Hbl 2, dyana anggraini, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi...Dyana Anggraini
Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Sengketa ekonomi dapat muncul dari berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi seperti perniagaan, perbankan, investasi, industri, dan lainnya. Berbagai lembaga seperti pengadilan umum dan niaga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 2
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS
Selamat menjawab Quiz.
Tiga cara utama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang dijelaskan dalam dokumen tersebut adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi melibatkan diskusi langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi melibatkan proses perundingan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi melibatkan upaya untuk mempertemukan kepentingan para pihak agar mencapai perset
1) Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 2) Sengketa ekonomi adalah sengketa yang timbul dari berbagai kegiatan bisnis dan perdagangan. 3) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Hbl 2, risna dwi cahyani, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolu...risnadica
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai pengertian dan sistem penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, minitrial, konkiliasi, dan adjudikasi.
2. Metode-metode tersebut dianggap lebih efisien dibanding litigasi di pengadilan.
3. Salah satu keuntungan utama metode-metode ini adalah prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih rendah.
Hbl 2, dyana anggraini, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi...Dyana Anggraini
Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Sengketa ekonomi dapat muncul dari berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi seperti perniagaan, perbankan, investasi, industri, dan lainnya. Berbagai lembaga seperti pengadilan umum dan niaga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 2
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-unndang yang berlaku tentang:
1. Resolusi Sengketa secara umum
2. Resolusi Sengketa Ekonomi
3. Dan hal-hal lain yang berhubungan dari materi minggu 2 berdasarkan RPS
Selamat menjawab Quiz.
Tiga cara utama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang dijelaskan dalam dokumen tersebut adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi melibatkan diskusi langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi melibatkan proses perundingan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi melibatkan upaya untuk mempertemukan kepentingan para pihak agar mencapai perset
1) Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 2) Sengketa ekonomi adalah sengketa yang timbul dari berbagai kegiatan bisnis dan perdagangan. 3) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Hbl 2, risna dwi cahyani, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolu...risnadica
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai pengertian dan sistem penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, minitrial, konkiliasi, dan adjudikasi.
2. Metode-metode tersebut dianggap lebih efisien dibanding litigasi di pengadilan.
3. Salah satu keuntungan utama metode-metode ini adalah prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih rendah.
Pertikaian hukum antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi terkait klaim rugi akibat tidak dimilikinya izin konsesi proyek PLTP oleh PT Geo Dipa Energi. Pertikaian merek dagang antara produsen sepeda motor Krisma dan AHM terkait merek Karisma. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia akan mengajukan kasasi atas keputusan pailit PT Crown Capital Global Limited.
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa bisnis dan penyelesaiannya melalui jalur ligitasi dan non ligitasi. Jalur ligitasi meliputi arbitrase sedangkan jalur non ligitasi meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
Resolusi sengketa umumnya dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk mencapai penyelesaian secara damai. Sengketa ekonomi dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan khusus atau alternatif seperti arbitrase. Undang-undang Nomor 30/1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...Santirzkamalia
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa biaya mahal dan waktu lama.
Hbl 2, riny triana savitri, prof. hapzi ali , alternatif resolusi sengketa at...Rinytrianas21
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan. Juga dijelaskan pengertian sengketa dan cara-cara penyelesaiannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga peradilan dan arbitrase."
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
1. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau reso...Novi Siti
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui mekanisme seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Metode alternatif seperti mediasi dijelaskan sebagai upaya mendamaikan para pihak dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan."
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
Pertikaian hukum antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi terkait klaim rugi akibat tidak dimilikinya izin konsesi proyek PLTP oleh PT Geo Dipa Energi. Pertikaian merek dagang antara produsen sepeda motor Krisma dan AHM terkait merek Karisma. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia akan mengajukan kasasi atas keputusan pailit PT Crown Capital Global Limited.
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa bisnis dan penyelesaiannya melalui jalur ligitasi dan non ligitasi. Jalur ligitasi meliputi arbitrase sedangkan jalur non ligitasi meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
Resolusi sengketa umumnya dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk mencapai penyelesaian secara damai. Sengketa ekonomi dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan khusus atau alternatif seperti arbitrase. Undang-undang Nomor 30/1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...Santirzkamalia
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa biaya mahal dan waktu lama.
Hbl 2, riny triana savitri, prof. hapzi ali , alternatif resolusi sengketa at...Rinytrianas21
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan. Juga dijelaskan pengertian sengketa dan cara-cara penyelesaiannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga peradilan dan arbitrase."
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
1. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau reso...Novi Siti
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui mekanisme seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Metode alternatif seperti mediasi dijelaskan sebagai upaya mendamaikan para pihak dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan."
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Beberapa alternatif yang dijelaskan adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Modul ini juga membandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan umum atau niaga dengan menggunakan pendekatan hukum.
KLP 1 LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG LEMBAGA ARBITRASEandimuhraihan
Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Bisnis dalam bahasa Inggris berasal dari kata business yang berarti kegiatan usaha. Bisnis merupakan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terusmenerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang usaha, yaitu bidang industri(industry): seperti pabrik, bidang perdagangan(commerce): seperti agen, makelar, bidang jasa(service): seperti konsultan, bidang agraris(agrarian): seperti pertanian dan perkebunan, dan bidang ekstraktif(ekstractive): seperti pertambangan dan penggalian.
Kasus ini mengenai sengketa antara kepala tukang bangunan bernama Anas dengan pengusaha bernama Basuki terkait pembayaran sisa pekerjaan pembangunan gedung sekolah. Hakim PN Malang mendorong penyelesaian secara non-litigasi melalui arbitrase atau mediasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, persidangan akan dilanjutkan. Kesepakatan yang dicapai akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang berkekuatan
DI SUSUN OLEH :
NAMA : WIDYIA ASTUTI
NPM : 1434021395
KELAS : KARYAWAN (SABTU)
NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM
NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buanafahrunrz
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis resolusi sengketa secara umum dan khususnya resolusi sengketa ekonomi. Termasuk didalamnya pengertian litigasi, alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, mediasi dan contoh penerapannya dalam penyelesaian sengketa perburuhan di suatu perusahaan industri.
HBL 2, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Alternatif Resolusi Sengketa dan Resolusi S...nabilasafitr
Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi. Sengketa dijelaskan sebagai pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum. Beberapa cara penyelesaian sengketa yang dijelaskan adalah arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Kasus sengketa merek IKEA di Indonesia diberikan sebagai contoh implementasi dengan penye
2,Giri Yogo,Hapzi Ali,Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi Sengketa Eko...Giriyogodwis
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase. Kasus contoh menjelaskan sengketa antara PT AMCO dan pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase ICSID dimana pemerintah Indonesia diwajibkan membayar ganti rugi.
Similar to Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sengketa ekonomi, universitas mercu buana, 2018 (16)
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, mulai dari pengertian hukum lingkungan, konferensi-konferensi internasional tentang lingkungan hidup, hingga undang-undang terkait yang dikeluarkan. Dokumen ini juga menjelaskan dasar-dasar hukum dalam mengelola lingkungan hidup di Indonesia.
Tugas 11. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, anti monopoli dan hak atas kekayaan ...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia, termasuk definisi, sejarah, jenis-jenis, konsep dasar, tujuan, dan pengaturannya. HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau lembaga atas kekayaan intelektual yang dimiliki, dan mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan lainnya. Pengaturan
Tugas 8. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis t...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara khusus membahas tentang pengertian, kegiatan yang dilarang seperti monopoli dan persekongkolan, serta contoh kasus Telkomsel dan Indosat yang diduga melakukan praktek monopoli.
Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Secara ringkas:
1. Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.
2. Terdapat perkembangan hukum perburuhan di era reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang terkait.
3. Terdapat berbagai pendapat ahli mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan.
Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...Hayyu Safitri
Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jenis lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...Hayyu Safitri
Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan. Modul ini menjelaskan tentang pengertian perseroan terbatas, mekanisme pendirian perseroan terbatas, aspek hukum perseroan terbatas menurut UU No. 40 tahun 2007, bentuk-bentuk badan usaha seperti firma dan perseroan komanditer.
Tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/harta yang berasal dari kejahatan melalui transaksi keuangan. Terdapat tiga tahapan pencucian uang yaitu placement, layering, dan integration untuk menghilangkan jejak uang kotor sehingga tampak sah. Unsur tindak pidana pencucian uang terdiri atas pelaku, perbuatan keuangan, dan merupakan hasil kejahat
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas me...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga pembiayaan dan asuransi. Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan infrastruktur yang memberikan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Asuransi berfungsi mengalihkan risiko kepada penanggung, menghimpun dana dari premi, dan menyediakan perlindungan. Jenis asuransi meliputi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, dan pendidikan. Perjanjian asuransi
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi asuransi pada PT Garuda Indonesia untuk menanggung risiko kecelakaan pesawat. Dokumen juga menjelaskan proses klaim ganti rugi yang diterima korban kecelakaan pesawat Garuda Indonesia pada insiden jatuhnya pesawat Boeing 737-300 di Sungai Bengawan Solo pada 2002. Proses klaim meliputi pengisian formulir, pengajuan bukti kerugian, dan pembayaran langsung kepada ahli waris kor
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...Hayyu Safitri
Quiz Minggu 4
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar:
Setelah Sadara pelajari modul dan slide minggu ini, buat executive summary dan Jelaskan:
1. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnva
2. Peran kegiatan bisnis.
3. Fungsi, jenis dan tujuan asuransi
4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Selamat menjawab Quiz.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...Hayyu Safitri
Ada beberapa bentuk badan usaha yang dijelaskan dalam dokumen tersebut, termasuk firma, CV, perseroan terbatas, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang memiliki modal terbagi dalam saham-saham dan memisahkan kekayaan perusahaan dari pemiliknya. UU No. 40/2007 mengatur organ perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta tanggung jaw
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sen...Hayyu Safitri
Jawablah Forum ini dengan baik dan benar:
Berdasarkan soal Quiz diatas bagaimanakah implementasinya: 1) Resolusi Sengketa secara umum; dan 2) Resolusi Sengketa Ekonomi, pada kantor saudara atau pada kantor atau organosasi yang saudara amati
Selamat menjawab Forum.
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tidak sehat, univ...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara singkat, dibahas mengenai definisi anti monopoli, teori-teori yang terkait, kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta sanksi yang diberikan bagi pelanggaran anti monopoli.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau resolusi sengketa ekonomi, universitas mercu buana, 2018
1. ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA
Definisi Sengketa Menurut Para Ahli
• Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
• Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari
persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan
akibat hukum bagi keduanya.
Secara rinci sengketa dalam ranah ekonomi dapat berupa sengketa sebagai berikut :
1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa perbankan
3. Sengketa Keuangan
4. Sengketa Penanaman Modal
5. Sengketa Perindustrian
6. Sengketa HKI
7. Sengketa Konsumen
8. Sengketa pekerjaan
9. Sengketa perburuhan
10. Sengketa perusahaan
11. Sengketa hak
12. Sengketa property
13. Sengketa Kontrak
14. Dll.
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan
pertikaian dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi akibat
dari persengketaan tersebut.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai
berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase,
Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.
Adapun penjelasannya, antara lain :
1) Negosiasi/Perundingan Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai
kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau
berbeda.
2. 2) Enquiry (penyelidikan) Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari
fakta yang dilakukan oleh pihak ketiga.
3) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat
para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian.
4) Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk
mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam pengertian lain
Konsolidasi (conciliation), dapat pula diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.
5) Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak
menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk
memberikan putusan. Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang
berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.
1. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, oleh karena itu Sengketa
adalah satu diantara hal yang dapat keluar setiap saat dalam kehidupan manusia. Sengketa
bisa berlangsung dari mulai lingkup keluarga sampai lingkup hukum. Alternatif penyelesaian
sengketa ini mempunyai sebagian keuntungan diantaranya cepat serta murah, ada kontrol
dari beberapa pihak pada sistem yang jalan serta akhirnya karna pihak yang memiliki
kebutuhan aktif dalam mengemukakan gagasannya, bisa merampungkan sengketa dengan
selesai/holistik, serta tingkatkan kwalitas ketentuan yang dibuat serta kekuatan beberapa
pihak untuk menerimanya. Dalam ketentuan Indonesia, pengertian mediasi bisa
diketemukan di pasal 1 butir tujuh Ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1 Th. 2008 yakni
langkah penyelesaian sengketa lewat sistem perundingan untuk peroleh perjanjian
beberapa pihak dengan dibantu oleh mediator. Terkecuali dalam ketentuan terdapat banyak
sarjana yang berusaha untuk mendeskripsikan mediasi. Gary Goodpaster menyebutkan
kalau “Mediasi” yaitu sistem negosiasi penyelesaian problem (sengketa) di mana satu pihak
luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan beberapa pihak yang bersengketa,
menolong mereka (yang bersengketa) menjangkau satu perjanjian hasil negosiasi yang
memuaskan.
Berikut ini adalah prosedur mediasi:
a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis
hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator
berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara
ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak
yang berperkara.
3. d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke
22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat
perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis
Adapaun cara lain yang dapat ditempuh Yaitu melalui proses Litigasi : merupakan
mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan
pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya:
1. Pengadilan Umum Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai
karakteristik :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalampembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
e. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
f. Persidangan bersifat terbuka
2. Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan
pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan
Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan
sengketa HAKI. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalampembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
e. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
f. Proses persidangan bersifat terbuka
g. Waktu singkat.
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdiri atas berbagai cara, yaitu :
1. Advokasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Arbitrase
4. Dari beberapa kantor atau organisasi yang saya amati, saya tertarik untuk mengamati
perusahaan yang menggunakan cara arbitrase terkait penyelesaian sengketa diluar
pengadilan.
Secara harfiah, perkataan arbitrase adalah berasal dari kata arbitrare (Latin) yang berarti
kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase sendiri
adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
(Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).
Resolusi Sengketa :
Kasus Sengketa Somasi Sony Corp terhadap Sony AK
Sony Arianto Kurniawan seorang blogger Indonesia yang memiliki blog yang beralamat
di www.sony-ak.com disomasi oleh pihak Sony Corp yang merupakan salah satu perusahaan
elektronik raksasa asal Jepang.
Kasus ini bermula pada awal bulan Maret 2010, somasi yang dilayangkan oleh pihak
Sony Corporation terhadap Sony AK berkaitan dengan nama alamat blog Sony yang berada
di alamat www.sony-ak.com tersebut melanggar merek dagang yang dimiliki perusahan asal
Jepang tersebut. Sony AK diberi dua pilihan sulit, ia harus menyerahkan domain sony-
ak.com kepada Sony Corp Jepang atau tetap mempertahankan domain tapi harus
behadapan dengan Sony Corp di pengadilan.
Landasan Sony Corp dalam hal ini adalah, merek Sony telah terdaftar untuk barang
dan jasa tertentu. Disebutkan hal ini termasuk barang kelas 9 (peralatan pemroses data,
komputer dan lain-lain), jasa kelas 35 (periklanan, manajemen usaha, dan lain-lain) dan jasa
kelas 41 (pendidikan, penyediaan pelatihan, hiburan dan lain-lain).
Sony-AK.com dianggap melanggar penggunaan merek Sony dari salah satu kategori
tersebut.
Penyelesaian Kasus
Menurut pendapat saya setelah gugatan dilayangkan oleh Sony Corp terhadap Sony
AK, langsung menimbulkan reaksi-reaksi dari berpagai pihak. Kebanyakan dari reaksi-reaksi
itu adalah reaksi negative kepada Sony Corp dan mendukung Sony AK. Akhirnya kasus ini
5. diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Sony Corp melakukan pertemuan
dengan Sony-AK, Sony AK diminta merahasiakan hasil pertemuan tersebut, Namun ada hal-
hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara yaitu:
1. Sony AK boleh tetap menggunakan nama domain sony-ak.com, namun harus
melakukan rekonstruksi pada disain webnya agar tidak memiliki kemiripan dengan
merek Sony Jepang
2. Sony Corp akan secara resmi mencabut somasi sesuai kesepakatan yang telah
dilakukan.
Meskipun tidak terbukti menggunakan domain situsnya untuk tujuan komersial, Sony AK
tetap harus menjalani proses penyelesaian sengketa dengan Sony Corporation. Sengketa 2
Sony ini diselesaikan melalui prinsip arbitrase yang mengutamakan kesepakatan “amicable”.
Penandatanganan kesepakatan antara Sony Corporation dan Sony AK pun diikuti
permintaan maaf dan pencabutan somasi dari penggugat.
DAFTAR PUSTAKA
Noor, Achmad Rouzni. 2010. Sony Corp Resmi Cabut Somasi Sony AK: Detikinet.com.
Prihadi, Susetyo Dwi. 2010. Sony AK Terharu Mendapat Ribuan Dukungan:
techno.okezone.com