1. PUTUSAN
Nomor: 759/K/Pdt.Sus/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
PT. LOKARAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES, yang diwakili oleh Direktur
Misbach Tantoso, berkedudukan di Penglima Polim Nomor: 73. Jambi, Indonesia
(dahulu di Jln. GR. Djamin Datuk Bagindo, Nomor: 53, Talang Banjar, Ds.
Kunangan, Kec. Muaro Jambi, Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Halim Darmawan, SH., MH. Dan kawan-kawan, para Advokat pada
Law Firm Salis Wijaya & Patners, berkantor di Menara Kuningan Lt.IE, Jl. HR.
Rasuna Said Blok X-7, Kav.5, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 19 September 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitur ;
Terhadap :
PT. BANK BNI SYARIAH., berkedudukan di Jl. Sudirman Kav.1., dalam hal ini
diwakili oleh: Bayi Rohayati, SH., selaku Pemimpin Divisi Hukum, Kepatutan &
Kesekretariatan PT. Bank BNI Syariah., bertindak dalam jabatannya tersebut
berdasarkan Akta Kuasa No.43, tanggal 21 Juni 2010., yang dibuat dihadapan Efran
Yuniarto, SH, Mkn., Notaris di Jakarta., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
David Martin Udjung, SH, MH., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan
Hukum pada “DAVID MARTIN UDJUNG & Partners”., berkantor di Jln.
Boulevard Raya, Taman Galaxy Blok FE No.476, Bekasi., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 Oktober 2012.
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
2. Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah
mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan
persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya
sebagai berikut:
PERMOHONAN PKPU A QUO HARUS DIKABULKAN.
Bahwa pada tanggal 11 April 2002 antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU
telah ditanda tangani Perjanjian Pembiayaan Murabahah yaitu Nomor: JTS/022/2002/MRBH
tertanggal 11 April 2002 dengan jumlah Pembiayaan senilai Rp25.500.000.000.-(dua puluh
lima milyar lima ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 28 Oktober 2004 ditandatangani
Addendum Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: (1) JTS/022/2002/MRBH yang
merupakan
satu
kesatuan
yang
tidak
terpisahkan
dengan
Perjanjian
Nomor
:
JTS/022/2002/MRBH tertanggal 11 April 2002, dengan jangka waktu pembiayaan adalah
selama 60 bulan, serta pada tanggal 29 Juli 2005 telah ditanda tangani Addendum Perjanjian
Pembiayaan dengan Nomor: (2) JTS/022/2002/MRBH ;
Bahwa Tujuan dari Pembiayaan adalah untuk Investasi dan Modal kerja dalam
bidang Industri Plywood yang dikelola oleh Termohon PKPU ; Bahwa menurut Pasal 18
Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: JTS/022/2002/MRBH, tertanggal 11 April 2002
disebutkan sebagai berikut :
“……1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Hukum
Indonesia ;
“……2. Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta” ;
Bahwa kemudian di dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor :
(1) JTS/022/2002/MRBH pada halaman 3 ( tiga ) disebutkan sebagai berikut :
“….. Pasal 18 ayat 2 menjadi berbunyi sebagai berikut para pihak memilih
kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat di Jakarta” ;
Bahwa di dalam Akad Qardh Nomor : USY/01/2005 pada bagian Domisili sebagai
berikut :
3. “….. Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak telah memilih tempat
kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat” ;
Bahwa Termohon PKP pada awal-awalnya membayar kewajibannya sesuai
dengan dan sebagaimana disepakati ;
Bahwa sejak Januari 2004 Termohon PKPU sudah tidak memenuhi kewajibankewajibannya sebagaimana telah dituangkan di dalam perjanjian a quo berikut lampiranlampirannya ;
Bahwa jumlah Utang Termohon PKPU yang belum dibayar kepada Pemohon PKPU
adalah sebesar Rp7.009.403.412.- (tujuh milyar sembilan juta empat ratus tiga ribu empat
ratus dua belas rupiah) ;
Bahwa Pemohon PKPU sudah berusaha membicarakan dan bermusyawarah dengan
Termohon PKPU tentang bagaimana caranya agar Termohon PKPU dapat segera
menyelesaikan/membayar sisa utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, namun selalu
sia-sia dan gagal karena sikap dari Termohon PKPU yang tidak pro aktif ;
Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatakan sebagai berikut:
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud di dalam pasal Kreditor yang
memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang
sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi
penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan
rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang
kepada kreditornya” ;
Bahwa Pasal 225 ayat (3) mengatakan sebagai berikut :
“….. Dalam hal Permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu 20
(dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim
4. pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1(satu) atau lebih pengurus yang bersama
dengan debitor mengurus harta debitor” ;
Bahwa jelas terbukti Termohon PKPU sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya
kepada Pemohon PKPU sejak tahun 2004 ;
Bahwa jelas terbukti bahwa Termohon PKPU mempunyai utang sebesar
Rp7.009.403.412.- (tujuh milyar sembilan juta empat ratus tiga ribu empat ratus dua belas
rupiah) ;
TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN
DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU.
Bahwa
berdasarkan
Perjanjian
Pembiayaan
Murabahah
yaitu
Nomor:
JTS/022/2002/MRBH, tertanggal 11 April 2002 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan
dengan Nomor: (1) JTS/022/2002/MRBH yang merupakan satu kesatuan dengan semua
lampiran-lampirannya, maka terbukti Termohon PKPU masih mempunyai utang kepada
Pemohon PKPU sebesar Rp 7.009.403.412,- (tujuh milyar sembilan juta empat ratus tiga ribu
empat ratus dua belas rupiah) ;
Bahwa mengenai eksistensi utang Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU tidak
pernah dibantah oleh Termohon PKPU ;
Bahwa jumlah utang Termohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih
adalah sebesar Rp 7.009.403.412,( tujuh milyar sembilan juta empat ratus tiga ribu empat
ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
-
Tunggakan Pokok :
Rp4.608.388.302.- ;
-
Margin (keuntungan) : Rp2.393.515.110.- ;
-
Biaya :
Rp 7.500.000.- ;
Rp7.009.403.412.- ;
Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terbukti secara sederhana bahwa Termohon
PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;
Bahwa melihat bisnis Termohon PKPU sudah tidak berjalan sebagaimana awalawal
pemberian pembiayaan, maka kemungkinan Termohon PKPU untuk melaksanakan
pembayaran utang-utangnya sesuai dengan yang sudah disepakati jadi tidak mungkin ;
5. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR.
Bahwa disamping itu Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada Kreditor lain
yaitu Kantor Pelayan Pajak Pratama Jambi yang beralamat di Jalan A. Thalib Pematangsulur
Telanaipura, Jambi-36122 ;
Bahwa sehubungan dengan kreditor lain Termohon PKPU tersebut, maka dengan ini
Pemohon PKPU memohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar juga
berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada kreditor lain dari Termohon
PKPU tersebut di atas Kantor Pelayan Pajak Pratama Jambi yang beralamat di Jalan A.
Thalib Pematangsulur Telanaipura, Jambi 36122, untuk datang menghadap pada sidangsidang pemeriksaan perkara a quo ;
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS.
Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, maka Pemohon PKPU bersama
ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang mengadili Perkara a quo agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari HakimHakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat :
= Saudara YOSEF MADO WITIN, SH, M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator
dan Pengurus No.AHU.AH.04.03.81 Tanggal 17 Desember 2009, yang beralamat di Kantor
Hukum “R.A.V Awondatu & Associates”, Tebet Barat Raya No. 2 Tebet, Jakarta Selatan ;
Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan Sdr. YOSEF MADO WITIN, SH,
MH., selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),
maka Sdr. YOSEF MADO WITIN, SH, MH., telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27
Juni 2012 isinya menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam hal Termohon
PKPU (PT. Lokarahayu Plywood Industries) masuk dalam proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU (PT. Lokarahayu
Plywood Industries) dinyatakan Pailit, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan
kepentingan (conflict of interest) baik dengan Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU
serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan atau penundaan kewajiban pembayaran
utang untuk 3 (tiga) atau lebih perkara ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Pemohon PKPU
memiliki dua atau lebih Utang, dan satu diantaranya telah jatuh waktu, sehingga berdasarkan
Pasal 222 ayat (3) Jo Pasal 225 ayat (3) Undang-undang Nomor: 37, Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan PKPU, Permohonan PKPU ini harus segera dikabulkan ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang
diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara atas
Termohon PKPU untuk sementara terhitung sejak putusan a quo diucapkan ;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
4. Menunjuk dan mengangkat seorang Kurator dan atau Pengurus yang bernama YOSEF
MADO WITIN, SH, MH., beralamat di Kantor Hukum “R.A.V Awondatu &
Associates”, Tebet Barat Raya No. 2 Tebet, Jakarta Selatan, yang terdaftar di
Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran
Kurator dan Pengurus No.AHU.AH.04.03.81 Tanggal 17 Desember 2009, selaku Tim
Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon
PKPU/PT. Lokarahayu Plywood Industries ;
5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk
mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama
proses PKPU sementara, terhitung sejak Putusan PKPU sementara a quo diucapkan ;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU (PT. Lokarahayu
Plywood Industries) dan Kreditor Lain yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui
kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU ;
Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan
Nomor 29/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Nomor: 29/Pailit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18
September 2012 yang amarnya sebagai berikut:
7. 1. Mengabulkan permintaan Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditur Pemohon PKPU ;
2. Menyatakan
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran
Utang
(PKPU)
No.
29/PKPU/2012/PN.Niaga Jakarta Pusat atas nama Debitur PT. Lokarahayu Plywood
Industries berakhir ;
3. Menyatakan Termohon PKPU (PT. Lokarahayu Plywood Industries) berkedudukan
dan berkantor di Panglima Polim, Nomor 73, Jambi, Indonesia (dahulu di Jl. GR.
Djamin Datuk Bagindo, Nomor 53, Talang Banjar, Ds. Kunangan, Kec. Muaro Jambi,
Jambi Timur, Kota Jambi) Pailit dengan segala akibat hukum ;
4. Menunjuk Sdr. Kasianus Telaumbanua, SH., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat: Sdr. Yosef Mado Witin, SH, M.H., Kurator dan Pengurus
No.AHU.AH.04.03.81 Tanggal 17 Desember 2009, yang beralamat di Kantor Hukum
“R.A.V Awondatu & Associates”, Tebet Barat Raya No.2 Tebet, Jakarta Selatan, Sdr.
Martin Erwan, SH., Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-714., tanggal 20 Juni
2012., Sdr. RM. Otty Hendrawan, SH., Kurator dan Pengurus sesuai bukti pendaftaran
Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-34., tanggal 2 Maret 2011 yang beralamat
di Kantor “SATRIA &Co” di The Bellezza Permata Hijau, GP Office Tower, Lt.7,
Suite #6, Jalan Letjen Soepomo No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagai
Kurator ;
6. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian
setelah proses kepailitan berakhir ;
7. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PT. Lokarahayu
Plywood Industries) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp11.727.000,(sebelas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon
pada tanggal 18 September 2012, terhadap putusan tersebut oleh Termohon Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang/Debitur dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 19 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25
September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53 Kas/
Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst
jo.
No.
29/PKPU/
2012/
PN.Jkt.Pst.jo.
Nomor
29/
Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta
Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2012 itu juga;
8. Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang/Kreditur pada tanggal 26 September 2012, kemudian
Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Debitur mengajukan kontra
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
pada tanggal 8 Oktober 2012 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Termohon PKPU tidak sependapat dengan Judex
Facti yang telah memutus kepailitan didasari atas Pasal 289 Undang-Undang No.
37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang menyatakan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menentukan sebagai berikut bahwa: “Apabila rencana perdamaian ditolak maka
Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan kepada Pengadilan dengan cara
menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita
acara rapat sebagaimana dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan
harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan
penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 ;
2. Bahwa, pertimbangan Judex Facti sebagaimana dalam angka 2 permohonan kasasi
ini, sangat keliru karena didasari dengan putusan PKPU yang cacat hukum, Bahwa
putusan Nomor 29/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst adalah bertentangan dengan Pasal
244 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut
“dengan tetap memperhatikan Pasal 246, Penundaan Kewajiban Pembayaran
Kewajiban Utang Tidak Berlaku Terhadap:
a. “Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia hak tanggungan,
hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya.”
3. Bahwa Termohon Kasasi/dulu Pemohon PKPU adalah sebagai Kreditor yang
dijamin dengan tanah dan bangunan, berupa Hak Tanggungan dan Fidusia yaitu:
9. a. Sertifikat Hak Tanggungan No. 280/HT/2002 tertanggal 2 Mei 2002 yaitu
berupa Sertifikat HGB No. 02/Kunangan, SU tanggal 9 Juni 2001 No. 06/
Kng/2001, seluas 48.106 m² atas nama Loka Rahayu Plywood Industries
Jambi, Sertifikat HGB No. 03/Kunangan, SU tanggal 9 Juni 2001 No. 05/
Kng/2001, seluas 42.842 m² atas nama Loka Rahayu Plywood Industries
Jambi, Sertifikat HGB No. 04/Kunangan, SU tanggal 9 Juni 2001 No. 07/
Kng/2001, seluas 52.224 m² atas nama Loka Rahayu Plywood Industries
Jambi (Bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4) ;
b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 0558/2002 tertanggal 3 Mei 2002, yaitu
berupa Sertifikat Hak Milik No. 2540/Kasang, G.S. tanggal 9 Agustus 1979
No. 1765/1979, seluas 1269 m², tercatat atas nama Misbah Tantoso,
Sertifikat Hak Milik No. 393/Banjar G.S. tanggal 9 November 1984 No.
1820/1984, seluas 468 m², tercatat atas nama Misbah Tantoso (Bukti PK-5,
PK-6, PK-7) ;
c. Perjanjian Fidusia Nomor: JTS/018/2002/FEO tertanggal 11 April 2002
(Bukti PK-8) ;
4. Bahwa, dikarenakan Kepailitan yang didasari putusan PKPU yang bertentangan
dengan hukum, maka segala rangkaian kegiatan PKPU adalah cacat hukum dan tidak
mengikat kepada Debitor yaitu Pemohon Kasasi/dulu Termohon PKPU ;
5. Bahwa, cacat hukum putusan PKPU yang mengakibatkan kepailitan, juga karena
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk
mengadili perkara ini, sesuai kesepakatan antara Pemohon Kasasi/dulu Termohon
PKPU dan Termohon Kasasi/dulu Pemohon PKPU pada Perjanjian Pembiayaan
Murabahah Nomor: JTS/ 022/2002/MRBH tertanggal 11 April 2002, dalam Pasal 17
ayat 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut:
1 “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini,akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara tersebut tidak tercapai
kesepakatan maka diputus melalui dan menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase
Muamalat Indonesia (BAMUI).
2 Arbitrase akan dilaksanakan dan mengambil keputusan di Jakarta Indonesia (Bukti
PK-9).
10. 6. Bahwa, yang berwenang atas penyelesaian terhadap perkara Pemohon Kasasi/dulu
Termohon PKPU dan Termohon Kasasi/dulu Pemohon PKPU adalah Badan Arbitrase
Muamalat Indonesia (BAMUI).
Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat:
Mengenai keberatan ke 1 s/d 6
Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 September 2012 dan kontra memori kasasi
tanggal 8 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum
dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa karena rencana perdamaian ditolak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 289
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Permohonan Pernyataan Pailit dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur dinyatakan Pailit;
Bahwa berdasarkan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka
terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab. III tidak
terbuka upaya hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa
putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 29/PKPU/2012/
PN.Niaga.Jkt.Pst Nomor: 29/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 September 2012
dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,
sehingga
permohonan
kasasi
yang
diajukan
oleh
Pemohon
Kasasi:
PT.
LOKARAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini;
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
11. MENGADILI
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. LOKARAHAYU
PLYWOOD INDUSTRIES tersebut ;
Menghukum
Pemohon
Kasasi/Termohon Penundaan Kewajiban
Pembayaran
Utang/Debitur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari
Senin tanggal 28 Januari 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda
Nasution, SH.,M.Hum. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. Hakim-Hakim Agung,
masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan
dihadiri oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak.
