Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum lembaga keuangan dan peran kegiatan bisnis. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, serta manfaat dan peran lembaga keuangan dan bisnis dalam perekonomian.'

1. Hukum Bisnis dan
Lingkungan
ASPEK HUKUM LEMBAGA
1. Jenis lembaga pembiayaan dan
manfaatnya serta peran
kegiatan bisnis.
2. Menjelaskan definisi, fungsi
dan jenis dan tujuan asuransi
dan konsekuensi hukum yang
timbul dari perjanjian Asuransi
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
5
F041700009 Teuku Alvin Putra
Rezalino
Abstract Kompetensi
Mampu mengenal Aspek Hukum
Lembaga
Mampu menjelaskan AspekHukum
Lembaga
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
ASPEK HUKUM LEMBAGA
1. DEFINISIDAN JENIS LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
MANFAATNYA
Pengertian Lembaga Keuangan
Lembaga keuanganadalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu asset dalam bentuk
dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk
kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar presentase tertentu
dari besarnya dana yang disalurkan.
Sesuai dengan peraturan Presiden No.9 Thn 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
Sedangkan perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk
melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu
Kredit.
Lembaga/perusahaan pembiayaan berbeda dengan lembaga lainnya seperti lembaga keuangan
maupun lembaga perbankan baik dari segi jenis, fungsi dan tugasnya. Bila dilihat dari
kegiatan usahanya fungsi perusahaan pembiayaan lebih fokus fungsi pembiayaan. Sementara
jenis lembaga keuangan terdiri dari Modal ventura, Anjak piutang, Leasing dan Pembiayaan
konsumen.
Secara umum multifinance merupakan lembaga yang akan menyediakan sejumlah dana atau
modal untuk keperluan pembiayaan berbagai jenis kegiatan khususnya pendirian dan
pelaksanaan di sektor usaha yang sedang membutuhkan, seperti yang tertuang dalam Kepres
No. 61 TAHUN 1988. Bisa dikatakan lembaga pembiayaan merupakan perusahaan-
perusahaan penyediaan dana atau modal namun non bank. Selain untuk membiayai kegiatan
masyarakat yang bersifat produktif, badan usaha ini juga dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat yang bersifat konsumtif.
Pengertian Lembaga Keuangan Menurut Para Ahli:
1. Pasal 1 UU No. 14/1967 dan diganti dengan UU No. 7/1992
Menurut Pasal 1 UU No. 14/1967 dan diganti dengan UU No. 7/1992 menyatakan bahwa
lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik
hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali.
2. Keputusan SK MenkeuRI no. 792 Th 1990

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Menurut keputusan SK Menkeu RI no. 792 Th 1990 mengungkapkan bahwa lembaga
keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang
melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling
utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan.
3. Kasmir (2005:9)
Menurut kasmir mengungkapkan bahwa Lembaga keuangan merupakan untuk semua
perusahaan yang berada dibidang keuangan yang dimana suatu kegiatannya, ataukah hanya
menghimpun dana atau hanya untuk menyalurkan dana atau mungkin kedua-duanya.
4. Dahlan Siamat
Menurut Dahlan Siamat mengungkapkan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan
usaha yang kekayaannya terutama yakni dalam berbentuk suatu aset keuangan yang
dibandingkan dengan suatu aset nonfinansial atau aset Riil.
5. Ahmad Rodoni
Menurut Ahmad Rodoni mengungkapkan bahwa Lembaga keuangan merupakan suatu badan
usaha yang kekayaannya terutama didalam suatu bentuk-bentuk aset keuangan ( Financial
assets) maupun non-finansial asset.
Fungsi Lembaga Keuangan
1. Berfungsi melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan memakai uang dan
instrumen kredit.
2. Berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, Lembaga
Keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak
yang kekurangan dana.
Berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan informasi, yakni :
1. Lembaga Keuangan melaksanakan suatu tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis
ekionomi dan kredit untuk suatu kepentingan sendiri dan kepentingan lain (nasabah).
2. Lembaga Keuangan berkewajiban untuk menyebarkan informasi dan kegiatan yang
berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
3. Memberikan jaminan.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
4. Lembaga Keuangan bisa memberikan suatu jaminan hukum dan moral mengenai
keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Menciptakan dan memberikan likuiditas
6. Lembaga Keuangan bisa memberikan suatu keyakinan kepada nsabahnya bahwa dana
yang disimpan akan di kembalikan pada waktu di butuhkan atau pada waktu jatuh tempo.
Jenis-Jenis Lembaga Keuangan
1. Lembaga Keuangan Bank
Lembaga jenis ini terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Berdasarkan dari Undang-Undang Pokok Perbankan No. 23 tahun 1998 jenis bank di
Indonesia ada dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Bank Sentral
Bank Sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama
dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Sentral mempunyai tugas untuk
menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran
sistem devisa serta mengatur dan mengawasi Bank.
Bank Umum
Bank umum yaitu Bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam lalulintas pembayaran,
sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang menerima simpanan hanya
dalam bentuk deposito berjangka atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
BPR yaitu lembaga keuangan Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito
berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai
usaha BPR. BPR ini adalah Bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu
daerah, kecamatan atau pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa,
Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai dan Bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi
Bank Perkreditan Rakyat.
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut UU No. 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan
usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan
mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkannya untuk membayar investasi
perusahaan.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 yang berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No.
Kep. 38/MK/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini bisa melakukan usaha-
usaha yaitu sebagai berikut :
1. menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara
2. memberi suau kredit jangka menengah
3. mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara
4. bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah
5. bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye
6. sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat
sesuai keahlian
7. melakukan usaha lain di bidang keuangan.
Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non Bank
1. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk suatu
koperasi yang kerjaannya di bidang perkreditan, yakni untuk menerima simpanan uang dan
untuk meminjamkan modal pada anggota.
2. Perum Pegadaian
Perum pegadaian yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perusahaan yang
dipunya pemerintah yang usahanya untuk melayani suatu kepentingan umum yang
membutuhkan pinjaman uang dalam modal kecil dengan jaminan berupa barang yang
memiliki nilai harga.
3. Perusahaan asuransi
Perusahaan asuransi yaitu suatu perusahaan yang memberi jaminan atau pertanggungan
kepada nasabah yang mengalami suatu kerugian sesuai dengan surat perjanjian ( polis ), Bila
terjadi suatu kejadian yang menyebabkan suatu kerugian, Contohnya kebakaran, kecelakaan,
meninggal dunia, dan lain sebagainya. Uang pertanggungan yang dibayarkan oleh nasabah
dinamakan yakni premi.
4. Dana pensiun
Dana Pensiun yaitu suatu perusahaan yang didapat melalui suatu pemotongan gaji pegawai
setiap bulan selama seseorang masih aktif dalam bekerja, dana tersebut akan dikembalikan
bila pegawai yang bersangkutan sudah pensiun. Dengan adanya suatu lembaga yang
mengelola dana pensiun tersebut, maka pegawai yang sudah tidak aktif bekerja lagi karena

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
sudah mencapai usia tertentu dapat memenuhi suatu kebutuhan uang dari dana pensiun.
Perusahaan yang mengelola dana pensiun ialah P.T. Taspen ( Tabungan Asuransi Pensiunan )
Manfaat Lembaga Keuangan
1) Perusahaan Pegadaian bermanfaat untuk memberikan peminjaman kepada yang
memerlukan dana
2) Bermanfaat untuk memberikan suatu jaminan suatu risiko yang mungkin terjadi yang
sesuai dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan
3) Bermanfaat untuk memberikan suatu kesejahteraan kepada karyawan perusahaan yang
terutama yang sudah pensiun
4) Bermanfaat untuk memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan
suatu kegiatan konsumsinya.
5) Bermanfaat untuk memberikan suatu manfaat kepada semua anggota dalam hal
kebersamaan dan sisa hasil usaha.
2. PERAN KEGIATAN BISNIS
Lembaga pembiayaan memiliki peran cukup penting, yakni sebagai sumber pembiayaan
alternatif untuk menunjang pertumbuhan prekonomian nasional, menampung, manyalurkan
aspirasi dan minat masyarakat serta berperan penting pada pembangunan, dimana lembaga ini
diharapkan masyarakat maupun sebagai pelaku usaha dapat mengatasi masyalah yang umum
yakni dari segi permodalan
Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang berperan dalam kegiatan ekonomi, meliputi
konsumsi, produksi, distribusi, hingga investasi. Para pelaku ekonomi bisa menjalankan lebih
dari satu peran dalam kegiatan perekonomia. Perekonomian Indonesia yang menganut sistem
ekonomi kerakyatan menuntut peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah
guna mencapai tujuan utama yaitu ekonomi kerakyatan. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan-
kegiatan ekonomi dilakukan atau dijalankan oleh lima pelaku utama yaitu rumah tangga
keluarga, perusahaan atau rumah tangga produksi, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan,
dan masyarakat luar negeri. Berikut ini penjelasan mengenai peran para pelaku ekonomi.
a. Peran Rumah Tangga sebagai Pelaku Ekonomi
Rumah tangga yang dimaksudkan adalah rumah tangga konsumsi yaitu baik individu maupun
kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang atau jasa. Dalam rumah
tangga keluarga memiliki faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal. Faktor produksi ini
oleh rumah tangga keluarga dijual kepada rumah tangga perusahaan dengan memperoleh
kompensasi atau imbalan berupa upah dan gaji serta bunga dan sewa. Kelompok rumah tangga
melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
 Menerima penghasilan dari para produsen / perusahaan yang berupa sewa, upah dan gaji,
bunga, dan laba.
 Menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan
mereka.
 Menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang (sebagai konsumen).
 Menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga
keuangan.
 Membayar pajak kepada pemerintah.
 Masuk dalam pasar uang sebagai pembeli, karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk
transaksi sehari-hari.
b. Peran Perusahaan/Produsen sebagai Pelaku Ekonomi
Perusahaan atau rumah tangga perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan
dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Kelompok
perusahaan atau produsen melakukan kegiatan- kegiatan pokok sebagai berikut.
 Memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok (supplier)
di pasar barang.
 Menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga
konsumsi untuk proses produksi.
 Menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain.
 Meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau
pengembangan usaha mereka.
 Membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya.
c. Peran Pemerintah sebagai Pelaku Ekonomi
Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah memegang peranan penting dalam
kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi.
Kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara
lain sebagai berikut.
Kebijakan fiskal, adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan
pengeluaran negara, atau yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Kebijakan moneter, adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dan
menjamin kestabilan nilai uang, agar tidak terjadi inflasi.
Kebijakan keuangan internasional, yaitu tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan
dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik perdagangan internasional maupun kerja
sama ekonomi internasional.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah antara lain berupa:
1) menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung,

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
2) membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah,
3) meminjam uang dari luar negeri,
4) menyewa tenaga kerja, dan
5) menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat.
d. Peran Lembaga-Lembaga Keuangan dalam Kegiatan Ekonomi
Lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang
melakukan kegiatan keuangan untuk memperlancar jalannya perekonomian suatu negara.
Kelompok lembaga keuangan melakukan kegiatan pokok antara lain:
 Menerima simpanan/deposito dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen,
 Menyediakan kredit kepada perusahaan/produsen untuk mengembangkan usahanya
(investasi), dan
 Menyediakan uang giral untuk melakukan transaksi keuangan.
e. Peran Masyarakat Luar Negeri sebagai Pelaku Ekonomi
Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri,
tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan negara lain. Untuk mencukupi kebutuhan
ekonomi tersebut diperlukan peranan masyarakat luar negeri, sehingga kegiatan ekonominya
juga sangat dipengaruhi oleh dunia internasional. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan
mengenai hubungan ekonomi antarnegara, baik mengenai perdagangan internasional maupun
lalu lintas pembayaran internasional, serta kerja sama ekonomi regional dan internasional.
Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri.
 Menyediakan kebutuhan barang impor.
 Membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara.
 Menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri.
 Masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang (devisa) dari luar negeri,
peminta kredit, dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka
di Indonesia.
 Sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri.
f. Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Perekonomian
Kegiatan perekonomian pada dasarnya tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya peran para
pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi bekerja satu sama lain dan memiliki hubungan saling
ketergantungan. Perusahaan membutuhkan investor, pekerja dan modal yang tentu saja
bersumber dari rumah tangga keluarga. Demikian pula rumah tangga keluargan membutuhkan
perusahaan agar memiliki penghasilan dan pekerjaan.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
3. FUNGSI, JENIS DAN TUJUAN ASURANSI
FUNGSI ASURANSI
Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga memiliki berbagai
manfaat yang diklasifikasikan ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi Utama (Primer)
1) Pengalihan Resiko
Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari
tertanggung sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung (a risk transfer
mechanism). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian
sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti
(certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.
2) Penghimpun Dana
Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka
yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber- asuransi yang
dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut
berkemang, yang kelak akanakan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akandiderita
salah seorang tertanggung.
3) Premi Seimbang
Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing
tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada
penanggung (equitable premium). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung
dihitung berdasarkan suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan dengan Nilai Pertanggungan.
2. Fungsi Tambahan (Sekunder)
a) Export Terselubung (invisible export) Sebagai penjualan terselubung komoditas atau
barang-barang tak nyata (intangible product) keluar negeri.
b) Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi) adalah untuk merangsang
pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial
dan sebagai tabungan.
c) Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings
d) Sarana Pencegah & Pengendalian Kerugian
JENIS ASURANSI

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan
Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran;
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
c. Asuransi laut;
d. Asuransi Pengangkutan;
e. Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa terdiri dari
a. Asuransi Kecelakaan;
b. Asuransi Kesehatan;
c. Asuransi Jiwa Kredit.
Tujuan Asuransi
1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan
biaya.
3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu
dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak
tentu dan tidak pasti.
4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat
berfungsi (bekerja)

11. ‘18
11 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alv in Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Asuransi di Indonesia, Penerbit PT Intermasa,
1986;
H. Mashudi, SH. MH dan Moch. Chidir Ali, SH. (Alm.), Hukum Asuransi, Penerbit CV.
Mandar Maju, 1995;
Undang – Undang Usaha Perasuransian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perbankan 1992,
Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 1992;
Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung 1999;
Hasanuddin Rahman, S.H., Aspek–Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
http://www.ekonomipedia.com/2018/01/peran-pelaku-ekonomi-dalam-kegiatan.html diakses
pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 12.45 WIB
http://www.gurupendidikan.co.id/lembaga-keuangan-pengertian-manfaat-fungsi-dan-jenis-
beserta-contohnya-secara-lengkap/ diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 13.15 WIB