Dokumen tersebut membahas konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menurut undang-undang tersebut. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memperkuat prinsip NKRI dan tidak mengubahnya menjadi negara federal. Amandemen pasal 18 mengatur secara komprehensif hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta otonomi daerah.

1. OLEH
TAUFIK HIDAYAT (12009025)
PRODI PPKN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2. • Kompetensi Dasar
 Menganalisis dinamika
pengelolaan kekuasaan negara di
pusat dan daerah berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945dalam mewujudkan tujuan
negara
 Menyaji hasil analisis dinamika
pengelolaan kekuasaan negara di
pusat dan daerah berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
dalam mewujudkan tujuan negara
Konsep NKRI dalam kehidupan
bernegara
Pengertian pemerintahan dalam UUD
1945
Hubungan antara pemerintah pusat
dan daerah di daerah otonom
Indikator

3. • Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian
harus memahami pengertian atau makna negara
Indonesia. Makna tesebut penting diketahui untuk
semakin mempertegas identitas negara Indonesia.
Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali
pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai
negara kesatuan dan menghilangkan keraguan
terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara
Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.
BACK

4. • Ketika MPR melakukan amandemen Pasal 18 UUD 1945 dilakukan
pengaturan secara komprehensif , yakni disamping mengubah redaksi
pasal juga dilakukan penambahan ayat-ayat dan pasal-pasal baru
berkaitan dengan pemerintahan daerah . Pasal 18 ditambah dengan 6 ayat
baru sehingga menjadi 7 ayat yang antara lain mengatur masalah otonomi
daerah dan tugas pembantuan , pemilihan anggota DPRD dan Kepala
Daerah yang dilakukan secara demokratis dan langsung oleh rakyat, serta
kewenangan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah dan
peraturan lain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Sedang penambahan pasal baru dilakukan dengan membuat
pasal 18 A yang mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan , keuangan , pelayanan umum
dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedang penambahan pasal 18 B
isinya mengakui adanya satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
dan istimewa , serta mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dengan
hak-hak tradisionalnya.
BACK

5. next

6. OFF