamina dan PLN harus
membayar ganti rugi sekitar $ 261,000,000 kepada KBC.
Dalam kasus ini yang saya amati, penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi
antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company dapat dilakukan dengan arbitrase
internasional. Dimana, pada awalnya Pertamina yang tidak dapat menerima
keputusan dari Arbitrase Jenewa, meminta pengadilan di Swiss untuk membatalkan
putusan tersebut. Sayangnya, permintaan Pertamina tersebut tidak dapat ditindak
lanjuti oleh pihak di Swiss. Hal tersebut dikarenakan Pertamina tidak mau memenuhi
persyaratan yang diajukan oleh Swiss Federal Supreme Court yaitu membayarkan
sejumlah uang deposit. Maka, tanggal 14 Maret 2002 secara resmi mengajukan
permohonan pembatalan atas keputusan Arbitrase Jenewa kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pemabatalan atas keputusan Arbitrase Jenewa
didasarkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 Pasal 70.
DAFTAR PUSTAKA
1. Hapzi Ali, modul perkuliahan. https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php?
file=%2F1109106%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F2.%20Hapzi%20Ali
%2C%20Modul%20HBL%2C%20Alternatif%20Hukum%20Sengketa.pdf
(Diakses pada Minggu, 11 Maret 2018. Jam 17.09)
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. https://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiIlauVkOTZAhWJUbw
KHSe5CEYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feodb.ekon.go.id%2Fdownload
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. %2Fperaturan%2Fundangundang
%2FUU_30_1999.pdf&usg=AOvVaw2D3wGO0bU196hR-offfLy-
(Diakses pada Minggu, 11 Maret 2018. Jam 18.08)
REFERENSI KASUS
Sampe Purba. https://maspurba.wordpress.com/2008/05/10/penyelesaian-
sengketa-bisnis-melalui-arbitrase-internasional/
(Diakses pada Senin, 12 Maret 2018. Jam 08.13)
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. %2Fperaturan%2Fundangundang
%2FUU_30_1999.pdf&usg=AOvVaw2D3wGO0bU196hR-offfLy-
(Diakses pada Minggu, 11 Maret 2018. Jam 18.08)
REFERENSI KASUS
Sampe Purba. https://maspurba.wordpress.com/2008/05/10/penyelesaian-
sengketa-bisnis-melalui-arbitrase-internasional/
(Diakses pada Senin, 12 Maret 2018. Jam 08.13)
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id