1. 2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Dalam sebuah praktik ketatanegaan tidak jarang terjadi pemussatan kekuasaan pada
satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan di lakukan secara absolut atau
otorites. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan,
agar terjadi kontrol dan keseimbangan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, yudikatif tidak
dipegang oleh satu orang saja.
Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian itu? Kusnardi dan ibrahim
(1983:140) menyatakan bahwa istilah kekuasaan (separation of power) dan pembagian
kekuasaan (divisions of power) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu
sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam
beberapa bagian, baik mengenai organ dan fungsinya. Dengan kata lain, pemegang
kekuasaan negara meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikadif merupakan lembaga
terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan kordinasi dan kerjasama. Setiap
lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme
pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.
Berbeda dengan mekanisme kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan,
kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan
yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal membagi konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian
itu dimungkinkan ada kordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali
dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.
Bagaimana konsep kekuasaan yang dianut Indnesia? Mekanisme pembagian
kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik IndonesiaTahun
1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas beberapa bagian yaitu
pembagian kekuasaan secara horizontal dan kekuasan secara vertikal.
a. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut
fungsi dan lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Bedasarkan UUD
Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian
kekuasaan pada tingkatan pemerintahan Negara Republik Indonesia dilakukan pada
tingkatan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembagian tingkatan pada
Pemerintahan Pusat berlangsung antara lembaga-lembaga sederajat. Pembagian
kekuasan pada pemerintahan pusat mengalami penggeseran setelah terjadinya
perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggeseran yang di maksud
adalah pengggerseran klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari atas
tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara.
1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
sebagaimana di tegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Repulik
Indonesia yang menyatakan bahwa “Majlis Permusyawatan Rakyat berwenang
mengubah dan menerapkan Undang-undang Dasar.”
Adapun tugas dari lembaga konstitutif yaitu, 1. melakukan pelantikan presiden dan
wakil presiden dari sebuah hasil pemilu, 2. Melakukan presiden atau wakil presiden
apabila posisi kosong, 3. Melakukan sebuah pemutusan dari usulan DPR yang dimana
berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi untuk melakukan pemberhentian
presiden dan wakil presiden dari masa jabatannya, 4. Melakukan penggantian dan juga
penetapan terhadap Undang-undang Dasar.
2. 2. Kekuasan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan
menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini di pegang oleh presiden
sebagainmana yang telah ditegaskan pada pasal 4 ayat (1) UUD Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.’
3. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasan
ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20
ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
tugas dan wewenang lembaga legislatif
Badan Legislatif di Indonesia ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat yang
berkedudukan sebagai lembaga negara (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan
rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas. Yaitu,1.
Legislasi. Anggota DPR yang mempunya tugas dan wewenang untuk menyusun
program Legislasi Nasional (Prolegnas), meyusun dan merancang Undang-undang
RUU, menerima RUU yang diajkuan oleh DPD. Kemudian membahas tentang RUU
yang diajukan oleh Presiden dan DPD, menetapkan RUU bersama presiden, dan
menyetujui atau tidaknya peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan oleh
presiden) untuk ditetapkan menjadi Undang-undang Negara, 2. Anggaran. Dalam
tugasnya juga DPR memberikan persetujuan atas RUU APBN (yang diajukan presiden),
memperhatikan DPD atau RUU tentang APBN dan RUU tentang pajak. Kemudian
menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang disampaikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), 3. Pengawasan.
DPR harus melakukan pengawasan terhdap pelaksaan UU, APBN, kebijakan
pemerintah dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.
4. Kekuasaan Yudikatif atau disebut Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan untuk
menyelengggrakan peradilan guna menegakan hukum keadilan. Kekuasaan ini
dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitsi sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 24 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan
bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Adapaun dari tugas mengenai kekukasaan kehakiman ada beberapa
klasiifikasinya yaitu: 1. Hukum Kriminal, dalam hukum ini biasanya dikendalikan oleh
pengadilan pidana yang dimana di Indonesia memliki sifat berjenjang, yaitu dari
Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten/kota), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi) dan
Mahkamah Agung (tingkat nasional). Dalam amasalah civil law, biasanya dipegang oleh
Pengadilan Negeri, namun khusus umat Islam diselesaikan dalam pengadilan Agama.
2. Hukum Konstitusi, menganai masalah konstitusi itu diselesaikan oleh Mahkamah
Konstitusi yang menyelesaikan masalah individu, atau golongan ataupun lembaga
negara terkait masalah keputusan undang-undang. 3. Hukum Administratif, yaitu
menyelesaikan kasus-kasus terkait sengketa tanah, sertifikat dan sejenisnya.
5. Kekuasaan Eksaminati/Inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dangan
menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan Badan Pemeriksaan Keuangan
3. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan
yang bebas dan mandiri.”
Adapun Tugas sesuai yang tercantung dalam RUU Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2006 pada BAB dari Kekuasaan Eksaminati/Inspektif ialah: 1. Pemerinkasaan
keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbatas pada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara laininnya, BUMN, Badan
Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan
negara. 2. Pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan atas
dasar Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. 3. Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan
mencakup pemeriksa kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud
tertentu. 4. Dalam pemeriksaan di lakukan oleh akuntan publik berdasarkan undang-
undang, laporan tersebut wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
kemudian dipublikasikan. 5. Hasil pemeriksa yang telah dilakukan oleh badan
pemeriksa keuangan harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksa keuangan
negara berlaku. 6. Hasil peeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara diserahkan kepada DPD, DPR dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil dari
pemriksaan tertulis kepada Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati. 7. Jika terbukti adanya
tindakan pidana, maka Badan Pemeriksa Keuangan wajib melapor pada instansi yang
berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. 8.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dijadikan dasar penyelidikan oleh pejabat
penyidik yang brwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Badan
Pemeriksa Keuangan memantau pelaksaan tindakan lanjut hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD
dan DPRD serta Pemerintah secara tertulis.
6. Kekuasaan Moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara
kesetabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank
sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank
sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya
diatur dalam undang-undang.”
Pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan daerah
berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintahan
Daerah (Kepala Daerah/Wakili Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Pada tingkatan provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah
povinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkatan
kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota
(Bupati/Wakil Buapati atau Walikota/Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.
b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan
tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal
18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indinesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan
4. daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian
kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten). Pada
pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang
ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara antara pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten terjalin dengan kordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh
pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya
asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut,
pemerintah pusat menyerahkan wewang kepemerintahan kepada pmerintah daerah otonom
(provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan
di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,
yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yutisi,
agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
“NOTE (INFORMASI PENTING)”.
1. Jawablah tugas dari materi yang sudah diberikan dengan tidak Asbak (asal nebak).
Jika terbukti mengisi jawaban dengan asal maka akan diberikan nilai 0 (kosong).
2. Di anjurkan untuk mengisi tugas-tugas yang sudah berikan secara daring (online)
melalui WEB SMK GELORA. Jika kalian tidak bisa meng-upload jawaban pada tugas
yang diberikan silahkan kalian mengisi tugas kalian dibuku tulis kalian masing-masing
kemudian foto lembar jawabannya dan kirim ke no WA 0895616000052 atau email:
ibnu.khaldun13@mhs.uinjkt.ac.id serta cantumnya nama kalian masing-masing.
3. Isilah tugas kalian masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di
WEB SMK GELORA apabila diketahui terlambat dari waktu yang sudah ditentukan di
WEB SMK GELORA dalam mengisi jawaban tugas yang sudah diberikan maka
diberikan nilai 0.
4. Bacalah dan pahami tugas-tugas yang sudah diberikan dengan baik dan benar.
5. Jawaban dari tugas yang sudah berikan harus ditulis ulang tidak boleh mengcopy
secara keseluruhan jika ingin mengcopy jawaban hanya dibatasi maksimal 50%.
SELAMAT MENGERJAKAN
