Presentasi materi

1. KELOMPOK II
1. RUSDIMAN
2. FITRI
3. BELA ARDILA
DOSEN PEMBIMBING KHAMIM S.HI, S.H, M.H

2. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan
suatu sistem pemerintahan yang solid. Sistem
Pemerintahan yang mutlak diperlukan agar roda
pemerintahan terus berputar. Suatu sistem pemerintahan
yang diterapkan disebuah Negara memiliki sistem dan
tujuan untuk menjaga kestabilan di dalam maupun luar
Negara tersebut.
Secara luas sistem pemerintahan itu berarti menjaga
kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum
mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi
pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan,
ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang
kontiniu.

3. Sistem Pemerintahan Indonesia
Sebelum Kemerdekaan
Masa Penjajahan Kolonial Belanda
Belanda mendarat di Indonesia tepatnya di Banten pada
tahun 1596 dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah,
dan Pada tahun 1602 mendirikan Belanda
mendirikan VOC.
Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari
persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda
dan mengambil keuntungan maksimal serta memperkuat
posisi Belanda dalam menghadapi persaingan,.

4. Hak-hak istimewa VOC
 Memonopoli perdagangan
 Mencetak dan mengedarkan uang
 Mengangkat dan memperhentikan pegawai
 Mengadakan perjanjian dengan raja-raja
 Memiliki tentara untuk mempertahankan diri
 Mendirikan benteng
 Menyatakan perang dan damai
 Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa
setempat.

5. Kebijakan pemerintah Belanda dalam melaksanakan
monopoli pedagangan
 Verplichte Laverantie
Yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah
ditetapkan oleh VOC,dan melarang rakyat menjual hasil
buminya selain kepada VOC.
 Contingenten
Yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa
hasil bumi.
 Ekstirpasi
Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah- rempah.
 Pelayaran Hongi
Yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang)
untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan
menindak pelanggarnya.

6. Pada tahun 1922, Pemerintah Kolonial Belanda
mengadakan pambaharuan, yaitu :
 Memberikan kewenangan lebih besar kapada pejabat-pejabat
Balanda yang ditugaskan di wilayah Hindia
Balanda.
 Memberikan kawenangan yang lebih besar kepada
pejabat-pejabat pribumi.
 Melibatkan unsur-unsur progresif yang ada di daerah
untuk ikut Berpartisipasi dalam menjalankan
pemerintahan di daerah

7. Masa Penjajahan Jepang
Pada tahun 1942, Pemerintah kolonial Belanda digantikan
oleh pendudukan Jepang, yang memerintah sampai dengan
tahun 1945. Sistem Pemerintahan dibawah tentara
pendudukan Jepang diatur secara militer
Sistem Pemerintahan Militer
Terdapat 3 pemerintahan militer
1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-25)
untuk Sumatera, dengan pusatnya di Bukittinggi.
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-16)
untuk Jawa dan Madura, dengan pusatnya di Jakarta.
3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan
Ke-2) untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, dengan
pusatnya di Makassar.

8. Pengikutsertaan bangsa Indonesia dalam Pemerintahan
Jepang.
Pengangkatan tujuh penasihat (sanyō) bangsa Indonesia
dilakukan Jepang pada pertengahan bulan September 1943,
yaitu sebagai berikut :
 Ir. Soekarno untuk Departemen Urusan Umum (Somubu).
 Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Biro Pendidikan
dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri (Naimubu-bunkyōku).
 Prof. Dr. Mr. Supomo untuk Departemen Kehakiman
(Shihōbu).
 Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Departemen Lalu
Lintas (Kotsubu).
 Mr. Muh Yamin untuk Departemen Propaganda (Sendenbu).
 Prawoto Sumodilogo untuk Departemen Perekonomian
(Sangyobu).

9. Badan-Badan yang dibentuk dalam pemerintahan
pendudukan Jepang
 Badan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In).
Badan ini bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah
serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah
politik dan memberi saran tindakan-tindakan yang
perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia.
 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI)
Adalah sebuah badan yang bertugas untuk mempelajari dan
menyelidiki hal-hal penting dan perlu bagi pembentukan Negara
Indonesia.
 Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Badan ini bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia.

10. Sistem Pemerintahan Indonesia
Setelah Kemerdekaan
Priode Orde Lama
Masa Pemerintahan Indonesia Orde Lama berlansung
sekitar 23 tahun yaitu dari tahu 1945 – 1968 dibawah
kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno.
Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia mengalami
banyak perubahan dalam Sistem Pemerintahan
diantaranya :
 UUD 1945
 Kontitusi RIS 1949
 UUDS 1950, hingga
 Berlakunya kembali UUD 1945

11.  UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949)
Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa
“Negara indonesia adalah kesatuan yang berbentuk
Republik”.
Di Indonesia, pembagian kekuasaan diatur dalam UUD
1945, yang meetapkan hal-hal berikut :
1. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu
seorangWakil Presiden dan paraMentri.
2. Kekusaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama
dengan DPR.
3. Kekusaan Yudikatif dijalankan ol eh Mahkamah Agung
(MA).

12. Pada tanggal 2 September 1945 dibentuk kabinet yang
pertama kali dengan sistem pemerintahan berdsarkan UUD
1945,yaitu Sistem Kabinet Presidensial
Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat lima
lembaga yang mengelola negara, yaitu sebagai berikut :
 Legislatif, dilakukan oleh DPR.
 Eksekutif, dilakukan oleh Presiden.
 Konsultatif, dilakukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi).
 Eksaminatif, dilakukan oleh BPK, termasuk di dalamnya
fungsi inspektif dan auditatif.
 Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung.

13.  Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus
1950)
Bentuk pemerintahan RIS adalah Republik, menurut
Pasal 1 ayat 2. Dalam konstitusi RIS kekuasaan kedaulatan
RIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR
dan senat. Negara RIS terdiri dari daerah negara dan satuan
kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu :
Daerah Negara adalah negara bagian, yaitu Negara
Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara
Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara
Sumatera Selatan, dan Negara Sumatera Timur.
Satuan Kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah,
Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar,
Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan
Timur.

14. Didalam bentuk pemerintahan RIS terdapat 6 alat-alat
perlengkapan federal (Lembaga Negara) yaitu :
1. Presiden
2. Menteri-menteri
3. Senat
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Mahkamah Agung Indonesia, dan
6. Dewan Pengawas Keuangan

15. Di antara badan-badan tersebut, terdapat hubungan
kerja sama antara lain:
 Kekuasaan pembentukan undang-undang dijalankan
oleh pemerintah, DPR, dan senat.
 Kekuasaan pelaksanaan undang-undang atau
pemerintahan negara oleh pemerintah.
 Kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang,
yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan
Mahkamah Agung

16.  UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang
Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia
disetujui oleh DPR dan Senat RIS. Pada tanggal yang
sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di
mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI
yang bertujuan:
1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk
federasi
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah
Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada
tanggal 17 Agustus 1950.

17. Sistem pemerintahan yang dijalankan adalah Sistem
Parlementer dengan bentuk negara kembali ke Kesatuan.
Kabinet dipimpin oleh PerdanaMenteri yang bertanggung
jawab kepada Parlemen.Dasar hukumnya antara lain adalah:
 Pasal 45 : Presiden ialah kepala negara.
 Pasal 83 Ayat 1 : Presiden danWakil Presiden tidak dapat
diganggu gugat pemerintah, baik bersama-sama untuk
seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya
sendiri-sendiri.
 Pasal 84 : Presiden berhak membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat.

18.  Berlakunya Kembali UUD 1945
Pada tanggal 22 April, presiden Soekarno menyampaikan
amanat untuk kembali pada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli
1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekri yang isinya :
1. Membubarkan Konstituante
2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak
berlakunya UUDS 1950
3. Membentuk MPRS dan DPRS dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
Sejalan berlakunya UUD 1945, presiden Soekarno
menggariskan dasar kepemimpinanya yang disebut
Demokrasi Terpimpin.

19. Priode Orde Baru
Orde Baru merupakan penyebutan di bawah
kekuasaan Presiden Soeharto untuk memisahkan masa
kekusaaan pada pridoe Soekarno.
Pada masa ini bentuk Negara, bentuk Pemerintahan,
sistem pertahanannya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam UUD 1945, bentuk pemerintahan adalah
Republik, dan sistem pemrintahannya adalah Sistem
Kabinet Presidensial.

20. Upaya-Upaya yang dilakukan pada Orde Baru :
 Konsep dwi fungsi ABRI.
 “Menggolkarkan” pemerintahan hingga ke akar-akarnya.
 Kekuasaan di tangan eksekutif.
 Sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga-lembaga
perwakilan rakyat.
 Konsep massa mengambang (floating mass).
 Pengendalian pers nasional.

21. Era Reformasi
Pada era ini mulai mencuat kebebasan bicara dan
kebebasan pers serta banyak partai politik yang muncul. Di
era reformasi dibentuklah lembaga baru dala sistem
pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah
(DPD).
Pada era reformasi ini, terdapat perubahan sistem
ketatanegaraan dan supremasi MPR kepada sitem
kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Dalam
pasal 3 UUD 1945 setelah amandemen, dijelaskan MPR
mempunyai wewenang sebagi berikut :
 Mengubah dan menetapkan UUD
 Melantik Presiden dan/atauWakil Presiden
 Memberhentikan Presiden dan/atauWakil Presiden
dalam masa jabatan negara menurut UUD.

22. Dengan adanya kesepakatan bersama untuk
mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, maka
presiden dan wakil presiden harus mempunyai lgeitimasi
yang kuat dengan jalan presiden dan wakil presiden dipilih
secara lansung oleh rakyat. Dalam sistem presidensial ini
terdapat ciri-ciri, antaralain :
 Adanya masa jabatan presiden yang bersifat pasti.
 Presiden disamping sebagai kepala negara, sekaligus
sebagai kepala pemerintahan.
 Adanya mekanisme saling mengawasi dan saling
mengimbangi.
 Adanya mekanisme impecthment.

23. Pada Era Reformasi ini dipimpin Oleh beberapa Presiden
diantaranya :
No. Priode Bentuk
Negara
Sistem
Pemerintahan
1. B.J Habibie Demokrasi Semi Presidensial
2. Abdurahman
Wahid (Gus Dur)
Pancasila Presidensial
3. Megawati Soekrno
Putri
Pancasila Presidensial
4. Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)
Demokrasi Presidensial