Downloaded 203 times
Uploaded bySoya Odut
Proklamation 'till Guided Democracy
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin. Isinya meliputi kondisi ekonomi, politik, dan sosial pada masing-masing masa, serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pembebasan Irian Barat.
More Related Content
Similar to Proklamation 'till Guided Democracy
Proklamation 'till Guided Democracy
- 1. PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA SEJAK PROKLAMASI -DEMOKRASI TERPIMPIN XI IPA 1 SMA NEGERI 2 REMBANG 2013/2014
- 2. XI IPA 1 ΘAHMAD HASAN ASHARI Θ AYU NUR RANI Θ BAGAS ARDIYOGA Θ NIDA TSUROYA Anggota kelompok :
- 3. TUJUAN PEMBELAJARAN a) Mendeskripsikankondisi masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan b) Mendeskripsikan perjuangan bangsa indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan c) Mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal d) Mendeskripsikan kondisi msyarakat Indonesaia pada masa demokrasi terpimpin e) Mendeskripsikan perjuangan pembebasan Irian Barat f) Mendeskripsikan gerakan-gerakan sparatis yang mengancam kesatuan bangsa
- 4. STANDAR KOMPETENSI Merekonstruksi Perjuangan BangsaIndonesia Sejak Masa Proklamasi Hingga Lahirnya Periode Orde BaruKOMPETENSI DASAR Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga demokrasi terpimpin
- 5. PETA KONSEP KONDISI MASY. INDO. PADAMASA AWAL KEMERDEKAAN Situasi perekonomian Indo. pada awal kemerdekaan Upaya pemerintah untuk menata kondisi eko. PERJUANGAN BANGSA INDO. MEMPERTAHAN KAN KEMERDEKAAN Perjuangan fisik melalui pertempuran Perjuangn diplomasi melalui perundingan KONDISI MASY. INDO PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal Perkembangan eko. pada masa demokrasi liberal KONDISI MASY. INDO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BART Perjuangan diplomasi Konfrontasi pol-eko dan militer Persetujuan New York GERAKAN SPARATIS YG MENGANCAM KESATUN BANGSA Pemberontakan PKI Madiun 1948,DI/TII, APRA, ANDI AZIZ, RMS, PRRI/PERMESYA
- 6. A. KONDISI MASYARAKATINDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN Kegagalan Dewan Konstituante + kehidupan politik tidak stabil -> presiden Ir. Soekarno menganjurkan Dewan Konstituante untuk memberlakukan UUD 1945 secara tetap. 30 Mei 1959 – sidang pemungutan suara I 2 Juni 1959 – sidang pemungutan suara II 3 Juni 1959 – dewan konstituante mengadakan reses/istirahat ternyata berlaku selama-lamanya Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden (5 juli 1959) di istana merdeka, Jakarta.
- 7. Tujuan dikeluarkannya dekritpresiden 5 juli 1959 : • Menyelesaikan masalah Negara yang semakin tidak menentu • Untuk menyelamatkan Negara Isi dekrit presiden 5 juli 1959 : 1. Pembubaran dewan konstituante 2.Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 3.Pembentukan MPRS dan DPAS
- 8. D. Perkembangan Ekonomi padaMasa Demokrasi Terpimpin Selama masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi terpimpin. Dalam sistem ekonomi terpimpin, semua aktifitas ekonomi disentralisasikan di pemerintah pusat. Peristiwa ekonomi selama demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut :
- 9. 1) Pembentukan Badan PerancangPembangunan Nasional Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada tahun 1958 dibuat UU No. 80/1958 mengenai pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Pada tanggal 15 agustus 1959, Depernas resmi dibentuk. Pada tanggal 26 juli 1960, Depernas berhasil menyusun rancangan dasar UU pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun 1961-1969.
- 10. Pada tahun 1963,Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, mangawasi dan menilai pelaksanakan pembangunan, menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.
- 11. 2) Penurunan NilaiUang (Devaluasi) Devaluasi bertujuan >>> membendung inflasi, mengurangi jumlah uang yang beredar, dan meningkatkan nilai rupiah.Kebijakan devaluasi dikeluarkan pemerintah pada tanggal 25 agustus 1959. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp. 1.000,00 dan Rp. 500,00. Nilai uang kertas pecahan Rp.500,00 diturunkan menjadi Rp. 50,00 dan yang bernilai Rp. 1000,00 diturunkan menjadi Rp.100,00. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah juga mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp.1000,00 menjadi Rp.1,00.
- 12. 3) Deklarasi Ekonomi Padatanggal 28 Maret 1963, Presiden Ir. Soekarno mengumumkan langkah-langkah baru bagi perbaikan ekonomi nasional yang dikenal dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Sebagai tindak lanjut Dekon, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan mengenai ekspor, impor, dan harga-harga pada tanggal 26 Mei 1963. Tujuan Dekon adalah menyukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun dan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, serta bebas dari sisa-sisa imperialisme.
- 13. 4) Percetakan UangBaru Pada masa demokrasi terpimpin, laju inflasi terus meningkat. Pemerintah gagal mengatasi inflasi karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. Akibat pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali itu, inflasi semakin meningkat dan harga-harga semakin bertambah tinggi. Sejak tahun 1961, Indonesia secara terus-menerus harus harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Karena devisa negara makin menipis dan laju ekspor makin menurun maka pemerintah membatasi jumlah impor. Pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa negara telah habis. Keadaan keuangan negara yang terus mengalami defisit itu diatasi pemerintah dengan melakukan percetakan uang baru tanapa perhitungan matang. Akibatnya, angaka inflasi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1966, inflasi telah mencapai 650%.
- 14. C. Perkembangan Politikpada Masa Demokrasi Terpimpin 1. Pembentukan Kabinet Kerja Dengan di berlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959 Kabinet Djuanda (kabinet Karya) dibubarkan dan dibentuk kabinet baru yaitu kabinet kerja. Dalam kabinet baru ini, Ir. Suekarno bertindak sebagai perdana mentri. Kabinet kerja ada Triprogram yaitu keamanan dalam negeri, mengembalikan Irian Barat, dan mencukupi sandang pangan rakyat.
- 15. 2. Pembentukan DPASdan MPRS Presiden Ir. Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) pada tanggal 22 juli 1959 yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Roeslan Abdulgani dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul pada pemerintah. Setelah itu, Ir. Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS) berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959. Anggota MPRS harus memenuhi syarat, yaitu setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju dengan manifesto politik. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN.
- 16. 3. Penetapan DPRdan Pembentukan DPR GR Karena adanya kesediaan DPR untuk bekerja terus, pemerintah mengeluarkan ketetapan tentang penetapan DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada awalnya anggota DPR hasil pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan Presiden Ir. Soekarno, tetapi ternyata menolak Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960. Karena itu keluarnya Penpres No 3 Tahun 1960 tentang pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Setelah itu dibentuklah DPR GR dan diresmikan tanggal 25 Juni 1960. Adapun tugas DPR GR yaitu, melaksanakan manipol (manifesto politik), merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin.
- 17. 4. Penetapan GBHN Padaupacara kemerdekaan 17 Agustus 1959, Presiden Ir. Soekarno berpidato berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau dikenal dengan Manifesto Politik (Manipol). Intisari Manipol adalah USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam sidang bulan September 1959, DPAS mengusulkan kepada pemerintah agar Manipol dijadikan GBHN dan diterima baik oleh Presiden Ir. Soekarno. Dalam sidang pertamanya di Bandung tanggal 10 November 1960, MPRS mengukuhkan Manipol sebagai GBHN dengan pengukuhan MPRS N0. 1/MPRS/1960.
- 18. 5. Pembentukan FrontNasional Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi. Front Nasional dibentuk oleh Ir. Soekarno pada akhir tahun 1959 menurut Penpres No. 13 tahun 1959. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan semesta nasional, dan mengembalikan Irian Barat. Akan tetapi Front Nasional terjadi penyimpangan yaitu menjadi wadah kader- kader PKI untuk meraih cita-cita partai dan menjadi alat politik PKI.
- 19. 1. Berdasarkan UUD1945, kedudukan presiden berada dibawah MPR sehingga kedud1ukan presiden lebih tinggi daripada MPR. Yg membuat kekuasaan presiden cenderung kearah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 D. Beberapa Penyimpangan Selama Masa Demokrasi Terpimpin
- 20. 2. Pada masademokrasi terpimpin, politik luar negeri indonesia lebih condong ke blok timur atau komunis. Pada masa ini indonesia menjalankan politik porosdengan menciptakan politik konfrontasi Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo(Old Established Forces).
- 21. 3. Indonesia terlibatkonfrontasi dengan malaysia antara tahun 1961-1966. berawal dari rencana pembentukan federasi malaysia oleh federasi malaya yg ditentang oleh presiden Ir Sukarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi yg belum selesai.
- 22. 4. Indonesia keluardari keanggotaan PBB karena malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap dewan keamana PBB (DK PBB) pada tahun 1964 dan akhirnya terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1965.