Dokumen ini membahas dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam Production Sharing Contract (PSC). Topik utama yang dibahas adalah hubungan hukum, hukum kontrak, prinsip-prinsip PSC, hukum keuangan negara, kedudukan PSC dalam hukum kontrak dan keuangan negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam PSC.

1. Dimensi Hukum Kontrak dan
Hukum Keuangan Negara dalam
Production Sharing Contract
Sampe L. Purba
FGD BPKP – SKKMIGAS , 11 September 2017

2. DR-0112
Agenda
a) Pengantar
b) Hubungan Hukum
c) Hukum Kontrak
d) Kontrak Production Sharing Contract
e) Hukum Keuangan Negara
f) Kedudukan PSC dalam Hukum Kontrak dan Hukum Keuangan Negara
g) Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Rezim PSC
h) Penutup
Back- Up
2

3. DR-0112
Law is a system of principles and rules of human conduct, being the
aggregate of those commandments and principles which are either
prescribed or recognized by the governing power in an organized
jural society as its will in relation to the conduct of the members of
such society, and which it undertakes to maintain and sanction and
to use as the criteria of the actions of such members (Black’s Law
dictionary).
Tujuan
Ethics ( Keseimbangan, Keteraturan, Law and order )
Utility ( Kemanfaatan : Social Engineering, Social Control)
Certainty ( Perlindungan, Keadilan)
a. Pengantar – Fundamental
3

4. DR-0112
Hubungan Hukum Bersegi Satu [ eenzijdige publiekrechtelijke handeling
- Public Law]
Hukum Tata Negara [ kelembagaan ]
Hukum Administrasi Negara [pelaksanaan kewenangan],
Hukum Pidana , [larangan, hukuman, prosedur, eksekusi]
Hukum Internasional (Hubungan Publik Internasional)
Hubungan Hukum bersegi dua [ tweenzijdige publiekrechtelijke
handeling - Private Law ]
Hukum Perdata  hak hak dan kewajiban para pihak dan yang terkait
Hukum Internasional (Hubungan Perdata Internasional)
b. Hubungan Hukum
4

5. DR-0112
Perikatan – Perjanjian – Kontrak
Perikatan (verbintenis)  hubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu
hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan
Ps 1233 KUHPerd  Perikatan lahir krn Persetujuan atau Karena
Undang-undang
i. krn Undang-undang ==> perbuatan sejalan dgn hukum (ps 1352 –
1354 KUHPerd) ATAU perbuatan yang tidak sejalan dgn hukum (ps. 1365
KUHPerd)
ii. Krn Persetujuan  Perjanjian (Overeenkomst)  Undang-undang bagi
Para Pihak (Ps. 1338 KUHPerd)
 Kontrak adalah bentuk konkrit dari sebuah Perikatan dalam bentuk
Perjanjian (yang biasanya tertulis)

6. DR-0112
Keseluruhan Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum
antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum (Salim, HS)
Kaidah Hukum  Tertulis dan Tidak Tertulis
Hubungan Hukum  Hubungan yang diatur oleh hukum [Peristiwa
hukum (akibatnya diatur oleh hukum), dasar hukum, hak dan kewajiban ->
subjek hukum]
Pihak  Subjek Hukum ( Pendukung Hak - kreditur dan Kewajiban –
debitur )
Hak dan Kewajiban  Prestasi [memberikan sesuatu, berbuat sesuatu,
tidak berbuat sesuatu – ps 1234 KUHPerd ]
Sepakat  Persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
(Illustr.  penumpang naik angkot, makan di warung tanpa tawar)
c. Hukum Kontrak

7. DR-0112
Syarat sahnya Perjanjian (ps. 1320 KUHPerdata)
Syarat Subjektif : (tdk terpenuhi  dpt dimintakan pembatalan)
a. Sepakat yang mengikatkan dirinya
b. Cakap untuk membuat satu perikatan
Syarat Objektif : (tdk terpenuhi  batal demi hukum)
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu causa yang tidak dilarang
Tiga Komponen Perjanjian
 Esentialia (constructive order : Persetujuan Para pihak, objek )
 Naturalia (basic inherent assumption – Free of kekhilafan, paksaan, penipuan)
 Aksidentialia (specific – mis. domisili hukum, forum penyelesaian sengketa)

8. DR-0112
Asas-asas Hukum Kontrak
a. Asas kebebasan berkontrak (partij autonomie) ps 1338 KuhPerd
- Berlaku sebagai undang-undang bagi parties
- tdk dpt ditarik sepihak, kecuali sepakat atau krn alasan UU
- dilaksanakan dengan itikad baik
b. Asas Konsensualisme (kehendak sepakat saling mengikatkan diri)
c. Pacta Sunt Servanda ( asas penuhi janjimu – promissorum implendorum obligati)
d. Asas persamaan
e. Asas keseimbangan
f. Asas kepercayaan
g. Asas kepastian hukum
h. Asas kepatutan
 ps 1965 : Itikad baik hrs selamanya dianggap ada, siapa yang menunjuk kepada itikda buruk diwajibkan untuk membuktikannya

9. DR-0112
Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional (UNIDROIT – CISG)
a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
b. Prinsip Good Faith and Fair Dealings
c. Prinsip pengakuan kebiasaan transaksi bisnis setempat
d. Prinsip Sepakat – Offer and Acceptance
e. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk
f. Kewajiban menjaga rahasia
g. Prinsip syarat sahnya kontrak
h. Prinsip pembatalan kontrak on gross disparity
i. Prinsip Contra Proferentem (if multi tafsir, to the benefit yg terlemah)
j. Prinsip perlindungan pihak lemah dalam kontrak baku
k. Klausa hardship
l. Prinsip Force majeure

10. DR-0112
Penafsiran Perjanjian
a. Hal yang jelas eksplisit tidak untuk diinterpretasi (ps 1342)
b. Intensi dari para pihak (ps 1343)
c. Kebiasaan sebagai elemen perjanjian (ps 1347)
d. Penafsiran sistematis (ps 1348) “Semua janji yang dibuat
dalam suatu persetujuan harus diartikan dalam hubungan
satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka
persetujuan sebelumnya.
e. Kalau ada keraguan (atas kerugian dan keuntungan both – ps
1349)
f. Beban pembuktian ada pada penandatangan perjanjian

11. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved 11
d. Tujuh Prinsip dalam PSC
1111

12. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved 12
7 Prinsip dalam Kontrak Kerja Sama
1. Natural Riches Controlled by The State
2. SKKMIGAS has the authority to control Upstream Business
Activities
3. Contractor : Financial ability, Technical competence,
Professional skills  to provide and make available
4. Kuasa Pertambangan pada GOI, wishes to promote
5. GOI obliged to make effective and efficient
6. Party to PSC : SKKMIGAS dan Contractor
7. Mutual Covenant to agreement
12

13. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved
FILOSOFI KONTRAK KERJA SAMA
UUD ’45 Pasal 33
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Resources – Yes
Skill & Technology – No
Financial ability – No
Risk (business & operation) – No
Kontrak Kerjasama
Resources – No
Skill & Technology – Yes
Financial ability – Yes
Risk (business & operation) – Yes
13
BUMN/D
Koperasi
Usaha Kecil
BU Swasta
B.U.T
13

14. DR-0112
Prinsip Hukum Korporasi
a. Piercing the corporate veil  siapa yang mencampuri ikut
bertanggung jawab
b. Business judgement rules  immunity not to criminalize the result
- Fiduciary duties, trust and confidence
- duties of skill, care and diligence
- statutory duties
c. Corporate opportunity  shareholders maximization
d. Ultra vires  Pelampauan kewenangan tidak terproteksi
e. Liability of Promotors  perluasan dari vicarious liability
1414

15. DR-0112
Laws and Regulations
15
The laws of the Republic of
Indonesia shall apply to this
contract
Exercising inalienable rights
Prinsip equality before the law
to treatment and access to
justice dalam semua lingkungan
peradilan
(Pidana, Perdata, TUN, Kepailitan
dsb)
Inalienable rights adalah hak-hak
dasar by nature yang melekat
kepada subjek hukum, untuk
dapat berperan sesuai dengan
atributnya.

16. 16
 Pasal 23 UUD 1945
UU 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara
UU 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan
Negara
UU 15 thn 2004 ttg Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
e. Hukum Keuangan Negara

17. DR-0112
Perluasan makna dan ruang lingkup dari psl 23 UUD 1945
a. Hak Negara pungut pajak, cetak uang, pinjam uang
b. Kewajiban Negara – layanan umum, bayar tagihan
c. Penerimaan Negara
d. Pengeluaran Negara
e. Penerimaan Daerah
f. Pengeluaran Daerah
g. Kekayaan Negara/ daerah dikelola sendiri, atau pihak lain atau kekayaan
yang dipisahkan pd prshn Negara/ prshn daerah
h. Kekayaan pihak lain yg dikuasai Pemerintah utk kepentingan umum
i. Kekayaan pihak lain yg diperoleh dgn menggunakan fasilitas Pemerintah
17

18. DR-0112
Prinsip – prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara
Keuangan Negara dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan (Pasal 3 ayat 1 UU 17 thn
2003)
18

19. DR-0112
Beberapa Isu Hukum dalam implementasi
• Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16
Agustus 2006 yang menyatakan bahwa dengan adanya UU No. 19 tahun
2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam pasal 2 huruf g UU 17/2003
tentang Keuangan Negara khususnya mengenai kekayaan yang dipisahkan
pada BUMN/BUMD dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat
secara hukum
• Putusan Kasasi nr. 242 K/Pdt.Sus/2012 Pengadaan Lokomotif oleh PT KAI
 tidak terikat kepada Keppres 80 thn 2003 jo ..Perpres 54/2010, PerPres
70/2012 hal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (atas
gugatan di KPPU UU 5/1999 )
• PerMen BUMN 15/MBU/ 2012  Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
• Mungkin perlu Judicial Review ???
19

20. DR-0112
f. Kedudukan PSC dalam dimensi Hukum Kontrak
dan Hukum Keuangan Negara

21. DR-0112
Dialektika Hukum Publik dan Hukum Bisnis
• Hukum Publik
• Compliance/ Ketaatan
• Prosedural dan formalitas
• Kewenangan vs Kecakapan
• Pakem – tata baku
• Pertanggung jawaban Pribadi
• Sistem, Prosedur, Kelembagaan
• Hukum Bisnis
• Rasionalitas – objective oriented
• Substance Over Form
• Business Judgement Rules
• Pertanggungjawaban Korporasi
• Inovasi, spekulasi untuk
mengoptimalkan upside potential,
dgn exposure terukur
• SOP, Common business practice
21

22. DR-0112
Sistem PSC Sistem Keuangan Negara
Sumber dana Dari Kontraktor KKKS
Terperinci Pada APBN
(cash basis)
Program Kerja
Program dan kegiatan operasi
berlangsung sepanjang masa
Kontrak
Bersifat tahunan, dan
pengaturan khusus utk tahun
jamak/ multi years
B
E
B
A
N
b
i
a
y
a
sifat
Expenditures ==> Biaya Operasi  cost
recovery (rf. WP&B)
Closed – out dlm st thn anggaran
sumber
Pengadaan, Alokasi, charges, insentif (I/C,
ICR)
Pengadaan Barang dan Jasa,
Pembebanan Bunga Pinjaman
Point to Note
Pemahaman Pengakuan Pendapatan dan Perlakuan biaya pada PSC
dalam dimensi Keuangan Negara
Beberapa Karakteristik yang berbeda
22
22

23. DR-0112
PSC dalam dimensi Keuangan Negara
Contr’ relationship tools
- WP&B, PoD, AFE
- PTK – SOP
- Financial Budget and
Reporting
- PSC (body + exhibit C)
Rezim Keuangan Negara
• Kecakapan dan
Kewenangan Bertindak
• Delik formil & delik
materiil
• Mekanisme adjustment
TIDAK menghapuskan
pidana
23
Fiduciary duties
Good Engineering Practices ...
Taat Prosedur, Taat substansi
23

24. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved 24
Cost Recovery
• Esensi
Pengembalian Biaya yang tertalangi
lebih dahulu
Mengikuti Hukum Pasar (supply –
demand)
Good engineering practices
BUKAN KEUANGAN NEGARA
Tata cara pembebanan,
pengembalian dan pembukuan diatur
dalam Kontrak
Life time of the Project
• misleading
Pembayaran dari Keuangan Negara
Rigid on AFE and Procurement rules
Efficiency misunderstood
Keuangan Negara
Diatur dalam regulasi publik, spti. PP
Cost Recovery
Matching cost against revenue

25. Rights to be saveguarded
Negara : Sovereignty right
Pemerintah : Mineral and Mining Right
SKKMIGAS : Management Right
Contractors : Economic Right
Medium of Interaction :
Consultation
Non Ajudication
Ajudication
25
g. Mekanisme Penyelesaian Sengketa PSC

26. DR-011226

27. DR-011227
WORK PROGRAM
OPERATING COST
REVENUES
INCOME
EXPENDITURES
PSC’s ACTIVITY
TECHNICAL & ECONOMIC
Considerations
FINANCIAL & ACCOUNTING
Considerations
PSC’s Controlling Cycles
27

28. DR-0112
POD
WP&B
AFE
Procr’ment
KESDM,SKK Migas
BPK, BPKP,
Dirjen. Pajak
Kantor Akuntan Publik
Home Office
MEKANISME PENGAWASAN INDUSTRI HULU
MIGAS NASIONAL
Pre-Audit Current Audit Post Audit
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
DPR BPK Instansi
Lainnya
KSP KPK
28
Vendor Kontraktor Kontrak Kerja Sama
28

29. DR-0112
Audit
Pembahasan-
Pembahasan
Tindak Lanjut
Laporan Audit
1. Dicapai titik temu: Tindak Lanjut Selesai (koreksi atau penjelasan KKKS dapat
diterima).Pertimbangan yang digunakan:
a. Fiduciary Duty
b. Business Judgement Rule (Workmanlike manner, appropriate scientific methods).
2. Tidak dicapai titik temu:
a. Dibahas kembali secara periodik untuk mencapai titik temu.
b. Penangguhan Pembebanan Biaya Operasi sebelum Arbitrase.
Diatur dalam PSC Section XII Books and Accounts and Audits
1. Diatur dalam Section XII Books and Accounts and Audits.
2. Laporan Audit berisi Audit Exception atau Temuan
Pemriksaan.
3. Auditor harus menyampaikan Audit Execption dalam 60 hari
setelah selesai proses pemeriksaan.
4. Temuan Pemeriksaan berisi Temuan Pasti dan Temuan Yang
Perlu Pembahasan Lebih Lanjut (Dispute).
Diatur dalam PSC Section IX Consultation and Arbitration:
1. Pembahasan-pembahasan untuk mencari penyelesaian
secara mufakat (Amicably).
2. Pembahasan-pembahasan dalam rangka Arbitrase.
Audit dan Tindak Lanjutnya dalam Kontrak
Kerjasama
29
29

30. DR-011230
Beberapa Poin dalam UU 30 - 1999
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata
maupun hukum publik
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausula
arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang
dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

31. DR-011231
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa.
Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa
yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat di diadakan
perdamaian

32. DR-011232
PROSES NON-AJUDIKASI
BERDASAR
KEPENTINGAN
PIHAK B
MEDIATOR/
KONSILIATOR
PIHAK A
KESEPAKATAN
• Penentu Hasil Ahir (Kesepakatan)
: Para Pihak
Mediator tidak berwenang membuat
keputusan
• Prosedur : Tidak Konfrontatif
Para Pihak berkomunikasi dan
bekerja sama untuk mencapai
konsensus
• Fokus : Memecahkan Masalah
Dengan mempertimbangkan
kepentingan para pihak (keinginan
dan keberatan)
@web

33. DR-0112
BERDASAR
HAK
PIHAK BPIHAK A
PUTUSAN
• Penentu Putusan : Pihak Ketiga yang
Netral
• Prosedur : Berlawanan/ Berhadapan
Masing-masing pihak berusaha
mengemukakan bukti dan pendapat
yang berlawanan dengan cara
meyakinkan pengambil keputusan
untuk berpihak kepadanya
• Fokus : Hak Legal dan Kejadian-
kejadian yang mendahuluinya
(sebelumnya))
HAKIM/
ARBITER
33
PROSES AJUDIKASI
@web

34. DR-011234
LITIGASI & NON-LITIGASI
FleksibelFormal
Putusan tergantung metoda yang dipilih; dapat final
(arbitrase), dapat juga tidak
Kemungkinan banding, mengandung resiko proses
yang memakan waktu lama
RahasiaTerbuka, diketahui oleh publik
Cenderung menggunakan pertimbangan rasa keadilan
dan kepatutan
Menerapkan hukum secara ketat
Berdasarkan konsensusBerdasarkan sistem yang sudah baku
NON - LITIGASILITIGASI

35. DR-0112
• Peraturan Perundang-undangan hendaknya memberi
kepastian, pedoman dan perlindungan
• Ada demarkasi yang jelas antara hukum publik dengan
hukum bisnis
• Pen-daku-an hak akan sejalan dengan timbulnya liabilities
dan tanggung jawab sesuai dengan hak tersebut
• Perlu penegasan domain Keuangan Negara, Kekayaan Negara
dan Kekayaan Korporasi
• Production Sharing Contract adalah tunduk kepada Hukum
Kontrak dengan tetap memperhatikan jurisdiksi hukum yang
lain
h. Penutup/ Concluding Remarks

36. SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
Terima kasih
36
• sampepurba@gmail.com
• slpurba@skkmigas.go.id
• sampepurba@sampepurbalawfirm.com
• www.maspurba.wordpress.com
• www.sampepurbalawfirm.com

37. DR-0112
Brief CV
• Sampe L. Purba, is a Professional who is and has been in oil and gas related managerial
business more than 15 years. He has been involved in almost all value chain of Oil and Gas
key managerial role namely Planning department, Legal,General Support, Finance, Audit and
Commercial. Currently he serves as Senior Executive Advisor SKKMIGAS
• Mr. Purba entered some Universities both domestics and abroad. He holds undergraduate and
post graduate degrees in Economics, Commerce and Law. He is also alumni of Prestigious
Regular National Leadership Course in National Resilience Institution – Republic of Indonesia
(LEMHANNAS RI)
• Mr. Purba registered as active member of Professional Association such as Association of
International Petroleum Negotiators (AIPN), Indonesian Petroleum Society (IPA), Indonesian
Accountant Association (IAI), Indonesia Bar Association (PERADI), Associate of Certified Fraud
Examiner (CFE), Indonesia Chamber of Commerce (KADIN)
• As part of maintaining and updating his knowledge and sharing of experiences, Mr. Purba
actively attends and gives workshop, conferences and seminar domestic and abroad.
• Mr. Purba also active communicating his ideas on many strategic and current issues, through
newspapers, radio, TV, journals and book. Some of his thought can be followed in
http.//maspurba.wordpress.com
• slpurba@skkmigas.go.id;sampepurba@gmail.com;sampepurba@sampepurbalawfirm.com

38. DR-0112
Daftar Bacaan :
• http://www.academia.edu/5027216/Kepastian_Hukum_dalam_industri_migas_O
leh_Sampe_L Purba
• https://maspurba.wordpress.com/2009/07/18/konsepsi-kerugian-negara-pada-
bisnis-di-lingkungan-badan-hukum-dengan-kekayaan-negara-yang-dipisahkan/
• https://maspurba.wordpress.com/2008/02/01/cost-recovery-itu-lho/
• http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=1&date=2016-10-11
Model Kelembagaan Pengelola Kegiatan Migas
 http://mediaindonesia.com/news/read/68084/penguasaan-sda-dan-modal-
kebangsaan/2016-09-22
• Pengantar Ilmu Hukum - C.S.T Kansil
• Pengantar Ilmu Hukum - LV. Van Apeldoorn
• Kompilasi Hukum Perikatan, Mariam Darus et.al

39. DR-0112
Penguasaan Negara
• Kedaulatan Permanen Atas
Sumber Daya Alam (Resolusi
Majelis Umum PBB nomor 1803
tahun 1962 tentang Permanent
sovereignity over natural
resources
 Negara – Negara memiliki
berbagai instrumen dan
Opsi untuk
Implementasinya
 Indonesia menganut
konsepsi Pasal 33 UUD 1945
3

40. DR-0112
Hakekat Menguasai oleh Negara
• UU 5/1960 : a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
b. Menentukan hubungan hukum antar orang dan bumi,
c. Mengatur hubungan hukum antar orang dan perbuatan hukum
• MK (PUU 36/2012) : Kebijakan, Pengurusan, Pengaturan,
Pengelolaan, Pengawasan
• Mohammad Hatta
(Harian Pedoman 19 Sept 1951) >> Dilaksanakan sendiri, dengan meminjam modal,
menanam modalnya, dikerja samakan dengan aturan dan syarat Pemerintah
RI
(Hari Ultah Koperasi 12 Juli 1977) >> Dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara yang
menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer
40
40
40

41. DR-0112
Konsep Pertanggung Jawaban Publik
•Kewenangan,
Peraturan, Akuntabilitas
•Tata Pengambilan
Keputusan
Berkewenangan
•Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik
(Yurisdiksitas – Legalitas)
41

42. DR-0112
Asas Perlindungan Universal
• First Duty of Sovereign State –
To Protect its Citizens else
and anywhere (ref. UN Charter, Amend 14
th US Constitution, Pembukaan UUD 45, etc)
• Perlindungan Investasi Warga
Negara, dan Korporasi
• Asas Perlakuan Timbal Balik
(reciprocal treatment)
42
42

43. DR-0112
43
Kewajiban
Operasional
Kontraktual
BPMIGAS
Entitlement
Seller BPMIGAS
Revenue
KKKS
Entitlement
Rekening
BUN
PENERIMAAN
NEGARA
A
P
B
N
Operasional KKS Penerimaan Negara
Hak Operasional
Kontraktual
KKKS
Share Tax
KETERANGAN :
Garis Kontraktual
Garis Kebijakan dan
Pengawasan
Arus barang
Arus Uang
KKKS PemerintahBPMIGAS
Production/
Lifting
Fee
Pengelolaan
Dan Penjual
(+)
(-)
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KKS
UU
PP
Operating
Cost
Ideal
arrangement
BPMIGAS Accounting

44. DR-0112
Lingkungan Strategis yang Berubah
• UU 22/ 2001  Sbgn
Commercial decision pd
Otoritas Admin. Pemerintah
(mis. PoD 1, Alokasi, harga gas)
 UU APBN  Asumsi
Cost Rec masuk dlm nota
keuangan  UU
Keuangan Negara dan
derivasinya
 PP 79/2010  Biaya
Operasi yg dpt
dikembalikan diatur PP
44
44

45. DR-0112
INTERNAL GOVERNANCE WITHIN PSC
45
Partner
Non Operator Audit
Project Based Approval
Annual Work Program and Budget Approval
Covenants with Financial Institution
Industrial Good Engineering Practices
Association and Interest Group
Home Gov’t
IRS : Taxation
Security Exchange Commission – Pasar Modal
Head Quarters
World wide Portfolio Benchmarking
Personal and Group Performance Evaluation
Shareholders Audit
Commercial Stake
holders
45

46. DR-0112
GainingAccess
Exploration
Appraisal
Development/EPCI
P2Production Profile = P1
Cumulativecashflow-US$millions
700
600
500
400
300
200
100
- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 700
0
2
STOIIP (Stock Tank Oil Initial In Place)
GIIP (Gas Initial In Place)
means stranded volume of :
millions barrels of oil
or
billions / trillions cubic foot of gas
HCIIP Potential Reserves = P1 + P2 + P3
1 4 6 9 11 22 24 26 30 32 38 40 42
Decommissioning,P&AandRestoration
GENERIC FIELD PRODUCTION LIFE CYCLE
WHAT IS
IRR / ROR
………?
%
46
46

47. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Project Economics vs Financial Perspective
• IRR
• NPV
• MARR
• WACC
• POT
$
R2
C1
t
R1
Dynamic
changes of
assumption,
estimation,
projection of
P – V - C
47
47
C2

48. DR-011248
Lesson Learned from ARBITRASE
Karaha Bodas dan Himpurna Case
Ikhtisar
Thn 1994 Pertamina dan Karaha Bodas LLC menandatangani Joint
Operating Contract, untuk mengembangkan proyek geothermal dan
menjual energinya ke PLN
Himpurna California Energy dengan PLN menandatangani ESC untuk
memasok Energi ke PLN
Krisis Moneter 1998 – Presiden mengeluarkan Keppres Penghentian
beberapa Proyek Strategis
1998 Karaha Bodas dan Himpurna masing-masing membawa casenya
ke arbitrase

49. DR-0112
Karaha Bodas Company LLC v Perusahaan Pertambangan Minyak Dan
Gas Bumi Negara and PT. PLN (Persero),
ad hoc arbitration under UNCITRAL rules,
Final award of 18 December 2000 (Arbitrators Yves Derains
(President), Prof Piero Bernardini, Prof Ahmed S. El Kosheri)
Himpurna California Energy Ltd v. PT. PLN (Persero),
ad hoc arbitration under UNCITRAL rules,
Final award of 4 May 1999 (Arbitrators, Jan Paulsson (President),
Antonino Albert de Fina, Setiawan SH)
49

50. DR-011250
I ( n Himpurna, PLN took the position that it was independent of the Indonesian
Government and could not be held liable “in circumstances where the Contract
‘was suspended by government action binding on the parties’”.
However, the Tribunal in this case considered “the relationship between PLN and
the Government of Indonesia, de jure and de facto, and… the implications of the
fact that the Contract itself expressly contemplated the effects of Governmental
action” .
It noted three “independently sufficient grounds for declining to excuse PLN’s non-
performance on the grounds of State action”, namely:
“PLN’s de jure subservience to the Government”, “The contractual allocation of the
risk of Governmental
action” and “PLN’s de facto subservience to the Government”
In Karaha Bodas, the Tribunal found that the Governmental decisions (i.e. the
Decrees) did not amount to a breach of PLN’s and Pertamina’s obligations, but that
“since a Governmental event is not a Force Majeure event for them, their non-
performance has no legitimate excuse and must be considered as a breach of
contract”

51. DR-011251
Karaha Bodas – JOC with Pertamina , and Energy Sales
Contract with PLN
• 1997 – 1998 Three Presidential Decrees (Keppres 39/97, KepPres 47/97, KepPres 5/98 –
Asia Crisis  Suspension of Karaha Bodas and Himpurna Investments
Arbitration Award :
Karaha Bodas
US $93,100,000 (based on investment approved by Pertamina ) – actual loss (damnum
emergens)
PLUS
Loss Profit for 30 yrs $150,000,000
(Lucrum cessans – gains prevented)
Himpurna vs PLN
 $117, 000,000 (Present Value of Future Income)

52. DR-011252
Karaha Bodas & Himpurna Case
Karaha Bodas and 5 mistakes
(stubborn and stupid frame of mind)
1. The GOI did not take it seriously when it took the case to arbitration
2. Shock and try to file a lawsuit in Court  KB to seize asset Pertamina
in Bank of NY worth $650 Million
3. Annoying NY Convention 1958
4. Post-factum on issues tax manipulation
5. Try to link with nationalism
TMLubis – Jak.Post 24 Nov. 2004

53. DR-011253
Arbitration Rules to Note (vary Across the Forums)
1) Step
2) Institutional Involvement
3) Commencement of Arbitration
4) The Notice of arbitration
5) Response to the Notice of
arbitration/ request for
arbitration
6) Statement of Claim/ Statement
of case
7) Statement of Defence
8) Number of arbitrators
9) Appointment of arbitrators
10) Multi-Party Disputes
11. Place of Arbitration
12. Language of the Arbitration
13. Law to be applied by the
Arbitral Tribunal to the merits
and substance of the dispute
14. Terms of Reference &
Procedural Timetable
15. Establishing the Facts of the
Case/ the Evidence
16. Documentary Evidence
17. Oral hearings
18. Default & non attendance

54. DR-011254
19.Interim measures
20.Security of costs
21.Confidentiality
22.Timing of the Award
23.Decision of the Arbitrators
24.Communication of the
awards
25.Remedying of Omissions
26.Appeal
27.Costs
28.Arbitrators’ Fees/
Institution’s costs
29.Expedited Procedure
ICC - Paris (institutional)
UNCITRAL (ad-hoc)

55. DR-011255
RI meratifikasi Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Penegakan
Putusan Arbitrase Asing, dengan KePPres 34/ 1981
Arbitrase Internasional:
 Diputus oleh arbiter/majelis arbiter di suatu negara yang dengan Indonesia terikat
pada perjanjian;
 Termasuk dalam lingkup hukum perdagangan
 Putusan arbitrase tidak bertentangan dengan ketertiban umum (PUBLIC POLICY)
 Memperoleh eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Eksekutor dari Mahkamah Agung bila menyangkut Negara RI sebagai salah satu pihak
dalam sengketa.
 Pasal 66 UU No 30/1999
Pengakuan dan EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

56. DR-011256
Source: International Bar Association at
http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx
October 2015
Apa itu PUBLIC POLICY  Convention 1958 New York
The Report concludes that “the review of the public policy concept in
the more than 40 jurisdictions covered so far in the study conducted
by the Subcommittee confirms that it is difficult to clearly apprehend
and impossible to precisely define” but that “public policy as a
ground for refusing the recognition or enforcement of foreign awards
under Article V(2)(b) of the Convention is overwhelmingly considered
to include only a very limited number of fundamental rules or values”.

57. DR-011257
Arbitration enforcement abroad
• NY Convention
• Art. 5 - only limited grounds for refusal (exceptions), esp.:
- (1a) Lack of capacity of a party
- (1a) Invalidity of the arbitration agreement according to the lex contractus)
- (1c) Jurisdiction exceeded (ultra petita)
- (2a) Arbitrability of the dispute is excluded by the lex contractus, the lex fori of the place of
arbitration or the lex fori of the place of enforcement
- (2b) Contrary to public policy of receiving country
• Esp. the public policy exception is widely used by some countries, eg Russia – practice
statements of the Supreme Arbitrazh Court (new version 2013, Information Letter no. 156)
• The ILA issued a recommendation to restrict the public policy exception (ILA recommendation
on public policy 2002)

58. DR-011258
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (ps 70)
setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang
bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak
lawan; atau
surat atau dokumen yang diajukan dalam
pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu
atau dinyatakan palsu;
putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang
dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan
sengketa.