SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
Download to read offline
pendahuluan materi
Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT ,karena
limpahan nikmat dan karunianya saya dapat penyelesaikan tugas
power point PKN yang berjudul HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN
ORGANISASI INTERNASIONAL.Tidak lupa juga saya ucapkan terima
kasih kepada pihak yang telah membantu terselesinya power point ini
.saya menyadari bahwa mungkin masih banyak kekurangan,Untuk
itu,diharapkan kritik dan sarannya.
Nama : Meri Martapia
Alamat : Desa Penyamun
TTL : Sungailiat,11 mei 1998
Sekolah : SMA N 1 PEMALI
Kelas : XI IPA 3
1. Charles A. MC. Clelland, hubungan internasional adalah
studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi
interaksi.
2. Warsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan studi
tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial
tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara
sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi
tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.
3. Tygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian dari
ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan
internasional meliputi politik internasional, organisasi dan
administrsi internasional dan hukum internasional.
1
selanjutnya
 Hubungan antar
negara, salah satu
hubungan
kerjasama yang
mutlak
diperlukan, karena
tidak ada satu
negarapun di
dunia yang tidak
bergantung kepada
negara lain
 Faktor internal,
kekhawatiran terancam
kelangsungan hidupnya.
 Faktor eksternal ,
a. Suatu negara tidak
dapat berdiri sendiri.
b. Untuk membangun
komunikasi lintas
bangsa dan negara.
c. Mewujudkan tatanan
dunia baru yang damai
dan sejahtera.
2
selanjutnya
* Ada tiga asas dalam hubungan
internasional yang saling
mempengaruhi, yaitu:
1. Asas Teritorial => Asas ini
didasarkan pada kekuasaan negara
atas daerahnya.
2. Asas Kebangsaan => Asas ini
didasarkan pada kekuasaan negara
terhadap warga negaranya.
3. Asas Kepentingan Umum => Asas
ini didasarkan pada wewenang
negara untuk melindungi dan
mengatur kepentingan dalam
kehidupan masyarakat.
* Faktor-faktor
penentu :
• Kekuatan Nasional,
• Jumlah Penduduk,
• Sumber Daya, dan
• Letak Geografis.
3
selanjutnya
 Pembukaan UUD 1945 alenia IV
 Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
 Perjanjian internasional (traktat = treaty)
 Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada
tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah
Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang
Hukum Laut.
4selanjutnya
1. PENGERTIAN
• Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai
suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua
atau lebih negara mengenai penetapan, penentuan, atau syarat
timbal balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional, ”Perjanjian internasional merupakan
sumber utama dari sumber-sumber hukum
internasional lainnya”.
selanjutnya
 Pengertian perjanjian internasional yang dikemukakan
oleh beberapa tokoh atau ahli, antara lain:
* Oppenheimer - Lauterpacht
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang
menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian.
* G. Schwarzenberger
Perjanian internasional sebagai suatu persetujuan antara obyek-obyek
hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang
mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun
multilateral. Subyek-subyek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga
internasional juga negara-negara.
* Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-
akibat hukum tertentu.
selanjutnya
 Konferensi Wina tahun 1969 :
=> perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan
oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk
mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian
hendaknya secara moral dan hukum benar-benar
bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.
 Pendapat Accademy of Sciences of USSR :
=> suatu per-janjian Internasional adalah suatu persetujuan
yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-
negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan
dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik
selanjutnya
2. Istilah-istilah Lain Perjanjian Internasional
No Nama Uraian Keterangan
1. Traktat
(Treaty)
Yaitu, perjanjian paling formal
yang merupakan persetujuan
dari dua negara atau lebih.
Perjanjian ini khusus
mencakup bidang poli-
tik & bidang ekonomi.
2. Konvensi
(Conven-
tion)
Yaitu persetujuan formal yang
bersifat multilateral, dan tidak
berurusan dengan kebijaksanaan
tingkat tinggi (high policy).
Persetujuan ini harus
dilegalisasi oleh wakil-
wakil berkuasa penuh
(plaenipotentiones).
3. Protokol
(Protocol)
Yaitu persetujuan yang tidak
resmi dan pada umumnya tidak
dibuat oleh kepala negara.
Mengatur masalah tam-
bahan penafsiran
klausal-klausal ttn.
4. Persetujuan
(Agree-
ment)
Yaitu prjanjian yang berifat
teknis atau admistratif
Agrement tidak dirati-
fikasi karena sifatnya
tidak seresmi traktat
atau konvensi.
selanjutnya
5. Perikatan
(Arrange-
ment)
Yaitu istilah yg digunakan untuk
transaksi-transaksi yang bersifat
sementara.
Perikatan tidak seresmi
traktat dan konvensi.
6. Proses
Verbal
Yaitu catatan-catatan atau ke-
simpulan konferensi diplomatik,
atau suatu permufakatan.
Proses verbal tidak
diratifikasi.
7. Piagam
(Statute)
Yaitu himpunan peraturan yang
ditetapkan oleh persetujuan
internasional baik mengenai
pekerjaan maupun kesatuan-
kesatuan tertentu seperti
pengawasan internasional yang
mencakup tentang minyak atau
mengenai lapangan kerja
lembaga-lembaga internaional.
Piagam itu dapat digu-
nakan sebagai alat
tambahan untuk
pelaksanaan suatu
konvensi (seperti
piagam kebebasan
transit).
selanjutnya
8. Deklarasi
(Declara-
tion)
Yaitu perjanjian internasional yg
berbentuk traktat, dan dokumen
tidak resmi. Deklarasi sebagai
traktat bila menerang-kan suatu
judul dr batang tubuh ketentuan
traktat, dan sebagai dokumen
tidak resmi apabila merupakan
lampiran pd traktat /konvensi.
Deklarasi sebagai per-
setujuan tidak resmi
bila mengatur hal-hal
yang kurang penting.
9. Modus
Vivendi
Yaitu dokumen untuk mencatat
persetujuan internasional yang
bersifat sementara, sampai ber-
hasil diwujudkan perjumpaan
yang lebih permanen, terinci,
dan sistematis serta tidak me-
merlukan ratifikasi.
selanjutnya
10. Pertukaran
Nota
Yaitu metode yang tidak resmi,
tetapi akhir-akhir ini banyak
digunakan. Biasanya, pertuka-
ran nota dilakukan oleh wakil-
wakil militer dan negara serta
dapat bersifat multilateral.
Akibat pertukaran nota
ini timbul kewajiban
yang menyangkut
mereka.
11. Ketentuan
Penutup
(Final Act)
Yaitu ringkasan hasil konvensi
yang menyebutkan negara
peserta, nama utusan yang
turut diundang, serta masalah
yang disetujui konferensi dan
tidak memerlukan ratifikasi.
12. Ketentuan
Umum
(General
Act),
Yaitu traktat yang dapat
bersifat resmi dan tidak resmi.
LBB menggunakan ke-
tentuan umum
arbitrasi untuk
menyelesaikan scr
damai pertikaian
internasional th. 1928.
selanjutnya
13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam
perjanjian internasional untuk
pendirian badan yang
melakukan fungsi administratif.
Misalnya, Atlantic
Charter.
14. Pakta
(Pact)
Yaitu istilah yang menunjukkan
suatu persetujuan yang lebih
khusus (Pakta Warsawa).
Pakta membutuhkan
ratifikasi.
15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga
Bangsa-Bangsa).
selanjutnya
3. Penggolongan Perjanjian Internasional
Penggolongan Menurut Subyeknya
• Perjanjian antarnegara, misalnya antara negara Indonesia dengan
negara Malaysia
• Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya,
misalnya antara negara Indonesia dengan ASEAN
• Perjanjian antara sesama subyek hukum internasional lain selain
negara, misalnya antara ASEAN dengan MEE
Penggolongan Menurut Isinya
Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai
berikut:
• Politik, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian;
• Ekonomi,misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan
perjanjian perdagangan
• Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi;
• Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen;
• Sosial budaya, misalnya pertukaran pelajar ,misi kebudayaan.
Penggolongan Menurut Fungsinya
* Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu
perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat
internasional secara keseluruhan. Perjanjian ini bersifat multilateral dan
terbuka bagi pihak ketiga.
Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatik.
* Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihk-pihak yang mengadakan
perjanjian saja. Biasanya bersifat bilateral.
Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai
dwikewarganegaraan
Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan
Perjanjian
• Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara
• Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua
negara/ banyak negara.
Penggolongan Menurut Bentuknya
•Perjanjian antar kepala negara (head of state form)
•Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form)
•Perjanjian antar menteri (interdepartemental form)
Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya
• Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu
proses perundingan, penandatanganan. dan ratifikasi.
• perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu
perundingan dan penandatanganan.Biasanya digunakan kata persetujuan
atau agreement.
selanjutnya
4.Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian
Internasional
Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun
1969 :
 Perundingan (negotiation);
 Penandatanganan (signature);
 Pengesahan (ratification).
1. Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa
dilakukan oleh raja-raja absolut dan
pemerintahan otoriter).
2. Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang
digunakan).
3. Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah
(paling banyak digunakan karena peranan
legislatif dan ekse-kutif sama-sama
menentukan dalam proses ratifikasi. selanjutnya
5. Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan
Perjanjian Internasional.
Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :
• Harus dinyatakan secara formal/ resmi, dan
• Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau
mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian itu.
Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti
mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara tersebut
masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat
hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa
keuntungan bagi kepentinganya.
selanjutnya
Berlakunya Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional mulai berlaku pada saat peristiwa berikut :
1. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang
disetujui oleh negara-negara perunding.
2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku
segera setelah perjanjian diikat dan dinyatakan oleh semua negara
perunding.
3. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul
setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi
negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan
lain.
4. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengesahan teks, pernyataan
persetujuan,suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan
tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan
masalah-masalah lain yang timbul sebelum berlakunya perjanjian itu,
berlaku sejak
selanjutnya
Pembatalan Perjanjian Internasional
Berdasrkan Konvensi Wina 1969 karena berbagai alasan suatu
perjanjian dapat batal, antara lain :
1. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan
hukum nasionalnya
2. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat.
3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap
negara peserta lain pada waktu pembentukan perjanjian.
4. Adanya unsur penyalahgunaan/kecurangan(corruption) melalui
kelicikan atau penyuapan.
5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.
6. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional
umum.
selanjutnya
Berakhirnya Perjanjian Intenasional
Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa
suatu perjanjian berakhir karena :
1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya
objek perjanjian itu.
4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri
perjanjian itu.
5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian
meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan
ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.
7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan
pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.
selanjutnya
c. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri
PENGERTIAN
Politik luar negeri adalah stategi dan taktik yang
digunakan negara dalam hubungannya dengan negara
lain.
=> Dalam arti luas , politik luar negeri adalah pola
prilaku yang digunakan negara dalam hubungannya
dengan negara lain.
selanjutnya
Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:
• Presiden mengangkat duta dan konsul.
• Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR.
• Presiden menerima penempatan duta negara lain
dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
1. Landasan Hukum
selanjutnya
Tujuan politik luar negeri indonesia
1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan tanah air .
2. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
indonesia .
3. Menciptakan masyarakat adil makmur yang merata , baik
materiil maupun spirituil .
4. Menciptakan suasana perikehidupan bangsa yang aman ,
adil ,dan damai .
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia ,berdasarkan
kemerdekaan ,perdamaian abadi , dan keadilan sosial .
selanjutnya
3. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia
No Diplomatik Uraian
1. Tugas Pokok
Perwakilan
Diplomatik
 Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau
hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.
 Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi
kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.
 Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya
di negara lain.
 Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai
tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb.
2. Fungsi
Perwakilan
Diplomatik
Berdasarkan
Kongres
Wina 1961
 Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
 Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga
negaranya di negara penerima di dalam batas-batas
yang diijinkan oleh hukum internasional.
 Mengadakan persetujuan dgn pem. negara penerima.
 Memberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan negara penerima, sesuai UU dan
melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
 Memelihara hub persahabatan antara kedua negara.
selanjutnya
3. Peranan
Perwakilan
Diplomatik
Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik
dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional
suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke-
nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik.
Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan
politik luar negeri sebagai berikut:
 Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya
dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.
 Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn kepentingan
nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.
 Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau
berbeda dengan kepentingan negara lain.
 Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan
sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan
tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara
menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan
menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.
selanjutnya
4. Tujuan
Diadakan
Perwakilan
Diplomatik
 Memelihara kepentingan negaranya di negara
penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan,
perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-
langkah untuk menyelesaikannya.
 Melindungi warga negara sendiri yang bertempat
tinggal di negara penerima.
 Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan
kepada pemerintah negara penerima.
Istilah diplomatik (diplomacy), dalam hubungan internasional
”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan
yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik
luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-
negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan
perwakilannya (Keduataan atau Konsuler).
selanjutnya
Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Landasan pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri. Dalam pasal 2 UU No. 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa
hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila,
UUD 1945, dan Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia
adalah sebGaris-Garis Besar haluan Negara.
Dengan demikian agai berikut :
Landasan idiil : Pancasila
Landasan Konstitusional : UUD 1945
Landasan operasional :
Ketetapan-Ketetapan MPR
Kebijakan Presiden berupa Keppres
selanjutnya
 Kebijakan politik luar negeri Indonesia dikenal
bebas-aktif ,
Bebas berarti ,tidak terikat oleh ideologi atau politik
negara asing atau blok negara-negara tertentu.
Aktif berarti ,dengan sumbangan realistis giat
mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja
sama internasional dan menghormati kedaulatan
negara lain.
selanjutnya
No Korps Diplomatik Korps Konsuler
1
2
3
4
5
Memelihara kepentingan negaranya
dengan melakukan hubungan dengan
pejabat-pejabat pusat
Berhak mengadakan hubungan yang
bersifat politik
Satu negara hanya mempunyai satu
perwakilan diplomatik saja dalam satu
negara penerima
Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak
tunduk pada pelaksana kekuasaan
peradialan)
Beerkedudukan di ibukota negara
Memelihara kepentingan negaranya
dengan melaksanakan hubungan
dengan pejabat-pejabat tingakat
daerah (setempat)
Berhak menagadakan hubungan
yang bersifat non politik
Satu negara dapat mempunyai lebih
dari satu perwakilan konsuler
Tidak mempunyai hak
ekstrateritorial (tunduk pada
pelaksanan kekuasaan peradilan)
Berkedudukan di kota-kota tertentu
Perbedaan diplomatik dan konsuler secara umum
dapat dilihat dalam tabel berikut:
 A. Sejarah tentang ASEAN
ASEAN adalah bentuk kerjasama regional di antara negara-
negara di wilayah Asia Tenggara. Anggotanya meliputi Indonesia,
Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Brunai Darussalam ( 7
januari 1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), dan
Kamboja ( 30 April 1999).
Sebelum ASEAN berdiri di Asia Tenggara telah ada organisasi
regional ASA (Association of South East Asia) yang berdiri pada
tanggal 31 Juli 1961 di Bangkok, oleh Malaysia, Philipina dan
Muang Thai. Pada tanggal 18 Agustus 1967 negara anggota ASA
dengan Indonesia dan Singapura, menetapkan persetujuan untuk
memperluas keanggotaan ASA dengan sebuah nama baru yaitu,
ASEAN. selanjutnya
 Berdirinya ASEAN ditandai dengan
penandatanganan Deklarasi ASEAN, oleh 5 menteri
luar negeri negara ASEAN, pada tanggal 8 Agustrus
1967 . Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok
(Bangkok Declaration) itu adalah:
1. Indonesia diwakili oleh Adam Malik,
2. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos,
3. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak,
4. Singapura diwakili oleh S.Rajaratnam,
5. Thailand diwakili oleh Thanat Khoman .
selanjutnya
 ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia
Tenggara menganut asas keanggotaan terbuka. Ini berarti
bahwa ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada
negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti
Timor Leste dan Papua Nugini.
selanjutnya
 Pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal berikut.
 Saling menghormati terhadap kemerdekaan, integritas
territorial dan identitas semua bangsa.
 Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional
yang bebas dari turut campur subversi serta intervensi dari
luar.
 Tidak saling turut campur urusan dalam negeri negara
masing-masing.
 Penyelesaian persengketaan dan pertengkaran secara damai.
 Tidak mempergunakan ancaman atau penggunaan kekuatan.
 Menjalankan kerjasama secara aktif.
selanjutnya
 Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan
pengembangan kebudayaan di Asia tenggara.
 Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan
menaati keadilan tata hukum dalam hubungan antara negara-
negara Asia tenggara serta berpegang teguh pada asas-asas
Piagam PBB.
 Memajukan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial
budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
 Saling memberi bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan
penelitian.
 Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan
jasa dan meningkatkan taraf hidup.
 Memajukan studi tentang Asia Tenggara.
 Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan
organisasi-organisasi internasional dan regional lain, yang sama
tujuannya dengan tujuan ASEAN.
selanjutnya
 Anggota ASEAN sebagai berikut :
1. Indonesia
2. Malaysia
3. Singapura
4. Filipina
5. Thailand
6. Brunei Darussalam(begabung pada 7 januari 1984)
7. Vietnam(28 juli 1995)
8. Laos
9. Myanmar ,bersama dengan laos bergabung(23 juli 1997)
10. Kamboja (16 desember 1998)
selanjutnya
Beberapa hasil keputusan KTT ASEAN sejak pertama kali antara
lain sebagai berikut :
1. Mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN,
2. Meningkatkan solidaritas kerja sama ASEAN disegala bidang,
3. Menjaga keamanan stabilitas dan pertumbuhan kawasan
ASEAN,
4. Mendapatkan Statement of Blod Measures yang berisikan
komitmen terhadap AFTA dan kesepakatan untuk
mempercepat pemberlakuan AFTA
5. Mengeluarkan deklarasi HIV/AIDS dan deklarasi terorisme
serta cara-cara pencegahannya.
6. Membahas masalah mengenai keamanan kawasan
perundingan WTO.
7. Penandatanganan beberapa kesepakatan dan persetujuan
pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-
Selandia baru.
A. Latar Belakang lahirnya KAA
berakhirnya perang dunia II pada bulan agustus 1945
memunculkan masalah baru dengan lahirnya 2 blok
kekuatan yang bertentangan secara ideologi,yaitu
blok barat dan blok timur.
Blok barat dipimpin oleh Amerika serikat dan blok
timur dipimpin oleh Uni Soviet.tiap blok berusaha
menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi
pendukung mereka.menimbulkan kekhwatiran
semakin dikembangakn senjata nuklir dan konflik
yang masih sering terjadi di Internal negara-nagara
Asia-Afrika.
selanjutnya
 Memajukan kehendak yang luhur dan kerja sama
antarbangsa-bangsa Asia-Afrika dan memajukan
kepentingan mereka,
 Mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan
dilapangan sosial,ekonomi,dan kebudayaan negara yang
diwakili,
 Mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan
khusus bangsa-bangsa Asia-Afrika,
 Meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyat-rakyatnya
dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat
mereka berikan untuk memajukan perdamaian serta kerja
sama di dunia.
selanjutnya
 Manfaat dari penyelenggaraan KAA adalah sebagai
titik kulminasi dari solidaritas di kalangannya serta
menjadi awal kerja sama yang baru ,dalam pemberian
dukungan yang lebih tegas terhadap perjuangan
kemerdekaan.
selanjutnya
 Selain itu semangat dasar sila bandung telah
mendorong beberapa negara untuk mempraksai
diselenggarakannya KTT non blok ,tjuan non blok
adalah ingin meningkatkan kesejahteraan umat
manusia berusaha mencapai perdamaian dunia dan
meredahkan ketegangan dunia yang selalu timbul
,mencegah pertentangan yang tajam ,dapat menjurus
kepeperangan yang dapat mengancam perdamaian
dunia.
selanjutnya
 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah
organisasi internasional yang anggotanya hampir
seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk
memfasilitasi hukum internasional, pengamanan
internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan
sosial.
selanjutnya
Tujuan PBB yang terdapat dalam pasal 1 Piagam PBB adalah
sebagai berikut ;
 Memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
 Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan
internasional;
 Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah
usaha internasional dalam bidang ekonomi, social budaya
dan hak asasi;
 Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan
tujuan bersama cita-cita di atas.
selanjutnya
Asas-asas PBB yang terdapat dalam pasal 2 Piagam PBB adalah
sebagai berikut :
1. Masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama,
2. Tiap-tipa anggota harus memenuhi kewajibanya denag
sepenuh hati,
3. Semua anggota kan menyelesaikan perselisihan Internasional
secara damai.
4. Dalam perhubungan Internasional semua anggota harus
mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau
kekerasan terhadap suatu negara yang bertentangandengan
tujuan-tujuan PBB,
5. Semua anggota akan memberi bantuan apa saja yang
diperlukan dan dijalankan oleh PBB sesai dengan ketentuan
yang ada dalam piagam,serta tidak akan memberi bantuan
kepala negara manapun jika PBB sedang
menjalankantindakan-tindakan terhadap negara itu
5. Semua anggota akan memberi bantuan apa saja yang
diperlukan dan dijalankan oleh PBB sesai dengan
ketentuan yang ada dalam piagam,serta tidak akan
memberi bantuan kepala negara manapun jika PBB
sedang menjalankantindakan-tindakan terhadap
negara itu.
6. PBB menjamin bahwa ngara-negara yang bukan
anggota pun akan bertindak selaras dengan asas-asas
ini,
7. PBB tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam hal
yang pokoknya termasuk urusan rumah tangga dari
suatu negara
selanjutnya
 Konferensi San Fransisco, menghasilkan suatu piagam
yang menyebutkan Struktur Organisasi PBB, yaitu :
 1) Majelis Umum (General Assembly)
 2) Dewan Keamanan (Security Council)
 3) Dewan ekonomi dan Sosial (Economic and Social
Council)
 4) Dewa perwalian (Trusteeship Council),
 5) Mahkamah internasional (International Court of
Justice ), dan
 6) Sekretariat (Secretariay)
selanjutnya
 1. Majelis Umum (General Asembly )
Majelis Umum atau Sidang Umum PBB
adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis
ini terdiri atas anggota dari seluruh negara anggota
PBB dan bertemu setiap tahun di bawah pimpinan
seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari
wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada
tanggal 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di
London dan anggotanya wakil dari 51 negara.
selanjutnya
 Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk
hadir dalam Sidang Umum, tetapi hanya berhak
mengeluarkan satu suara. Dalam setiap sidang PBB,
Majelis Umum memilih seorang ketua.
 Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas,
sebagai berikut ;
 Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan
internasional.
 Berhubungan dengan kerjasama ekonomi,
kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan
perikemanusiaan.
selanjutnya
 Berhubungan dengan perwakilan internasional
termasuk daerah yang belum mempunyai
pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis
 Berhubungan dengan keuangan
 Penetapan keanggotaan
 Mengadakan perubahan piagam
 Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan,
Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan,
Hakim Mahkamah internasional, dan sebagainya
selanjutnya
2 .Dewan Keamanan (Security Council)
 Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB.
Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan
antarnegara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya
dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota.
Dewan keamanan mempunyai kekuatan untuk
mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para
anggota di bawah Piagam PBB.
selanjutnya
3 . Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social
Councilatau ECOSOC)
ECOSOC beranggotakan 54 negara, dipilih oleh Sidang Umum
untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam 1
tahun.
Tugas ECOSOC sebagai berikut ;
 Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan
ekonomi, dan sosial yang digariskan oleh PBB
 Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik
 Memupuk hak asasi manusia
 Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari bidang khusus
dengan konsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum
kepada mereka dan anggota PBB
selanjutnya
4 . Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
Dewan Perwalian merupakan lembaga PBB yang
dibentuk dalam rangka untuk mendorong dan
membantu mengusahakan kemajuan penduduk
daerah perwalian untuk mencapai kemerdekaannya.
Dewan ini terdiri dari :
 Anggota yang menguasai daerah perwalian
 Anggota tetap dewan Keamanan
 Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun
oleh Sidang Umum
selanjutnya
#Fungsi Dewan Perwalian
 Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian
dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri
 Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak
manusia
 Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB
 Piagam PBB menyebutkan bahwa kolonialisme harus
dihapuskan. Oleh karena itu, daerah yang belum merdeka
diusahakan oleh Dewan Perwalian untuk mendapatkan
kemerdekaannya. Pada umumnya sekarang daerah-daerah
perwalian itu sudah merdeka.
selanjutnya
5. Mahkamah Internasional (International Court
of Justice)
 Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan
PBB yang berkedudukan di Den Hag (Belanda).
Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai
negara anggota PBB. Masa jabatannya adalah 9 tahun,
sedangkan tugasnya adalah memberikan saran dan
pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis
Umum bila diminta.
selanjutnya
6) Sekretariat (Secretariat)
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama PBB
dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu
oleh seorang staf pembantu pemerintah sedunia.
Sekretariat Terdiri atas :
 Sekretaris jenderal, dipilih oleh Sidang Umum atas usul
Dewan keamanan dan dapat dipilih kembali. Biasanya,
Sekretaris Jendral berasal dari negara yang tidak terlibat
dalam politik besar
 Sekretaris Jenderal Pembantu, sebanyak 8 sekretaris
pembantu yang mengepalai satu departemen., yaitu:
selanjutnya
 Sekretaris Jendera pambantu urusan Dewan keamanan.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi.
 Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan
Penerangan untuk daerah yang belum merdeka.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi.
 Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan
Penerangan untuk daerah yang belum merdeka.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan Sosial.
selanjutnya
 Sekretaris Jenderal untuk pembantu urusa hukum.
 Sekretaris jenderal pembantu unutk urusan Penerangan.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan koperasi dan
Pelayanan Umum.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan Tata Usaha dan
keuangan.
 Tanggung jawab sekretaris jenderal pembantu adalah
sebagai berikut:
 Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka
penyelenggaraan pertemuan yang akan diadakan oleh
majelis Umum dan badan-badan utama lain.
 Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh
badan-badan PBB dengan sebaik-baiknya.
Thanks you

More Related Content

What's hot

Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalmaryuni ,.
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalmarinuspurba
 
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional Yoel Immanuella
 
Ppt pkn ( hubungan internasional )
Ppt pkn ( hubungan internasional )Ppt pkn ( hubungan internasional )
Ppt pkn ( hubungan internasional )Alfat ghani Abdullah
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalayu larissa
 
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
Konsep hubungan internasional,   hukum   internasional,   dan   organisasi   ...Konsep hubungan internasional,   hukum   internasional,   dan   organisasi   ...
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...eli priyatna laidan
 
Makalah hubungan internasional dengan organisasi internasional
Makalah hubungan internasional dengan organisasi internasionalMakalah hubungan internasional dengan organisasi internasional
Makalah hubungan internasional dengan organisasi internasionalAbdillah Arief
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalHyeonie Park
 
PPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalPPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalDoris Agusnita
 
Bab 5 ppkn kelas xii smk
Bab 5 ppkn kelas xii smkBab 5 ppkn kelas xii smk
Bab 5 ppkn kelas xii smkwahyuti wahyuti
 
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasionalPKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasionalHelvyEffendi
 
Cjr negara berkembang erlina
Cjr negara berkembang erlinaCjr negara berkembang erlina
Cjr negara berkembang erlinadindavishaka
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalpratista20
 
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalHubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasionaldewi
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Hubungan Internasional"
Pendidikan Kewarganegaraan "Hubungan Internasional"Pendidikan Kewarganegaraan "Hubungan Internasional"
Pendidikan Kewarganegaraan "Hubungan Internasional"Dedi Saputra
 
Pola Hubungan Internasional
Pola Hubungan InternasionalPola Hubungan Internasional
Pola Hubungan Internasionalnoussevarenna
 
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...Univ of Brawijaya
 

What's hot (20)

Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasional
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasional
 
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
 
Ppt pkn ( hubungan internasional )
Ppt pkn ( hubungan internasional )Ppt pkn ( hubungan internasional )
Ppt pkn ( hubungan internasional )
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasional
 
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
Konsep hubungan internasional,   hukum   internasional,   dan   organisasi   ...Konsep hubungan internasional,   hukum   internasional,   dan   organisasi   ...
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
 
Makalah hubungan internasional dengan organisasi internasional
Makalah hubungan internasional dengan organisasi internasionalMakalah hubungan internasional dengan organisasi internasional
Makalah hubungan internasional dengan organisasi internasional
 
Hubungan internasional
Hubungan internasionalHubungan internasional
Hubungan internasional
 
Bab 3 Hubungan Internasional
Bab 3  Hubungan InternasionalBab 3  Hubungan Internasional
Bab 3 Hubungan Internasional
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
 
PPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalPPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasional
 
Bab 5 ppkn kelas xii smk
Bab 5 ppkn kelas xii smkBab 5 ppkn kelas xii smk
Bab 5 ppkn kelas xii smk
 
Materi ppkn sma xii bab 5
Materi ppkn sma xii bab 5Materi ppkn sma xii bab 5
Materi ppkn sma xii bab 5
 
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasionalPKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
 
Cjr negara berkembang erlina
Cjr negara berkembang erlinaCjr negara berkembang erlina
Cjr negara berkembang erlina
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasional
 
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalHubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Hubungan Internasional"
Pendidikan Kewarganegaraan "Hubungan Internasional"Pendidikan Kewarganegaraan "Hubungan Internasional"
Pendidikan Kewarganegaraan "Hubungan Internasional"
 
Pola Hubungan Internasional
Pola Hubungan InternasionalPola Hubungan Internasional
Pola Hubungan Internasional
 
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
 

Viewers also liked

Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lhendrasretno
 
Rpp bab 5 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 5 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas xii kurnaseli priyatna laidan
 
Peranan pers dalam masyarakat demokratis
Peranan pers dalam masyarakat demokratisPeranan pers dalam masyarakat demokratis
Peranan pers dalam masyarakat demokratisginanurulazhar
 
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.pptMembangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.pptAbeng Fariz
 
Peranan Pers dalam Masyarakat
Peranan Pers dalam MasyarakatPeranan Pers dalam Masyarakat
Peranan Pers dalam MasyarakatRahmayani Astuti
 
Politik Luar Negeri, Bebas Aktif Indonesia dan Lembaga Internasional (ASEAN, ...
Politik Luar Negeri, Bebas Aktif Indonesia dan Lembaga Internasional (ASEAN, ...Politik Luar Negeri, Bebas Aktif Indonesia dan Lembaga Internasional (ASEAN, ...
Politik Luar Negeri, Bebas Aktif Indonesia dan Lembaga Internasional (ASEAN, ...Alviony Charisa
 
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional pptPolitik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional pptDella Ikaningtyas
 
KISI-KISI UAS GANJIL BAHASA INDONESIA KELAS XII
KISI-KISI UAS GANJIL BAHASA INDONESIA KELAS XIIKISI-KISI UAS GANJIL BAHASA INDONESIA KELAS XII
KISI-KISI UAS GANJIL BAHASA INDONESIA KELAS XIIERVAN GOVINDA
 

Viewers also liked (9)

Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
 
Rpp bab 5 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas xii kurnasRpp bab 5 ppkn sma kelas xii kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas xii kurnas
 
Peranan pers dalam masyarakat demokratis
Peranan pers dalam masyarakat demokratisPeranan pers dalam masyarakat demokratis
Peranan pers dalam masyarakat demokratis
 
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.pptMembangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
Membangun sistem ekonomi kerakyatan.ppt
 
Peranan Pers dalam Masyarakat
Peranan Pers dalam MasyarakatPeranan Pers dalam Masyarakat
Peranan Pers dalam Masyarakat
 
Politik Luar Negeri, Bebas Aktif Indonesia dan Lembaga Internasional (ASEAN, ...
Politik Luar Negeri, Bebas Aktif Indonesia dan Lembaga Internasional (ASEAN, ...Politik Luar Negeri, Bebas Aktif Indonesia dan Lembaga Internasional (ASEAN, ...
Politik Luar Negeri, Bebas Aktif Indonesia dan Lembaga Internasional (ASEAN, ...
 
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional pptPolitik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
 
KISI-KISI UAS GANJIL BAHASA INDONESIA KELAS XII
KISI-KISI UAS GANJIL BAHASA INDONESIA KELAS XIIKISI-KISI UAS GANJIL BAHASA INDONESIA KELAS XII
KISI-KISI UAS GANJIL BAHASA INDONESIA KELAS XII
 
PPKN Kelas XII K13 Buku Guru
PPKN Kelas XII K13 Buku GuruPPKN Kelas XII K13 Buku Guru
PPKN Kelas XII K13 Buku Guru
 

Similar to HubIntOrg

Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lHendrastuti Retno
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalProses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalNidya Milano
 
PKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalPKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalLevi Ruliansyah
 
Perjanjian internasional
Perjanjian internasionalPerjanjian internasional
Perjanjian internasionalIrma Nurmahesa
 
makna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiamakna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiaDicko Agustian
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
14 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perdagangan internasiona...
14 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perdagangan internasiona...14 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perdagangan internasiona...
14 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perdagangan internasiona...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxRESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxPutriayuniFebrianti
 
Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
  Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional  Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana InternasionalDanelAditiaSitungkir
 
Makalah Perjanjian Internasional
Makalah Perjanjian InternasionalMakalah Perjanjian Internasional
Makalah Perjanjian Internasionalgagallogin
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
HBL, 14, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perdagangan Internasional, U...
HBL, 14, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perdagangan Internasional, U...HBL, 14, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perdagangan Internasional, U...
HBL, 14, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perdagangan Internasional, U...intandwik_
 

Similar to HubIntOrg (20)

Hub internasional
Hub internasionalHub internasional
Hub internasional
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
 
Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalProses Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses Pembuatan Perjanjian Internasional
 
PKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian InternasionalPKN - Perjanjian Internasional
PKN - Perjanjian Internasional
 
Perjanjian internasional
Perjanjian internasionalPerjanjian internasional
Perjanjian internasional
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
makna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiamakna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesia
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
14 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perdagangan internasiona...
14 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perdagangan internasiona...14 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perdagangan internasiona...
14 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perdagangan internasiona...
 
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docxRESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
RESUME_PUTRI AYUNI FEBRIANTI_A1A319034_R002.docx
 
Uu 24 2000 Pjls
Uu 24 2000 PjlsUu 24 2000 Pjls
Uu 24 2000 Pjls
 
Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
  Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional  Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
 
Hubungan warga negara(mustina3)
Hubungan warga negara(mustina3)Hubungan warga negara(mustina3)
Hubungan warga negara(mustina3)
 
Makalah Perjanjian Internasional
Makalah Perjanjian InternasionalMakalah Perjanjian Internasional
Makalah Perjanjian Internasional
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
HBL, 14, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perdagangan Internasional, U...
HBL, 14, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perdagangan Internasional, U...HBL, 14, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perdagangan Internasional, U...
HBL, 14, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perdagangan Internasional, U...
 
HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL
 

Recently uploaded

Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Kanaidi ken
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Kanaidi ken
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...OH TEIK BIN
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AgusBuntara1
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++BayuYudhaSaputra
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Kanaidi ken
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Apothecary Indonesia Persada
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 

Recently uploaded (20)

Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story  with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 

HubIntOrg

  • 2. Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT ,karena limpahan nikmat dan karunianya saya dapat penyelesaikan tugas power point PKN yang berjudul HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL.Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesinya power point ini .saya menyadari bahwa mungkin masih banyak kekurangan,Untuk itu,diharapkan kritik dan sarannya.
  • 3. Nama : Meri Martapia Alamat : Desa Penyamun TTL : Sungailiat,11 mei 1998 Sekolah : SMA N 1 PEMALI Kelas : XI IPA 3
  • 4. 1. Charles A. MC. Clelland, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. 2. Warsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. 3. Tygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional. 1 selanjutnya
  • 5.  Hubungan antar negara, salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan, karena tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain  Faktor internal, kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya.  Faktor eksternal , a. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. b. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. c. Mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. 2 selanjutnya
  • 6. * Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi, yaitu: 1. Asas Teritorial => Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. 2. Asas Kebangsaan => Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. 3. Asas Kepentingan Umum => Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. * Faktor-faktor penentu : • Kekuatan Nasional, • Jumlah Penduduk, • Sumber Daya, dan • Letak Geografis. 3 selanjutnya
  • 7.  Pembukaan UUD 1945 alenia IV  Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Perjanjian internasional (traktat = treaty)  Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut. 4selanjutnya
  • 8. 1. PENGERTIAN • Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara mengenai penetapan, penentuan, atau syarat timbal balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. 5 Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, ”Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya”. selanjutnya
  • 9.  Pengertian perjanjian internasional yang dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ahli, antara lain: * Oppenheimer - Lauterpacht Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. * G. Schwarzenberger Perjanian internasional sebagai suatu persetujuan antara obyek-obyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subyek-subyek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara. * Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat- akibat hukum tertentu. selanjutnya
  • 10.  Konferensi Wina tahun 1969 : => perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.  Pendapat Accademy of Sciences of USSR : => suatu per-janjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara- negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik selanjutnya
  • 11. 2. Istilah-istilah Lain Perjanjian Internasional No Nama Uraian Keterangan 1. Traktat (Treaty) Yaitu, perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang poli- tik & bidang ekonomi. 2. Konvensi (Conven- tion) Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil- wakil berkuasa penuh (plaenipotentiones). 3. Protokol (Protocol) Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Mengatur masalah tam- bahan penafsiran klausal-klausal ttn. 4. Persetujuan (Agree- ment) Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau admistratif Agrement tidak dirati- fikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi. selanjutnya
  • 12. 5. Perikatan (Arrange- ment) Yaitu istilah yg digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. 6. Proses Verbal Yaitu catatan-catatan atau ke- simpulan konferensi diplomatik, atau suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifikasi. 7. Piagam (Statute) Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan- kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internaional. Piagam itu dapat digu- nakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit). selanjutnya
  • 13. 8. Deklarasi (Declara- tion) Yaitu perjanjian internasional yg berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerang-kan suatu judul dr batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pd traktat /konvensi. Deklarasi sebagai per- setujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting. 9. Modus Vivendi Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai ber- hasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak me- merlukan ratifikasi. selanjutnya
  • 14. 10. Pertukaran Nota Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertuka- ran nota dilakukan oleh wakil- wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka. 11. Ketentuan Penutup (Final Act) Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. 12. Ketentuan Umum (General Act), Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. LBB menggunakan ke- tentuan umum arbitrasi untuk menyelesaikan scr damai pertikaian internasional th. 1928. selanjutnya
  • 15. 13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya, Atlantic Charter. 14. Pakta (Pact) Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa). Pakta membutuhkan ratifikasi. 15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa). selanjutnya
  • 16. 3. Penggolongan Perjanjian Internasional Penggolongan Menurut Subyeknya • Perjanjian antarnegara, misalnya antara negara Indonesia dengan negara Malaysia • Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya, misalnya antara negara Indonesia dengan ASEAN • Perjanjian antara sesama subyek hukum internasional lain selain negara, misalnya antara ASEAN dengan MEE
  • 17. Penggolongan Menurut Isinya Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai berikut: • Politik, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian; • Ekonomi,misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan perjanjian perdagangan • Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi; • Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen; • Sosial budaya, misalnya pertukaran pelajar ,misi kebudayaan.
  • 18. Penggolongan Menurut Fungsinya * Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Perjanjian ini bersifat multilateral dan terbuka bagi pihak ketiga. Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. * Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihk-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Biasanya bersifat bilateral. Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai dwikewarganegaraan
  • 19. Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan Perjanjian • Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara • Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua negara/ banyak negara. Penggolongan Menurut Bentuknya •Perjanjian antar kepala negara (head of state form) •Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form) •Perjanjian antar menteri (interdepartemental form)
  • 20. Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya • Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu proses perundingan, penandatanganan. dan ratifikasi. • perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan.Biasanya digunakan kata persetujuan atau agreement. selanjutnya
  • 21. 4.Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :  Perundingan (negotiation);  Penandatanganan (signature);  Pengesahan (ratification). 1. Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter). 2. Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan). 3. Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah (paling banyak digunakan karena peranan legislatif dan ekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi. selanjutnya
  • 22. 5. Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional. Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah : • Harus dinyatakan secara formal/ resmi, dan • Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya. selanjutnya
  • 23. Berlakunya Perjanjian Internasional Perjanjian internasional mulai berlaku pada saat peristiwa berikut : 1. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara-negara perunding. 2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah perjanjian diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. 3. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain. 4. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengesahan teks, pernyataan persetujuan,suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak selanjutnya
  • 24. Pembatalan Perjanjian Internasional Berdasrkan Konvensi Wina 1969 karena berbagai alasan suatu perjanjian dapat batal, antara lain : 1. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya 2. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat. 3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain pada waktu pembentukan perjanjian. 4. Adanya unsur penyalahgunaan/kecurangan(corruption) melalui kelicikan atau penyuapan. 5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. 6. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum. selanjutnya
  • 25. Berakhirnya Perjanjian Intenasional Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena : 1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. 2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. 3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. 4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. 5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. 6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. 7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain. selanjutnya
  • 26. c. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri PENGERTIAN Politik luar negeri adalah stategi dan taktik yang digunakan negara dalam hubungannya dengan negara lain. => Dalam arti luas , politik luar negeri adalah pola prilaku yang digunakan negara dalam hubungannya dengan negara lain. selanjutnya
  • 27. Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa: • Presiden mengangkat duta dan konsul. • Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. • Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 1. Landasan Hukum selanjutnya
  • 28. Tujuan politik luar negeri indonesia 1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan tanah air . 2. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara indonesia . 3. Menciptakan masyarakat adil makmur yang merata , baik materiil maupun spirituil . 4. Menciptakan suasana perikehidupan bangsa yang aman , adil ,dan damai . 5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia ,berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi , dan keadilan sosial . selanjutnya
  • 29. 3. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia No Diplomatik Uraian 1. Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik  Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.  Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.  Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.  Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb. 2. Fungsi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Kongres Wina 1961  Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.  Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.  Mengadakan persetujuan dgn pem. negara penerima.  Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai UU dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.  Memelihara hub persahabatan antara kedua negara. selanjutnya
  • 30. 3. Peranan Perwakilan Diplomatik Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke- nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri sebagai berikut:  Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.  Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.  Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.  Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi. selanjutnya
  • 31. 4. Tujuan Diadakan Perwakilan Diplomatik  Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah- langkah untuk menyelesaikannya.  Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima.  Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima. Istilah diplomatik (diplomacy), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara- negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Keduataan atau Konsuler). selanjutnya
  • 32. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Landasan pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam pasal 2 UU No. 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebGaris-Garis Besar haluan Negara. Dengan demikian agai berikut : Landasan idiil : Pancasila Landasan Konstitusional : UUD 1945 Landasan operasional : Ketetapan-Ketetapan MPR Kebijakan Presiden berupa Keppres selanjutnya
  • 33.  Kebijakan politik luar negeri Indonesia dikenal bebas-aktif , Bebas berarti ,tidak terikat oleh ideologi atau politik negara asing atau blok negara-negara tertentu. Aktif berarti ,dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dan menghormati kedaulatan negara lain. selanjutnya
  • 34. No Korps Diplomatik Korps Konsuler 1 2 3 4 5 Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat pusat Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik saja dalam satu negara penerima Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksana kekuasaan peradialan) Beerkedudukan di ibukota negara Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan dengan pejabat-pejabat tingakat daerah (setempat) Berhak menagadakan hubungan yang bersifat non politik Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler Tidak mempunyai hak ekstrateritorial (tunduk pada pelaksanan kekuasaan peradilan) Berkedudukan di kota-kota tertentu Perbedaan diplomatik dan konsuler secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut:
  • 35.  A. Sejarah tentang ASEAN ASEAN adalah bentuk kerjasama regional di antara negara- negara di wilayah Asia Tenggara. Anggotanya meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Brunai Darussalam ( 7 januari 1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), dan Kamboja ( 30 April 1999). Sebelum ASEAN berdiri di Asia Tenggara telah ada organisasi regional ASA (Association of South East Asia) yang berdiri pada tanggal 31 Juli 1961 di Bangkok, oleh Malaysia, Philipina dan Muang Thai. Pada tanggal 18 Agustus 1967 negara anggota ASA dengan Indonesia dan Singapura, menetapkan persetujuan untuk memperluas keanggotaan ASA dengan sebuah nama baru yaitu, ASEAN. selanjutnya
  • 36.  Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN, oleh 5 menteri luar negeri negara ASEAN, pada tanggal 8 Agustrus 1967 . Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) itu adalah: 1. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, 2. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, 3. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, 4. Singapura diwakili oleh S.Rajaratnam, 5. Thailand diwakili oleh Thanat Khoman . selanjutnya
  • 37.  ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara menganut asas keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste dan Papua Nugini. selanjutnya
  • 38.  Pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal berikut.  Saling menghormati terhadap kemerdekaan, integritas territorial dan identitas semua bangsa.  Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari turut campur subversi serta intervensi dari luar.  Tidak saling turut campur urusan dalam negeri negara masing-masing.  Penyelesaian persengketaan dan pertengkaran secara damai.  Tidak mempergunakan ancaman atau penggunaan kekuatan.  Menjalankan kerjasama secara aktif. selanjutnya
  • 39.  Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di Asia tenggara.  Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menaati keadilan tata hukum dalam hubungan antara negara- negara Asia tenggara serta berpegang teguh pada asas-asas Piagam PBB.  Memajukan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.  Saling memberi bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian.  Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan jasa dan meningkatkan taraf hidup.  Memajukan studi tentang Asia Tenggara.  Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lain, yang sama tujuannya dengan tujuan ASEAN. selanjutnya
  • 40.  Anggota ASEAN sebagai berikut : 1. Indonesia 2. Malaysia 3. Singapura 4. Filipina 5. Thailand 6. Brunei Darussalam(begabung pada 7 januari 1984) 7. Vietnam(28 juli 1995) 8. Laos 9. Myanmar ,bersama dengan laos bergabung(23 juli 1997) 10. Kamboja (16 desember 1998) selanjutnya
  • 41. Beberapa hasil keputusan KTT ASEAN sejak pertama kali antara lain sebagai berikut : 1. Mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN, 2. Meningkatkan solidaritas kerja sama ASEAN disegala bidang, 3. Menjaga keamanan stabilitas dan pertumbuhan kawasan ASEAN, 4. Mendapatkan Statement of Blod Measures yang berisikan komitmen terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA 5. Mengeluarkan deklarasi HIV/AIDS dan deklarasi terorisme serta cara-cara pencegahannya. 6. Membahas masalah mengenai keamanan kawasan perundingan WTO. 7. Penandatanganan beberapa kesepakatan dan persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia- Selandia baru.
  • 42. A. Latar Belakang lahirnya KAA berakhirnya perang dunia II pada bulan agustus 1945 memunculkan masalah baru dengan lahirnya 2 blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi,yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat dipimpin oleh Amerika serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet.tiap blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukung mereka.menimbulkan kekhwatiran semakin dikembangakn senjata nuklir dan konflik yang masih sering terjadi di Internal negara-nagara Asia-Afrika. selanjutnya
  • 43.  Memajukan kehendak yang luhur dan kerja sama antarbangsa-bangsa Asia-Afrika dan memajukan kepentingan mereka,  Mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan dilapangan sosial,ekonomi,dan kebudayaan negara yang diwakili,  Mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia-Afrika,  Meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyat-rakyatnya dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan untuk memajukan perdamaian serta kerja sama di dunia. selanjutnya
  • 44.  Manfaat dari penyelenggaraan KAA adalah sebagai titik kulminasi dari solidaritas di kalangannya serta menjadi awal kerja sama yang baru ,dalam pemberian dukungan yang lebih tegas terhadap perjuangan kemerdekaan. selanjutnya
  • 45.  Selain itu semangat dasar sila bandung telah mendorong beberapa negara untuk mempraksai diselenggarakannya KTT non blok ,tjuan non blok adalah ingin meningkatkan kesejahteraan umat manusia berusaha mencapai perdamaian dunia dan meredahkan ketegangan dunia yang selalu timbul ,mencegah pertentangan yang tajam ,dapat menjurus kepeperangan yang dapat mengancam perdamaian dunia. selanjutnya
  • 46.  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. selanjutnya
  • 47. Tujuan PBB yang terdapat dalam pasal 1 Piagam PBB adalah sebagai berikut ;  Memelihara perdamaian dan keamanan internasional;  Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan internasional;  Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, social budaya dan hak asasi;  Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. selanjutnya
  • 48. Asas-asas PBB yang terdapat dalam pasal 2 Piagam PBB adalah sebagai berikut : 1. Masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama, 2. Tiap-tipa anggota harus memenuhi kewajibanya denag sepenuh hati, 3. Semua anggota kan menyelesaikan perselisihan Internasional secara damai. 4. Dalam perhubungan Internasional semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap suatu negara yang bertentangandengan tujuan-tujuan PBB, 5. Semua anggota akan memberi bantuan apa saja yang diperlukan dan dijalankan oleh PBB sesai dengan ketentuan yang ada dalam piagam,serta tidak akan memberi bantuan kepala negara manapun jika PBB sedang menjalankantindakan-tindakan terhadap negara itu
  • 49. 5. Semua anggota akan memberi bantuan apa saja yang diperlukan dan dijalankan oleh PBB sesai dengan ketentuan yang ada dalam piagam,serta tidak akan memberi bantuan kepala negara manapun jika PBB sedang menjalankantindakan-tindakan terhadap negara itu. 6. PBB menjamin bahwa ngara-negara yang bukan anggota pun akan bertindak selaras dengan asas-asas ini, 7. PBB tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam hal yang pokoknya termasuk urusan rumah tangga dari suatu negara selanjutnya
  • 50.  Konferensi San Fransisco, menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan Struktur Organisasi PBB, yaitu :  1) Majelis Umum (General Assembly)  2) Dewan Keamanan (Security Council)  3) Dewan ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)  4) Dewa perwalian (Trusteeship Council),  5) Mahkamah internasional (International Court of Justice ), dan  6) Sekretariat (Secretariay) selanjutnya
  • 51.  1. Majelis Umum (General Asembly ) Majelis Umum atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri atas anggota dari seluruh negara anggota PBB dan bertemu setiap tahun di bawah pimpinan seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan anggotanya wakil dari 51 negara. selanjutnya
  • 52.  Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam Sidang Umum, tetapi hanya berhak mengeluarkan satu suara. Dalam setiap sidang PBB, Majelis Umum memilih seorang ketua.  Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, sebagai berikut ;  Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional.  Berhubungan dengan kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan. selanjutnya
  • 53.  Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis  Berhubungan dengan keuangan  Penetapan keanggotaan  Mengadakan perubahan piagam  Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Hakim Mahkamah internasional, dan sebagainya selanjutnya
  • 54. 2 .Dewan Keamanan (Security Council)  Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antarnegara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota. Dewan keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. selanjutnya
  • 55. 3 . Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Councilatau ECOSOC) ECOSOC beranggotakan 54 negara, dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam 1 tahun. Tugas ECOSOC sebagai berikut ;  Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi, dan sosial yang digariskan oleh PBB  Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik  Memupuk hak asasi manusia  Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan konsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum kepada mereka dan anggota PBB selanjutnya
  • 56. 4 . Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Dewan Perwalian merupakan lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong dan membantu mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian untuk mencapai kemerdekaannya. Dewan ini terdiri dari :  Anggota yang menguasai daerah perwalian  Anggota tetap dewan Keamanan  Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun oleh Sidang Umum selanjutnya
  • 57. #Fungsi Dewan Perwalian  Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri  Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia  Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB  Piagam PBB menyebutkan bahwa kolonialisme harus dihapuskan. Oleh karena itu, daerah yang belum merdeka diusahakan oleh Dewan Perwalian untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada umumnya sekarang daerah-daerah perwalian itu sudah merdeka. selanjutnya
  • 58. 5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)  Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Hag (Belanda). Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota PBB. Masa jabatannya adalah 9 tahun, sedangkan tugasnya adalah memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum bila diminta. selanjutnya
  • 59. 6) Sekretariat (Secretariat) Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staf pembantu pemerintah sedunia. Sekretariat Terdiri atas :  Sekretaris jenderal, dipilih oleh Sidang Umum atas usul Dewan keamanan dan dapat dipilih kembali. Biasanya, Sekretaris Jendral berasal dari negara yang tidak terlibat dalam politik besar  Sekretaris Jenderal Pembantu, sebanyak 8 sekretaris pembantu yang mengepalai satu departemen., yaitu: selanjutnya
  • 60.  Sekretaris Jendera pambantu urusan Dewan keamanan.  Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi.  Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan Penerangan untuk daerah yang belum merdeka.  Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi.  Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan Penerangan untuk daerah yang belum merdeka.  Sekretaris Jenderal pembantu urusan Sosial. selanjutnya
  • 61.  Sekretaris Jenderal untuk pembantu urusa hukum.  Sekretaris jenderal pembantu unutk urusan Penerangan.  Sekretaris Jenderal pembantu urusan koperasi dan Pelayanan Umum.  Sekretaris Jenderal pembantu urusan Tata Usaha dan keuangan.  Tanggung jawab sekretaris jenderal pembantu adalah sebagai berikut:  Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan diadakan oleh majelis Umum dan badan-badan utama lain.  Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB dengan sebaik-baiknya.