RESUME SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Sumber hukum dipakai dalam beberapa arti. Kata sumber hukum pertama-tama dipakai dalam arti dasar berlakunya sumber hukum. Sumber hukum dalam arti material karena menyelidiki masalah, sumber hukum dalam arti formal yang memberikan jawaban kepada pertanyaan. Kata sumber hukum dipergunakan juga dalam arti lain yaitu : kekuatan atau faktor apakah (politis, kemasyarakatan, ekonomis, teknis,psikologis). Sumber hukum dalam arti yang ketiga meneliti faktor kausal atau penyebab yang turut membantu dalam pembentukan suatu kaidah. Bidang luar ilmu hukum (ekstra yuridis) sebagaimana juga masalah sumber hukum material merupakan soal ekstra yuridis yakni pada hakekatnya merupakan persoalan falsafah. Dalam hukum tertulis ada 2 tempat yang menunjukkan atau mencantumkan secara tertulis sumber hukum dalam arti formal yakni pasal 7 konvensi den haag XII tertanggal 18 otober 1907 yang mendirikan mahkamah Internasional perampasan kapal dilaut (Internasional Prize Court) dan dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 yang kini tercantum dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tertanggal 26 juni 1945. Bagi hukum internasional sajalah yang penting pasal 38 ayat (1) mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya,Mahkamah Internasional akan menggunakan : (1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. (2) Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. (3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. (4) Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum

2. TUGAS HUKUM INTERNASIONAL
“Resume Buku Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja S.H. LLM Mengenai
Sumber Hukum Internasional”
Disusun Oleh :
Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
A1/ SEMESTER 3
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2018

3. KATA PENGANTAR
Dengan mengucapakn puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa Atas karuniannya
sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang di berikan oleh ibu Wenny Megawati
selaku dosen Hukum Internasional. Semoga tugas makalah ini dapat dipergunakan sebagai
salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi yang membaca.
Tugas makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah
Hukum Internasional, dan saya mencoba untuk memaparkan apa yang telah saya baca dan
resume kedalam sebuah tugas makalah ini.
Semoga tugas makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang
membacanya. Sekiranya tugas makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya
sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat
kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.
Semarang, 20 September 2018

4. DAFTAR ISI
Judul..........................................................................................................................................i
Kata Pengantar.........................................................................................................................ii
Daftar Isi.................................................................................................................................iii
Resume....................................................................................................................................1
Daftar Pustaka........................................................................................................................10

5. 1
RESUME
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
Sumber hukum dipakai dalam beberapa arti. Kata sumber hukum pertama-tama
dipakai dalam arti dasar berlakunya sumber hukum. Sumber hukum dalam arti
material karena menyelidiki masalah, sumber hukum dalam arti formal yang
memberikan jawaban kepada pertanyaan. Kata sumber hukum dipergunakan juga
dalam arti lain yaitu : kekuatan atau faktor apakah (politis, kemasyarakatan,
ekonomis, teknis,psikologis). Sumber hukum dalam arti yang ketiga meneliti faktor
kausal atau penyebab yang turut membantu dalam pembentukan suatu kaidah. Bidang
luar ilmu hukum (ekstra yuridis) sebagaimana juga masalah sumber hukum material
merupakan soal ekstra yuridis yakni pada hakekatnya merupakan persoalan falsafah.
Dalam hukum tertulis ada 2 tempat yang menunjukkan atau mencantumkan secara
tertulis sumber hukum dalam arti formal yakni pasal 7 konvensi den haag XII
tertanggal 18 otober 1907 yang mendirikan mahkamah Internasional perampasan
kapal dilaut (Internasional Prize Court) dan dalam pasal 38 Piagam Mahkamah
Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 yang kini tercantum dalam
pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB
tertanggal 26 juni 1945.
Bagi hukum internasional sajalah yang penting pasal 38 ayat (1) mengatakan bahwa
dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya,Mahkamah Internasional akan
menggunakan :
(1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang
mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang
bersengketa.
(2) Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari kebiasaan umum yang telah diterima
sebagai hukum.
(3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
(4) Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari
berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum.

6. 2
Sumber hukum formal dibagi atas 2 golongan yaitu sumber hukum utama atau primer
yang meliputi ketiga golongan sumber hukum yang tersebut terdahulu, dan sumber
hukum tambahan atau subsidier yaitu keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran
sarjana hukum yang paling terkemuka dari berbagai bangsa. Sumber yang ketiga yaitu
prinsip hukum umum juga dapat kita anggap sebagai sumber yang terpenting apabila
kita menilikinya dari sudut fungsi sumber hukum ini dalam perkembangan hukum
baru oleh mahkamah internasional.
1. Perjanjian Internasional.
Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Bahwa
untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh
subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.
Perjanjian Internasional ini ada kalanya dinamakan traktat (treaty), pakta (pact),
konvensi (convention), piagam(statte), charter, deklarasi, protokol,
arragement,accord, modus vivendi,covenant, dan sebagainnya. Pada satu pihak
terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan
yakni perundingan, penandatanganan dan ratifikasi, dan pada pihak lain perjanjian
internasional yang hanya melewati 2 tahap yakni perundingan dan penandatanganan.
Biasanya perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal yang dianggap penting
sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan
perjanjian (treaty making power), sedangkan perjanjian golongan kedua yang lebih
sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan
memerlukan penyelesaian yang cepat seperti misalnya perjanjian perdagangan yang
berjangka pendek.
Klasifikasi perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal, penggolongan
yang pertama yaitu perbedaan perjajian internasional dalam 2 golongan yaitu :
perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian antara 2
pihak edangkan perjanjian multilateral berarti perjanjian antar banyak pihak.
Law-making treatiec secara langsung menimbulkan kaidah bagi semua anggota
masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta, sedangkan treaty
contact hanya menimbulkan hukum bagi para peserta. Bahwa pada umumnya law
making treaties adalah perjanjian multilateral sedangkan perjanjian khusus merupakan
perjanjian birateral.

7. 3
Mengingat pentingnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum, akan diuraikan
lebih lanjut mengenai perjanjian ini dengan membaginya, dalam 3 bagian yaitu : (a)
trntang hal membuat dan mulai berlakunya perjanjian, (b) tentang hal penaatan
perjanjian dan (c) tentang hal punahnya perjanjian.
a. Tentang hal membuat perjanjian internasional
Tentang hal membuat perjanjian internasional dapat dibagi dalam 3 tahap yaitu :
1. Perundingan (negotiation)
2. Penandatanganan (signature)
3. Pengesahan (ratification)
Persoalan persyaratan (reservation) dan mulai berlakunya (entry into force),
menurut hukum internasional dewasa ini, setiap negara mempunyai kemampuan
mengadakan perjanjian internasional. Dengan negara disini dimaksudkan negara
dalam arti hukum internasional.
b. Tentang hal berakhir dan ditangguhkan berlakunya perjanjian.
Secara umum suatu perjanjian bisa punah atau berakhir karena beberapa sebab
yang tersebut di bawah ini :
1. Karena telah tercapai tujuan perjanjian itu.
2. Karena habis waktu berlakunya perjanjian itu.
3. Karena punahnya salah satu pihak peserta untuk mengakhiri obyek perjanjian
itu.
4. Karena adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
5. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang
meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6. Karena dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan
ketentuan perjanjian itu sendiri dan,
7. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya
pengakhiran itu oleh pihak lain.
Dari berbagai ketentuan umum mengenai punahnya perjanjian diatas tampak
bahwa berakhirnya perjajian itu dalam banyak hal dapat diatur oleh para peserta
perjanjian itu sendirir berupa ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dan
mengikat mereka.

8. 4
2. Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting dari sumber
hukum internasional. Kebiasaan internasional memegang peranan yang sangat penting
sebagai sumber hukum. Dalam pasal 38 ayat 1 “International custom, as evidence of a
general practice accepted as law”
Artinya hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang
merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.
Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum
perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
1) Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum.
2) Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.
Dari perincian diatas dapatlah dikatakan bahwa supaya kebiasaan internasioanal itu
merupakan sumber hukum internasinal, harus dipenuhi 2 unsur, yang masing-masing
dapat kita namakan unsur material dan unsur psikologis, yaitu kenyataan adanya
kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai
hukum.
3. Prinsip hukum umum
Sumber hukum yang ketiga menurut pasal 38 ayat 1 piagam Mahkamah Internasional
ialah “asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab” (general
principle of law recognized by civilized nations).
Yang dimaksud dengan asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem
hukum modern. Yang dimaksud sistem hukum modern ialah sistem hukum yang
positif yang didasarkab atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk
sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum romawi. Bahwa yang
menjadi sumber hukum ialah prinsip hukum umum dan tidak hanya asas hukum
internasional. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum internasional sebagai suatu
sistem hukum merupakan sebagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar yaitu
hukum pada umumnya. Maka dengan asas hykym umum dimaksudkan misalnya asas
hukum perdata seperti asas “pacta sunt servanda”, asas bona fides (itikad baik) asas
penyalahgunaan hak (abus de droit) serta “asas adimplenti non est adiplendum” dalam
hukum perjanjian.

9. 5
4. a. Sumber Hukum tambahan : keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana
terkemuka di dunia.
Berlainan dengan sumber hukum utama (primer),keputusan pengadilan dan pendapat
para sarjana hanya merupakan sumber subsidier atau sumber tambahan. Artinya
keputusan pengadilan dan pendapatan para sarjana dapat dikemukakan untuk
membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang
didasarkan atas sumber primer yakni perjanjian internasional, kebiasaan dan asas
hukum umum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak
mengikat,artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Mahkamah
Internasional dapat memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum melainkan
berdasarkan kepatutan dan kepantasan atau dalam bahasa latin “ex aequo et bono”,
demikian dikatakan pada pasal 38 ayat 2. Mahkamah internasional belum pernah
mengadili perkara/memutuskan perkara berdasarkan ayat 2 pasal 38.
b. Keputusan badan perlengkapan (organs) organisasi dan lembaga internasional.
Pertumbuhan lembaga dan organisasi internasional 50 tahun belakangan ini telah
mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari badan legislatif,eksekutif
maupun yudikatif dari lembaga atau organisasi internasional itu yang dapat diabaikan
dalam suatu pembahasan tentang sumber hukum internasional, walaupun mungkin
keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum internasional
dalam arti sesungguhnya. Keputusan badan tersebut di atas sedikit-sedikitnya dalam
lingkungan terbatas yaitu di lingkungan lembaga atau organisasi internasional itu
sendiri, melahirkan berbagai kaidah yang mengatur pergaulan antara anggota-
anggotanya. Dalam hal lain kekuatan yang mengikat yang meliputi beberapa negara,
sedangkan ada pula keputusan jenis lain yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih
besar dari semestinya.

10. 6
Ditinjau dalam rangka pembahasan sumber hukum Internasional maka resolusi
majelis umum perserikatan bangsa-bangsa yang dihadiri oleh lebih dari 120 negara
memang mau tidak mau mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan suatu
pendapat umum yang tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, maka walaupun
sebagai keputusan majelis umum resolusi tidak mempunyai kekuatan mengikat yang
langsung, namun sepanjang mengenai persoalan yang menyangkut hukum resolusi
tadi penting peranannya dalam membentuk apa yang dinamakan unsur psikologis
dalam hukum kebiasaan.

11. 7
DAFTAR PUSTAKA
Mochtar Kusumaatmadja,S.H., Prof. 1999. Pengantar Hukum Internasional. bandung:
Putra A Bordin.