Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi
Sengketa Ekonomi
Pendahuluan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen pengampu
Ekonomi & Bisnis Akuntansi
02 F041700009 Chives radin Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Mahasiswa mampu menjelaskan tetang
Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi
Sengketa Ekonomi

2. Definisi
Pengertian Sengketa Ekonomi
• Sebelum membahas secara mendalam tentang sengketa ekonomi, maka terlebih perlu
dipahami defenisi dari sengketa, dimana di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia
sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi
terhadap satu objek permasalahan.
Definisi Sengketa Menurut Para Ahli
• Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas
suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang
lain.
• Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal
dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
Perlu diketahui bahwa Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang
melatar belakanginya, terutama karena adanya Conflict Of Interest diantara para pihak.
Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan
bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa ekonomi.
Secara rinci sengketa dalam ranah ekonomi dapat berupa sengketa sebagai berikut :
1. Sengketa perniagaan 8. Sengketa pekerjaan
2. Sengketa perbankan 9. Sengketa perburuhan
3. Sengketa Keuangan 10. Sengketa perusahaan
4. Sengketa Penanaman Modal 11. Sengketa hak
5. Sengketa Perindustrian 12. Sengketa property
6. Sengketa HKI 13. Sengketa Kontrak
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. 7. Sengketa Konsumen 14. Dll.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan
pertikaian dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi akibat
dari persengketaan tersebut.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara
sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi,
Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan
Regional. Adapun penjelasannya, antara lain :
1) Negosiasi/Perundingan
Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat
keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.
Adapun Keuntungan Negoisasi :
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.
d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum.
f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.
Adapun Kelemahan Negoisasi:
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
c. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil
kesepakatan
d. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
e. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. yang dirahasiakan lawan.
f. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak.
g. Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
2) Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan
oleh pihak ketiga
3) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat
para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang
esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat
perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk
menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi
berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.
Berikut ini adalah prosedur mediasi:
a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian
majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator
berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya
perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian
masing-masing pihak yang berperkara.
d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari
ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika
terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.
4) Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam pengertian lain
Konsolidasi (conciliation), dapat pula diartikan sebagai pendamai atau lembaga
pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR.
Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut
mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
a. pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai
conciliator atau majelis pendamai,
b. setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.
Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang; upaya
mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan diterapkan sebagai
formalitas saja. Jarang ditemukan pada saat sekarang penyelesaian sengketa melalui
perdamaian di muka hakim. Lain halnya di negara-negara kawasan Amerika, Eropa,
maupun di kawasan Pasific seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan
Singapura. Sistem konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka cenderung
mencari penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.
5) Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak
menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk
memberikan putusan. Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang
berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.
Azas- Azas Arbitrase :
a) Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa
oramg arbiter.
b) Azas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara
musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
c) Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak
yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
d) Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan mengikat
yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi. Asas
ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian
arbitrase.
Tujuan Arbitrase : Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah
untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya
oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, Tanpa adanya
formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambat penyelisihan
perselisihan
Selain dari pada beberapa proses penyelesaian sengketa diatas, adapaun cara lain yang dapat
ditempuh Yaitu melalui proses Litigasi : merupakan mekanisme penyelesaian sengketa
melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga
penyelesaiannya:
1. Pengadilan Umum
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
e. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
f. Persidangan bersifat terbuka
2. Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan
umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan
Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI.
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

7. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
e. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
f. Proses persidangan bersifat terbuka
g. Waktu singkat.
Akan tetapi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan, maka
akan menimbulkan beberapa dampak, diantaranya:
1) Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan kepada
lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
2) Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk perkara
di pengadilan.
Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan,
1) lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),
2) biaya tinggi (very expensive),
3) secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),
4) kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang rakyat biasa.
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

8. Implementasi Sengketa
Sengketa Bisnis
PT Sara Lee Indonesia
PT Sara Lee Indonesia, perusahaan besar yang bergerak di consumer product,
diguncang masalah dengan karyawanya. Sekitar 200 buruh bagian pabrik roti yang
tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja PT Sara Lee Indonesia, menggelar aksi
mogok kerja di halaman pabrik, Jalan Raya Bogor Km 27 Jakarta Timur, Rabu
(19/11/10).
Aksi mogok kerja ini, ternyata tidak hanya di Jakarta namun serentak di seluruh
distributor Sara Lee se-Indonesia. Bahkan, buruh yang ada di daerah mengirim
‘utusan’ ke Jakarta untuk memperkuat tuntutannya. Utusan itu bukan orang, namun
berupa spanduk dari Sara Lee yang dikirim dari beberapa daerah.
Dalam aksinya di depan pabrik, para buruh yang mayoritas perempuan ini
membentangkan spanduk berisikan tuntutan kesejahteraan kepada manajemen
perusahaan yang berbasis di Chicago Sara Lee Corporation dan beroperasi di 58
negara, pasar merek produk di hampir 200 negara serta memiliki 137.000 karyawan
di seluruh dunia.
Dengan mengenakan kaos putih dan ikat merah di kepalanya. Buruh merentangkan
belasan spanduk, di antaranya bertuliskan: “Kami bukan sapi perahan, usir
kapitalis”, “Rp 16 triliun, Bagian kami mana?”, “Jangan lupa karyawan bagian dari
aset perusahaan juga.” “Kami Minta 7 Paket”, “Perusahaan Sara Lee Besar Kok
Ngasih Kesejahteraan Kecil” juga tuntutan lain tentang kesejahteraan dan gaji yang
rendah.
Spanduk juga terpasang di pagar pabrik Sara Lee, juga ada sehelai kain berisi tanda
tangan para pekerja dan 12 poster yang mewakili suara masing-masing tim dari
berbagai daerah, seperti Jakarta, Banyuwangi, Medan, Makassar, Denpasar, Jember,
Surabaya, Madiun, Kediri, Gorontalo, Samarinda, Lombok dan Aceh.
Poster dari Surabaya GT tertera beberapa kalimat yang berbunyi: “Kami tidak akan
berhenti mogok, sebelum kalian penuhi tuntutan buruh, penjahat aja tahu balas
budi, kalian?” Juga poster dari Tim Banyuwangi menyuarakan: “Kedatangan kami
bukan untuk berdebat, kami datang untuk meminta hak kami, jangan bersembunyi
di belakang UU, dan jangan ambil jatah kami, ayo bicaralah untuk Indonesia.”
“Kami terpaksa mogok karena jalan berunding sudah buntu dari pertemuan tripartit
antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Banyak tuntutan yang kami
ajukan mulai kesejahteraan, peningkatan jumlah pesangon dan kompensasi dari
manajemen,” ungkap seorang buruh wanita yang enggan disebut namanya.
Buruh takut menyebut nama, sebab manajemen perusahaan akan terus melakukan
intimidasi yang menyakitkan. “Ini aksi dalam jumlah yang kecil, dan menggerakan
lebih besar dan sering melancarkan aksi, jika tuntutan kami tak dikabulkan,”
sambungnya.
Perwakilan manajemen sempat mengimbau peserta aksi mogok untuk kembali
bekerja melalui pengeras suara, namun ditolak oleh pekerja. Hingga kini aksi buruh
terus bertambah sebab karyawan dari distributor Jakarta, Bogor, Tanggeran, Depok
dan Bekasi satu persatu memperkuat aksinya itu.
Buruh lainnya mengatakan kasus ini bermula dari penjualan saham Sara Lee dijual
kepada perusahaan besar. Ternyata, perusahaan baru itu Setelah enggan menerima
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

9. karyawan lain, sehingga nasib karyawan menjadi terkatung-katung. Bahkan,
memutus hubungan kerja seenaknya saja. Buruh pun aktif demo.
Sara Lee merasa malu dengan aksi yang mencoreng perusahaan raksasa inim
sehingga siap melakukan perundingan tripartit. Sayangnya, hingga kini belum ada
kesepakatan karena manajemen perusahaan memberikan nilai pesangon yang
sangat rendah, tak sesuai pengabdian karyawan.
Cara Penyelesaian :
Menurut saya, Manajemen PT. Saralee harus berunding terlebih dahulu dengan para
buruh agar menemui suatu titik kesepakatan. Jika PT. Saralee tidak memperoleh
laba yang ia targetkan, seharusnya ia dapat mengambil kebijaksanaan yang tidak
membuat salah satu pihak rugi akan hal ini. Perundingan secara kekeluargaan
adalah satu-satunya solusi yang dapat meredam demo. Jika demo terus terjadi,
pihak Saralee malah akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, karena jika
kegiatan operasional tidak berjalan seperti biasa, laba pun tidak akan didapatkan
oleh PT.Saralee.
b. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak
ketiga yang dapat diterima (accertable) Artinya para pihak yang bersengketa
mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para rihak yang bersengketa dan
membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian.
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

10. Daftar Pustaka
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA : https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php?file=
%2F1109106%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F2.%20Hapzi%20Ali%2C%20Modul%20HBL%2C
%20Alternatif%20Hukum%20Sengketa.pdf
Undang Undang No. 30 Tahun 1999 : https://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiIlauVkOTZAhWJUbwKHSe5CEYQFggnMA
A&url=http%3A%2F%2Feodb.ekon.go.id%2Fdownload%2Fperaturan%2Fundangundang
%2FUU_30_1999.pdf&usg=AOvVaw2D3wGO0bU196hR-offfLy-
10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

11. Refrensi Kasus
Kompas.com
https://nasional.kompas.com/read/2010/12/03/15002945/tuntutan.buruh.sara.lee.gagal.terpenuhi
( Di akses pada 03/12/2010, 15:00 WIB)
https://nasional.kompas.com/read/2010/12/03/15002945/tuntutan.buruh.sara.lee.gagal.terpenuhi
.
handikosuharso
http://handikosuharso.blogspot.co.id/2011/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html
( Di akses pada 04/11/2011, 9.17 wib )
11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id