Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolusi
Sengketa Ekonomi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Akuntansi
01
…. Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Mempelajari mengenai penyelesaian
sebuah sengketa khususnya dibidang
ekonomi
Untuk menambah pengetahuan
tentang sengketa ekonomi dan
mengetahui bagaimana cara
penyelesaian sengketa ekonomi

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
Pendahuluan ................................................................................................................... 1
Pembahasan ............................................................................................................................................ 3
• Pengertian Sengketa ....................................................................................................... 3
• UU yang berlaku tentang Resolusi Sengketa ....................................................... 4
• Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi...................................................... 7
Penutup ............................................................................................................................ 10
• Kesimpulan .......................................................................................................................... 10
Analisis Kasus ................................................................................................................ 11

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
A. Pengertian Sengketa
Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik.
Begitu banya konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan
konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan. Karena hidup ini
tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dengan cara
lapangkah, atau bahkan cara yang kasar dan merugikan orang lain. Tentu kita harus
profesional menyikapi semua ini demi kelangsungan hidup yang harmonis tentram dan
nyaman, dan tentu tidak untuk merugikan orang lain. Kenapa kita harus mempelajari
tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu
dan bagaimana penyelesaiannya. Berikut adalah pengertian dari sengketa itu sendiri,
menurut kamus bahasa indonesia, menurut Ali Achmad dan menurut Winardi.
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia
Berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan
antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek
permasalahan.
Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi
yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat
hukum bagi keduanya.
Sedangkan menurut Winardi berpendapat :
Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Sedangkan menurut Rachmadi Usman, S.H., M.H berpendapat :
Bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat
diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative
Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pengertian Sengketa Ekonomi
Sengketa Ekonomi adalah Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam
berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan.
B. Undang-undang yang berlaku tentang resolusi sengketa
Undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang abritrasi dan alternatif
penyelesaian sengketa yang berisi :
 bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian
sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka
kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
 bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian
sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia
usaha dan hukum pada umumnya.
 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengket
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan
pertikaian dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi
akibat dari persengketaan tersebut.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi,
Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan
Regional. Adapun penjelasannya, antara lain :
1) Negosiasi
Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak – pihak yang
terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.
Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu
kesepakatan melalui diskusi formal.
Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang
dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen
kerjasama dan kompetisi.Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika
berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.
 Keuntungan Negosiasi
a) Mengetahui pandanga pihak lawan.
b) Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
c) Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.
d) Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
e) Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum.
f) Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.
 Kelemahan Negosiasi
a) Mengetahui pandanga pihak lawan.
b) Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
c) Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil
kesepakatan

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
d) Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
e) Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui
informasi yang dirahasiakan lawan.
f) Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak.
g) Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
2) Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang
dilakukan oleh pihak ketiga.
3) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau
mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah
perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai
dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada
paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama
proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari
para pihak.
 Prosedur Untuk Mediasi
a) Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian
majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
b) Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator
berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
c) Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya
perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian
masing-masing pihak yang berperkara.

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
d) Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari
ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.
4) Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang
berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.
Dalam pengertian lain Konsolidasi (conciliation), dapat pula diartikan sebagai
pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang
diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan
Indonesia dapat disebut mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
 Pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai
conciliator atau majelis pendamai,
 Setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.
Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang; upaya
mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan diterapkan sebagai
formalitas saja. Jarang ditemukan pada saat sekarang penyelesaian sengketa melalui
perdamaian di muka hakim. Lain halnya di negara-negara kawasan Amerika, Eropa,
maupun di kawasan Pasific seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan
Singapura. Sistem konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka cenderung
mencari penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
5) Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para
pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut
arbiter, untuk memberikan putusan.
Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti
“kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.
 Azas – Azas Arbitrase
a) Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau
beberapa oramg arbiter.
b) Azas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara
musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu
sendiri.
c) Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan
melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang
perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
d) Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan
mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding
atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam
klausa atau perjanjian arbitrase.
Tujuan Arbitrase adalah Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri
adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai
sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil,
Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambat
penyelisihan perselisihan.

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Selain dari pada beberapa proses penyelesaian sengketa diatas, adapaun cara lain yang
dapat ditempuh Yaitu melalui Proses Litigasi : merupakan mekanisme penyelesaian
sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga
penyelesaiannya :
1. Pengadilan Umum
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik :
 Prosesnya sangat formal
 Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
 Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
 Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
 Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
 Persidangan bersifat terbuka
2. Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan
umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan
Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa
HAKI. Pengadilan Niaga Mempunyai Karakteristik sebagai berikut :
 Prosesnya sangat formal
 Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
 Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
 Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
 Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
 Proses persidangan bersifat terbuka
 Waktu singkat.

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Akan tetapi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan, maka akan
menimbulkan beberapa dampak, diantaranya :
a) Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan
kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
b) Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk
perkara di pengadilan.
Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan :
 lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),
 Biaya tinggi (very expensive),
 Secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),
 Kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang rakyat
biasa.
D. Keseimpulan
Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat
menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah
satu diantara keduanya.
Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan
kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33
ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan)
Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :
 Negosiasi (perundingan)
 Mediasi
 Arbitrase

11. 11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
ANALISIS
Konflik Buruh Dengan PT Megariamas
Sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu-
Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT Megariamas Sentosa, Selasa (23/9)
siang „menyerbu‟ Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Utara di
Jl Plumpang Raya, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mereka
menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan
mereka karena mangkir memberikan tunjangan hari raya (THR). Ratusan buruh PT
Megariamas Sentosa yang berlokasi di Jl Jembatan III Ruko 36 Q, Pluit, Penjaringan, Jakut,
datang sekitar pukuk 12.00 WIB. Sebelum ditemui Kasudin Nakertrans Jakut, mereka
menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang mengecam usaha perusahaan
menahan THR mereka. Padahal THR merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/1994 tentang THR.
“Kami menuntut hak kami untuk mendapatkan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dan jangan dikarenakan ada konflik internal kami tidak mendapatkan THR, karena setahu
kami perusahaan garmen tersebut tidak merugi, bahkan sebaliknya. Jadi kami minta pihak
Sudin Nakertrans Jakut bisa memfasilitasi kami,” jelas Abidin, koordinator unjuk rasa ketika
berorasi di tengah-tengah rekannya yang didominasi kaum perempuan itu, Selasa (23/9) di
depan kantor Sudin Nakertrans Jakut. Demonstrasi ke Kantor Nakertrans bukan yang
pertama, sebelumnya ratusan buruh ini juga mengadukan nasibnya karena perusahan
bertindak sewenang-wenang pada karyawan. Bahkan ada beberapa buruh yang diberhentikan
pihak perusahaan karena dinilai terlalu vokal. Akibatnya, kasus konflik antar buruh dan
manajemen dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, pihak manajemen
mengancam tidak akan memberikan THR kepada pekerjanya.

12. 12 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Mengetahui hal tersebut, ratusan buruh PT Megariamas Sentosa mengadu ke kantor Sudin
Nakertrans Jakut. Setelah dua jam menggelar orasi di depan halaman Sudin Nakertrans Jakut,
bahkan hendak memaksa masuk ke dalam kantor. Akhirnya perwakilan buruh diterima oleh
Kasudin Nakertrans, Saut Tambunan di ruang rapat kantornya. Dalam peryataannya di depan
para pendemo, Sahut Tambunan berjanji akan menampung aspirasi para pengunjuk rasa dan
membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. "Pasti kami akan bantu, dan kami siap
untuk menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Sahut.
Cara Penyelesaian
kita bisa liat ini adalah salah satu contoh kasus suatu konflik yang terjadi dalam suatu
organisasi bisa ditekankan disini suatu perusahan,dimana seorang pemimpin yang tidak
bertanggung jawab dan tidak adil dalam memimpin suatu perusahan.Mereka senantiasa
mempermainkan rakyat kecil dan bertindak sangat tidak bijaksana sebagai seorang yang
memiliki kekuasaan,mereka dengan mudah dapat mengeluarkan seorang karyawan yang
dianggap terlalu vocal dan maengancam para karyawanya dengan tidak memberikan
THR.Menurut saya ini jelas sangat berpengaruh dalam terjadinya sebuah konflik ini adalah
penyebab utama terjadinya konflik dalam kasus ini menurut saya bila dalam kasus ini banyak
cara untuk menyelesaikanya mungkin dengan cara mediator atau jika dengan cara mediator
tidak berhasil juga perlu adanya proses hukum karena disini telah melanggar hak seseorang
dan telah melanggar hukum yang berlaku tentang pemberian THR kepada tenaga kerja. Saya
rasa ini adalah solusi yang mungkin bisa menyelesaikan konflik dalam perusahaan ini,ada
baiknya berikanlah apa yang menjadi haknya setelah iya mengerjakan kewajibanya.

13. 13 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
http://anthyscrub.blogspot.co.id/2015/03/makalah-penyelesaian-sengketa-
ekonomi.html
https://gitaratnasari54.wordpress.com/2015/06/19/sengketa-dalam-ekonomi/
http://zulianisaaktivis20.blogspot.co.id/2016/03/undang-undang-nomor-30-
tahun-1999.html
http://ahmadferdiansyah-
ekonomiakuntansi.blogspot.co.id/2013/04/penyelesaian-sengketa-
ekonomi.html
http://yuarta.blogspot.co.id/2011/03/definisi-sengketa.html