SlideShare a Scribd company logo

UUDS1950

•Download as PPTX, PDF•
•
Rana Amani
Rana Amani

Presentasi mengenai periode berlakunya UUDS 1950 secara umum dimulai dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Education
1 of 12
Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Dzul, Fira, Rana XII Chivalry
Latar Belakang Awal Mei 1950 • Penggabungan negara bagian RIS • Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur 19 Mei 1950 • Piagam Persetujuan • Kembali ke negara kesatuan 15 Agustus 1950 • UU Federal no. 7 tahun 1950 tentang UUDS 1950 • Kembali ke NKRI
UUDS 1950 Batang Tubuh 6 Bab 146 Pasal Mukadimah
Bentuk Negara  Kesatuan  Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.”
Sistem Pemerintahan  Parlementer  Pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat.”
Sistem Pemerintahan  Pasal 83 ayat (2) UUDS 1950 “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.”
Menteri- Menteri Dewan Perwakilan Rakyat Mahkamah Agung Presiden dan Wakil Presiden Dewan Pengawas Keuangan Lembaga Negara
Sifat  Sementara  Pasal 134 UUDS 1950 “Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini.”
Konstituante Desember 1955 • Pemilu anggota konstituante 10 November 1956 • Peresmian anggota konstituante 1958 • UUD tidak kunjung selesai • Pertentangan pendapat antar parpol
Kembali ke UUD 1945 22 April 1959 • Soekarno • Saran untuk kembali ke UUD 1945 Diterimanya Saran • Pandangan berbeda • Tidak ada kesepakatan Pemunguta n Suara • Tiga kali • Tidak sampai 2/3 anggota
Dekrit Presiden (5 Juli 1959) Menetapkan pembubaran Konstituante Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 Pembentukan MPRS dan DPAS
Terima Kasih Wassalamualaikum Wr Wb sumber: Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 3 edisi 4 (BSE)

Recommended

Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)omcivics
 
Uuds 1950
Uuds 1950Uuds 1950
Uuds 1950Brigita Monik
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIABayu Rizky Aditya
 
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3AbdulLatif324
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaYosua S L
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 
Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966Nugraha Wirawan
 
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risAkhmad Puryanto
 

Recommended

Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)omcivics
 
Uuds 1950
Uuds 1950Uuds 1950
Uuds 1950Brigita Monik
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIABayu Rizky Aditya
 
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3AbdulLatif324
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaYosua S L
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 
Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966Nugraha Wirawan
 
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risAkhmad Puryanto
 
3 uud indonesia
3 uud indonesia3 uud indonesia
3 uud indonesiaMystic333
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaJohanez Diaz
 
Periodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaPeriodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaIswi Haniffah
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaandrika63
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraDnr Creatives
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
 
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan PresidensialSistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan PresidensialMuhammad Adityo Fathur Rahim
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraBagoes Prasetya
 
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998PT.Ajor Makmur
 
Bentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasikBentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasikMOSES HADUN
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinOperator Warnet Vast Raha
 
Dekrit presiden 1959
Dekrit presiden 1959Dekrit presiden 1959
Dekrit presiden 1959Andri Pradinata
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaAhmad Thoriq
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Fernanda Dirgahayu
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumDian Permata Sari
 
Perbandingan Indonesia Belanda
Perbandingan Indonesia BelandaPerbandingan Indonesia Belanda
Perbandingan Indonesia BelandaRifda Latifa
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanSMK 10 NOPEMBER
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernSejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernIzzatul Ulya
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
 
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIKembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIGian Angelo
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Umi Azizah
 

More Related Content

What's hot

3 uud indonesia
3 uud indonesia3 uud indonesia
3 uud indonesiaMystic333
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaJohanez Diaz
 
Periodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaPeriodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaIswi Haniffah
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaandrika63
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraDnr Creatives
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraBagoes Prasetya
 
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998PT.Ajor Makmur
 
Bentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasikBentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasikMOSES HADUN
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaAhmad Thoriq
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumDian Permata Sari
 
Perbandingan Indonesia Belanda
Perbandingan Indonesia BelandaPerbandingan Indonesia Belanda
Perbandingan Indonesia BelandaRifda Latifa
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanSMK 10 NOPEMBER
 
Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernSejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernIzzatul Ulya
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
 

What's hot (20)

3 uud indonesia
3 uud indonesia3 uud indonesia
3 uud indonesia
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
 
Periodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaPeriodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di Indonesia
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
 
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan PresidensialSistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negara
 
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998
 
Bentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasikBentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasik
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Dekrit presiden 1959
Dekrit presiden 1959Dekrit presiden 1959
Dekrit presiden 1959
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesia
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
 
Perbandingan Indonesia Belanda
Perbandingan Indonesia BelandaPerbandingan Indonesia Belanda
Perbandingan Indonesia Belanda
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernSejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 

Viewers also liked

Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIKembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIGian Angelo
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Umi Azizah
 
Bab 4 dasar negara dan konstitusi
Bab 4 dasar negara dan konstitusiBab 4 dasar negara dan konstitusi
Bab 4 dasar negara dan konstitusiHendrastuti Retno
 
Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiBab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiDinda Gaisi
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiHans Sagita
 
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiRindha Tanizah
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiErvah Widiantika
 
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di IndonesiaHubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di IndonesiaFrestiany Regina Putri
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945bulan purnama
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RISomcivics
 
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraPkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraoniharnanyo
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Tiara Azarine
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 

Viewers also liked (15)

Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIKembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Bab 4 dasar negara dan konstitusi
Bab 4 dasar negara dan konstitusiBab 4 dasar negara dan konstitusi
Bab 4 dasar negara dan konstitusi
 
Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiBab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusi
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusi
 
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
 
Bab 2b sni 6
Bab 2b sni 6Bab 2b sni 6
Bab 2b sni 6
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di IndonesiaHubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraPkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusi
 

Similar to UUDS1950

PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013Eri Krismiya
 
Materi ps dan uud
Materi ps dan uudMateri ps dan uud
Materi ps dan uudIbnu Tsani
 
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsaPancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsaTrisna Karya
 
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Susfi WiraTama
 
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3fatimaharyenfa
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniDona Dika
 
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptxHukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptxKurniaAdam5
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Asep Misdan
 
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGDINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGRifin Sugiarto
 
11 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt111 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt1graceanggoro
 
konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1Achmad Pradana
 
Sistem pemerintahan 1945
Sistem pemerintahan 1945Sistem pemerintahan 1945
Sistem pemerintahan 1945elfayesi
 
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...deperealisman
 
Perubahan uud 1945
Perubahan uud 1945Perubahan uud 1945
Perubahan uud 1945swirawan
 
Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Eisa Swastika
 

Similar to UUDS1950 (20)

PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013
 
Materi ps dan uud
Materi ps dan uudMateri ps dan uud
Materi ps dan uud
 
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsaPancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
 
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
 
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
 
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptxHukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-6.pptx
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
 
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGDINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
 
11 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt111 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt1
 
konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1
 
PPT PKN.pptx
PPT PKN.pptxPPT PKN.pptx
PPT PKN.pptx
 
pkn skuyyyy.pptx
pkn skuyyyy.pptxpkn skuyyyy.pptx
pkn skuyyyy.pptx
 
UUD 1945.pptx
UUD 1945.pptxUUD 1945.pptx
UUD 1945.pptx
 
Sistem pemerintahan 1945
Sistem pemerintahan 1945Sistem pemerintahan 1945
Sistem pemerintahan 1945
 
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
 
Perubahan uud 1945
Perubahan uud 1945Perubahan uud 1945
Perubahan uud 1945
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
Uud 1945
Uud 1945Uud 1945
Uud 1945
 
Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 

Recently uploaded

2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 

Recently uploaded (20)

2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 

UUDS1950

  • 1. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Dzul, Fira, Rana XII Chivalry
  • 2. Latar Belakang Awal Mei 1950 • Penggabungan negara bagian RIS • Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur 19 Mei 1950 • Piagam Persetujuan • Kembali ke negara kesatuan 15 Agustus 1950 • UU Federal no. 7 tahun 1950 tentang UUDS 1950 • Kembali ke NKRI
  • 3. UUDS 1950 Batang Tubuh 6 Bab 146 Pasal Mukadimah
  • 4. Bentuk Negara  Kesatuan  Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.”
  • 5. Sistem Pemerintahan  Parlementer  Pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat.”
  • 6. Sistem Pemerintahan  Pasal 83 ayat (2) UUDS 1950 “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.”
  • 7. Menteri- Menteri Dewan Perwakilan Rakyat Mahkamah Agung Presiden dan Wakil Presiden Dewan Pengawas Keuangan Lembaga Negara
  • 8. Sifat  Sementara  Pasal 134 UUDS 1950 “Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini.”
  • 9. Konstituante Desember 1955 • Pemilu anggota konstituante 10 November 1956 • Peresmian anggota konstituante 1958 • UUD tidak kunjung selesai • Pertentangan pendapat antar parpol
  • 10. Kembali ke UUD 1945 22 April 1959 • Soekarno • Saran untuk kembali ke UUD 1945 Diterimanya Saran • Pandangan berbeda • Tidak ada kesepakatan Pemunguta n Suara • Tiga kali • Tidak sampai 2/3 anggota
  • 11. Dekrit Presiden (5 Juli 1959) Menetapkan pembubaran Konstituante Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 Pembentukan MPRS dan DPAS
  • 12. Terima Kasih Wassalamualaikum Wr Wb sumber: Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 3 edisi 4 (BSE)