Mata pelajaran kn Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara kelas XI

2. Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan
Negara
1. Sistim Pembagian Kekuasaan Negara
Indonesia
 Menjelaskan macam-macam kekuasaan
Negara
 Menganalisis konsep pembagian
kekuasaan di Indonesia

3. Unsur unsur negara :
1. Rakyat.
Penduduk
Warga negara
Bukan warga negara
Bukan penduduk
2. Wilayah.
3. Pemerintahan
4. Pengakuan dari negara lain
??

4. Cita-cita Negara
Tujuan Negara
??
Pemerintahan

5. Tiga macam kekuasaan negara menurut John Locke :
1. Legislatif, yaitu membuat aturan
2. Eksekutif, yaitu melaksanakan aturan
3. Federatif, yaitu mengatur urusan ln, perang,damai
mengadili termasuk salah satu tugas eksekutif
Tiga macam kekuasaan negara menurut Montesquie :
1. Legislatif, yaitu membuat undang-undang
2. Eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang
3. Yudikatif, yaitu mengawasi peraturan (mengadili)
Teori ini dikenal dengan teori Trias Politica. Setiap
fungsi terpisah satu sama lain

6. • Pemisahan kekuasaan (separation of powers)
kekuasaan negara terpisah-pisah dlm
beberapa bagian baik organ maupun
fungsinya
• Pembagian kekuasaan (divisions of powers)
kekuasaan negara dibagi dlm beberapa
bagian, dan diantara bagian itu ada koordinasi
atau kerjasam

7. Pembagian kekuasan di Indonesia
(UUD NRI Tahun 1945)
HORIZONTAL VERTIKAL
K. Konstitutif
K. Legislatif
K. Eksekutif
K. Yudikatif
K. Eksaminatif/Inspektif
K. Moneter
P. Provinsi
P. Kabupaten/kota

8. Kekuasaan Konstitutif
• Kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD
• MPR
• Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar”.

9. Kekuasaan Legislatif
• Membentuk UU
• DPR
• Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “DPR
memegang kekuasaan membentuk UU”
• DPD Pasal 22D (1) “DPD dapat mengajukan
kepada DPR rancangan UU yg berkaitan dgn
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sda & sde lainnya, serta yg berkaitan
dg perimbangan keuangan pusat dan daerah

10. Kekuasaan Eksekutif
• Menjalankan UU & menyelenggarakan
pemerintahan negara
• Presiden
• Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
“Presiden RI memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD”

11. Kekuasaan Yudikatif
• Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan
• MA, MK
• Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
MA & badan peradilan yg berada di bawahnya
dlm lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah MK”

12. Kekuasaan Eksaminatif / inspektif
• Menyelenggarakan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara
• BPK
• Pasal 23 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
“untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan
satu BPK yang bebas dan mandiri”

13. Kekuasaan Moneter
• Menetapkan dan melaksanakan bebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran
sistim pembayaran serta memelihara
kestabilan nilai rupiah
• Bank Indonesia
• Pasal 23 D UUD NRI Tahun 1945 “negara
memiliki suatu bank sentral yg susunan,
kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,
dan indepedensinya diatur dlm UU”

14. Pembagian kekuasaan secara Vertikal
• Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “NKRI dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yg diatur dengan UU”
• Hubungan antara pemerintahan provinsi dan
pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan
koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh
Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan
kewilayahan.
• konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi

15. • Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
“Pemerintah daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh UU ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat”

16. Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan
Negara
2. Kedudukan dan Fungsi Kementerian
Negara RI dan Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian
 Menganalisis kedudukan dan fungsi
kementerian Negara RI
 Menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga
pemerintahan non kementerian

17. Kewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Negara
Kewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Pemerintahan
1.Memegang kekuasaan yg
tertinggi atas AD, AL, dan AU
(Pasal 10).
2.Menyatakan perang,
membuat perdamaian &
perjanjian dgn negara lain
dgn persetujuan DPR (Pasal
11 (1)).
3.Membuat perjanjian
internasional lainnya dgn
persetujuan DPR (Pasal 11
(2)).
4.Menyatakan keadaan bahaya
(Pasal 12)
1. Memegang kekuasaan
pemerintahan (Pasal 4 (1)).
2. Mengajukan RUU kpd DPR
(Pasal 5 ayat 1).
3. Menetapkan PP (Pasal 5 (2)).
4. Membentuk suatu dewan
pertimbangan yg bertugas
memberikan nasihat dan
pertimbangan kpd presiden
(Pasal 16).
5. Mengangkat dan
memberhentikan menteri
menteri (Pasal 17 ayat 2).

18. Kewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Negara
Kewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Pemerintahan
5. Mengangkat duta dan
konsul. Dlm mengangkat
duta, Presiden
memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 13
Ayat 1 dan 2).
6. Menerima penempatan duta
negara lain dengan
memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 13
Ayat 3).
7. Memberi grasi, rehabilitasi
dengan memperhatikan
pertimbangan MA (Pasal 14
Ayat 1).
6. Membahas dan memberi
persetujuan atas RUU
bersama DPR serta
mengesahkan RUU (Pasal 20
ayat 2 dan 4).
7. Menetapkan peraturan
pemerintah sebagai
pengganti UU dalam
kegentingan yg memaksa
(Pasal 22 ayat 1).
8. Mengajukan RUU APBN u/
dibahas bersama DPR dgn
memperhatikan
pertimbangan DPD (Pasal 23
ayat 2).

19. Kewenangan Presiden RI sebagai
Kepala Negara
Kewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Pemerintahan
8. Memberi amnesti dan abolisi
dengan memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 14
ayat 2).
9. Memberi gelar, tanda jasa, dan
lain-lain tanda kehormatan
yang diatur dengan UU (Pasal
15).
9. Meresmikan keanggotaan BPK
yg dipilih DPR dgn
memperhatikan pertimbangan
DPD (Pasal 23F ayat 1).
10.Menetapkan hakim agung dari
calon yg diusulkan KY dan
disetujui DPR (Pasal 24A (3)).
11.Mengangkat dan
memberhentikan anggota KY
dgn persetujuan DPR (Pasal 24
B ayat 3).
12.Mengajukan tiga orang calon
hakim konstitusi dan
menetapkan sembilan orang
hakim konstitusi (Pasal 24 C
ayat 3)

20. Presiden Republik Indonesia
dibantu oleh :
• seorang wakil presiden yang dipilih
bersamaan dengannya melalui Pemilu.
• kementerian negara yang dipimpin oleh
menteri-menteri negara. Menteri-menteri
negara ini dipilih dan diangkat serta
diberhentikan oleh Presiden

21. Dasar hukum kementrian negara
• Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 :
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.
3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan.
4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam UU.
• UU RI No.39 tahun 2008 tentang Kementrian
Negara

22. Klasifikasi Kementrian Negara :
1. Kementerian yang menangani urusan
pemerintahan yang nomenklatur/nama
kementeriannya secara tegas disebutkan
dalam UUD NRI Tahun 1945, terdiri atas:
1) Menteri Dalam Negeri :Tjahjo Kumolo
2) Menteri Luar Negeri : Retno Lestari P.M
3) Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu

23. 2. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan
yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
3. M Hukum dan Hak Asasi Manusia 10.M Keuangan
4. M Energi & Sumber Daya Mineral 11.M Perindustrian
5. M Perdagangan 12.M Pertanian
6. M Perhubungan 13.M
Kesehatan
7. M Kelautan dan Perikanan 14.M Sosial
8. M PU & Perumahan rakyat 15.M Agama
9. M Budaya Dikdasmen 16.M Pariwisata
10. Menristek dan Dikti 17.M Kemaritiman
11. M Komunikasi dan Informatika 18.Kepala Bappenas

24. 3. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan
dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi
program pemerintah, terdiri atas:
4. M Sekretariat Negara
5. M Koperasi dan UKM
6. M Lingkungan Hidup & Kehutanan
7. M Pemberdayaan Perempuan dan Anak
8. M Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
9. M PDT dan Transmigrasi
10. M Badan Usaha Milik Negara
11. M Pemuda dan Olah Raga
12. M Ketenaga-kerjaan
13. M Agraria dan Tata Ruang

25. Selain di atas, ada juga kementerian koordinator
yang bertugas melakukan sinkronisasi dan
koordinasi urusan kementerian-kementerian
yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Kementerian koordinator, terdiri atas:
1.Menko Politik Hukum dan Keamanan
2.Menko Perekonomian
3.Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

26. Lembaga Pemerintah
Non Kementerian
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
merupakan lembaga negara yang dibentuk
untuk membantu presiden dalam
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
berada di bawah presiden dan bertanggung
jawab langsung kepada presiden melalui
menteri atau pejabat setingkat menteri yang
terkait

27. Saat ini terdapat 28 LPNK yakni :
1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Intelijen Negara (BIN)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN)
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6. Badan Informasi Geospasial (BIG)
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

28. 11.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga (BNP2TKI)
12.Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP)
13.Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
14.Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
15.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT)
16.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)
17.Badan Pertanahan Nasional (BPN)
18.Badan Pusat Statistik (BPS)
19.Badan SAR Nasional (BASARNAS)
20.Badan Standardisasi Nasional (BSN)

29. 21.Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
22.Lembaga Administrasi Negara (LAN)
23.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
24.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)
25.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
26.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN)
27.Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
28.Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
(PERPUSNAS)

30. 30
30