Modul ini membahas alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa biaya mahal dan waktu lama.

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
MODUL 2 :
ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA ATAU RESOLUSI
SENGKETA EKONOMI
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
FEB AKUNTANSI
01 1A2323EL SANTI RIZKI AMALIA
Abstract Kompetensi
Memahami perekonomian indonesia
sebagai konsep dasar sistem ekonomi
dalam kehidupan bermasyarakat.
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran sebagai arah dan
landasan dalam memasuki kehidupan
masyarakat.

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
MODUL 2
ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA ATAU RESOLUSI SENGKETA EKONOMI
A. Pengertian Sengketa
Sebelum membahas secara mendalam tentang sengketa ekonomi, maka terlebih
perlu dipahami defenisi dari sengketa, dimana di dalam kamus Besar Bahasa
Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi
atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi
terhadap satu objek permasalahan.
Adapun definisi sengketa menurut para ahli, diantaranya adalah:
1. Menurut Winardi,
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu
objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
2. Menurut Ali Achmad,
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari
persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
Dari kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah
prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang mana nantinya dapat
menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi
salah satu diantara keduanya
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam
bentuk kerja sama dalam dunia ekonomi. mengingat kegiatan ekonomi khususnya
bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa
diantara para pihak yang terlibat.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Perlu diketahui bahwa Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan
masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya Conflict Of Interest
diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam
berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa ekonomi.
Secara rinci sengketa dalam ranah ekonomi dapat berupa sengketa sebagai berikut :
1. Sengketa perniagaan 8. Sengketa pekerjaan
2. Sengketa perbankan 9. Sengketa perburuhan
3. Sengketa Keuangan 10. Sengketa perusahaan
4. Sengketa Penanaman Modal 11. Sengketa hak
5. Sengketa Perindustrian 12. Sengketa property
6. Sengketa HKI 13. Sengketa Kontrak
7. Sengketa Konsumen 14. Dll.
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk
menghentikan pertikaian dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin
akan terjadi akibat dari persengketaan tersebut.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui
cara-cara sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan,
Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-
organisasi atau Badan-badan Regional. Adapun penjelasannya, antara lain :

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
1) Negosiasi/Perundingan
Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan
pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau
berbeda.
Adapun Keuntungan Negoisasi :
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.
d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum.
f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.
Adapun Kelemahan Negoisasi :
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
c. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil
kesepakatan
d. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
e. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui
informasi yang dirahasiakan lawan.
f. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak.
g. Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
2) Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang
dilakukan oleh pihak ketiga

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
3) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau
mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki
kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses
mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau
konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus,
maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau
penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus
memperoleh persetujuan dari para pihak.
Berikut ini adalah prosedur mediasi :
a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua,
kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya
dilaksanakan mediasi.
b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada
mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara
supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha
mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak
pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang
memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian
tetap dibuat oleh majelis.
4) Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang
berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Dalam pengertian lain Konsolidasi (conciliation), dapat pula diartikan sebagai
pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang
diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan
Indonesia dapat disebut
mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
a. pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak
sebagai conciliator atau majelis pendamai,
b. setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.
Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang;
upaya mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan
diterapkan sebagai formalitas saja. Jarang ditemukan pada saat sekarang
penyelesaian sengketa melalui perdamaian di muka hakim. Lain halnya di
negara-negara kawasan Amerika, Eropa, maupun di kawasan Pasific
seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Sistem
konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka cenderung mencari
penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.
5) Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para
pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut
arbiter, untuk memberikan putusan. Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare”
(bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara
menurut kebijaksanaan”.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Azas- Azas Arbitrase :
a.Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang
atau beberapa oramg arbiter.
b.Azas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan
secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara
arbiter itu sendiri;
c.Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan
melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang
perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
d.Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir
dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi
banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak
dalam klausa atau perjanjian arbitrase.
Tujuan Arbitrase : Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase
itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan
dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu
putusan yang cepat dan adil, Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang
berbelit-belit yang dapat yang menghambat penyelisihan perselisihan
Selain dari pada beberapa proses penyelesaian sengketa diatas, adapaun
cara lain yang dapat ditempuh Yaitu melalui proses Litigasi : merupakan
mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan
menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya :
1. Pengadilan Umum
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai
karakteristik :
a. Prosesnya sangat formal

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
e. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
f. Persidangan bersifat terbuka
2. Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan
pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan
memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI.
Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara
(hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
e. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
f. Proses persidangan bersifat terbuka
g. Waktu singkat.
Akan tetapi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem
peradilan, maka akan menimbulkan beberapa dampak, diantaranya :
1) Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih
memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga besar atau orang
kaya.
2) Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa
(ordinary citizens) untuk perkara di pengadilan.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan,
1) lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),
2) biaya tinggi (very expensive),
3) secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),
4) kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi
yang rakyat biasa.

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
Aliesaja.Wordpress.Com / Penyelesaian – Sengketa - Ekonomi. Html, Di Akses Tanggal 13
Maret 2015, Pukul 20.30.
Abdurrasyid, Priyatna, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar,
Jakarta: PT.Fikahati Aneska Dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2002.
Tulisanheboh. Blogspot. Com/ Aspek - Hukum - Dalam - Ekonomi – Bab - 14.Html
Silondae, Arus Akbar, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis, (Cet.2; Jakarta: Mitra
Wacana Media. 2010, Hal. 45.
Ekomarwanto. Com/Arbitrase- Dan- Alternatif- Penyelesaian. Html, Di Akses Tanggal 13
Maret 2015, Pukul 21.30.
Tugaskuliah- Adit. Blogspot. Com/ Penyelesaian- Sengketa- Ekonomi. Html, Di Akses
Tanggal 13 Maret 2015, Pukul 21.30.
Siburian, Paustinus, Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara
Elektronik), Jakarta: Djambatan, 2004.
Kbbi.Web.Id/Sengketa, Di Akses Tanggal 13 Maret 2015, Pukul 20.50.