Corporate governance

1. GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
Dr. Erlynda Y. Kasim SE.,Msi.,Ak.,CA.,CSP

2. Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah
meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan
besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom.
Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan
didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun
2004.
Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan
dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses
manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara
universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan
memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.

3. Sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak.
Istilah “corporate governance” pertama kali diperkenalkan Cadbury Committee pada
tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian
dikenal sebagai Cadbury Report.
1. Cadbury Commite of United Kingdom
“A set rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor,
the goverment, employees, ang other internal and external stakeholders in respect to
their right and responsibilty, or the system by which companies are directed and
controlled”.
“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang
kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban
mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan”.

4. 2. Forum for Corporate Governance in Indonesia – FCGI (2006) – tidak membuat
definisi tersendiri tetapi mengambil defini dari Cadbury Commite of Uniter
Kingdom, yang kalau diterjemahkan adalah:
“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta
para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

5. 3. Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai:
“suatu system yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi,
pemegang saham, dan pemagku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang
baik juga disebut sebagai suatu prose sang transparan atas penentuan tujuan
perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya”.
4. Organization for economic Cooperation and Development – OECD (dalam Tjager
dkk, 2004) mendefinisikan GCG sebagai:
“suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manager,
seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan
digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja”.

6. 5. Wahyudi Prakarsa (2009) mendefiniskan GCG sebagai:
“mekanisme administrative yang mengatur hubungan-hubungan antara
manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-
kelompok kepentingan yang lain.

7.  GCG / tata kelola yang baik adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran
dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan
lainnya.
 Tata kelola yang baik merupakan suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

8. Wadah : organisasi (perusahaan, sosial, pemerintah)
Model : suatu sistem, proses, dan seperangkat
peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai
yang melandasi praktek bisnis yang sehat
Tujuan:
 Meningkatkan kinerja organisasi
 Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan
 Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang
signifikan dalam pengelolaan organisasi
 Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak
dirugikan

9. Mekanisme
 Mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang
dan tanggung jawab
 Dalam arti sempit : antar pemilik / pemegang saham, dewan komisaris, dan
dewan direksi
 Dalam arti luas : antar seluruh pemangku kepentingan

10.  Fairness (Perlakuan yang setara)
 Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku
kepentingan (stakeholder) secara adil dan setara
 Prinsip Transparansi
 Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip
keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian
informasi.
 Prinsip Akuntabilitas
 Para pengelola berkewajiban untuk membinasistem akuntansi
yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang
dapat dipercaya.

11.  Prinsip Responsibilitas : para pengelola wajib memberikan
pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola
perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud
kepercayaan yang diberikan padanya. Lima dimensi tanggung
jawab:
 Dimensi Ekonomi
 Dimensi Hukum
 Dimensi Moral
 Dimensi Sosial
 Dimensi Spiritual

12.  Kemadirian
Suatu keadaan dimana para pengelola dalam
mengambil suatu keputusan bersifat frofesional,
mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari
tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan
dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip pengelolaan yang sehat

13.  Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
 Mendapatkan biaya modal yang lebih murah
 Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan
kinerja ekonomi perusahaan
 Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku
kepentingan terhadap perusahaan
 Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

14. Komisaris independen, pengertiannya:
 Seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham
independen
 Pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak
manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang
pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang
dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi
kepentingan perusahaan
 Independen in fact (pengambilan keputusan berdasarkan
profesionalisme) dan independen in appearance (tidak ada
hubungan darah)

15.  Komite Audit
 Mendorong terbentuknyanstruktur pengendalian intern yang memadai
 Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan
 Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit
eksternal, serta kemadirian dan objektivitas audit eksternal
 Mempersiapkan suarat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama
tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit
 Sekretasis Perusahaan
 Sebagai pejabat penghubung antara perusahaan dengan pihak luar

16. Terima Kasih