Sistem politik Indonesia didasarkan pada trias politika yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut UUD 1945. Suprastruktur politik mencakup lembaga-lembaga pemerintahan dan partai-partai politik, sedang infrastruktur politik terdiri atas kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan tokoh-tokoh politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Media komunikasi seperti pers memiliki peran penting dalam sist

1. 1. Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem
Politik Indoensia

2. - Sistem Politik Indonesia-
Pengertian Sistem Politik menurut:
a. Sri Sumantri: pelembagaan dari hubungan antar manusia yang
berupa hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik .
b. David Easton: sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang
di dalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat
otoritatif
c. Rusandi Simuntapura: mekanisme seperangkat fungsi atau
peranan ddalam strukur politik dalam hubungan satu sama lain
yang menunjukan suatu proses yang langgeng

3.  Secara singkat suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana
kehidupan politik pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia
suprastruktur politik bertumpu pada trias politika yang trbagi dalam
tiga kekuasaan yang tercantum di dalam UUD Nri Tahun 1945 sebagai
berikut:
 a. Kekuasaan Eksekutif: UUD NRI 1945 menegaskan bahswa sistem
pemerintahan Indoensia adalah sistem presidensial dengan menetapkan
presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum.
 b. Kekuasaan Legislatif: DPR dan MPR sebagai pemegang kekuasaan
membentuk UU. Tugas DPR dibantu oleh DPD yang dipilih oleh rakyat
dan dapat mengajukan rancangan UU berkaitan dengan Otonomi Daerah.
 c. Kekuasaan Yudikatif: Menegaskan bahwa MA adalah lembaga yang
melakukan kekuasaan Kehakiman. MK merupakan lembaga negara yang
keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Dan
KY melakukan pengawasan terhadap Hakim

4. a. Partai Politik: merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut
kedudukan politik dengan cara konstitusi untuk melaksanakan program
partainya. Fungsi dari partai politik adalah untuk: Sarana Komunikasi,
Sarana Sosialisasi Politik, Sarana Rekrutment Politik, Sarana Pengatur
Konflik.
b. Kelompok Kepentingan: setiap organisasi yang berusaha memengaruhi
kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan
publik. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan
mempengaruhi lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang
menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan
kelompoknya.
c. Kelompok Penekan: Merupakan sekelompok orang yang tergabung dalam
lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada
pemerintah yang berkuasa agar keinginannya dapat terakomodasi (Pers
dan Media Massa)

5.  d. Media Komunikasi Politik: Merupakan gambaran dalam proses
penyampaian informasi-informasi politik. Melalui media komunikasi,
perkembangan informasi-informasi politik yang sedang terjadi dapat
tersampaikan. Pers merupakan media yang tidak dapat dipisahkan
dengan demokrasi, bertujuan untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan dalam kekuasaan.
 e. Tokoh Politik: Seseorang yang dapat dikatakan sebagai tokoh politik
adala seseorang yang di alam suatu negara menduduki jabatan di
lembaga ekseskutif dan legislatif. Apabila menduduki lembaga yudikatif,
maka tidak dianggap sebagai tokoh politik meskipun terlibat dalam
pemerintahan.