Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.

1. i
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
2
F041700009 Maghfira Arsyfa Ganivy
Abstract Kompetensi
Mampu menjelaskan bagaimana
menyelesaikan perselisihan ekonomi
secara arbitrase
Mampu menjelaskan bagaimana
menyelesaikan perselisihan ekonomi
secara arbitrase
MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Sengketa Ekonomi
Modul Standar untuk
digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

2. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu.
Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk
itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah
mebantu.
Kami menyadari sekali, di dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan serta banyak kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal isi
dalam makalah ini sendiri, untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang
membangun untuk lebih menyempurnakan makalah ini dilain waktu.
Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah, mudah-mudahan apa
yang kami susun penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman, serta orang lain yang ingin
mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari makalah ini sebagai
tambahan referensi yang telah ada.
Jakarta, 11 Maret 2018
Penulis

3. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
A. Pengertian Sengketa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik
berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau
organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan
sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah
dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
B. Resolusi Sengketa
1. Litigasi
Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Penyelesaian
Sengketa (hal. 1-2) mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia
bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi,
infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi
menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara
litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain
tidak membuahkan hasil.
Dari hal di atas dapat kita ketahui bahwa litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara
para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.
2. Non Litigasi
Alternative dispute resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS)
merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi).
Menurut Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa
adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan para konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,
atau penilaian ahli

4. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
(Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS)
Dalam ADR/APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk ADR/APS dalam
Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
1. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu
yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakankonsultan yang memberikan
pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi
(musyawarah) dan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa,yang hasilnya
diterima oleh para pihak tersebut
3. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara para pihak yangdilakukan dengan
bantuan pihak ketiga mediator dan yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator,
dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu
sendiri, tidak oleh mediator
4. Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral,untuk
berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan
tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan
untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa
5. Penilaian ahli dapat diartikan sebagai pendapat hukum atau legal opinion atas permintaan
dari para pihak yang bersengketa
C. Pengertian Sengketa Ekonomi
Sengketa ekonomi adalah Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam
berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa ekonomi.
Secara rinci sengketa dalam ranah ekonomi dapat berupa sengketa sebagai berikut :
1. Sengketa perniagaan 8. Sengketa pekerjaan
2. Sengketa perbankan 9. Sengketa perburuhan
3. Sengketa Keuangan 10. Sengketa perusahaan

5. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
4. Sengketa Penanaman Modal 11. Sengketa hak
5. Sengketa Perindustrian 12. Sengketa property
6. Sengketa HKI 13. Sengketa Kontrak
7. Sengketa Konsumen 14. Dll.
D. Resolusi Sengketa Ekonomi
Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan pertikaian dan menghindari
kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi akibat dari persengketaan tersebut.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai
berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase,
Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.
1) Negosiasi/Perundingan
Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada
saat keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. Adapun
Keuntungan Negoisasi :
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.
d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum.
f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.
Kelemahan Negoisasi:
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
c. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan
d. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
e. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi
yang dirahasiakan lawan.

6. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
f. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak.
g. Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
2) Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang
dilakukan oleh pihak ketiga
3) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat
para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang
esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat
perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk
menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi
berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Berikut ini
adalah prosedur mediasi:
a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian
majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator
berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya
perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-
masing pihak yang berperkara.
d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari
ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika
terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.
4) Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk
mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam pengertian lain
Konsolidasi (conciliation), dapat pula diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.

7. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena
itu, pada hakikatnya sistem peradilan X dapat disebut mirip dengan mix arbitration, yang
berarti:
a. pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai
conciliator atau majelis pendamai,
b. setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.
5) Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak
menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk
memberikan putusan. Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang
berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.
Azas- Azas Arbitrase :
a) Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau
beberapa oramg arbiter.
b) Azas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara
musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
c) Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui
arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak
yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
d) Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan
mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau
kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau
perjanjian arbitrase.
Tujuan Arbitrase :
Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk
menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh
para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, Tanpa adanya

8. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambat penyelisihan
perselisihan
Selain dari pada beberapa proses penyelesaian sengketa diatas, adapaun cara lain
yang dapat ditempuh Yaitu melalui proses Litigasi : merupakan mekanisme penyelesaian
sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga
penyelesaiannya:
1. Pengadilan Umum Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis,
mempunyai karakteristik :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
e. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
f. Persidangan bersifat terbuka
2. Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di
lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan
memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) dan sengketa HAKI. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
e. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
f. Proses persidangan bersifat terbuka
g. Waktu singkat.
Akan tetapi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan, maka akan
menimbulkan beberapa dampak, diantaranya:

9. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
1. Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan kepada
lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
2) Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk
perkara di pengadilan.
3) lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),
4) biaya tinggi (very expensive),
5) secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),
6) kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang rakyat biasa.
E. Implementasi
Selama periode 2011, Bank X mencatat kasus sengketa antara bank dengan nasabah di
bidang sistem pembayaran, paling banyak didominasi sengketa kartu kredit. Hal itu terjadi
karena banyak kartu kredit yang hilang dan digunakan orang lain yang tidak berhak.
Demikian disampaikan Ketua Tim Mediasi Perbankan Bank X, dalam keterangan tertulis,
Jumat (6/1) “Data penyelesaian sengketa bank dengan nasabah tahun ini meningkat 83%
dibandingkan tahun 2010 lalu. Dari total permohonan penyelesaian sengketa yang diterima
pada tahun 2010 sebanyak 278 sengketa menjadi 510 kasus. Paling banyak di penyaluran
dana 246 kasus dan sistem pembayaran 204 kasus,” kata Sondang.
Sondang menjelaskan bahwa di bidang penyaluran dana, permohonan penyelesaian
sengketa didominasi dengan permohonan restrukturisasi kredit baik kredit konsumsi
maupun kredit modal kerja. Menurutnya, peningkatan permohonan meningkatnya
informasi mengenai keberadaan mediasi perbankan yang difasilitasi Bank X dikarenakan
tingginya ekspektasi masyarakat terhadap eksistensi Bank X terkait perlindungan nasabah.
Selain itu, kekurangpahaman nasabah mengenai karakteristik sengketa yang dapat
dimediasi. Berikuat data lengkap Bank X terkait permohonan sengketa nasabah dengan
bank, antara lain : penyaluran dana 246 kasus, sistem pembayaran 206 kasus,
penghimpunan dana 47 kasus, produk kerjasama 4 kasus, produk lainnya 4 kasus, di luar
permasalahan produk perbanakan 3 kasus.
Sebenarnya, masyarakat dapat mengupayakan sengketanya dengan bank melalui Mediasi
Perbankan. Namun masalah yang menjadi sengketa merupakan sengketa keperdataan
antara nasabah dengan bank. Untuk nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500 juta.

10. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Selain itu nasabah atau pengadu juga tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan
keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan, atau lembaga mediasi lainnya, Pernah
diupayakan penyelesaiannya oleh bank (melalui mekanisme pengaduan nasabah), dan
belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank X.
PENYELESAIAN
Masalah tersebut dilakukan dengan cara mediasi, yaitu dengan jalan perundingan dan
memberikan pemahaman kepada para nasabah tentang kasus atau kendala dari masalah
tersebut tentang kasus penyaluran dana, kasus sistem pembayaran, kasus penghimpunan
dana, kasus produk kerjasama, kasus produk lainnya, dan kasus diluar permasalahan
perbankan. Mediasi dilakukan dengan cara memberikan informasi atau pengertian
mengenai apa itu penyaluran dana, bagaimana dana terkumpul dan lain sebagainya.
Mediasi dilakukan dengan menggunakan mediator yang netral dalam kasus tersebut sampai
ditemukan titik terang dan persetujuan bersama antara pihak bank dengan nasabah bank
yang bersengketa secara adil dan dengan keputusan yang efektif untuk menyelesaikan
sengketa tersebut.