Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
Similar to PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
- 1. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
- 2. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA PRA KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN REFORMASI
- 3. ZAMAN PENJAJAHAN ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL PERUMUSAN PANCASILA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA MASA KEJAYAAN NASIONAL KEMERDEKAAN REFORMASI
- 4. NILAI–NILAI PANCASILA PADA MASA KEJAYAAN NASIONAL Masa Kerajaan Sriwijaya • Abad ke VII, kerajaan wijaya di Sumatra dikuasai oleh bangsa Syailendra yang kuat di bidang maritimnya. • Perdagangan disebut juga Tuhan An Vatakvurah bertujuan untuk menyatukan pedagang dan pegawai raja agar mudah dalam memasarkan dagangannya. • Sistem Pemerintahan meliputi pengurus pajak, harta benda, kerajaan. Rokhaniawan yang menjadi teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Masa Kerajaan Majapahit • Berdiri di tahun 1932 Pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah. Agama Hindu dan Budha hidup berdampingan • Empu Prapanca menulis buku Negarakertagama, dalam kitab tersebut terdapat istilah “Pancasila” • Empu Tantular mengarang buku Sutasoma seloka persatuan nasional, yang bunyi lengkapnya “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua”,
- 5. Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca yang terdapat istilah “Pancasila” Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang berisikan tulisan tentang “Bhineka Tunggal Ika” ZAMAN PENJAJAHAN ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL PERUMUSAN PANCASILA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
- 6. Zaman Penjajahan Zaman Penjajahan Belanda : • Portugis masuk ke Indonesia untuk berdagang • Didirikannya perkumpulan dagang VOC • Sultan Agung Mataram mengadakan perlawanan (1613- 1645), dan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1929 yang menewaskan Gubernur Jendral J.P Coen Zaman Penjajahan Jepang : 29 april 1945 : • Jepang datang ke Indonesia • Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia • Di bentuknya BPUPKI • Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat sebagai Ketua (Kaicoo) yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL PERUMUSAN PANCASILA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA MASA KEJAYAAN NASIONAL
- 7. Pada pertengahan bulan agustus 1945 akan dibentuk PPKI. Untuk keperluan itu Ir. Soekarno dan Drs. Muh. Hatta dan Dr. Radjiman diberangkatkan ke Saigon atas pangilan jendral besar Terauchi. Pada tanggal 9 agustus 1945 Jendral Terauchi memberikan kepada mereka 3 cap yaitu bahwa Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Muh. Hatta sebagai wakil dan Radjiman sebagai anggota, Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 agustus 1945 dan cepat atau tidaknya pekerjaan panitia di serahkan seperlunya pada panitia. PPKI
- 8. Zaman Kebangkitan Nasional Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuataannya sendiri. Diantaranya adalah Budi Utomo, dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada 20 Mei 1908. Kemudian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 Serta Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono serta tokoh lainnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa serta satu tanah air yaitu Indonesia Raya. PERUMUSAN PANCASILA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA MASA KEJAYAAN NASIONAL ZAMAN PENJAJAHAN
- 9. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Sidang BPUPKI I (29 Mei – 1 Juni 1945) 29 Mei 1945 31 Mei 1945 1 Juni 1945 Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan peri keadilan kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia PIAGAM JAKARTA (22 Juni 1945) Sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945) Di bentuknya Panitia Sembilan
- 10. 14 Agustus 1945 : Sekembalinya dari Saigon Ir. Soekarno mengumumkan bahwa indonesiakan merdeka sebelum jagung berbunga. 16 Agustus 1945 : Pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard. 17 Agustus 1945 : Di Pegangsaan timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat pembacaan teks proklamasi dilaksanakan. 18 Agustus 1945 : Sidang PPKI dengan agenda menegaskan Undang Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama dan Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah darurat. menegaskan Undang Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama dan Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah darurat. Proklamasi Kemerdekaan ZAMAN PENJAJAHAN ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL NILAI-NILAI PANCASILA PADA MASA KEJAYAAN NASIONAL
- 11. MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 MASA ORDE BARU PRA KEMERDEKAAN REFORMASI
- 12. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan Setelah proklamasi ternyata Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica ( Netherland Indies Civil Administration). Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia Internasional, maka pemerintah RI mengelurkan tiga buah maklumat : Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama enam bulan). Maklumat pemerintah tanggal 03 Nopember 1945, tantang pembentukan partai politik yang sebanyak–banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet Presidental menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
- 13. Pada tanggal 27 desember 1949 konferensi meja bundar (KMB) dilakukan untuk disetujui dan ditanda tangani (mantel resolusi) Oleh ratu belanda Yulian dan wakil pemerintah RI di Kota Den Hag yang menghasilkan keputusan sebagai berikut: • Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federal) yang membagi indonesia menjadi 16 negara bagian. • Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasrkan asas demokrasi liberal, pada mentri bertanggung jawab kepada paelemen. • Mukadimah Konstitusi RIS menghhapuskan jiwa dan isi pembukaan UUD 1945. • Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 • Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea 4, bahwa pemerintah negara…….” yang melindungi segenap bangsa Indoneia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia …..” yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu menggabungkan diri dengan Negara Proklamasi RI yang terpusat di Yokyakarta. Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negaraRI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan Konstitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 MASA ORDE BARU
- 14. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pada pemilu tahun 1959 ternyata tidak seseuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, social ,ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya membuat UUD negara RI ternyata membahas kembali dasar negara, maka pada tanggal 5 juli 1959 yang menyatakan presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau pernyataan, yang isinya : Membubarkan kontituante Menetapkan kembali UUDS 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 Dibentuknya MPRS dab DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia hingga sat ini. MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN MASA ORDE BARU
- 15. Masa Orde Baru • ‘Orde Baru’ adalah suatu tatanan masyrakat dan pemerintahan yang menutut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya orde baru ini diawali dengan adanya aksi dari seluruh masyarakat antara lain : Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengar tiga tuntutan atau yang dikenal dengan ‘Tritura’, berikut adalah isi dari tritura: • Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya • Pembersihan kabinet dari unsur G 30 S PKI • Penurunan harga. MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
- 16. PERANAN PANCASILA PADA ERA REFORMASI PANCASILA (PARADIGMA KETATANEGARAAN) PANCASILA (PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL) PANCASILA (PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN) PANCASILA (NEGARA HUKUM) PRA KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN
- 17. Peranan Pancasila pada Era Reformasi Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia (Koento Wibisono, 2001) . 1. Tahap 1945 – 1968 Sebagai Tahap Politis 2. Tahap 1969 – 1994 Sebagai Tahap Pembangunan Ekonomi 3. Tahap 1995 – 2020 Sebagai Tahap Repositioning Pancasila TahapanPerkembangan Pancasila sebagai dasar negara menurut Koento dalam tiga tahap yaitu :
- 18. Tahap 1945 – 1968 (Tahap Politis) Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada Nation and Character Building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri. Tahap 1969 – 1994 (Tahap Pembangunan Ekonomi) Merupakan upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Tahap 1995 – 2020 (Tahap Repositioning Pancasila) Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PANCASILA (PARADIGMA KETATANEGARAAN) PANCASILA (PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL) PANCASILA (PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN) PANCASILA (NEGARA HUKUM)
- 19. artinya pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai- nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka di implementasi-kan sebagai berikut : Pancasila (Paradigma Ketatanegaraan) 1. Mementingkan kepentingan rakyat / demokrasi dalam pengambilan keputusan. 2. Melaksanakan keadilaan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. 3. Penerapan dan pelaksanaan keadilaan sosial mencakup keadilan politik, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ke Tuhanan Yang Maha Esa. PANCASILA (PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL) PANCASILA (PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN) PANCASILA (NEGARA HUKUM) PERANAN PANCASILA PADA ERA REFORMASI
- 20. Bidang kebudayaan, mengandung pengertian Pancasila adalah etos budaya persatuan, dimana pembangunan kebudayaan menjadi sarana pengikat persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Pancasila (Paradigma Pembangunan Nasional) Oleh karena itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas, karena kebudayaan nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial yang memperkuat persatuan. Dalam hal ini bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan.
- 21. Pancasila (Paradigma Pembangunan Nasional) Bidang Hankam atau Pertahanan dan Keamanan. Maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dwifungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. PANCASILA (PARADIGMA KETATANEGARAAN) PANCASILA (PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN) PANCASILA (NEGARA HUKUM) PERANAN PANCASILA PADA ERA REFORMASI
- 22. Pancasila (Paradigma Ilmu Pengetahuan) Memasuki kawasan filsafat ilmu (philosophy of science) Ilmu pengetahuan yang diletakkan diatas pancasila sebagai paradigma yang perlu difahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistomologis, dan aksiologis PANCASILA (PARADIGMA KETATANEGARAAN) PANCASILA (NEGARA HUKUM) PERANAN PANCASILA PADA ERA REFORMASI PANCASILA (PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL)
- 23. Pancasila (Negara Hukum) Setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila pancasila. PANCASILA (PARADIGMA KETATANEGARAAN) PANCASILA (PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN) PERANAN PANCASILA PADA ERA REFORMASI PANCASILA (PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL)
Editor's Notes
- Prakemerdekaan Kemerdekaan Reformasi
- Pada zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separoh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit yang berpusat di Jawa. SRIWIJAYA Abad ke VII munculnya kerajaan wijaya di Sumatra dibawah kekuasaan bangsa Syailendra dimana kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya. Pada zaman itu kerajaan sriwijaya merupakan kerajaan besar yang sangat disegani dikawasan asia selatan. Perdagangan disebut juga Tuhan An Vatakvurah bertujuan untuk menyatukan pedagang dan pegawai raja agar mudah dalam memasarkan dagangannya. Sistem pemerintahan juga terdapat pengurus pajak, harta benda, kerajaan rokhaniawan yang menjadi teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. MAJAPAHIT Berdiri pada tahun 1932 dimana kerajaan tersebut mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah. Pada saat itu agama Hindu dan Budha hidup secara berdampingan. Empu Prapanca menulis buku Negarakertagama dimana dalam kitab tersebut terdapat istilah “Pancasila”. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma, dan didalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional, yaitu “Bhineka Tunggal Ika”, yang bunyi lengkapnya “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua”, artinya walaupun berbeda , namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda.
- Pertama merumuskan pancasila sebagai dasar negara yang resmi yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan peri keadilan. Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Supomo mengusulkan hal-hal mengenai: kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengusulkan bahwa pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada tanggal 10-16 Juli 1945 merupakan Sidang BPUPKI Kedua, dimana dalam sidang ini membicarakan mengenai pembentukan panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang yang disebut dengan “panitia sembilan”.
- Setelah prokamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica ( Netherland Indies Civil Administration). Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia Internasional, maka pemerintah RI mengelurkan tiga buah maklumat : Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama enam bulan). Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan tersebut kepada MPR dan DPR yang semula dipegan oleh Presiden kepada KNIP. Maklumat pemerintah tanggal 03 Nopember 1945, tantang pembentukan partai politik yang sebanyak–banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara Proklamasi sebagai negara Demokratis Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet Presidental menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
- Pancasila di era reformasi (dasar negara dan ideologi nasional), merupakan tuntutan utama agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Tahap Politis Pancasila sebagai Dasar Negara, menurut Notonagoro dan Driarkara. Kedua ilmuwan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pusat sudut pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan realitas, dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Notonagoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan staat fundamental Norm yang tidak dapat diubah secara hukum oleh siapapun. Sebagai akibat dari keberhasilan mengatasi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri, masa ini ditandai oleh kebijakan nasional yaitu menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal. Tahap Pembanguna Ekonomi Pada tahap ini pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler, walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang dilematis dengan program penataran yang selama itu dilaksanakan oleh pemerintah. keadaan ini semakin memprihatinkan setelah terjadinya gejala KKN dan Kronisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu perkembangan perpolitikan dunia, setelah hancurnya negara-negara komunis, lahirnya tiga raksasa kapitalisme dunia yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh supersifnya komunisme melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang aneksasinya kapitalisme, disamping menghadapi tantangan baru yaitu KKN dan kronisme. Tahap repositioning pancasila Dunia masa kini sedang dihadapi kepada gelombang perubahan secara cepat, mendasar, spektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, khususnya di abad XXI sekarang ini, bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia Realitasnya bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya dikonkritisasikan sebagai cerminan kondisi obyektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi suatu rangkaian nilai-nilai sosial. Idealitasnya bahwa idealisme yang terkandung didalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobyektifitasikan sebagai akta kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif
- Ontologis merupakan hakikat ilmu pengetahuan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Ilmu pengetahuan harus dipandang secara utuh, dalam dimensinya sebagai proses menggambarkan suatu aktivitas warga masyarakat ilmiah yang melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, komparasi dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Sebagai produk, adanya hasil yang diperoleh melalui proses, yang berwujud karya-karya ilmiah beserta aplikasinya yang berwujud fisik ataupun non fisik. Epistimologi, yaitu bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijadikan metode berpikir. Berarti dijadikan dasar dan arah didalam pengembangan ilmu pengetahuan yang parameter kebenaran serta kemanfaatan hasil -hasil yang dicapainya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu sendiri. Aksilogis, yaitu bahwa dengan menggunakan epistemologi, pemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila.