Dokumen tersebut membahas tentang kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan di Indonesia menurut UUD 1945. Secara ringkas, kekuasaan negara terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan konstitutif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, MA, dan MPR. Pembagian kekuasaan juga dilakukan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Kekuasaan negara
Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai
kemampuan sesorang untuk mempengaruhi orang lain
supaya melakukan tindakan tindakan yang dikehendaki atau
di pertahankannya.

3. Tiga macam kekuasaan negara menurut John Locke :
• Legislatif, yaitu membuat aturan
• Eksekutif, yaitu melaksanakan aturan
• Federatif, yaitu mengatur urusan ln, perang,damai
• mengadili termasuk salah satu tugas eksekutif
Tiga macam kekuasaan negara menurut Montesquie :
• Legislatif, yaitu membuat undang-undang
• Eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang
• Yudikatif, yaitu mengawasi peraturan (mengadili)
• Teori ini dikenal dengan teori Trias Politica. Setiap fungsi terpisah satu
sama lain

4. Kekuasaan Konstitutif
• Kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD
• MPR
• Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar”

5. Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia
Pemisahan kekuasaan (separation of powers)
Pemisahan kekuasaan negara berarti kekuasaan negara itu terpisah-
pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya.
Pembagian kekuasaan (divisions of powers)
kekuasaan negara dibagi dlm beberapa bagian, dan diantara bagian itu
ada koordinasi atau kerjasam

6. Pembagian kekuasan di Indonesia (UUD RI Tahun 1945)
HORIZONTAL
Eksekutif
Legislatif
Konstitutif
Yudikatif
Eksaminatif
Moneter
VERTIKAL
Provinsi
Kabupaten/Kota

7. Kekuasaan Legislatif
• Membentuk UU
• DPR
• Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “DPR memegang kekuasaan
membentuk UU”
• DPD Pasal 22D (1) “DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan
UU yg berkaitan dgn otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sda & sde lainnya, serta yg berkaitan dg perimbangan
keuangan pusat dan daerah

8. Kekuasaan Eksekutif
• Menjalankan UU & menyelenggarakan pemerintahan negara
• Presiden
• Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Presiden RI memegang
kekuasaan pemerintahan menurut UUD”

9. Kekuasaan Yudikatif
• Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
• MA, MK
• Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah MA & badan peradilan yg berada di bawahnya
dlm lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan oleh sebuah MK”

10. Kekuasaan Eksaminatif / inspektif
• Menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
• BPK
• Pasal 23 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan
satu BPK yang bebas dan mandiri”

11. Kekuasaan Moneter
• Menetapkan dan melaksanakan bebijakan moneter, mengatur dan
menjaga kelancaran sistim pembayaran serta memelihara kestabilan
nilai rupiah
• Bank Indonesia
• Pasal 23 D UUD NRI Tahun 1945 “negara memiliki suatu bank sentral
yg susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan
indepedensinya diatur dlm UU”

12. Pembagian kekuasaan secara Vertikal
• Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “NKRI dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yg diatur
dengan UU”
• Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota
terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan
Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.
• konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi

13. • Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 “Pemerintah daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”

14. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara RI
dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Kewenangan Presiden RI sebagai
Kepala Negara
Kewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Pemerintahan
1. Memegang kekuasaan yg tertinggi atas AD,
AL, dan AU (Pasal 10).
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian
& perjanjian dgn negara lain dgn
persetujuan DPR (Pasal 11 (1)).
3. Membuat perjanjian internasional lainnya
dgn persetujuan DPR (Pasal 11 (2)).
1. Memegang kekuasaan pemerintahan
(Pasal 4 (1)).
2. Mengajukan RUU kpd DPR (Pasal 5 ayat
1).
3. Membentuk suatu dewan pertimbangan yg
bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kpd presiden (Pasal 16).
1. Wewenag presiden RI menurut UUD tahun 1945

15. Presiden Republik Indonesia dibantu oleh :
• seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui Pemilu.
• kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-
menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden

16. Klasifikasi Kementrian Republik Indonesia
Kementerian negara dibentuk atas dasar Peraturan Presiden (Perpres)
No. 47 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945
menyatakan secara tegas bahwa menteri yang bertindak sebagai pimpinan
sebuah kementrian diangkat oleh Presiden untuk membantu tugas-tugas
Presiden RI.

17. Dasar hukum kementrian negara
Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 :
• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dalam UU.
• UU RI No.39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara

18. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.
Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing
mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab kementerian negara terdiri atas:

19. 1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas
disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi
urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum,
keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan,
kesehatan, sosial.
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan
sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan
pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara.

20. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia
jumlah kementerian Negara dibentuk cukup banyak. Pasal 15 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas
menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34
kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan
pemerintahan yang ditanganinya, yaitu :
1. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur
2. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan
3. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah,

21. TRANSPARANSI KASUS CENTURY
Kecurigaan ICW tersebut ditimbulkan ketidak transparan lembaga penjamin simpanan dalam mengucurkan
dana kepada bank century yang sekarang berganti nama menjadi bank permata. pengucuran dana penyelamatan
Bank Century terus berlanjut walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali mengatakan penyelamatan
terhadap bank kecil itu telah sesuai dengan peraturan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century
atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun.
Misteri itulah yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank. Tidak hanya KPK, DPR pun meminta BPK
mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada 18 Desember 2008 telah menolak Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan
(JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.

22. Kasus Bank Century telah memperlihatkan kepada kita bahwa ada bank kecil yang
mendapatkan dukungan besar dari otoritas keuangan dan bank sentral. Menurut mantan wakil
presiden Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan ia sama sekali tidak tahu tentang proses
bailout bank tersebut karena tidak pernah mendapatkan laporan dari Sri Mulyani saat
kebijakan itu diambil. Adalah aneh, seorang wakil presiden yang selama ini dikenal sebagai
driving force dalam kebijakan ekonomi tidak mengetahui dan tidak dilapori. Ketidaktahuan
Wapres menjadi bukti bahwa transparansi menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan
dalam isu bailout ini. Masih banyak misteri yang melingkupi kasus penyelamatan Bank
Century. Karena itu, Audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas. Jangan sampai ada
penumpang gelap yang bermain dengan mengatas namakan penyelamatan ekonomi.

23. TERIMAKASIH