this paper explains about corporate culture, also there is a meaning of board of director, board power, board composition and board committee, apart of them, it tells about implementation of good corporate governance in Indonesia along with the constraints in applying good corporate governance there. there are conclusions and advices about it. this paper also tells the points why Indonesia still can not apply good corporate governance well and how to make it right and make it happen in Indonesia.

1. NAMA : Ivan Setiawan
NIM : 55116120057
Magister Manajemen Universitas Mercubuana 2017
Business Ethics & GG
The corporate culture: infact and imlpications
Terdapat berbagai kendala dalam penerapan GCG di Indonesia, kendala-kendala
dimaksud antara lain kendala di bidang hukum, budaya, politik dan lingkungan bisnis. Oleh
sebab itu diperlukan upaya kolektif dari berbagai berbagai pelaku pasar/bisnis, termasuk
regulator, akuntan, dewan komisaris dan lain-lain untuk mensosialisasikan manfaat, kegunaan
dan pentingnya GCG sehingga timbul kesadaran akan pentingnya praktik GCG bagi peningkatan
kerja dan kesinambungan usaha yang berkualitas di Indonesia.
1. Pihak regulator harus memperkuat penegakan hukum dan peraturan, serta memperjelas
tanggung jawab dewan terhadap pelanggaran hukum.
2. Bapepam sebagai regulator di pasar modal juga harus diperkuat (upaya untuk
meningkatkan hak-hak pemegang saham minoritas juga harus dilakukan)
3. Para akuntan harus berperan dalam peningkatan transparansi dan realibilitas laporan
keuangan dan kecukupan pengungkapan informasi yang disampaikan.
Dari penjelasan 3 poin tersebut maka dari sudut kelembagaanya harus ada upaya yang
serius agar standar akuntansi maupun standar pemeriksaan internasional sepenuhnya diadopsi di
Indonesia. Perlu juga kiranya dipertimbangkan untuk mengatur tanggung jawab hukum dari para

2. akuntan publik terhadap pihak ketiga. Dalam peningkatan transparansi haruslah diupayakan agar
laporan tahunan dan informasi relevan lainya dapat tersedia dengan cara yang sangat mudah,
misalnya dari website perusahaan. Akhirnya disamping upaya peningkatan efektivitas peranan
komite audit, juga proses nominasi dan seleksi terhadap komisaris independen harus diperkuat.
Jadi, dengan kondisi pelaksanaan GCG yang ada saat ini di Indonesia diperlukan
program-program menyeluruh, luas dan terpadu untuk membangunkan ksadaran publik akan
perlunya transparansi dan peningkatan struktur serta mekanisme pengelolaan yang baik
diberbagai sektor. Program-program penyadaran dimaksud dapat dilakukan di melalui media
masa, pertemuan-pertemuan publik, konferensi dan seminar-seminar. Pesan utama yang harus
disampaikan adalah bahwa GCG dan transparansi didalamnya akan membawa berbagai manfaat
bagi semua pihak baih masyarakat pada umumnya, para pelanggan, pemasok, karyawan,
investor, pemegang saham dan manajemen serta perokonomian yang ada di Indonesia.
Pengertian Board Of Director, Board Committees, Board Power dan Board
Comistion dan Implementasinya dalam kontek GCG di Indonesia
Board Of Director adalah adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk
mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi dan biasa disebut dewan pengawas.
Sebagai contoh, di Bank OCBC NISP, dewan pengawas dinamakan dewan komisaris, sedangkan
dewan eksekutif dinamakan dewan direksi. Board Committees merupakan bagian atau terdiri
dari anggota dari board of director yang dimandatkan atau diperintahkan untuk menjalankan
fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, program-program atau proyek yang sudah disetujui oleh
board of director tersebut.

3. Dewan pengurus membutuhkan orang-orang yang tepat yang mempunyai latar belakang
yang diperlukan, kemampuan dan pengalaman yang menunjang juga bagaimana orang-orang
tersebut dapat membangun kemampuan yang kolektif dan efektif untuk dewan pegurus tersebut.
Itu yang disebut Board Composition. Board Power adalah adalah jabatan tertinggi (kekuasaan
tertinggi yang mempunyai kekuatan yang tinggi pula) dalam sebuah perusahaan dimana secara
sekilas yang menentukan arah perkembangan perusahaan.
Board Of Director sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan
mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-perinsip Good Corporate Governance dalam
perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, direksi harus menjalankannya dengan itikad
baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas
kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala kerugian yang diderita oleh
perseroan atau pihak ketiga harus ditanggung dengan harta pribadinya. Board Of Direktor yang
tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dengan kata lain tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG
sehingga mangakibatkan kerugian pada perseroan, menurut UUPT dianggap melanggar fiduciary
duty. Dalam hal ini, Board Of Director dapat digugat secara derivatif oleh pemegang saham yang
bertindak atas nama perseroan.
Agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik dalam suatu Perseroan Terbatas,
organ Perseroan Terbatas yang terdiri atas Direksi dan Komisaris, haruslah orang yang memiliki
moralitas, kompetensi, profesionalisme, dan komitmen yang tinggi terhadap dunia usaha,
sehingga upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tidak akan sampai menggunakan jalur
pengadilan, sebagai penyelesaian terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada
perseroan maupun pemegang saham.