How to make a good implementation of Good Corporate Governance in your company

1. Penerapan Good Corporate
Governance Dalam Pasar
Modal dan Bursa Efek
Mata Kuliah : Pengetahuan Pasar Modal dan Analisis Investasi
Dosen : Hj. Prima Yusi Sari, S.E., M.E., Ak
Nova Sabrina Narandani
(NPM 120620150041)

2. Latar Belakang Munculnya GCG di
Indonesia
Krisis Moneter
Praktik KKN
Spekulasi Mata Uang Tanpa Kendali
Sifat para spekulan yang selalu mementingkan kepentingan
sendiri
Penyalahgunaan dana perbankan oleh para konglomerat
Profesi penunjang (Akuntan, Jasa Penilai, Konsultan
Keuangan,dsb) melanggar kode etik

3. Latar Belakang GCG di
Amerika Serikat
• Kasus manipulasi dan kebangkrutan perusahaan raksasa :
Enron, Tyco, Adelphia, Global crossing, Williams
Companies, World.com, Dynegy, JP Morgan,
Chase,Citicorp, AOL, Time Warner, dan Lucent
Technologies, Cendant, Waste Management, Bank of
America, 3Com, Rite Aid, Micri Strategi, Informix,
Sunbeam,Consejo dan Ikon
• Krisis ekonomi kedua, kebangkrutan Lehman Brothers, dan
kasus bank-bank besar lainya
• Disebabkan BOD yang tidak bisa melindungi kepentingan
hak-hak para pemangku kepentingan atau disebut “fiduciary
failure”

4. • Definisi  Good Corporate Governance (GCG) adalah
prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar mencapai keseimbangan antara
kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para
shareholder khususnya, dan stakeholders pada
umumnya.
• Dengan TUJUAN  untuk mengatur kewenangan
Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain
yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan
di lingkungan tertentu
Apakah yang dimaksud
dengan Good Corporate
Governance?

5. Menurut FCGI
(Forum for Corporate Governance in Indonesia) :
mengambil dari Cadbury Committee od United Kingdom
Yaitu separangkat peraturan yang mengatur
hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban dari : pemegang saham, pengurus
(pengelola) perusahaan, pihak kreditor,
pemerintah, karyawan, serta para pemegang
kepentingan intern dan ekstern lainnya yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka
, atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan

6. Print master
Konsep GCG
Wadah Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan)
Model Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk
prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bsnis
yang sehat.
Tujuan - Meningkatkan kinerja organisasi
- Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan
- Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang
signifikan dalam pengelolaan organisasi
- Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak
dirugikan
Mekanisme Mengatur dan mempertegas kembali hubungann, peran,
wewenang, dan tanggung jawab :
- Dalam arti sempit : antar pemilik/ pemegang saham, dewan
komisaris, dan dewan direksi.
- Dalam arti luas : antar seluruh pemangku kepentingan.

8. Print masterPENTINGNYA GCG
Menjamin
keputusan
strategik agar
dapat
dilakukan
dengan
benar dan
efektif.
Mencegah
terjadinya
benturan
kepentingan
(conflicts of
interest) dari
berbagai
pihak
Menjaga agar
kepentingan
manajer
puncak selalu
sejalan
dengan
kepentingan
stakeholders.

9. Print masterMANFAAT GCG
1. Meminimalkan Agency cost
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan
2. Meminimalkan cost of capital

10. Print masterMANFAAT GCG

11. Print master

12. PRINSIP UTAMA GCG
Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip Good Corporate Governance
harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :
Transparancy

Keterbukaan
Accountability

Akuntabilitas
Fairness

Kewajaran
Responsibility

Responsibilitas

13. Transparancy
• Transaparan berarti jernih dan tidak ada yang disembunyikan.
Prinsip ini harus diterapkan dalam setiap aspek perusahaan
yang berkesinambungan dengan kepentingan publik ataupun
pemegang saham. Transparansi bisa dimulai dengan menyajikan
laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sistem
penggajian eksekutif dan komisaris di perusahaan sampai
dengan informasi informasi lain yang relevan di pasar modal.
• Dapat mengungkapkan atau memberikan informasi tepat waktu,
memadai, jelas dan akurat yang mudah diakses oleh
stakeholders sesuai dengan haknya.
• Kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut hal-hal
strategis harus tertulis dan dikomunikasikan kepada
stakeholders
• Menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing
organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, strategi dan
sasaran usaha

14. Akuntabilitas
• berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya
kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan
kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat
diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-
individu atau penguasa yang dipercayakan untuk
mengelola sumber-sumber daya publik dan yang
bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-
hal yang menyangkut pertanggung jawabannya
• Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan ada
sistem check and balance dalam pengelolaan
perusahaan

15. Responsibility
• Selama ini paradigma para manajer dalam perusahaan selalu
dibatasi oleh motif mengejar laba semata (single bottom line). Hal
ini membuat mereka lupa bahwa perusahaan sebagai bagian dari
suatu komunitas juga memiliki tanggungjawab lain yaitu
tanggungjawab sosial terhadap masyarakat . Bermula dari
pemikiran ini, corporate governance mengangkat isu
pertanggungjawaban tersebut sebagai salah satu tujuan yang
harus diperhitungkan oleh perusahaan dalam operasinya. Dengan
perubahan tersebut perusahaan harus mulai menerapkan prinsip
triple bottom line dalam bisnisnya , yaitu :
• Mengejar laba
• Memenuhi tanggungjawab sosial
• Menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan
(sustainable)

16. Fairness/ Kewajaran
• perlakuan yang adil dan setara di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang
timbul berdasarkan perjanjian serta
peraturan perundangan yang berlaku.
• Perusahaan harus memperhatikan
seluruh kepentingan stakeholders
berdasarkan azas kesetaraan dan
kewajaran (equal treatment)

17. Vision
Participation
Equality
Professional
Supervision
Effective & Efficient
Honest
Prinsip-Prinsip GCG Lainya :

18. Print masterDasar Hukum
Dalam upaya menciptakan
good corporate governance,
peraturan yang menjadi
kerangka terpenting bagi
kehidupan corporate
governance adalah UU No.
1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas
(UUPT). Berdasarkan
UUPT, suatu perusahaan
adalah suatu badan hukum
tersendiri yang memiliki
Direksi dan Komisaris yang
mewakili perusahaan.
Selain itu, terdapat pula
peraturan lainnya, yaitu UU
No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (UUPM).
Peraturan yang disebut
belakangan adalah
peraturan khusus (lex
specialis) bagi PT Tbk yang
tidak diatur dalam UUPT.
Keputusan Menteri BUMN
KEP -117/M-MBU/2002
prinsip-prinsip GCG adalah
transparansi, kemandirian,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban, dan
kewajaran.

19. Print master
Dasar Hukum

20. Print masterOrganisasi Dalam Penerapan GCG
Direksi dan
komisaris
Keputusan
Direksi BEJ
Komite
Audit
Komisaris
Independen

21. Print masterStruktur Corporate Governance
Pemegang Saham / Rapat Umum Pemegang
Saham ( RUPS )
• Komisaris
Organ Pendukung
Direksi

22. Pentingnya GCG Dalam
Pasar Modal
Pasar modal berkembang baik jika penerapan GCG-nya konsisten.
Corporate governance bukan hanya sebagai aksesoris, tetapi melekat
sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman berperilaku. Keberhasilannya
sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu struktur kepemilikan, hukum
dan enforcement, sistem ekonomi, sosial, budaya, proses, serta ukuran.
Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added)
untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni,
pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi
dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban
perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat,
tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan, dan stakeholder.

23. Print masterOrgan Terkait Pasar Modal

24. Paradigma Dalam Corporate Governance
pertama punya ciri individual liberty yang
tujuannya hanya memaksimalkan
kemakmuran pemegang saham
kedua berciri justice for all yang bertujuan
mengakomodasi kepentingan seluruh
stakeholders dalam perusahaan. Selain
pemegang saham, karyawan,
konsumen, pemerintah, dan masyarakat

25. Kesimpulan : Aspek Penting dari GCG yang Perlu
Dipahami Dalam Dunia Bisnis dan Pasar Modal
• Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi. Keseimbangan
ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan
mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan
internal)
• Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam
masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang
terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholders
(keseimbangan eksternal). Di antaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus
perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para
pemegang saham dan stakeholders lainnya.
• Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan
benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak
berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis
dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang
diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
• Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama
pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan
informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk
pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (insider information for
insider trading).

26. Contoh Kasus GCG

27. Print master
Enron Case
• Kasus Enron berawal dari aksi korporasi yang dilakukan oleh eksekutif Enron – lini
bisnis Enron pada awalnya adalah jaringan pipa gas, kemudian beranak-pinak bahkan
tidak pada core bisnis nya hingga sempat menjadi perusahaan terbesar ke 7 di Amerika
Serikat sebelum bankrut - untuk menarik dana publik yang lebih banyak sekaligus
menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya. Analis Dan Ackman, Forbes
(mengatakan bahwa yang menjadi trigger investor menanamkan uangnya kepada
Enron adalah karena angka pertumbuhan pendapatannya yang sangat tinggi yaitu dari
US$13.3 miliar ke US$100.8 miliar dari tahun 1996 hingga 2000. Angka ini dibuat
dengan rekayasa akuntansi dan “didukung” oleh auditor yang melakukan audit terhadap
Enron, yaitu Arthur Andersen, dan juga diduga melibatkan politisi bahkan Wakil
Presiden Amerika Serikat, Dick Cheney – salah satu Wakil Presiden berpengaruh dalam
sejarah Amerika Serikat dari tahun 2001-2009, dimana terjadi banyak invasi yang
dilakukan AS pasca tragedi 9/11 – saat itu. Ketika penggelembungan angka pendapatan
ini terkuak di awal 2001, harga saham Enron terus mengalami penurunan, $75.09
(kurang lebih 2 gr emas) pada 20 Februari 2001, $15.40 pada 26 Oktober 2001, hingga
26 cents (mungkin tidak cukup untuk membeli sebungkus kwaci) pada Desember 2001
ketika Enron dinyatakan bankrut.Skandal yang dilakukan oleh Enron ini yang didukung
oleh perangkat yang seharusnya melakukan kontrol terhadap Enron, termasuk auditor
dan juga perwakilan pemerintah, membuat publik menjadi semakin concern terhadap
tata kelola perusahaan yang benar (GCG).

28. Print master
Analisa Enron Case
• Pihak manajemen Enron telah melakukan berbagaimacam
pelanggaran praktik bisnis yang sehat melakukan (Deception,
discrimination of information, coercion, bribery) dan keluar dari prinsif
good corporate governance.Akhirnya Enron harus menuai suatu
kehancuran yang tragis dengan meninggalkan hutang milyaran
dolar.Kecurangan yang dilakukan oleh Arthur Andersen telah banyak
melanggar prinsip etika profesi akuntan diantaranya yaitu melanggar
prinsip integritas dan perilaku profesional. KAP Arthur Andersen tidak
dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai
KAP yang masuk kategoti The Big Five dan tidak berperilaku
profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit
laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data. Selain itu
Arthur Andesen juga melanggar prinsip standar teknis karena tidak
melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan
standar profesional yang relevan.

29. Print master
Pengawasan terhadap Manajemen PT
Bank Lippo Tbk.
• Permasalahan yang terjadi di dalam Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk,
disebabkan adanya tiga buah laporan keuangan yang dinyatakan telah diaudit, tetapi
diantara ketiganya terdapat perbedaan. Dari ketiga laporan keuangan tersebut ternyata
hanya ada satu laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002 yang
diaudit dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Publik Drs. Ruchjat
Kosasih dari KAP Presetio, Sarwoko & Sandjaja, dengan laporan auditor independen
No. REC-0031/02 dengan tanggal ganda (dual dating) tertanggal 20 November 2002
(kecuali untuk catatan 40a tertangal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16
Desember 2002) yang disampaikan kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk. pada
tanggal 6 Januari 2003. Sedangkan, dua laporan keuangan lainnya ternyata belum
diaudit. Di dalam kedua laporan keuangan yang belum diaudit tersebut ternyata ada
pernyataandari pihak Manajemen PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan keuangan
tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh
KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (untuk
laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. yang diiklankan di surat kabar) dan pernyataan
dari Manajemen PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan keuangan yang disampaikan
adalah laporan keuangan “audited” yang tidak disertai dengan Laporan Auditor
Independen yang berisi opini Akuntan Publik (untuk Laporan Keuangan PT Bank Lippo
Tbk. yang disampaikan kepada BEJ).
• (Sumber: Badan Pengawas Pasar Modal, 2003, Siaran Pers Hasil Pemeriksaan Kasus
Laporan Keuangan dan Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk)

30. Print master
Analisa Bank Lippo Case
• Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak Manajemen PT Bank
Lippo Tbk. telah melakukan kelalaian, yaitu berupa pencantuman kata
“audited” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit.
Pengumuman laporan keuangan merupakan pemenuhan terhadap prinsip
GCG, khususnya prinsip transparansi. Dari prinsip transparansi tersebut
dapat dilihat bahwa kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan
hendaknya dilakukan secara tepat dan dilakukan secara profesional dengan
cara menunjuk auditor yang independent, qualified, dan competent.
Perbuatan Manajemen PT Bank Lippo Tbk. yang telah lalai karena
mencantumkan kata “audited” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya
belum diaudit merupakan sebuah bentuk ketidakhati-hatian yang merupakan
tanggung jawab dari Manajemen PT Bank Lippo Tbk. Dalam hal ini kesalahan
direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah lalai dalam
pelaporan laporan keuangan kepada para investor.

31. Print masterDampak terhadap Pelanggaran GCG:
• Ketidakpercayaan para pemegang saham
• Ketidakpercayaan karyawan, munculnya berbagai demo karyawan di
berbagai cabang PT Katarina Utama
• Ketidakpercayaan Mitra Kerja, penggelembungan nilai aset dengan
memasukkan sejumlah piutang fiktif yang dituduhkan kepada satu pemegang
saham Katarina, PT Media Intertel Graha (MIG), membuat mitra kerja tersebut
berbalik melaporkan Manajemen RINA dan menimbulkan ketidakpercayaan
kepada Manajemen RINA
• Ketidakpercayaan Pemerintah, PLN memutus aliran listrik ke kantor cabang
RINA di Medan, Sumatera Utara, karena tidak mampu membayar tunggakan
listrik sebesar Rp 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan
• Bursa menghentikan perdagangan saham RINA sejak awal September 2010
• Tidak berjalannya kegiatan operasional perusahaan karena perusahaan tidak
mampu membiayai kegiatan operasional sehingga tidak ada pemasukan bagi
perusahaan, bahkan kantor cabang RINA di Medan akhirnya ditutup.

32. The End
,,,ALHAMDULILLAH ,,,