Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
NEGARA
1. KELOMPOK 5
- FADDILAH
- YAYA PUTRA S
- NAZA
- KUN
2. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya
baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur
olehpemerintahan yang berada di wilayah tersebut.
Definisi Negara
Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang
memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan
dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban
untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
3. Pengertian negara dapat ditinjau dari empat sudut yaitu:
1. Negara sebagai organisasi kekuasaan
Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Negara sebagai organisasi
kekuasaan pada hakekatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu
kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu.
2. Negara sebagai organisasi politik
Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat
berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi
kekuasaan memaksa. Dari sudut organisasi politik, negara merupakan integrasi dari
kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik.
3. Negara sebagai organisasi kesusilaan
Negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu. Negara adalah organisme
dimana setiap individu menjelmakan dirinya, karena merupakan penjelmaan seluruh
individu maka negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lain
yang lebih tinggi dari negara.
4. Negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat
Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara
yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara
4. Unsur-unsur Negara
1. Penduduk
Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki
kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli
Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan
tertentu.
2. Wilayah
Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah
kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilaya
terdiri dari darat, udara dan juga laut*.
3. Pemerintah
Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda
pemerintahan.
4. Kedaulatan
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan
melaksanakannya dengan semua cara.
5. Sifat Negara
1. Sifat memaksa
Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara
memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap
negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik
Hak negara ini memiliki sifat legal agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak
ada tindakan anarki. Paksaan fisik dapat dilakukan terhadap hak milik
2. Sifat monopoli
Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat
menguasai hal-hal seperti sumberdaya penting untuk kepentingan orang
banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok.
3. Sifat totalitas
Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara.
6. Tujuan Negara
Miriam Budiharjo(2010) menyatakan bahwa Negara dapat dipandang sebagai
asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan
bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptaka
kebahagiaan bagi rakyatnya.
Sedangkan tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD
1945 alinea ke empat;
-Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
-Memajukan kesejahteraan umum
-Mencerdaskan kehidupan bangsa
-Ikut melaksanakan ketertiban dunia
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-
unsur-fungsi-tujuan.html
8. Apa itu konstitusi?
Berasal dari kata “constituer” (Perancis)
yang berarti membentuk.
Konstitusi mengandung makna awal
(permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan
tentang negara.
Belanda menggunakan istilah “Grondwet”.
Indonesia menggunakan istilah “Undang-undang
Dasar”.
9. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis
•Konstitusi Tertulis (Written Constitution)
termuat dalam undang-undang
•Konstitusi Tidak Tertulis (Unwritten
Constitution), berdasar adat kebiasaan.
•hampir semua negara di dunia
mempunyai konstitusi tertulis, kecuali
Inggris dan Kanada.
10. Konstitusi terpanjang dan terpendek
No. Negara Jumlah pasal
1. India 394
2. Uruguay 332
3. Nicaragua 328
4. Cuba 286
5. Panama 271
6. Peru 236
7. Columbia 218
8. Burma 234
9. Belanda 210
No. Negara Jumlah pasal
10. Spanyol 36
11 Indonesia
UUD45/RIS/50
37
(196/146)
12 Laos 44
13 Guatemala 45
14 Nepal 46
15 Ethiopia 55
16 Ceylon 91
17 Finlandia 95
11. UUD '45
•Adalah hukum dasar tertulis (basic law),
konstitusi pemerintahan negara Republik
Indonesia saat ini.
•Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali
memberlakukan UUD '45, secara aklamasi oleh
DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
12. Sejarah UUD ‘45
•Pada sidang pertama BPUPKI (28 Mei - 1 Juni
1945) Ir.Sukarno menyampaikan gagasan "Dasar
Negara" yang diberi nama Pancasila.
13. Sejarah UUD ‘45
• Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan
untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD
'45.
Beberapa anggota Panitia Sembilan
Ir. Soekarno selaku ketua Panitia
Sembilan
14. Sejarah UUD ’45 (cont.)
• UUD '45 (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949): UUD '45
tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia
sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan.
• UUD '45 (5 juli 1959-1966)
Penyimpangan UUD '45 pada masa ini:
• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA
menjadi Menteri Negara
• MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Pemberontakan Partai Komunis Indonesia
15. Sejarah UUD ’45 (cont.)
•UUD '45 masa orde baru (11 maret 1966- 21
mei 1998): Pada masa Orde Baru, Pemerintah
menyatakan akan menjalankan UUD '45 dan
Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun
pelaksanaannya ternyata menyimpang dan
”sakral”
•21 mei 1998- 19 oktober 1999: Pada masa ini
dikenal masa transisi.
•Masa amandemen UUD ’45: 1999-2002 (4x)
16. Indonesia berdasarkan UUD ‘45
• Bentuk negara: Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik {pasal 1 ayat (1)}
• Pengisian jabatan kepala negara melalui PEMILU (pasal 6)
• Pembagian kekuasaan:
•Eksekutif: Presiden dibantu wapres&menteri, DPR
yang mengawasi.
•Legislatif: Presiden dengan DPR
•Yudikatif: MA
17. Amandemen UUD ‘45
• Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan
(amandemen) terhadap UUD '45.
• Latar belakang tuntutan perubahan UUD '45:
• pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar
pada Presiden.
• Adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir)
• Kenyataan rumusan UUD '45 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup
didukung ketentuan konstitusi.
18. Amandemen UUD ’45 (cont.)
•Tujuan: Menyempurnakan aturan dasar yang
sesuai dengan perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa.
•Ketentuan:
•tidak mengubah Pembukaan UUD '45,
•tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat
structuur)
•mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
19. Masa Amandemen
•Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21
Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD '45
•Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18
Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD '45
•Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9
November 2001 → Perubahan Ketiga UUD '45
•Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11
Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD '45
20. Wewenang amandemen UUD ‘45
Karena UUD ’45 dapat dikatagorikan
sebagai undang-undang dasar yang
kaku, wewenang meng-amandemennya
terletak di tangan MPR.
21. Konstitusi Republik Indonesia Serikat th.
1949 (KRIS ’49)
• Periode berlaku: 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
• Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer.
• Bentuk negara: federasi {pasal 1 ayat (1)}
• Kekuasaan negara: Pemerintah dibantu DPR dan senat {pasal 1 ayat (2)}
22. Kedaerahan Indonesia dalam KRIS
Negara bagian RIS adalah
• Negara RI
• Negara Indonesia Timur;
• Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta;
• Negara Djawa Timur;
• Negara Madura;
• Negara Sumatera Timur,
• Negara Sumatera Selatan;
23. Kedaerahan Indonesia dalam KRIS
Negara-negara yang berdiri sendiri:
• Jawa Tengah;
• Bangka;
• Belitung;
• Riau;
• Kalimantan Barat (Daerah istimewa);
• Dajak Besar;
• Daerah Bandjar;
• Kalimantan Tenggara; dan
• Kalimantan Timur;
24. UUDS 1950
• Periode: 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
• Terdiri dari 6 bab dan 146 pasal
• Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
• Pada masa ini Republik Indonesia hanya terdiri dari 3 negara bagian, yaitu:
negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatra Timur.
25. Alasan memberlakukan kembali UUD ‘45
•UUDS 1950 dipandang tidak sesuai
• Badan Konstituante (544 orang yang dipilih dalam
Pemilu 1955, dilantik 1956) hingga tahun 1959 belum
mencapai Kata bulat sebagai UUD.
• Tiadanya kesepakatan Konstituante tentang Dasar
Filsafat Negara untuk dicantumkan dalamUUD.
• Sebagian besar anggota Konstituante tidak menghadiri
sidang untuk menyusun UUD
• Pertentangan juga terjadi pada DPR, Badan Perwakilan,
badan-badan pemerintahan, swasta dan bahkan
masyarakat
• Tekanan militer (khususnya AD) dan sejumlah
pemberontakan didaerah (utamanyaDI/TII)
26. • Menetapkan pembubaran Konstituante
• Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia terhitung
mulai tanggal penetapan dekrit itu
• Tidak berlakunya lagi UUD Sementara
• Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-2 dan golongan-2.
• Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
27. Struktur UUD ’45 setelah pemberlakuan
kembali
UUD ‘45 (1945-1949) UUD ‘45 pasca Dekrit Presiden 1959
(1959-1999)
Terdiri dari 3 bagian: (1)
Pembukaan UUD/4 alinea; (2)
Batang Tubuh UUD/16 bab 37
pasal; (3) Penutup/Aturan
Peralihan-4 pasal dan Aturan
Tambahan-2 ayat
Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan
UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh
UUD/16 bab37 pasal, Aturan
Peralihan dan Aturan Tambahan; (3)
Penjelasan
Sumber: M. Yamin, Naskah
Persiapan UUD 1945 (1960: 77),
dalam Joeniarto (1966: 31-34)
LN 1959 No. 75, secara teoritik
“penjelasan” berkedudukan sebagai
penafsiran otentik
28. Praktek Ketatanegaraan Sekitar Dekrit Presiden
1959
•Demokrasi Parlementer bergeser
ke Demokrasi Terpimpin
•“Manifesto Politik RI”
29. Kesimpulan
• Periode berlakunya UUD 1945:
18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
• Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949:
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
• Periode UUDS ' 50:
17 agustus 1950 - 5 juli 1959
• Periode kembalinya ke UUD 1945:
5 juli 1959-1966
• Periode UUD 1945 masa orde baru:
11 maret 1966- 21 mei 1998
• Periode Transisi:
21 mei 1998 - 19 Oktober 1999
• Periode UUD 1945 Amandemen:
21 Oktober 1999 - Sekarang
30. Saran
•Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945
mengalami 4 kali perubahan (amandemen),
yang mengubah susunan lembaga-lembaga
dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia.
•Dalam amandemen di masa mendatang, UUD
1945 lebih mengedepankan visi negara Republik
Indonesia menjadi Negara yang Mandiri,
Bermatabat untuk mencapai sebagai Negara dan
Bangsa Besar yang sejajar dengan negara Besar
lainnya di dunia.
