3 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, badan usaha, universitas mercu buana, 2018

MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
1. Deﬁnisi dan bentuk Badan Usaha
sebagaimana diatur dalam Kode
Kamersial Indonesia baik Entitas
Perorangan maupun Sekutu.
2. Definisi Perseroan Terbatas
sebagaimana diatur dalam
Undang—Undang N0. 40 (tahun
2007)
3. Tanggungjawab hukum kepada
Perseroan Terbatas
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
EKONOMI DAN
BISNIS
S1.Akuntansi
3
F041700009 Teuku Alvin Putra
Rezalino
Abstract Kompetensi
Mampu mengenal bentuk badan
usaha serta pedoman hukumnya
Mampu menjelaskan mengenai badan
usaha beserta hukum yang berlaku
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
BADAN USAHA
1. Deﬁnisi dan bentuk Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Kode
Kamersial Indonesia baik Entitas Perorangan maupun Sekutu.
Apabila yang dimaksud dengan status usaha yaitu jenis badan usaha, maka pada dasarnya untuk
mengubah suatu jenis badan usaha bergantung pada visi misi dan tujuan dari badan usaha
tersebut. Dalam hal ini apabila Perusahaan Dagang/Usaha Dagang ("PD/UD") saat ini berjalan
sesuai dengan kegiatan usahanya, maka PD/UD tersebut tidak perlu untuk "diubah" menjadi
badan usaha lainnya.
Namun, apabila dalam perkembangannya PD/UD memiliki visi misi dan tujuan untuk
memperluas kegiatan PD/UD dan/atau diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan,
maka jenis PD/UD tersebut dapat "diubah" dengan membentuk badan usaha baru.
Adapun berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, suatu badan usaha diwajibkan
berbentuk badan hukum dalam hal menjalakan kegiatan usaha seperti Bank, Rumah Sakit,
penyelenggara satuan pendidikan formal. Selain itu, apabila terdapat penyertaan modal asing
dalam badan usaha tersebut, maka badan usaha tersebut wajib untuk berbentuk badan hukum
yaitu Perseroan Terbatas. Sehingga apabila dalam perkembangannya PD/UD akan melakukan
kegiatan usaha sebagaimana disebutkan sebelumnya dan/atau terdapat penyertaan modal asing
dalam badan usahanya, maka PD/UD tersebut wajib untuk berbentuk badan hukum.
Untuk mengetahui badan usaha yang tepat untuk PD/UD tersebut, berikut kami uraikan
karakteristik untuk beberapa badan usaha baik yang merupakan badan hukum atau bukan badan
hukum.
A. BADAN USAHA BERBENTUK BADAN HUKUM
Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan
badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.
Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :
(1) Perseroan Terbatas (“PT”)
a. Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40/2007 minimum modal dasar
PT yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah
disetorkan ke dalam PT;
b. Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;
c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan
usaha berbentuk PT.
(2) Yayasan

‘18
a. Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai
anggota;
b. Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan.
(3) Koperasi
a. Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
berdasar atas asas kekeluargaan.
b. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi
anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota
koperasi.
B. BADAN USAHA BUKAN BENTUK BADAN HUKUM
Lain halnya dengan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, pada bentuk badan usaha
ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya.
1. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari:
(1) Persekutuan Perdata
a. Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan
sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi
karenanya;
b. Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.
(2) Firma
a. Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama;
b. Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.
(3) Persekutuan Komanditer (“CV”)
a. Terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer.
b. Pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif
hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.
Apabila PD/UD akan "diubah" dengan badan usaha lainnya, maka PD/UD tersebut akan
dibubarkan serta izin yang dimiliki oleh PD/UD tersebut akan dicabut. Selanjutnya, akan
didirikan badan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan visi misi yang diinginkan.

‘18
2. Perjanjian Kerja
Apabila yang dimaksud dengan pertanyaan Anda terkait perjanjian tenaga kerja dengan
pengusaha adalah perjanjian tertulis, maka pengusaha yang melakukan perjanjian secara lisan
dengan tenaga kerja yang diperkerjakannya sudah merupakan Perjanjian yang memiliki akibat
hukum, hal ini berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 13/2003 yang menyatakan bahwa
“Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan”.
Tanpa adanya perjanjian, maka tidak adanya kesepakatan untuk melakukan hubungan kerja
antara pengusaha dan tenaga kerja baik lisan maupun tertulis. Hal ini diatur dalam Pasal 50 UU
No. 13/2003 yang menyatakan “hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh”.
Agar Perjanjian yang terjadi antara pengusaha dengan tenaga kerja dapat sah secara hukum,
maka perjanjian yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja haruslah memenuhi syarat
sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPer yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Sehingga, perjanjian baik secara tertulis maupun lisan antara pengusaha dengan tenaga kerja
yang diperkerjakannya tetap memiliki hubungan hukum diantara mereka selama perjanjian
tersebut sah secara hukum dengan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.
3. Kewajiban membentuk Peraturan Perusahaan
Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU 13/2003, diatur bahwa setiap Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat
peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
Adapun yang dimaksud dengan Pengusaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 huruf a UU 13/2003
adalah;
“orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan
milik sendiri.”
Dari kedua ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan
(termasuk PD/UD) harus memiliki peraturan perusahaan jika mempekerjakan pekerja/buruh
sejumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih.

‘18
4. Hak-Hak Pekerja
Berdasarkan UU 13/2003, hak-hak pekerja yang diatur yaitu sebagai berikut :
a. Memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11)
b. Memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di
selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta,
atau pelatihan di tempat kerja (Pasal 18 ayat 1)
c. Memperoleh waktu istirahat dan cuti dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 79):
▪ istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama
4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
▪ istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
▪ cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh
yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
▪ istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah
bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama
dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya
dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa
kerja 6 (enam) tahun.
d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan;
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
(Pasal 86 ayat 1);
e. Memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(Pasal 88 ayat 1).
f. Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1).
g. Membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat 1).
h. Melakukan mogok kerja sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137).
i. Menerima pembayaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja jika
terjadi pemutusan hubungan kerja (Pasal 156 ayat 1).
j. Hak khusus untuk pekerja/buruh perempuan (Pasal 82):
▪ Memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan
anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter
kandungan atau bidan;
▪ Memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan jika mengalami keguguran
kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie,
Staatsblad tahun 1847 No. 43).
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

‘18
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 28 Tahun 2004
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
8. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang—Undang
N0. 40 (tahun 2007)
Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus
2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret
1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007, UUPT tahun 1995
tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD
Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya(terakhir dengan UU No. 4 Tahun
1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54
KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -Ordonantie op de Indonesische
Maatschappij op Aandeelen (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.
Pengertian Perseroan Terbatas
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang
berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi
pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau
utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki beberapa point
aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.
beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:
Bagian Kedua Pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa "Laporan tahunan harus memuat sekurang-
kurangnya: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan

‘18
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji Dewan Komisaris;
Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa "Laporan keuangan pada ayat (2) disusun berdasarkan
standar akuntansi keuangan".
Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 77 Ayat 1 s-d Ayat 4 menyebutkan
sebagai berikut:
Ayat 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Ayat 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) merupakan
kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Unsur - Unsur Perseroan Terbatas
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut
UUPT harus memenuhi unsur-unsur:
1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan.
PERSYARATAN MATERIAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain:
1. perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. dibuat dengan akta autentik
3. modal dasar perseroan

‘18
4. pengambilan saham saat perseroan didirikan
Mekanisme Pendirian PT
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris )
yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat
perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri
kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai
dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)
Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU
No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi
setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun
1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan
tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran
Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara
Republik Indonesia (BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku
pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai
dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri
Hukum dan HAM.
Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan
terbatasmenjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan
perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.
Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai
jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas
juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang
ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu
pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor
merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang
diwujudkan dalam jumlah uang.
Pembagian Wewenang Dalam PT

‘18
Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah
juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan
perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional).
Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.
Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk
menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha
perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili
perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian
yang amat besar (diatas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham
dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.
Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris
bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu
memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah
direksi akan diberhentikan atau tidak.
Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun
sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-
masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus
dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke
pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk
diteruskan ke direksi untuk dijalankan.
Isi RUPS :
1. Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
2. Memberhentikan direksi atau komisaris
3. Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
4. Mengevaluasi kinerja perusahaan
5. Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan
6. Menentukan kebijakan perusahaan
7. Mengumumkan pembagian laba (dividen)
BEABSAHAN RUPS
- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang
dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

‘18
- RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3
(satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas
permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang
telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum tetap.
- Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya
dilangsungkan
Perbedaan UUPT lama dan baru :
Berikut beberapa perbedaan UUPT lama (UUPT 1 TAHUN 1995) dan UUPT baru (UUPT 40
Tahun 2007) :
1. Kepemilikan
Tidak ada perubahan dalam hal kepemilikan baik oleh swasta maupun oleh negara.
2. Pengesahan
Undang-undang Perseroan Terbatas Lama:
Pasal 9
Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri
bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta
Pendirian perseroan.
Undang-undang Perseroan Terbatas Baru:
Pasal 9
Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan

‘18
permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara
elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan.
b. Jangka waktu berdirinya Perseroan.
c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
e. Alamat lengkap Perseroan.
Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan
nama Perseroan.
3. Modal dan Saham
Pasal 25
Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Pasal 32
Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
4. Penyelenggaraan RUPS
Pasal 64
(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan
usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
(2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik
Indonesia.
Pasal 77

‘18
(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat.
5. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility – CSR)
Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Tanggung jawab Sosial (CSR).
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya.
Pasal 66
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Pasal 74
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

‘18
Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (CSR). Apabila tidak melaksanakan Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan
tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.
Kewajiban CSR hanya dikenakan pada perusahaan yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam karena adanya pertimbangan saat penyusunan UUPT baru tersebut,
terjadi protes dari asosiasi pengusaha karena ada penilaian CSR bakal menambah beban
perusahaan karena menjadi biaya tambahan baru.
6. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan
Pemisahan tidak diatur
Pasal 1
12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan
usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada
dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum
kepada satu Perseroan atau lebih.
Pasal 135
(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
a. Pemisahan murni.
b. Pemisahan tidak murni
(2) Pemisahan murni sebgaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan
pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang
menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena
hukum.

‘18
(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan
sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau
lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.
7. Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya status badan hukum Perseroan
Pasal 114
Perseroan bubar karena:
a. keputusan RUPS.
b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
c. penetapan Pengadilan.
Undang - Undang Perseroan Terbatas Baru
Pasal 142
Pembubaran Perseroan terjadi:
a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang; atau
f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan
likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direksi dan Komisaris
Undang - Undang Perseroan Terbatas Baru
Pasal 97
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

‘18
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota
Direksi.
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan
melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada Perseroan.
Pasal 114
(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota
Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perseroan ke pengadilan negeri.
Pasal 120
Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris
independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
3. Tanggungjawab hukum kepada Perseroan Terbatas
Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Di dalam UU PT mengatur mengenai tanggung jawab
pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.
Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT, pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam
pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab
sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga
menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan
bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

‘18
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad
buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Perseroan; atau
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT pemegang
saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah
yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil
likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil
likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum
mengajukan tagihannya.
Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Berbadan Hukum Di dalam Pasal 7
ayat 4 UUPT dikatakan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal
diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Untuk
memperoleh status Badan Hukum pertama-tama harus didahului dengan pengajuan nama
perseroan, kemudian mengajukan permohonan kepada menteri untuk mendapatkan
pengesahan mengenai pendirian badan hukum perseroan yang dilakukan bersama-sama oleh
para pendirinya atau menguasakan kepada notaris yang dilakukan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Badan Hukum. Status dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan
yang belum memperoleh status badan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek berdasarkan
UU PT. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum,
hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas perbuatan hukum tersebut. Selanjutnya perbuatan hukum yang dilakukan bersama-
sama ini akan menjadi tanggung jawab perseroan secara hukum setelah perseroan memperoleh
status sebagai badan hukum.
Perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status
badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan
dan tidak mengikat Perseroan. Dan perbuatan hukum ini hanya mengikat dan menjadi tanggung
jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.
Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pengelolaan PT Yang Belum Berbadan Hukum
Dalam hal ini terdapat PT sudah melakukan perbuatan hukum tetapi PT itu sendiri belum
memperoleh status badan hukum itu dikarenakan didalam UUPT, PT merupakan badan usaha
yang diatur memiliki banyak kelebihan dari bentuk badan usaha lain, yaitu kepastian hukum
terhadap PT dijamin dengan berlakunya UUPT itu sendiri. Maka dari itu PT melakukan

‘18
perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan, padahal PT belum berstatus badan
hukum. Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM), maka PT telah sah sebagai badan hukum dan menjadi dirinya sendiri serta dapat
melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.
Sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan
pemegang saham dan pengurus (direksi) terpisah dari PT itu sendiri. Dengan demikian
pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, juga tidak
bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. Sebagai badan hukum, pada
prinsipnya PT dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-
perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin
dilaksanakan oleh orang-perorangan yang dalan hubungan tertentu, dengan PT. Tanggung
jawab direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, wewenang hak dan
kewajiban yang melakat pada dirinya. Suatu kewenangan adalah suatu hak yang diperoleh
setelah memenuhi persyaratan tertentu.
Suatu kewenangan tidaklah berdiri sendiri, kewenangan itu selalu berimbalan kewajiban yang
merupakan tanggung jawabnya. 6 Demikian juga dengan kewenangan dan kecakapan direksi
perseroan, akan selalu beriringan dengan tanggung jawabnya selaku direksi, yang berwenang
mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan
ketentuan yang berlaku lainnya.
Akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang belum memperoleh status
badan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek berdasarkan UU PT. Perbuatan hukum atas
nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh
semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan
hukum tersebut.Tanggung jawab perbuatan hukum atas nama PT yang belum sah berbadan
hukum, apabila perbuatan yang dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama - sama semua
pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris.

‘18
Daftar Pustaka
Gunawan Widjaya, 2008, Risiko Hukum Pemilik dan Komisaris PT, Forum Sahabat, Jakarta.
Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV. Utomo, Bandung.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-
karakteristiknya diakses pada 21 Maret 2018 pukul 20.00 WIB
http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-
Undang-No.-40-tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx diakses pada 21 Maret 2018
pukul 20.13 WIB
http://perusahaan.web.id/definisi/perseroan-terbatas.html diakses pada 21 Maret 2018 pukul
20.30 WIB
https://www.online-pajak.com/id/undang-undang-40-tahun-2007 diakses pada 20 Maret 2018
pukul 11.20 WIB
http://www.slideshare.net/guesta96a7f81/beda–uu–pt–lama-dan-baru diakses pada 22 Maret
2018 pukul 05.40 WIB
http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-pemegang-
saham-dalam-perseroan-terbatas/ diakses pada 22 Maret 2018 pukul 06.10 WIB

3 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, badan usaha, universitas mercu buana, 2018

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to 3 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, badan usaha, universitas mercu buana, 2018

Similar to 3 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, badan usaha, universitas mercu buana, 2018 (20)

More from Teuku Alvin Putra Rezalino

More from Teuku Alvin Putra Rezalino (15)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

3 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, badan usaha, universitas mercu buana, 2018