Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pend.
kewarganegaraan
ASNIAR SILALAHI, S.PD
NIP.
198505292010012009
SMA NEGERI 3 MUARO JAMBI
Bab 4
Mengupas
penyelenggara
kekuasaan negara
A. Sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia
1. macam-macam kekuasaan negara
kekuasaan negara merupakan kewarne...
2. Konsep pembagian kekuasaan di indonesia
Pemisahaan kekuasaan berarti kekuasaan itu terpisah-pisah dalam
beberapa bagian...
a. Pembagian kekuasaan secara horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi le...
5. Kekuasaan eksaminatif/ispiratif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pemeriksaan atas pengolalaan d...
B. Kedudukan dan fungsi kementrian negara republik
Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementrian
1. Tugas kementrian neg...
Pasal 17 UUD negara RI tahun 1945
1. presiden di bantu oleh mentri-mentri negara
2. mentri di angkat dan di berhentikan ol...
Pasal 22 ayat 2 UU
RI n0.39 tahun 2008
tentang kementrian
negara untuk dapat
di angkat menjadi
mentri
Warga negara Indones...
2. Klasifikasi kementrian negara RI
Pasal 15 UU RI nomor 39 tahun 2008 tentang kementrian negara secara tegas menyatakan b...
c. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan
1. Kementrian sekretariat negara
2. kementrian riset & teknologi
3. kemen...
3. Lembaga pemerintahan non-kementrian
Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementrian
(LPNK) yang dahu...
11. BNPT
12. BNP2TKI
13. BPOM dibawah koordinasi mentri kesehatan
14. Bapeten dibawah koordinasi mentri riset dan teknolog...
C. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah
dalam kerangka negara kesatuan RI
1. Konsep pemerintah daerah
keberadaan pemerin...
Pemerintah daerah memiliki 2 tingkatan
1. Pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintaha daerah provinsi (gubern...
2. Kewenangan pemerintahan daerah
pemerintah daerah merupakan merupakan alat
kelengkapan pembukaan UUD negara RI tahun 194...
Semoga bermanfaat
Thanks you
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 4 kls xi k 13

384 views

Published on

LEMBAGA NEGARA

Published in: Education
  • Be the first to comment

Bab 4 kls xi k 13

  1. 1. Pend. kewarganegaraan ASNIAR SILALAHI, S.PD NIP. 198505292010012009 SMA NEGERI 3 MUARO JAMBI
  2. 2. Bab 4 Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
  3. 3. A. Sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia 1. macam-macam kekuasaan negara kekuasaan negara merupakan kewarnegaraan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu: * kekuasaan legislatif kekuasaan untuk membuat atau membentuk UU * kekuasaan eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan UU * kekuasaan federatif kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negri
  4. 4. 2. Konsep pembagian kekuasaan di indonesia Pemisahaan kekuasaan berarti kekuasaan itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organya maupun fungsinya. Lembaga pemegang kekuasaan negara meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Mekanisme pemisahan kekuasaan didalam pembagian kekuasaan negara itu dibagi (legislatif, eksekutif, yudikatif) tetapi tidak dipisahkan. Konsep pembagian kekuasaan yang di anut di indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di indonesia diatur didalam UUD negara republik Indonesia tahun 1945. pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian: • Pembagian kekuasaan secara horizontal • Pembagian kekuasaan secara vertikal
  5. 5. a. Pembagian kekuasaan secara horizontal Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga- lembaga tertentu (legislatif,eksekutif,yudikatif). Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif,eksekutif,yudukatif) menjadi enam kekuasaan negara yaitu: 1. kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD, kekuasaan ini dijalankan oleh majelis UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa majelis pemusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD. 2. kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan UU dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD negara RI indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 3. kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk UU kekuasaan ini dipegang oleh dewan perwakilan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 Uud negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk UU. 4. kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi sebagaimana ditugaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
  6. 6. 5. Kekuasaan eksaminatif/ispiratif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengolalaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan yang dijalankan oleh badan pemeriksaan keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 E ayat 2 UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini di jalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 D UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam UU. b. Pembagian kekuasaan secara vertikal Pasal 18 ayat 2 Uud negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU dalam pasal 18 ayat 5 UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
  7. 7. B. Kedudukan dan fungsi kementrian negara republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementrian 1. Tugas kementrian negara RI. Kewenangan presiden republik Indonesia menurut Uud negara republik Indonesia tahun 1945 Kewenangan presiden republik Indonesia sebagai kepala negara a. Pasal 10 b. pasal 11 ayat 1 c. pasal 11 ayat 2 d. pasal 12 e. pasal 13 ayat 1 dan 2 f. pasal 13 ayat 3 g. pasal 14 ayat 1 h. pasal 14 ayat 2 i. pasal 15 Kewenangan presiden republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan a. Pasal 4 ayat 1 b. pasal 5 ayat 1 c. pasal 5 ayat 2 d. pasal 16 e. pasal 17 ayat 2 f. pasal 20 ayat 2 dan 4 g. pasal 22 ayat 1 h. pasal 23 ayat 2 i. pasal 23 f ayat 1 j. Pasal 24 a ayat 3 k. pasal 24 b ayat 3 l. pasal 24 c ayat 3
  8. 8. Pasal 17 UUD negara RI tahun 1945 1. presiden di bantu oleh mentri-mentri negara 2. mentri di angkat dan di berhentikan oleh presiden 3. setiap mentri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan 4. pembentukan negara diatur dalam undang-undang Kementrian negara RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintah di bawah & bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara yaitu: a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya c. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya Pasal 17 ayat 3 Uud negara RI tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap mentri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab kementrian negara terdiri atas: a. Urusan pemerintah yang nonmenklatur kementrian b. urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945 c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi progam pemerintah.
  9. 9. Pasal 22 ayat 2 UU RI n0.39 tahun 2008 tentang kementrian negara untuk dapat di angkat menjadi mentri Warga negara Indonesia Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa Setia kepada pancasila sebagai dasar negara UUD negara RI tahun 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Sehat jasmani dan rohani Memiliki intregitas dan kepribadian yang baik Tidak pernah di pidana penjara
  10. 10. 2. Klasifikasi kementrian negara RI Pasal 15 UU RI nomor 39 tahun 2008 tentang kementrian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementrian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementrian negara. Berdasarkan peraturan presiden RI no 47 tahun 2009 RI dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya yaitu: a. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang nonmenklatur/nama kementriannya secara tegas disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945 terdiri ats: 1. kementrian dalam negeri 2. kementrian luar negeri 3. kementrian pertahanan b. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945: 1. kementrian hukum dan HAM 2. kementrian keuangan 3. kementrian energi & sumber daya mineral 4. kementrian perindustrian 5. kementrian perdagangan 6. kementrian kehutanan 7. kementrian perhubungan 8. kementrian kelautan & perikanan 9. kementrian tenaga kerja & transmigrasi 10. kementrian pekerjaan umum 11. kementrian kesehatan 12. kementrian pendidikan & kebudayaan 13. kementrian sosial 14. kementrian agama 15. kementrian pariwisata & ekonomi kreatif 16. kementrian komunikasi & informatika
  11. 11. c. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan 1. Kementrian sekretariat negara 2. kementrian riset & teknologi 3. kementrian koperasi & usaha kecil dan menengah 4. kementrian lingkungan hidup 5. kementrian pemberdayaan perempuan & perlindungan anak 6. kementrian pendayagunaan apratur negara dan reformasi birokrasi 7. Kementrian pembangunan daerah tertinggal 8. kementrian perencanaan pembangunan nasional 9. kementrian BUMN 10. kementrian perumahan rakyat 11. kementrian pemuda dan olahraga Kementrian koordinator a. Kementrian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan b. kementrian koordinator bidang perekonomian c. kementrian koordinator bidang kesehatan rakyat
  12. 12. 3. Lembaga pemerintahan non-kementrian Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementrian (LPNK) yang dahulu namanya lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementrian merupakan lembaga negara yang di bentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh peraturan Presiden RI, yaitu keputusan presiden RI no 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut daftar LPNK yang ada di Indonesia. 1. ANRI di bawah koordinator mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi 2. BIG 3. BIN 4. BKN dibawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi 5. BKKBN di bawah mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 6. BKPM di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian 7.Bakosurtanal di bawah koordinator mentri riset dan teknologi 8. BMKG 9.BNN 10. BNPB
  13. 13. 11. BNPT 12. BNP2TKI 13. BPOM dibawah koordinasi mentri kesehatan 14. Bapeten dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi 15. BPKP 16. Bapedal dibawah koordinasi mentri lingkungan hidup 17. BPPT dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi 18. Bappenas di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian 19. BPN di bawah koordinasi mentri dalam negeri 20. BPS di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian 21. Basarnas 22. BSN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi 23. BATAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi 24. Bulog di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian 25. LAN di bawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi 26. LIPI di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi 27. Lemhannas 28. LKPP 29. LAPAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi 30. Lemsaneg dibawah koordinasi mentri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan 31. Perpusnas di bawah koordinasi mentri pendidikan dan kebudayaan
  14. 14. C. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan RI 1. Konsep pemerintah daerah keberadaan pemerinrah daerah secara tegas dijamin dan di atur dalam UUD negara RI tahun 1945 dan UU RI no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pasal 18 ayat 1 NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur dengan UU. Ini menunjukan bahwa di negara kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU RI no 32 tahun 2004 pemerintah daeraah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi selus-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. a. Penyelenggara urusan pemerintah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, keamanan, pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. b. Pemerintah pusat dan DPDR sebagai penyelenggara pemerintah daerah berkedudukan sewbagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil dan perangkat daerah. Sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilu
  15. 15. Pemerintah daerah memiliki 2 tingkatan 1. Pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintaha daerah provinsi (gubernur/wakil gubernu dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD provinsi. 2. pemerintah daerah kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kab/kota (bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dan perangkat daerah dan tugas pembantuan c. Asas otonomi dan tugas pembantuan asas otonomi adalah hak wewenang dan kewajiban daerah (provinsi dan kab/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Konsekuensi asas ini adalah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah yang di wujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerha dan di sebarkan dalam bentuk APBD. hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersifat hierarkis.
  16. 16. 2. Kewenangan pemerintahan daerah pemerintah daerah merupakan merupakan alat kelengkapan pembukaan UUD negara RI tahun 1945 alinia ke-7 dan ke-4 pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintah beberapa kewenangan yang tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah politik luar negri. Pertahanan, keamanan, peradilan/yustisi moneter dan fsikal serta urusan agama UUD no 37 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah provinsi tentu berbeda, yaitu menjadi pilihan pemerintah yang secara nyata dan berpotensi. Sesuai dengan kondisi kekhasan unggulan daerah bersangkutan.
  17. 17. Semoga bermanfaat Thanks you

×