Administrasi Publik

1. Kelompok 2
Kewenangan dan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat
Nathan Akbar L.P 20210110200073
Olivia Anggraini P 20210110200074
Marsya Zalfa Bahri 20210110200063
Jajang Syafrizal 2017120113

2. Pemerintah Pusat
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat
merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren
merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dan Urusan pemerintahan umum adalah
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan
kesatuan bangsa serta penanganan konflik.

3. Kewenangan pemerintah pusat
Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
yang kemudian ditulis dalam UU RI No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud
dengan Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri dan Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen. Adapun kewenangan Pemerintah
Pusat yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditulis dalam UU RI No. 23
Tahun 2014 disebut kewenangan absolut, mencakup kewenangan dalam
bidang
 Politik Luar Negri
 Pertahanan
 Keamanan
 Peradilan/ Yustitusi
 Moneter dan Fiskal
 Agama

4. Lanjutan
Pemerintah pusat juga memiliki kewenangan lain yaitu,
1. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional
secara makro
2. Dana perimbangan keuangan
3. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara
4. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
5. Pendayagunaan sumberdaya alam dan pemberdayaan sumber daya
strategis
6. Konvervasi dan Standarisasi nasional

5. Lanjutan
Beberapa tujuan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat
dalam pelaksanaan otonomi daerah, mempunyai tujuan umum yaitu,
1. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
2. Pemerataan dan keadilan
3. Menciptakan demokrasi
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan dan nilai-nilai lokal
dan nasional
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat
lokal maupun nasional

6. Tanggung jawab Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat bertanggung jawab secara nasional untuk menjamin
agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal.
Konsekuensinya Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawasi,
memonitor, mengevaluasi dan memberdayakan Daerah agar mampu
menjalankan otonominya secara efektif, efisien, ekonomis dan
akuntabel.

7. Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan
pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun demikian,
dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melaksanakan
sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah
atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan
asas Dekonsentrasi

8. Suatu Negara kesatuan adalah Negara yang diorganisir di bawah satu
pemerintah pusat, artinya kekuasaan apapun yang dimiliki oleh
beberapa daerah di dalam wilayah Negara dikelola sebagai suatu
keselurhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan menurut
kebijakan pemerintah itu. Kekuasaan pusat adalah kekuasaan tertinggi
diatas seluruh Negara tanpa ada batas yang ditetapkan hukum yang
memberikan kekuasaan khusus pada bagian-bagiannya. Sehingga di
dalam Negara kesatuan ditinjau dari sudut pembagian kewenangan
terdapat dua kewenangan/urusan pemerintah yakni yang tersentralisasi
dan kewenangan/urusan pemerintah yang didesentralisasikan atau
kewenangan/urusan yang dipusatkan dan yang dipencarkan

9. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, adalah
Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan
pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yangdiambil dalam menyelenggarakan
pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dandekonsentrasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pemerintah pusat dalam pelaksanaan
otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu
1. Fungsi Layanan (Servicing Function)
2. Fungsi Pengaturan ( Regulating Fungction)
3. Fungsi Pemberdayaan