PPKn Kelas X Bab 1

1. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka
praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara
BAHAN AJAR PPKN SMA KELAS X SMT 1

2. KOMPETENSI DASAR
Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam
Praktik
penyelenggaraan pemerintahan
negara sebagai salah satu
bentuk pengabdian kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
Mengamalkan nilai-nilai Pancasila
dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintah negara.
Menganalisis nilai-nilai Pancasila
dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan
negara.
Mewujudkan keputusan bersama
sesuai nilai-nilai Pancasila dalam
kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan negara

3. Materi Pembelajaran
Sistem Pembagian Kekuasaan Negara
Kedudukan dan fungsi Kementerian
Negara Republik Indonesia dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian
Nilai-nilai Pancasila dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

4. Sistem Pembagian
Kekuasaan Negara
Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah
dalam_mengatur semua yang berkaitan
dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi
untuk menjaga kestabilan_pemerintahan,
politik, pertahanan, ekonomi, dll.
Pengertian Sistem Pemerintahan

5. Pengertian Kekuasaan
Kekuasaan  kemampuan seseorang
untuk mempengaruhi orang lain agar
melakukan tindakan-tindakan yang
diperintahkannya
Kekuasaan negara  kewenangan
Negara untuk mengatur seluruh
rakyatnya untuk mencapai keadilan dan
kemakmuran, serta keteraturan.

6. Menurut John Locke
Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga
macam yaitu:
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan
untuk membuat atau membentuk
undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan
untuk melaksanakan undang-undang,
termasuk kekuasaan untuk mengadili
setiap pelanggaran terhadap
undangundang
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan
untuk melaksanakan hubungan luar
negeri.

7. Menurut Montesquieu
a. Kekuasaan legislatif, yaitu
kekuasaan untuk membuat atau
membentuk undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu
kekuasaan untuk melaksanakan
undang-undang
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu
kekuasaan untuk mempertahankan
undang undang, termasuk
kekuasaan untuk mengadili setiap
pelanggaran terhadap undang-
undang.

8. Konsep Pembagian
Kekuasaan di Indonesia
Mengapa harusa ada pembagian kekuasaan?
Kata kunci: kontrol dan keseimbangan di
antara lembaga pemegang kekuasaan.

9. Pembagian kekuasaan
Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian
(legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan.
Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-
bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama.
Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan
oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

10. Pemisahan kekuasaan
kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa
bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya.
Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-
masing. Contoh negara yang menganut mekanisme
pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

11. Konsep pembagian
kekuasaan yang dianut
Indonesia
Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur
sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri
atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara
horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

12. Pembagian kekuasaan
secara horisontal
pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-
lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif).
Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara
dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah.

13. Pemerintahan pusat
berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang
sederajat (kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif,
yudikatif, eksaminatif, dan moneter)
Pemerintahan daerah
berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang
sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).

14. Pembagian kekuasaan
secara vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal 
pembagian kekuasaan menurut tingkatnya,
yaitu pembagian kekuasaan antara
beberapa tingkatan pemerintahan.
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.

15. Pembagian kekuasaan
secara vertikal Hubungan antara pemerintahan provinsi dan
pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi,
pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat
dalam bidang administrasi dan kewilayahan.
muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas
desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan
wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah
otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus
dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya,
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan
dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
agama, moneter dan fiskal.

16. Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Indonesia
Pembagian Kekuasaan Secara
Vertikal
Pembagian Kekuasaan
Secara Horizontal
Kekuasaan Konstitutif,
dijalankan oleh MPR.
Kekuasaan Eksekutif
dipegang oleh...
Kekuasaan Legislatif
dipegang oleh…
Kekuasaan Yudikatif
dipegang oleh…
Kekuasaan Eksaminatif/
Inspektif dijalankan oleh…
Kekuasaan Moneter
dijalankan oleh….
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
Pada pemerintahan daerah berlangsung
pembagian kekuasaan secara vertikal
yang ditentukan oleh pemerintahan
pusat.
Lahir sebagai konsekuensi
diterapkannya asas desentralisasi.
Diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
OTODA diatur dalam Pasal 18 Ayat 5
UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945

17. Kedudukan dan Fungsi
Kementerian Negara Republik
Indonesia

18. Pembentukan kementerian
Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan.
Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden
mengucapkan sumpah/janji.
Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas
disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian
tersendiri.
Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan
dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk
pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan,
dan keuangan harus dengan persetujuan DPR

19. Kedudukan Lembaga
Kementerian
Menurut UU No.39 tahun 2008 mengenai
Kementerian Negara pada Bab II Kedudukan dan Urusan
Pemerintahan
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesi.
Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
Kedudukannya juga tidak tergantung pada dewan akan
tetapi tergantung pada Presiden.
Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi
dalam pemerintahan Negara para Menteri bekerja
bersama, satu sama lain seerat-eratnya di bawah
pimpinan Presiden.

20. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan, yang terdiri atas:
1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur
Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar
negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan
agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan,
sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan,
pertambangan, energi, pekerjaan umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi,
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
kelautan, dan perikanan.

21. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan, yang terdiri atas:
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi
urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur
negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara,
pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu
pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil
dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan,
pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan
atau daerah tertinggal.

22. Kedudukan dan Fungsi
Lembaga Pemerintahan non
Kementrian

23. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan
lembaga negara yang dibentuk untuk membantu
presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan
tertentu.
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di
bawah presiden dan bertanggung jawab langsung
kepada presiden melalui menteri atau pejabat
setingkat menteri yang terkait.

24. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian didirikan
dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus
yang didelegasikan kepadanya oleh presiden.
Pembentukan dan pembubarannya tergantung
pada keinginan presiden; presiden dapat
membentuk yang baru atau membubarkan yang
lain semata-mata tergantung pada keinginannya
saja.

25. Lembaga Pemerintah Non Kementrian
yang ada di Indonesia
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Informasi
Geospasial (BIG), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan
Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN), Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(Bakosurtanal), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pengawas Tenaga
Nuklir (Bapeten), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP)

26. Nilai-nilai Pancasila dalam
Penyelenggaraan pemerintahan

27. Nilai-nilai Pancasila
1. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya
pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai
pancipta alam semesta.
bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis
adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama,
menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta
tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.
2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti
kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam
hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan
memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

28. 3. Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke
arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa
nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan
menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang
dimiliki bangsa indonesia.
4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat
melalui lembaga-lembaga perwakilan.
5. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu
tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur
secara lahiriah ataupun batiniah.

29. Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila
adalah yang berhakikat:
a. Kebebasan,terbagikan/terdesentralisasikan,
kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan
norma kehidupan.
b. Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-
prinsip demokrasi yang memperjuangkan
kepentingan rakyat , kontrol publik.
c. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya.
d. Supremasi hukum.