Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kekuasaan negara di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, kekuasaan membuat undang-undang dipegang presiden dan DPR hanya menyetujui. Kekuasaan pemerintahan dipegang presiden tanpa campur tangan lain. Kekuasaan kehakiman dipegang MA dan peradilan di bawahnya. Setelah amandemen, DPR memegang kekuasaan membuat UU