Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin. Isinya meliputi kondisi ekonomi, politik, dan sosial pada masing-masing masa, serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pembebasan Irian Barat.

1. PERKEMBANGAN
MASYARAKAT INDONESIA
SEJAK
PROKLAMASI - DEMOKRASI TERPIMPIN
XI IPA 1
SMA NEGERI 2 REMBANG
2013/2014

2. XI IPA 1
Θ AHMAD HASAN ASHARI
Θ AYU NUR RANI
Θ BAGAS ARDIYOGA
Θ NIDA TSUROYA
Anggota kelompok :

3. TUJUAN PEMBELAJARAN
a) Mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa awal
kemerdekaan
b) Mendeskripsikan perjuangan bangsa indonesia dalam mempertahankan
kemerdekaan
c) Mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi
liberal
d) Mendeskripsikan kondisi msyarakat Indonesaia pada masa demokrasi
terpimpin
e) Mendeskripsikan perjuangan pembebasan Irian Barat
f) Mendeskripsikan gerakan-gerakan sparatis yang mengancam kesatuan
bangsa

4. STANDAR KOMPETENSI
Merekonstruksi Perjuangan
Bangsa Indonesia Sejak Masa
Proklamasi Hingga Lahirnya
Periode Orde BaruKOMPETENSI DASAR
Merekonstruksi perkembangan
masyarakat Indonesia sejak
proklamasi hingga demokrasi
terpimpin

5. PETA KONSEP
KONDISI MASY.
INDO.
PADA MASA
AWAL
KEMERDEKAAN
Situasi perekonomian Indo. pada awal
kemerdekaan
Upaya pemerintah untuk menata kondisi eko.
PERJUANGAN
BANGSA INDO.
MEMPERTAHAN
KAN
KEMERDEKAAN
Perjuangan fisik melalui pertempuran
Perjuangn diplomasi melalui perundingan
KONDISI MASY.
INDO
PADA MASA
DEMOKRASI
LIBERAL
Perkembangan politik pada masa demokrasi
liberal
Perkembangan eko. pada masa demokrasi liberal
KONDISI MASY.
INDO
PADA MASA
DEMOKRASI
TERPIMPIN
PERJUANGAN
PEMBEBASAN
IRIAN BART
Perjuangan diplomasi
Konfrontasi pol-eko dan militer
Persetujuan New York
GERAKAN
SPARATIS YG
MENGANCAM
KESATUN
BANGSA
Pemberontakan PKI Madiun 1948,DI/TII, APRA,
ANDI AZIZ, RMS, PRRI/PERMESYA

6. A. KONDISI MASYARAKAT INDONESIA
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
 Kegagalan Dewan Konstituante + kehidupan politik tidak stabil
-> presiden Ir. Soekarno menganjurkan Dewan Konstituante untuk
memberlakukan UUD 1945 secara tetap.
 30 Mei 1959 – sidang pemungutan suara I
 2 Juni 1959 – sidang pemungutan suara II
 3 Juni 1959 – dewan konstituante mengadakan reses/istirahat ternyata
berlaku selama-lamanya
 Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden (5 juli 1959) di
istana merdeka, Jakarta.

7. Tujuan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 :
• Menyelesaikan masalah Negara yang semakin tidak menentu
• Untuk menyelamatkan Negara
Isi dekrit presiden 5 juli 1959 :
1. Pembubaran dewan konstituante
2.Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3.Pembentukan MPRS dan DPAS

8. D. Perkembangan Ekonomi
pada Masa Demokrasi Terpimpin
Selama masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi yang berlaku di
Indonesia adalah sistem ekonomi terpimpin. Dalam sistem ekonomi terpimpin,
semua aktifitas ekonomi disentralisasikan di pemerintah pusat.
Peristiwa ekonomi selama demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut :

9. 1) Pembentukan Badan
Perancang Pembangunan
Nasional
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada
tahun 1958 dibuat UU No. 80/1958 mengenai pembentukan
Dewan Perancang Nasional (Depernas). Pada tanggal 15
agustus 1959, Depernas resmi dibentuk. Pada tanggal 26 juli
1960, Depernas berhasil menyusun rancangan dasar UU
pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun
1961-1969.

10. Pada tahun 1963, Depernas diganti
namanya menjadi Badan Perancang
Pembangunan Nasional (Bappenas)
yang dipimpin oleh Presiden Ir.
Soekarno. Tugas Bappenas adalah
menyusun rencana jangka panjang
dan rencana tahunan, baik nasional
maupun daerah, mangawasi dan
menilai pelaksanakan pembangunan,
menyiapkan serta menilai hasil kerja
mandataris untuk MPRS.

11. 2) Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)
Devaluasi bertujuan
>>> membendung inflasi,
mengurangi jumlah uang
yang beredar, dan
meningkatkan nilai
rupiah.Kebijakan
devaluasi dikeluarkan
pemerintah pada tanggal
25 agustus 1959.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah
mendevaluasi mata uang Rp. 1.000,00
dan Rp. 500,00. Nilai uang kertas pecahan
Rp.500,00 diturunkan menjadi Rp. 50,00
dan yang bernilai Rp. 1000,00 diturunkan
menjadi Rp.100,00. Pada tanggal 13
Desember 1965, pemerintah juga
mengambil langkah devaluasi dengan
menjadikan uang senilai Rp.1000,00
menjadi Rp.1,00.

12. 3) Deklarasi Ekonomi
Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Ir. Soekarno
mengumumkan langkah-langkah baru bagi perbaikan
ekonomi nasional yang dikenal dengan Deklarasi
Ekonomi (Dekon). Sebagai tindak lanjut Dekon,
pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan
mengenai ekspor, impor, dan harga-harga pada tanggal
26 Mei 1963. Tujuan Dekon adalah menyukseskan
Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun dan
menciptakan ekonomi yang bersifat nasional,
demokratis, serta bebas dari sisa-sisa imperialisme.

13. 4) Percetakan Uang Baru
Pada masa demokrasi terpimpin, laju
inflasi terus meningkat. Pemerintah gagal
mengatasi inflasi karena pemerintah tidak
mempunyai kemauan politik untuk menahan
diri dalam melakukan pengeluaran. Akibat
pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali
itu, inflasi semakin meningkat dan harga-harga
semakin bertambah tinggi.
Sejak tahun 1961, Indonesia secara terus-menerus harus harus
membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan
devisa. Karena devisa negara makin menipis dan laju ekspor makin
menurun maka pemerintah membatasi jumlah impor. Pada tahun
1965, cadangan emas dan devisa negara telah habis. Keadaan
keuangan negara yang terus mengalami defisit itu diatasi pemerintah
dengan melakukan percetakan uang baru tanapa perhitungan matang.
Akibatnya, angaka inflasi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1966,
inflasi telah mencapai 650%.

14. C. Perkembangan Politik pada
Masa Demokrasi Terpimpin
1. Pembentukan Kabinet Kerja
Dengan di berlakukannya kembali Undang-Undang Dasar
1945, mulai tanggal 10 Juli 1959 Kabinet Djuanda (kabinet
Karya) dibubarkan dan dibentuk kabinet baru yaitu kabinet
kerja. Dalam kabinet baru ini, Ir. Suekarno bertindak sebagai
perdana mentri. Kabinet kerja ada Triprogram yaitu
keamanan dalam negeri, mengembalikan Irian Barat, dan
mencukupi sandang pangan rakyat.

15. 2. Pembentukan DPAS dan MPRS
Presiden Ir. Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan Penetapan Presiden
(Penpres) pada tanggal 22 juli 1959 yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Roeslan Abdulgani dan bertujuan
untuk menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul pada pemerintah. Setelah itu, Ir. Soekarno
membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS) berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959. Anggota
MPRS harus memenuhi syarat, yaitu setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju
dengan manifesto politik. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN.

16. 3. Penetapan DPR dan Pembentukan DPR GR
Karena adanya kesediaan DPR untuk bekerja terus,
pemerintah mengeluarkan ketetapan tentang penetapan DPR
pada tanggal 22 Juli 1959. Pada awalnya anggota DPR hasil
pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan Presiden Ir. Soekarno,
tetapi ternyata menolak Rencana Anggaran Belanja Negara
(RAPBN) tahun 1960. Karena itu keluarnya Penpres No 3 Tahun
1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Setelah itu
dibentuklah DPR GR dan diresmikan tanggal 25 Juni 1960.
Adapun tugas DPR GR yaitu, melaksanakan manipol (manifesto
politik), merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan
melaksanakan demokrasi terpimpin.

17. 4. Penetapan GBHN
Pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 1959, Presiden Ir.
Soekarno berpidato berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita”
atau dikenal dengan Manifesto Politik (Manipol). Intisari Manipol
adalah USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia,
Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam sidang
bulan September 1959, DPAS mengusulkan kepada pemerintah
agar Manipol dijadikan GBHN dan diterima baik oleh Presiden Ir.
Soekarno. Dalam sidang pertamanya di Bandung tanggal 10
November 1960, MPRS mengukuhkan Manipol sebagai GBHN
dengan pengukuhan MPRS N0. 1/MPRS/1960.

18. 5. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional adalah organisasi massa yang
memperjuangkan cita-cita proklamasi. Front Nasional dibentuk
oleh Ir. Soekarno pada akhir tahun 1959 menurut Penpres No. 13
tahun 1959. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi
nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan semesta
nasional, dan mengembalikan Irian Barat. Akan tetapi Front
Nasional terjadi penyimpangan yaitu menjadi wadah kader-
kader PKI untuk meraih cita-cita partai dan menjadi alat politik
PKI.

19. 1. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden
berada dibawah MPR sehingga kedud1ukan
presiden lebih tinggi daripada MPR. Yg membuat
kekuasaan presiden cenderung kearah otoriter.
Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap
UUD 1945
D. Beberapa Penyimpangan Selama
Masa Demokrasi Terpimpin

20. 2. Pada masa demokrasi terpimpin, politik
luar negeri indonesia lebih condong ke
blok timur atau komunis. Pada masa ini
indonesia menjalankan politik
porosdengan menciptakan politik
konfrontasi Nefo (New Emerging Forces)
dan Oldefo(Old Established Forces).

21. 3. Indonesia terlibat konfrontasi dengan
malaysia antara tahun 1961-1966.
berawal dari rencana pembentukan
federasi malaysia oleh federasi malaya
yg ditentang oleh presiden Ir Sukarno
karena dianggap sebagai proyek
neokolonialisme dan dapat
membahayakan revolusi yg belum
selesai.

22. 4. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
karena malaysia dicalonkan sebagai
anggota tidak tetap dewan keamana PBB
(DK PBB) pada tahun 1964 dan akhirnya
terpilih sebagai anggota tidak tetap
DK PBB pada tahun 1965.