Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan dari perspektif hukum dan hubungannya dengan kegiatan bisnis. Ia menjelaskan pengertian hukum lingkungan, perkembangannya, kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, serta unsur-unsur perlindungan dan pengelolaan lingkungan menurut undang-undang terkait.

1. Hukum Bisnis dan
Lingkungan
HUKUM LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan dari
perspektif hukum dan
hubungannya dengan kegiatan
bisnis serta dampak yang timbul
dari Undang-Undang
Lingkungan Hidup.
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
15
F041700009 Teuku Alvin Putra
Rezalino
Abstract Kompetensi
Mampu mengenal Hukum
Lingkungan Perspektif hukum dan hubungannya
dengan kegiatan
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
HUKUM LINGKUNGAN
Pengertian Hukum Lingkungan
Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur
tatanan lingkungan (lingkungan hidup). Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi
yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya
kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi
dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, sehingga
menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan.
Di kalangan para ilmuan masih terdapat beberapa perbedaan pandangan seperti tentang
apa dan bagaimana hukum lingkungan itu. Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum
lingkungan (millieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan alam (natuurlijk millieu)
dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang
lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian maka hukum lingkungan merupakan
instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan
terutama dilakukan oleh Pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas
hukum Pemerintahan (bestuursrecht). Di samping hukum lingkungan Pemerintahan
(bestuursrechttelijk millieurecht) terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (privaat
rechttelijk millieurecht), hukum lingkungan ketatanegaraan (staatrechttelijk millieurecht),
hukum lingkungan kepidanaan (strafrechttelijk millieurecht), sepanjang bidang-bidang hukum
ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.[2]
Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang yaitu :
Hukum kesehatan lingkungan (millieuhygienereht) yaitu hukum yang berhubungan dengan
kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air tanah dan
udara serta yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan
dengan lingkungan.
Hukum perlindungan lingkungan (millieubescharmingsrecht) yang merupakan kumpulan dari
berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan
dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.
Leene menggunakan istilah “millieurecht” dan “millieuhygienerecht”, tetapi istilah
“millieurecht” sebenarnya kurang tepat karena semua hukum berkaitan dengan lingkungan
hidup manusia, seluruh kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan bagi manusia.
Sehingga kalau demikian semua hukum adalah hukum lingkungan. Tetapi ada pula yang tidak
dapat menyetujui ditetapkannya “millieurecht” atau “millieuhygenerecht” menjelma menjadi
suatu spesialisasi sendiri seperti pendapat Polak. Menurut pendapatnya hukum lingkungan
merupakan penampung (dwarsdoorsnede) dari bidang-bidang hukum. Dengan dipisahkannya
hukum lingkungan akan mengakibatkan bahwa kesadaran lingkungan akan kurang meresap
disiplin-disiplin yang ada. Dengan adanya hukum lingkungan yang terpisah akan
mengakibatkan bahwa dasar-dasar umum dan penemuan-penemuan di bidang hukum tidak
akan memperoleh perhatian dari kalangan hukum lingkungan. Walaupun demikian diakui oleh
Polak bahwa mempelajari hukum lingkungan sebagai suatu kesatuan adalah bermanfaat karena
memberi kemungkinan untuk membedah beberapa kaidah hukum untuk menilainya secara
kritis.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan bahwa hukum lingkungan Indonesia dapat meliputi
aspek-aspek sebagai berikut :
Hukum kesehatan lingkungan;
Hukum perlindungan lingkungan;
Hukum tata lingkungan;
Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri
dan sebagainya).
Hukum lingkungan trasnasional/internasional dalam kaitannya dengan hubungan antar bangsa.
Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi dan
sebagainya).[3]
Mengapa hukum diperlukan dalam pengelolaan lingkungan, karena dahulu terdapat anggapan
bahwa pengertian dan perhatian manusia terhadap alam sebagai tempat hidupnya hanya
semata-mata dijadikan sebagai obyek saja. Manusia belum begitu sadar dan dapat
membayangkan bahwa antara alam tempatnya hidup dengan manusia adalah mempunyai
kedudukan yang sama. Dalam pengertian bahwa dalam alam, fungsi manusia dan fungsi
“tempat hidup” itu sama pentingnya karena saling isi-mengisi dan saling pengaruh dan
mempengaruhi. Atas dasar kenyataan alam tersebut, maka perlu manusia juga senantiasa
melindungi dan memelihara “tempat hidupnya” secara seksama, seperti halnya manusia
melindungi dan memelihara dirinya sendiri.
Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan “alam” agar dapat terselenggara
secara teratur dan pasti, pula agar dapat diikuti serta ditaati semua pihak, maka perlu
perlindungan dan pengamanan itu dituangkan dalam peraturan hukum. Maka akan lahir hukum
yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi kepada kepentingan
alam (natures interest oriented law). Kepentingan alam, yang perlu dilindungi dan diamankan
oleh hukum itu, berupa apa? Kepentingan itu berupa “keharusan untuk melindungi dan
mengamankan alam terhadap kemerosotan mutunya dan kerusakan dirinya”. Dengan lain
perkataan, kepentingan alam terletak dalam “keharusan untuk menjaga kelestariannya”.
Agar perlindungan dan pengamanan lingkungan dapat berlangsung secara teratur dan pasti
serta agar diikuti oleh semua pihak, maka perlu dituangkan dalam peraturan hukum. Dan lahir
jenis hukum yang secara khusus dituangkan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk
memelihara dan melindungi lingkungan disebut Hukum Lingkungan.
Hukum Lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara disebut Hukum Lingkungan
Nasional. Adapun Hukum Lingkungan yang ditetapkan persekutuan hukum bangsa-bangsa,
disebut Hukum Lingkungan Internasional. Hukum Lingkungan yang mengatur suatu masalah
lingkungan yang melintasi batas negara (masalah lingkungan batas-batas masalah lingkungan
transnasional) disebut Hukum Lingkungan Transnasional. Masalah-masalah lingkungan
transnasional itu terdapat banyak sekali di daerah-daerah perbatasan beberapa negara
bersangkutan berdasarkan persetujuan atau mufakat. Demikianlah Hukum Lingkungan
Transnasional itu merupakan salah satu bagian belaka daripada Hukum Lingkungan
Internasional dengan segala ciri-ciri dan cacatnya, sekalipun biasanya cara-cara menetapkan
dan memperlakukannya tidak serumit dunia secara global.
Sejak Deklarasi Stockholm tahun 1972 telah digariskan hubungan antara pembangunan dan
pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pembangunan tanpa merusak lingkungan, yang

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
selanjutnya dikenal dengan kebijakan “Pembangunan berwawasan Lingkungan” (“Eco-
development”) sebagaimana ditegaskan dalam prinsip ke-13 Deklarasi Stocholm:
In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the
environment, states should adopt an itegrated and co-ordinated aproach to their development
planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve
environment for the the benefit of their population.[4] (Guna mencapai pengelolaan sumber
daya alam yang lebih rasional dan untuk memperbaiki lingkungan, negara harus melakukan
pendekatan integral dan kordinatif dengan perencanaan pembangunan negara yang
bersangkutan sehingga menjamin pembangunan negara yang bersangkutan sehingga menjamin
pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk
keuntungan penduduk mereka sendiri)
Dalam Deklarasi Rio dirumuskan pula keterkaitan pembangunan dengan lingkungan
sebagaimana tertuang dalam prinsip ke-3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut : The right to
development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs
of present and future generations (Hak guna membangun harus dilaksanakan sedemikian rupa
sehingga memenuhi secara tepat keseimbangan kebutuhan pembangunan dan lingkungan hidup
baik bagi generasi masa kini maupun generasi masa yang akan datang).
In Order to echieve sustainable development, environmental protection shall consitute an
integral part of the development process and cannot be considered in isolation form it. (Dalam
rangka mencapai pembangunan yang berkesinambungan, perlindungan lingkungan harus
diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan tersebut, dan tidak dapat
dipandang sebagai sesuatu yang terpisah).
Dalam pelaksanaannya, pembangunan berwawasan lingkungan dikaitkan dengan
”pembangunan berkelanjutan” (“sustainable development”) yang menurut “The World
Commission on Environment and Development (WCED)” dalam publikasi “Our Common
Future” ditegaskan:
Pembangunan berkesinambungan ialah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa
kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka
sendiri. Sehubungan dengan hal di atas, pada tahun 1987 oleh WCED diterbitkan publikasi
pakar hukum lingkungan berupa “Environmental Protection and Sustainable Development,
Legal Principles and Recommendations”. Pasal 7 karya tersebut menyatakan :
States shall ensure that the conservation of nautral resources and the environment is
treated as an integral part of the planning and implementation of development activities.
Particular attention shall be paid to environmental problems arising in developing countries
and to the need to incorporate environmental considerations in all development assistance
programmes. (Negara menjamin bahwa konvervasi sumber daya alam dan lingkungan
memperlakukan sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Perhatian khusus diberikan terhadap masalah lingkungan yang timbul di negara-negara
berkembang dan perlu untuk masuk pertimbangan lingkungan dalam semua program bantuan
pembangunan).
States shall make available to other states, and especially to developing countries, upon
their request and under agreed terms scientific and technical information and expertise, results
of research programmes, training oppourtinities and specialiezed equipment and facilities

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
which are needed by such other states to promote rational use of natural resuorces, and the
environment or to prevent or abate interference with natural resources or the environment, in
particular in cases of environmental emergencies. (Negara-negara menyediakan untuk negara-
negara lain dan khususnya negara-negara berkembang atas permintaan mereka dan di bawah
persetujuan istilah-istilah ilmiah dan informasi teknik dan keahlian, hasil-hasil program
penelitian, kesempatan pelatihan yang diperlukan oleh ngara-negara lain untuk memajukan
penggunaan secara rasional sumber daya alam dan lingkungan atau mencegah intervensi dini
dengan sumber daya alam atau lingkungan, dalam kasus tertentu dari bahaya lingkungan).
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur-unsur berikut:
(a) perencanaan,
(b) pemanfaatan,
(c) pengendalian,
(d) pemeliharaan,
(e) pengawasan,
(f) penegakan hukum.
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Perencanaan perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
(a) inventarisasi lingkungan hidup,
(b) penetapan wilayah ekoregion,
(c) penyusunan RPPLH. Selanjutnya, inventarisasi lingkungan hidup dibedakan atas
inventarisasi lingkungan hidup nasional, tingkat pulau/kepulauan dan tingkat wilayah
ekoregion.
Tujuan inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan sumber daya alam
yang meliputi;
(a) potensi dan ketersediaan,
(b) jenis yang dimanfaatkan,
(c) bentuk penguasaan,
(d) pengetahuan pengelolaan,
(e) bentuk kerusakan dan
(f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
Selanjutnya, inventarisasi lingkungan hidup akan menjadi dasar dalam penetapan wilayah
ekoregion. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
(a) karakteristik bentang alam,
(b) daerah aliran sungai,
(c) iklim,
(d) flora dan fauna,
(e) sosial budaya,
(f) ekonomi,
(g) kelembagaan masyarakat,
(h) hasil inventarisasi lingkungan hidup.
Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat rumusan
pengertian tentang konsep-konsep yang digunakan dalam batang tubuh undang-undang
tersebut sebanyak 39 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1. Bandingkan dengan Undang-
Undang Lingkungan Hidup 1997 yang mana memuat 25 pengertian. Undang-Undang

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap memuat rumusan pengertian dari
beberapa konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berasal dari undang-undang
sebelumnya. Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat
pengertian dari 35 konsep yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-
Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:
(1) lingkungan hidup,
(2) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
(3) pembangunan berkelanjutan,
(4) rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
(5) ekosistem,
(6) pelestarian fungsi lingkungan hidup,
(7) daya dukung,
(8) lingkungan hidup,
(9) daya tampung lingkungan hidup,
(10) sumber daya alam,
(11) kajian lingkungan hidup strategis,
(12) analisis mengenai dampak lingkungan hidup,
(13) upaya pengelolaan lingkungan hidup,
(14) upaya pemantauan lingkungan hidup,
(15) baku mutu lingkungan hidup,
(16) pencemaran lingkungan hidup,
(17) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
(18) perusakan lingkungan hidup,
(19) kerusakan lingkungan hidup,
(20) konservasi sumber daya alam,
(21) perubahan iklim,
(22) limbah, bahan berbahaya dan beracun,
(23) limbah bahan berbahaya dan beracun,
(24) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun,
(25) dampak lingkungan hidup,
(26) organisasi lingkungan hidup,
(27) audit lingkungan hidup,
(28) ekoregion,
(29) kearifan lokal,
(30) masyarakat hukum adat,
(31) orang,
(32) instrumen ekonomi lingkungan hidup,
(33) ancaman serius,
(34) izin lingkungan,
(35) izin usaha.
Beberapa konsep atau istilah baru yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Lingkungan
Hidup 1997 maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 adalah kajian lingkungan hidup
strategis, disingkat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kerusakan lingkungan hidup,
perubahan iklim, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun,
pengelolaan limbah B3, dumping, audit lingkungan hidup, ekoregion, kearifan lokal,
masyarakat hukum adat, instrumen ekonomi, ancaman serius, izin lingkungan.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah “rangkaian analisis sistematis,
menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program.” Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dirumuskan dalam Pasal
1 butir 10 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan
instrumen kebijakan, perencanaan dan program. Diintrodusinya konsep Kajian Lingkungan
Hidup Strategis didasari oleh pertimbangan bahwa instrumen-instrumen kebijakan yang
berorientasi pada sebuah kegiatan, misalnya perizinan dan Analisis mengenai dampak
lingkungan saja tidak memadai untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena
kegiatan-kegiatan yang bersifat makro justeru menimbulkan dampak yang lebih luas dan
bermakna sehingga perhatian harus difokuskan pula pada kegiatan makro seperti pembangunan
suatu wilayah, kebijakan dan program pembangunan.
Kerusakan lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 17 yaitu”perubahan langsung
dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Dalam Undang-Undang Lingkungan
Hidup 1997 pengertian kerusakan lingkungan hidup tidak ditemukan, yang ada hanya
pengertian perusakan lingkungan hidup. Dengan adanya rumusan kerusakan lingkungan hidup
pada dasarnya tidak diperlukan lagi rumusan perusakan lingkungan hidup karena dengan
pengertian kerusakan lingkungan hidup menunjukkan salah satu masalah lingkungan hidup,
sedangkan perusakan lingkungan hidup mengandung makna perbuatan atau tindakan yang
menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga Undang-Undang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi lebih hemat istilah. Misalkan untuk istilah
pencemaran lingkungan cukup dengan sendirinya dipahami sebagai salah satu masalah
lingkungan.
Pengertian perubahan iklim dirumuskan dalam Pasal 1 butir 19 yaitu “berubahnya iklim
yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan
perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas
iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan”. Meskipun
perubahan iklim dirumuskan, Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup tidak memuat pasal atau bab khusus yang mengatur prinsip-prinsip pengendalian dan
pengelolaan perubahan iklim. Istilah perubahan iklim hanya sekadar disebut dalam Pasal 10
ayat (2) f dan (4) d yang mengatur Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Pasal 16 e yang mengatur Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Konsep-konsep lainnya
seperti bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, kearifan lokal dan
masyarakat hukum adat, instrumen ekonomi, ancaman serius, izin lingkungan akan diuraikan
pada bagian tersendiri ketika membahas konsep-konsep tersebut.
Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: “kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang
memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain”. Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah: “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum”.

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Pengertian pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3
Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: “upaya sadar dan
terencana, yang memadukan lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.” Undang-Undang
Lingkungan Hidup 1997 menggunakan istilah “pembangunan berkelanjutan berwawasan
lingkungan hidup” yang pada dasarnya pencantuman istilah “berwawasan lingkungan hidup”
berlebihan karena secara konseptual makna pembangunan berkelanjutan sudah mengandung
wawasan lingkungan hidup. Selanjutnya, pengertian rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (RPPLH) dirumuskan dalam Pasal 1butir 4 yaitu “perencanaan tertulis yang
memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu. “Konsep RPPLH tidak dikenal dalam Undang-Undang
Lingkungan Hidup 1997.
Pengertian ekosistem sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 5 adalah: “tatanan
unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.” Pengertian
pelestarian fungsi lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 1 butir 6, yaitu “rangkaian upaya
untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.” Konsep
daya dukung lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 1 butir 7, yaitu “kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan
keseimbangan antar kedua.
Selanjutnya, konsep daya tampung lingkungan hidup dirumuskan sebagai berikut:
“kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang
masuk atau dimasukkan ke dalamnya.” Konsep daya dukung lingkungan berguna dalam
kaitannya dengan pengendalian perusakan lingkungan hidup, sedangkan konsep daya tampung
lingkungan hidup berguna dalam kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan
hidup. Rumusan pengertian-pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup, daya dukung
lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berbeda secara prinsipil dengan rumusan pengertian
ketiga konsep itu di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997.
Pengertian sumber daya alam sebagaimana dirumuskan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: “unsur lingkungan hidup yang
terdiri atas sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang secara keseluruhan
membentuk kesatuan ekosistem.” Sebaliknya, Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997
memuat istilah sumber daya saja tanpa kata “alam” yang bersifat lebih luas dari sumber daya
alam karena meliputi pula sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Menurut pendapat
penulis lebih tepat menggunakan istilah sumber daya alam karena lingkungan hidup memang
mengandung sumber daya alam.
Pengertian analisis mengenai dampak lingkungan, disingkat Analisis mengenai dampak
lingkungan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 11 adalah “kajian mengenai dampak
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.” Rumusan pengertian Analisis mengenai dampak lingkungan dalam Undang-Undang
Lingkungan Hidup 1997 memuat kata “besar” di samping kata “penting”. Dalam Undang-
Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kata “besar” ditiadakan. Menurut
penulis penghilangan kata “besar” dapat dibenarkan karena antara keduanya seperti

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
“redundancy” atau pengulangan. Selain itu, jika dilihat dari konsep Environmental Impact
Assessment (EIA) dalam NEPA, Undang-undang lingkungan hidup Amerika Serikat – yang
kemudian diadopsi oleh Indonesia – menggunakan istilah “significant impact”. Kata penting
lebih tepat sebagai padanan kata “significant” daripada kata “besar”. Pengertian upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang disebut dengan
singkatan UKL – UPL adalah “upaya pengelolaan dan upaya pemantauan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”
Pengertian baku mutu lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 13 adalah:
“ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu
sebagai unsur dalam lingkungan hidup.” Rumusan ini sama dengan rumusan dalam Undang-
Undang Lingkungan Hidup 1997 dan juga dengan rumusan Undang-Undang Lingkungan
Hidup 1982.
Pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14
Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: “masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditatapkan.”
Rumusan ini agak berbeda dari pengertian pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-
Undang Lingkungan Hidup 1997, tetapi secara substansial tidak terdapat perbedaan pokok.
Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997 terdapat kata-kata “berubahnya tatanan
lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan hidup menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukkannya.
” Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 juga memuat pengertian pencemaran
lingkungan hidup, tetapi dengan rumusan yang berbeda, yaitu mencakup pencemaran
lingkungan hidup yang terjadi tidak saja akibat kegiatan manusia, tetapi juga akibat proses
alam. Penghapusan pencemaran hidup akibat proses alam tampaknya didasarkan pada
pandangan, bahwa hukum hanya mengatur perilaku manusia dan bukan perilaku alam. Lagi
pula dengan memuat rumusan pencemaran lingkungan termasuk yang timbul akibat proses
alam dikhawatirkan menimbulkan tanggung jawab yang berat bagi negara Indonesia jika terjadi
sengketa lingkungan antar negara.
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan
yang begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Lingkungan Hidup)
setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun, dipembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang mengatur mengenai
pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Selanjutnya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini pada 3 Oktober 2009
telah dirubah menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Penyelesaian Lingkungan
Hidup Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya disebut UUPPLH. Undang-Undang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut berlaku sebagai payung atau umbrela act atau
umbrella provision atau dalam ilmu hukum disebut kaderwet atau raamwet, sebab hanya diatur
ketentuan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan
pelaksanaannya.

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Sebagai undang-undang pokok, maka Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup ini mempunyai ciri-ciri sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum,
yaitu adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap proses
perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek
transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
Juga diatur penguatan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup, yang meliputi instrument kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu
lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Analisis mengenai dampak
lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,
perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis
lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan instrument lain yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan
hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun hukum
bukanlah satu-satunya sarana untuk menampung kebutuhan masyarakat terhadap pemecahan
masalah lingkungan, peran serta Pengadilan dan pemahaman terhadap substansi hukum
lingkungan juga diperlukan. Dalam hal ini perlu kerjasama yang baik antara masyarakat dan
pemerintah dan keseimbangan hubungan antara kepentingan umum dan kepentingan
perseorangan serta antara hak dan kewajiban.
Terhadap masalah lingkungan diperlukan pola pikir global, tapi langkah-langkah dan
tindakan yang perlu diambil dalam rangka pengelolaan lingkungan sifatnya lokal. Kunci utama
kebijakan lingkungan terletak pada penetapan sarana yang diperlukan bagi langkah-langkah
operasional.
Hukum lingkungan hidup merupakan instrument yuridis yang memuat kaidah-kaidah
tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemorosotan
mutu lingkungan. Dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep
studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya
adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.
Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau compliance
and enforcement. Yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang
hukum pidana.
Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan preemtif, preventif, dan
proaktif. Preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan
dan perencanaan. Preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui
penataan baku mutu lingkungan limbah dan/atau isntrument ekonomi. Sedangkan proaktif
adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup,
seperti ISO 1400.
Sementara makna penegakan dimaksudkan upaya menegakkan hukum materiel
khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Penegakan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

11. ‘18
11 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Hidup terdiri dari penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata termasuk
penyelesaian sengketa lingkungan di luar Pengadilan melalui Alternatif Penyelesaian
Sengketa/Alternative Dispute Resolution dan terakhir penegakan hukum pidana.
Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya dimaksudkan agar alam dapat
dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia pada saat ini dan juga tidak kalah
pentingnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat dimasa mendatang (sustainable
development). Dengan kata lain pembuatan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk
menyelamatkan lingkungan.
Sebagaimana diketahui bahwa lingkungan hidup Indonesia telah mengalami berbagai
kerusakan yang sangat mengkhawatirkan dan untuk itu diperlukan pengaturan yang memadai.
Berbagai bencana alam yang banyak terjadi akhir-akhir ini seperti banjir di berbagai daerah di
Indonesia, longsor, tercemarnya teluk buyat oleh PT NMR, dan kejadian terakhir yang sampai
hari ini belum tuntas penanganannya adalah tenggelamnya ribuan hektar sawah di Porong
akibat meluapnya lumpur setelah dilakukan pengeboran oleh PT Lapindo, semuanya ditengarai
akibat ulah manusia.
Payung hukum atau umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu hukum disebut
kadarwet atau raamwet yang utama terhadap masalah lingkungan hidup adalah Undang-
Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menjadikan ketentuan payung bagi peraturan-
peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (lex lata) maupun bagi peraturan lebih lanjut di
bawahnya (lex feranda atau ketentuan organik) atas lingkungan hidup.
Keberadaan hukum lingkungan dimaksudkan untuk melindungi dan mengamankan
kepentingan alam dari kemerosotan mutu dan kerusakannya dalam rangka menjaga
kelestariannya. Tentang hukum lingkungan ini Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat, bahwa
hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih sangat muda, yang perkembangannya
baru terjadi pada dasawarsa akhir ini.[5]
Walaupun keberadaan hukum lingkungan dalam dunia keilmuan meski dipandang baru
sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran akan lingkungan, pada hakekatnya
dibutuhkan untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman kemerosotan atau kerusakan
akibat tindakan atau perilaku manusia yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan
hidup dalam jangka panjang dan permanen untuk menunjang kehidupannya. Hukum
lingkungan Indonesia ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap orang yang berdomisili di
Indonesia agar bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam mengelola lingkungan
hidup.

12. ‘18
12 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Danoesaputro, Munadjat, Hukum Lingkungan, (Jakarta:Bina Cipta,1981), hlm,105.
Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2002), hlm, 12.
Ibid., hal 12
Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2002), hlm 87.