Materi ppkn sma xii

1. BAB 3
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA DI
PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu:
• Menjelaskan tujuan Negara Republik Indonesia
• Mendeskripsikan kekuasaan pemerintah pusat menurut Undang-
Undang Dasar Negara RI tahun 1945
• Menunjukkan kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang
Dasar Negara RI tahun 1945
• Menganalisis perimbangan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah
KATA KUNCI
• Religius
• Toleransi
• Mandiri
• Cinta Tanah Air
• Tanggung Jawab

3. PETA KONSEP
Dinamika Pengelolaan
Kekuasaan Negara di Pusat
dan Daerah berdasarkan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Tujuan Negara
Republik
Indonesia
Kekuasaan
Pemerintah
Daerah menurut
Undang-Undang
Dasar Negara RI
Tahun 1945
Perimbangan Kekuasaan
Pemerintah Pusat dan
Daerah
Kekuasaan
Pemerintah
Pusat menurut
Undang-
Undang Dasar
Negara RI
Tahun 1945

4. Demokrasi
Law Enforcement
Orde Lama
Orde Baru
Orde Reformasi
demokrasi liberal
demokrasi terpimpin
demokrasi pancasila
demokrasi reformasi
musyawarah
Kata Kunci

5. • Secara umum, negara bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan, ketertiban, dan ketenteraman semua rakyat
yang menjadi bagiannya.
• Beberapa paham mengenai teori-teori tentang tujuan negara:
a. Teori fasisme
b. Teori individualisme
c. Teori sosialisme
d. Teori integralistik
A. Tujuan Negara Republik Indonesia

6. • Menurut UU RI No.24 Tahun 2014, Presiden RI yang
memegang kekuasaan pemerintahan RI yang dibantu Wapres
dan menteri.
1. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur tentang Presiden
Berikut pasal-pasalnya:
• Pasal 4 Ayat 1 dan 2
• Pasal 5 Ayat 1 dan 2
• Pasal 6 Ayat 1 dan 2
B. Kekuasaan Pemerintah Pusat menurut
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945

7. • Pasal 6A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5
• Pasal 7
• Pasal 7A
• Pasal 7B Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6,
dan 7
• Pasal 7C
• Pasal 8 Ayat 1, 2, dan 3
• Pasal 9 Ayat 1 dan 2
• Pasal 10
• Pasal 11 Ayat 1, 2, dan 3
• Pasal 12
• Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3
• Pasal 14 Ayat 1 dan 2

8. 2. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang Mengatur tentang Kementerian Negara
Berikut pasal-pasalnya:
• Pasal 17 Ayat 1, 2, 3, dan 4
3. Urusan Pemerintahan Absolut
• Yaitu Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah pusat.
• Urusan tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama

9. 4. Urusan Pemerintahan Konkuren
yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Pusat
• Urusan pemerintahan konkuren :
urusan yang dibagi antara
pemerintah pusat dan daerah
provinsi dan daerah
kabupaten/kota.
5. Urusan Pemerintahan Umum
• Yaitu urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan presiden
sebagai kepala pemerintahan.

10. • Menurut UU RI No.23 Tahun 2014,
Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPR.
• Pasal-pasal UUD 1945 mengenai
Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 Ayat 1,
2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
• Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat
C. Kekuasaan Pemerintah Daerah menurut
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

11. • Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentang hubungan
pemerintahan pusat dan daerah:
1. Pasal 18A Ayat 1 dan 2
2. Pasal 18 B Ayat 1 dan 2
• Urusan pemerintahan dilaksanakan di daerah
berdasarkan asas:
 Desentralisasi
 Dekonsentrasi
 Tugas pembantuan
• Menurut UU No.23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 30,
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan
yang adil, proporsional, demokratis, transparan,
dan bertanggung jawab.
D. Perimbangan Kekuasaan
Pemerintah Pusat dan Daerah