More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pertemuan 4.pdf
Similar to Pertemuan 4.pdf (20)
More from RezaWahyuni6
More from RezaWahyuni6 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pertemuan 4.pdf
- 1. DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI DALAMKEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA Reza Wahyuni, M. Pd.
- 2. Tujuan Pembelajaran Menjelaskan pengertian negara dan konstitusi Menganalisis tentang unsur, bentuk, dan tujuan negara Menganalisis UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. 1. 2. 3.
- 3. Pengertian Negara dan Konstitusi Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah NEGARA KONSTITUSI Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
- 4. Sifat Hakikat dari Suatu Negara SIFAT MEMAKSA SIKAP MONOPOLI SIKAP MENCAKUP SEMUA NEGARA MEMPUNYAI KEKUASAAN UNTUK MEMAKAI KEKERASAN FISIK SECARA LEGAL. MENGENAI CONTOH UNSUR PAKSA INI DAPAT DILIHAT PADA KETENTUAN TENTANG PAJAK NEGARA BERHAK MELARANG SUATU ALIRAN KEPERCAYAAN ATAU ALIRAN POLITIK TERTENTU HIDUP DAN DISEBARLUASKAN KARENA DIANGGAP BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN MASYARAKAT SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MISALNYA SAJA KEHARUSAN MEMBAYAR PAJAK, ITU BERLAKU UNTUK SEMUA ORANG TANPA KECUAL
- 5. Unsur Negara Menurut Moh. Kusnardi, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur negara itu adalah bagian- bagian yang menjadikan negara itu ada. Adapun unsur-unsur negara menurut beliau ada tiga hal, yaitu: wilayah tertentu, rakyat, dan pemerintah yang diakui
- 6. Pengakuan secara De Facto Pengakuan secara de facto yaitu pengakuan-pengakuan tentang adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya Pengakuan de facto bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lainterhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi (konsul). Sedangkan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan Tingkat duta belum dapat dilaksanakan. b) Pengakuan de facto bersifat sementara, artinya pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat lebih jauh pada apakah negara itu akan mati atau akan jalan
- 7. Pengakuan secara De Jure Pengakuan de jure bersifat penuh, artinya, terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan diakui yang meliputi hubungan dagang, ekonomi dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak rnenempati konsulat atau membuka kedutaan Pengakuan de jure bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil
- 8. Bentuk Negara 1) Memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan. 2) Memiliki satu kepala negara, satu parlemen, dan dewan menteri 3) Hanya pemerintah pusat yang boleh menarik pajak Negara Kesatuan Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi.
- 9. Bentuk Negara 1) Mempunyai lebih dari satu kepala negara 2) Memiliki lebih dari satu konstitusi 3) Memiliki lebih dari satu kabinet 4) Memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan Negara Serikat (federal) Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian dimana sebagian kedaaulataan tersebut diserahkan kepada negara federal. Sehingga, pada hakikatnya kedaulataan berada pada negara bagian
- 10. Tujuan Negara TUJUAN PERLINDUNGAN UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat, berbunyi “melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi, “memajukan kesejahteraan umum” TUJUAN KESEJAHTERAAN
- 11. Tujuan Negara TUJUAN KECERDASAN TUJUAN PERDAMAIAN UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi, “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan negara yang satu ini untuk memastikan warga negara Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas serta layak UUD NRI Tahun 1945 pada alinea empat yang berbunyi, “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”
- 12. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia UUD NRI Tahun 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundangundangan di bawahnya
- 13. Thank You See You Next Time