1. DEMOKRASI
PARLEMENTERD E M O K R A S I & P E R B A N D I N G A N S I S T E M P E M E R I N T A H A N
P R O G R A M S T U D I P E N D I D I K A N P A N C A S I L A & K E W A R G A N E G A R A A N
F A K U T A S K E G U R U A N & I L M U P E N D I D I K A N
U N I V E R S I T A S L A M P U N G
2 0 1 7
3. GROUP 1Dina Afika Suri
Zeli Mona Duna
Riskia Anggit Patmala
Tia Febrianti
Rindi Maya Sari
Sisi Veramita
Ferziana Indah P.
4. ALL ABOUT
DEMOKRASI PARLEMENTER
Apa yang
dimaksud
dengan
Demokrasi dan
Demokrasi
Parlementer?
Bagaimana
pelaksanaan dari
Demokrasi
Parlementer?
Apa kelebihan
dan kekurangan
dari Demokrasi
Parlementer?
Bagaimana
pelaksanaan
Demokrasi
Parlementer
dalam bidang
politik di
Indonesia?
Bagaimana akhir
dari Demokrasi
Parlementer di
Indonesia?
Bagaimana
pelaksanaan
Demokrasi
Parlementer
dalam bidang
ekonomi di
Indonesia?
5. APA SIH ITU DEMOKRASI?
DEMOKRASI
Berasal dari Yunani
Kuno yang
diutarakan di
Athena kuno pada
abad ke-5 SM
Demos
“rakyat”
Kratos/Cratein
“pemerintahan”
Sehingga dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, atau yang lebih
kita kenal sebagai pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Jadi, Demokrasi adalah bentuk atau
mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warga
negara) atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah negara tersebut.
6. JADI, DEMOKRASI PARLEMENTER ITU APA?
DEMOKRASI PARLEMENTER
Dikenal juga
sebagai
“DEMOKRASI
LIBERAL”
Merupakan suatu
demokrasi yang
menempatkan
kedudukan badan
legislatif lebih tinggi
daripada badan
eksekutif.
Kepala
pemerintahan
dipimpin oleh
seorang
Perdana
Menteri.
Perdana menteri dan menteri-
menteri dalam kabinet
diangkat dan diberhentikan
oleh parlemen.
Dalam demokrasi parlementer
Presiden menjabat sebagai
kepala negara.
7. BAGAIMANA PELAKSANAAN
DEMOKRASI PARLEMENTER ITU?
DEMOKRASI PARLEMENTER Semula lahir di
Inggris pada
abad XVIII.
Dipergunakan pula
di negara-negara
Belanda, Belgia,
Prancis, dan
Indonesia (pada
masa UUDS 1950)
Negara-negara Barat banyak
menggunakan demokrasi
parlementer sesuai dengan
masyarakatnya yang
cenderung liberal. Ciri khas
demokrasi ini adalah adanya
hubungan yang erat antara
badan eksekutif dengan
badan perwakilan rakyat atau
legislatif. Para menteri yang
menjalankan kekuasaan
eksekutif diangkat atas usul
suara terbanyak dalam sidang
parlemen.
Demokrasi
parlementer lebih
cocok diterapkan di
negara-negara yang
menganut sistem
dwipartai partai
mayoritas akan
menjadi partai
pendukung
pemerintah dan
partai minoritas
menjadi oposisi.
8. BAGAIMANA PELAKSANAAN
DEMOKRASI PARLEMENTER ITU?
DEMOKRASI PARLEMENTER
Terdapat pembagian kekuasaan (distribution of
powers) antara badan eksekutif dengan badan
legislatif dan kerja sama di antara keduanya.
Sedangkan badan yudikatif menjalankan
kekuasaan peradilan secara bebas, tanpa
campur tangan dari badan eksekutif maupun
legislatif.
Demokrasi formal menjunjung tinggi
persamaan dalam bidang politik tanpa disertai
upaya untuk mengurangi atau menghilangkan
kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi.
Semua orang dianggap memiliki derajat
dan hak yang sama. Namun karena
kesamaan itu, penerapan azas free fight
competition (persaingan bebas) dalam
bidang ekonomi menyebabkan
kesenjangan antara golongan kaya dan
golongan miskin kian lebar. Kepentingan
umum pun diabaikan. Demokrasi formal/
liberal sering pula disebut demokrasi Barat
karena pada umumnya dipraktikkan oleh
negara-negara Barat. Kaum komunis
bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis
karena dalam pelaksanaannya kaum
kapitalis selalu dimenangkan oleh
pengaruh uang (money politics) yang
menguasai opini masyarakat (public
opinion).s
9. BAGAIMANA PELAKSANAAN
DEMOKRASI PARLEMENTER ITU?
Berikut adalah beberapa ciri dari demokrasi parlementer :
Kedudukan DPR lebih kuat atau lebih tinggi daripada pemerintah
Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/Dewan menteri dibawah pimpinan
Perdana menteri dan bertanggung jawab pada parlemen.
Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang Perdana
Menteri.
Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen
Kedudukan kepala negara terpisah dari kepala pemerintahan, biasanya hanya
berfungsi sebagai simbol negara
Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR dapat meminta mosi
tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
10. APA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI
DEMOKRASI PARLEMENTER?
KEKURANGAN KELEBIHAN
11. KELEBIHAN
DARI
DEMOKRASI
PARELEMENTER
1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang
dijalankan pemerintah sangat besar.
2. Pengawasan rakyat terhadap
kebijakan pemerintah dapat berjalan
dengan baik.
3. Kebijakan politik pemerintah yang
dianggap salah oleh rakyat dapat
sekaligus dimintakan
pertanggungjawabannya oleh parlemen
kepada kabinet.
4. Mudah mencapai kesesuaian
pendapat antara badan eksekutif dan
badan legislatif.
5. Menteri-menteri yang diangkat
merupakan kehendak dari suara
terbanyak di parlemen sehingga secara
tidak langsung merupakan kehendak
rakyat pula.
6. Menteri-menteri akan lebih berhati-
hati dalam menjalankan tugas karena
setiap saat dapat dijatuhkan oleh
parlemen.
7. Pemerintah yang dianggap tidak
mampu mudah dijatuhkan dan diganti
dengan Pemerintah baru yang dianggap
sanggup menjalankan pemerintahan
yang sesuai dengan keinginan rakyat.
12. KEKURANGAN DARI
DEMOKRASI PARLEMENTER
1. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, karena dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen melalui mosi tidak
percaya.
2. Sering terjadi pergantian kabinet, sehingga kebijakan politik negara pun labil.
3. Karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah
disusunnya.
13. BAGAIMANA PELAKSANAAN DEMOKRASI PARLEMENTER DALAM
BIDANG POLITIK DI INDONESIA?
A. Pada masa pasca revolusi
kemerdekaan (18 Agustus 1945-27
Desember 1949)
B. Kurun waktu kedua (27 Desember
1949-17 Agustus 1950)
C. Kurun waktu ketiga (17 Agustus
1950-5 Juli 1959)
14. A. PADA MASA PASCA REVOLUSI KEMERDEKAAN (18 AGUSTUS 1945-27
DESEMBER 1949)
2. 14 November 1945 - 27
Desember 1949 dimana
berlaku sistem pemerintahan
parlementer
1.18 Agustus 1945-14 November
1945 dimana berlaku sistem
pemerintahan presidensiil
Pada masa ini ternyata masih terbagi
lagi ke dalam dua periode, yakni:
15. B. KURUN WAKTU KEDUA (27 DESEMBER 1949-17 AGUSTUS
1950)
Berubahnya NKRI menjadi negara RIS merupakan konsekuensi diterimanya hasil
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia
Serikat (RIS). Hal ini karena adanya campur tangan dari PBB yang memfasilitasinya.
Wujud dari campur tangan PBB tersebut adanya konfrensi KMB yaitu:
• Indonesia merupakan Negara bagian RIS
• Indonesia RIS yang di maksud Sumatera dan Jawa
• Wilayah diperkecildan Indonesia di dalamnya
• RIS mempunyaikedudukan yang sama dengan Belanda
• Indonesia adalahbagiandari RIS yang meliputi Jawa, Sumatera dan Indonesia
16. Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut system pemerintahan parlementer ini,
Kekuasaan Negara terbagi dalam 6 lembaganegara (alat-alat kelengkapan federal RIS)
yakni sebagai berikut:
A. Badan
Eksekutif
(Presiden dan
Menteri-menteri)
B. Badan
Legislatif
(Senat dan Dewan
Perwakilan Rakyat)
C. Badan
Yudikatif
(Dewan Pengawas
Keuangan dan MA)
17. A. MENENTUKAN NEGARA YANG
BERBENTUK SERIKAT
(FEDERALISTIS) YANG DIBAGI
DALAM 16 DERAH BAGIAN, YAKNI:
Negara Republik Indonesia
Negara Indonesia Timur
Negara Pasundan, termasuk Distrik
Federal Jakarta
Negara Jawa Timur
Negara Madura
Negara Sumatera Timur
Negara Sumatera Selatan
B. WILAYAH YANG BERDIRI
SENDIRI (OTONOM) DAN TAK
TERGABUNG DALAM FEDERASI,
YAITU:
Jawa Tengah
Kalimantan Barat (Daerah Istimewa)
Dayak Besar
Daerah Banjar
Kalimantan Tenggara
Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas
wilayah Kesultanan Pasir)
Bangka
Belitung
Riau
Rancangan konstitusi RIS pada saat itu berada di bawah pengawasan PBB, dengan
menetapkan:
18. C. KURUN WAKTU KETIGA (17 AGUSTUS 1950-5 JULI 1959)
2. Kabinet Soekiman
(27 April 1951-23
Februari 1952)
3. Kabinet Wilopo
(3 April 1952-3 Juni
1953)
1. Kabinet Natsir
(7 September 1950-
21 Maret 1951)
4. Kabinet Ali
Sastroamijoyo
(1 Agustus 1953-24
Juli 1955 )
6. Kabinet Ali
Sastroamijoyo II (20
Maret 1956 – 4 Maret
1957)
5. Kabinet
Burhanuddin Harahap
(12 Agustus 1955 – 3
Maret 1956)
7. Kabinet
Djuanda
( 9 April
1957-10
Juli 1959 )
19. BAGAIMANA PELAKSANAAN DEMOKRASI PARLEMENTER DALAM
BIDANG EKONOMI DI INDONESIA?
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar, sesuai teori-teori mazhab klasik
yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan
belum bisa bersaing dengan pengusaha non pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya
sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-
usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
1. Gunting Syarifuddin
2. Program Benteng (Kabinet
Natsir)
3. Nasionalisasi De Javasche
Bank menjadi Bank Indonesia
pada 15 Desember 1951.
4. Sistem ekonomi Ali-Baba
(kabinet Ali Sastroamijoyo I)
yang diprakarsai Mr Iskak
Cokrohadisuryo.
5. Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil Konferensi Meja
Bundar.
20. BAGAIMANA AKHIR DARI DEMOKRASI PARLEMENTER DI
INDONESIA?
Berakhirnya demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959. Kegagalan Kontituante menetapkan UUD membawa Indonesia ketepi jurang
kehancuran. Keadaan Negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi
bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan Negara dari bahaya,
Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkontitusional.
Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekrit yang dikenal dengan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan
oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik.
21. Lebih lanjut dekrit presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan
diantaranya:
1. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan
dari Kontituante.
2. Kontituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena
sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
3. Kemelut dalam Kontituante membahayakan persatuan, mengancam
keselamatan negera, dan merinangi pembangunan nasional.
22. Sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:
a. Konstituante
dibubarkan.
c. Membentuk
MPRS dan DPAS
dalam waktu
singkat.
b. UUD 1945 berlaku
kembali sebagai
UUD Republik
Indonesia.
