3. TEORI NEGARA
Teori Negara Polisi Teori Negara Hukum
Teori Theokratis
Teori Negara
Kesejahteraan
Teori Negara
Kekuasaan
Teori Plato
BAGAN
4. TEORI TUJUAN NEGARA
Negara bertujuan untuk memajukan
kesusilaan manusia, baik sebagai individu
maupun sebagai makhluk sosial.
Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah
mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-
besarnya Machiavelli mengatakan bahwa
tujuan negara adalah menghimpun dan
memperbesar kekuasaan negara agar tercipta
kemakmuran, kebesaran, kehormatan dan
kesejahteraan rakyat
Teori
Plato
Teori Negara
Kekuasaan
5. … LANJUTAN
tujuan negara adalah untuk mencapai
penghidupan dan kehidupan aman serta
tentram dengan taat kepada dan di bawah
pimpinan Tuhan, Thomas Aquinas dan
Agustinus
negara bertujuan semata-mata
menjaga keamanan dan ketertiban
negara serta pelindung hak serta
kebebasan warganya. Immanuel
Kant.
Teori
Theokrati
s
Teori Negara
Polisi
6. … LANJUTAN
Tujuan negara menurut teori ini adalah
untuk mewujudkan kesejahteraan
Umum, Mr. R. Kranenburg.
Teori Negara
Kesejahtraan
negara bertujuan menyelenggarakan
ketertiban
hukum, dengan berdasarkan dan
berpedoman pada hukum, Krabbe
Teori
Negara
Hukum
7. Rumusan tujuan Negara Republik Indonesia
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial......
11. Peran Pemerintah Pusat dalam
Mewujudkan Tujuan Negara
1.Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia
2.Memajukan kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia
3.Mencerdaskan kehidupan seluruh
rakyat Indonesia
4.Aktif melaksanakan ketertiban dunia
12. KEKUA SA A N P EM ERINTA H A N
PRESIDEN
Pemerintahan Daerah
KEMENDAGRI
Kementerian/LPNK
Koordinasi
Koordinasi
Sebagian
Urusan
Tanggungjawab
PUSAT
DAERAH
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
Koordinator dlm
penyeleng. urusan pem.
di daerah
PRESIDEN MEMEGANG
TANGGUNG JAWAB AKHIR ATAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN TERMASUK
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4 (1)
UUD 1945
12
13. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
Pemerintahan = bestuurvoering =
pelaksanaan tugas pemerintah
Pemerintah = organ/alat atau aparat yang
menjalankan pemerintahan
Pemerintah :
- Luas (in the broad sense) = semua alat
kelengkapan negara
- Sempit (in the narrow sense) = kekuasaan
eksekutif
14. ISTILAH PEMERINTAHAN
Pemerintahan sbg fungsi (bestuur als
functie) = melaksanakan tugas-2
pemerintahan
Pemerintahan sbg organisasi (bestuur als
orgaan) = mempelajari ketentuan-2 susunan
organisasi, termasuk di dalamnya fungsi,
penugasan, kewenangan, dan kewajiban
masing-2 departemen, badan, dinas dan
instansi pemerintahan
15. Pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945
16. 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite
Nasional Daerah
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai
Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
4) Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang
Pemerintahan Daerah
17. 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah
10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
18. LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
Undang-Undang
Dasar NRI Tahun
1945
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
19. Desentralisasi : Penyerahan wewenang
pemerintahanoleh Pemerintah kepada daerah otonom
Untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan
dalam sistem NKRI
Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintah
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu
Tugas pembantuan : Penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari
pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu
ASAS OTONOMI DAERAH
20. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
a.Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
b.Urusan otonom pemerintahan daerah menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi
urusan Pemerintah, yakni politik luar negeri; pertahanan dan
keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.
c.Urusan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan
urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
21. URUSA N P EM ERINTA H AN
KONKUREN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
Pertambangan,
Perdagangan, dll.
Kes, Pendidik,
PU, dll.
WAJIB
CATATAN:
Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan,
Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian
hasilnya dibagikan ke Kab/Kota
Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR NON YAN DASAR
S P M
21
22. P EM B AGIA N WI LA YA H D A N P EN A TA A N D A ERA H
Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota
Merupakan daerah otonom dan
masing2 mempunyai
pemerintahan daerah
Merupakan wilayah administratif
yang menjadi wilayah kerja bagi
Gubernur, Bupati/Walikota
dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum
Penyesuaian
daerah otonom
Penggabungan
Pembentukan
Desain Besar
Penataan Daerah
Pedoman penataan daerah
Peraturan Pemerintah
Penataan Daerah
Pembagian Wilayah
22
Melalui Daerah
Persiapan
23. URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan Pemerintahan adalah
kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.
25. Urusan pemerintahan absolut adalah
Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.
1. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT
Urusan pemerintahan absolut meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
26. Urusan pemerintahan konkuren
menjadi kewenangan Daerah terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:
1. Urusan Pemerintahan Wajib
2. UrusanPemerintahan Pilihan.
27. Urusan Pemerintahan Wajib
terdiri atas
1. Urusan Pemerintahan yang
berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
2. Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
… LANJUTAN
28. Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan
Dasar meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan
ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan
permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum,
dan pelindungan
masyarakat; dan
f. sosial.
29. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
i. perhubungan
30. …LANJUTAN
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
31. a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Urusan Pemerintahan
Pilihan
32. 3. Urusan pemerintahan umum
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan
lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
33. …Lanjutan
e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan
yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila; dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan
oleh Instansi Vertikal.
