Downloaded 86 times
Uploaded byRana Amani
Periode Berlakunya UUDS 1950
Dokumen ini membahas UUDS 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, termasuk penggabungan sejumlah negara bagian ke dalam NKRI dan penetapan sistem pemerintahan parlementer. UUDS 1950 bersifat sementara dan ditargetkan digantikan oleh UUD yang ditetapkan oleh konstituante, namun tidak selesai, sehingga memunculkan keputusan untuk kembali ke UUD 1945 melalui dekrit presiden. Hal ini berdampak pada pembubaran konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS.
More Related Content
Similar to Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950
- 1. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Dzul, Fira, Rana XII Chivalry
- 2. Latar Belakang AwalMei 1950 • Penggabungan negara bagian RIS • Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur 19 Mei 1950 • Piagam Persetujuan • Kembali ke negara kesatuan 15 Agustus 1950 • UU Federal no. 7 tahun 1950 tentang UUDS 1950 • Kembali ke NKRI
- 3. UUDS 1950 Batang Tubuh 6 Bab 146 Pasal Mukadimah
- 4. Bentuk Negara Kesatuan Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.”
- 5. Sistem Pemerintahan Parlementer Pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat.”
- 6. Sistem Pemerintahan Pasal 83 ayat (2) UUDS 1950 “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.”
- 7. Menteri- Menteri Dewan Perwakilan Rakyat Mahkamah Agung Presiden dan Wakil Presiden Dewan Pengawas Keuangan Lembaga Negara
- 8. Sifat Sementara Pasal 134 UUDS 1950 “Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini.”
- 9. Konstituante Desember 1955 • Pemilu anggota konstituante 10 November 1956 • Peresmian anggota konstituante 1958 • UUD tidak kunjung selesai • Pertentangan pendapat antar parpol
- 10. Kembali ke UUD1945 22 April 1959 • Soekarno • Saran untuk kembali ke UUD 1945 Diterimanya Saran • Pandangan berbeda • Tidak ada kesepakatan Pemunguta n Suara • Tiga kali • Tidak sampai 2/3 anggota
- 11. Dekrit Presiden (5Juli 1959) Menetapkan pembubaran Konstituante Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 Pembentukan MPRS dan DPAS
- 12. Terima Kasih WassalamualaikumWr Wb sumber: Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 3 edisi 4 (BSE)