Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

1. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka
praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara
BAHAN AJAR PPKN SMA KELAS X SMT 1

2. KOMPETENSI DASAR
Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam Praktik
penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah
satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka
praktik penyelenggaraan pemerintah negara.
Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai
Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan negara

3. Materi Pembelajaran
Sistem Pembagian Kekuasaan Negara
Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian
Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

4. Sistem Pembagian
Kekuasaan Negara
Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah
dalam_mengatur semua yang berkaitan
dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi
untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik,
pertahanan, ekonomi, dll.
Pengertian Sistem Pemerintahan

5. Pengertian Kekuasaan
Kekuasaan  kemampuan seseorang
untuk mempengaruhi orang lain agar
melakukan tindakan-tindakan yang
diperintahkannya
Kekuasaan negara  kewenangan
Negara untuk mengatur seluruh
rakyatnya untuk mencapai keadilan dan
kemakmuran, serta keteraturan.

6. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga
macam yaitu:
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan
untuk membuat atau membentuk
undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan
untuk melaksanakan undang-undang,
termasuk kekuasaan untuk mengadili
setiap pelanggaran terhadap
undangundang
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan
untuk melaksanakan hubungan luar
negeri.
Menurut John Locke

7. Menurut Montesquieu
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan
untuk membuat atau membentuk undang-
undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan
untuk melaksanakan undang-undang
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan
untuk mempertahankan undang undang,
termasuk kekuasaan untuk mengadili
setiap pelanggaran terhadap undang-
undang.

8. Konsep Pembagian
Kekuasaan di Indonesia
Mengapa harus ada pembagian
kekuasaan?
Kata kunci: kontrol dan keseimbangan di antara
lembaga pemegang kekuasaan.

9. Pembagian kekuasaan
 Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa
bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi
tidak dipisahkan.
 Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara
bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi
atau kerja sama.
 Mekanisme pembagian ini banyak sekali
digunakan oleh banyak negara di dunia,
termasuk Indonesia.

10. Pemisahan kekuasaan
 kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam
beberapa bagian, baik mengenai organnya
maupun fungsinya.
 Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-
masing. Contoh negara yang menganut
mekanisme pemisahan kekuasaan adalah
Amerika Serikat.

11. Konsep pembagian
kekuasaan yang dianut
Indonesia
Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia
diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia
terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian
kekuasaan secara horizontal dan pembagian
kekuasaan secara vertikal.

12. Pembagian kekuasaan
secara horisontal
 Pembagian kekuasaan menurut fungsi
lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif
dan yudikatif).
 Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, secara horizontal pembagian
kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

13. Pemerintahan Pusat
berlangsung antara lembaga-lembaga
negara yang sederajat (kekuasaan konstitutif,
legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan
moneter)
Pemerintahan Daerah
berlangsung antara lembaga-lembaga
daerah yang sederajat, yaitu antara
Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).

14. Pembagian kekuasaan
secara vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal 
pembagian kekuasaan menurut tingkatnya,
yaitu pembagian kekuasaan antara
beberapa tingkatan pemerintahan.
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.

15. Pembagian kekuasaan
secara vertikal Hubungan antara pemerintahan provinsi dan
pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan
koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh
Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan
kewilayahan.
muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas
desentralisasi di Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat
menyerahkan wewenang pemerintahan kepada
pemerintah daerah otonom (provinsi dan
kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur
sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan
dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, agama, moneter dan fiskal.

16. Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Indonesia
Pembagian Kekuasaan Secara
Vertikal
Pembagian Kekuasaan
Secara Horizontal
Kekuasaan Konstitutif,
dijalankan oleh MPR.
Kekuasaan Eksekutif
dipegang oleh...
Kekuasaan Legislatif
dipegang oleh…
Kekuasaan Yudikatif
dipegang oleh…
Kekuasaan Eksaminatif/
Inspektif dijalankan oleh…
Kekuasaan Moneter
dijalankan oleh….
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
Pada pemerintahan daerah berlangsung
pembagian kekuasaan secara vertikal
yang ditentukan oleh pemerintahan
pusat.
Lahir sebagai konsekuensi
diterapkannya asas desentralisasi.
Diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
OTODA diatur dalam Pasal 18 Ayat 5
UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945

17. Kedudukan dan Fungsi
Kementerian Negara Republik
Indonesia

18. Pembentukan kementerian
• Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
• Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta
dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
presiden.
• Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja
sejak presiden mengucapkan sumpah/janji.
• Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya
secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk
dalam satu kementerian tersendiri.
• Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian
tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang
menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan
harus dengan persetujuan DPR

19. Kedudukan Lembaga
Kementerian
• Menurut UU No.39 tahun 2008 mengenai Kementerian
Negara pada Bab II Kedudukan dan Urusan
Pemerintahan
• Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara
Republik Indonesi.
• Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
• Kedudukannya juga tidak tergantung pada dewan akan
tetapi tergantung pada Presiden.
• Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi
dalam pemerintahan Negara para Menteri bekerja
bersama, satu sama lain seerat-eratnya di bawah
pimpinan Presiden.

20. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan, yang terdiri atas:
1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya
secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan
luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan
dalam UUD 1945, meliputi urusan agama, hukum,
keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan,
kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri,
perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi,
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan,
dan perikanan.

21. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan, yang terdiri atas:
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah,
meliputi urusan perencanaan pembangunan
nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara,
badan usaha milik negara, pertanahan,
kependudukan, lingkungan hidup, ilmu
pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha
kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan
perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

22. Kedudukan dan Fungsi
Lembaga Pemerintahan
non-Kementrian

23. • Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
merupakan lembaga negara yang
dibentuk untuk membantu presiden dalam
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
• Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
berada di bawah presiden dan bertanggung
jawab langsung kepada presiden melalui
menteri atau pejabat setingkat menteri yang
terkait.

24. • Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
didirikan dengan tujuan untuk
melaksanakan tugas khusus yang
didelegasikan kepadanya oleh presiden.
• Pembentukan dan pembubarannya
tergantung pada keinginan presiden;
presiden dapat membentuk yang baru
atau membubarkan yang lain semata-
mata tergantung pada keinginannya saja.

25. Lembaga Pemerintah Non Kementrian
yang ada di Indonesia
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),
Badan Informasi Geospasial (BIG),
Badan Intelijen Negara (BIN),
Badan Kepegawaian Negara (BKN),
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal),
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),
Badan Narkotika Nasional (BNN),
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

26. Nilai-nilai Pancasila dalam
Penyelenggaraan pemerintahan

27. Nilai-nilai Pancasila
1. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti
adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap
adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta.
bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis
adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk
agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak
ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif
antarumat beragama.
2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung
arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-
nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan
hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal
sebagaimana mestinya.

28. 3. Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke
arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina
rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan
menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman
yang dimiliki bangsa indonesia.
4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah
mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
5. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan,
yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan
Makmur secara lahiriah ataupun batiniah.

29. Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila
adalah yang berhakikat:
a. Kebebasan,terbagikan/terdesentralisasikan,
kesederajatan, keterbukaan, menjunjung
etika dan norma kehidupan.
b. Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan
prinsip-prinsip demokrasi yang
memperjuangkan kepentingan rakyat ,
kontrol publik.
c. Pemilihan umum yang lebih berkualitas
dengan partisipasi rakyat yang seluas-
luasnya.
d. Supremasi hukum.