Be & gg, muhammad nur cholish, prof. dr. ir.hapzi ali, mm, cma, business ethics and good governance, board of directors, universitas mercu buana, 2017 Minggu 4

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Cholish
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir.Hapzi Ali, MM, CMA
NIM : 55117110135
FORUM
Banyak pakar yang menyatakan bahwa sangat sulit menerapkan Good Governance (GCG & GGG )di Indonesia,
karena beberapa fkctor diantaranya adalah Negara yang sedang berkembang, multi etnis, multi suku dan budaya,
Negara kepulaun dan lain sebagaikam. Bagaimana menurut saudara akan statement ini dan bagaimanakah konsep
yang efektif dan efisien untuk hal ini
Menurut saya penerapan Good Corporate Governance di Indonesia memang masih sulit karena terdapat kendala.
Penerapan Corporate Governance di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan
bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai inti dari
Corporate Governance. Ada beberapa kendala yang menyebabkan Indonesia saat ini memang masih sulit
menerapkan Good Governance (GCG & GGG ) salah satunya adalah KKN. Pelaku bisnis di Indonesia, kelompok
perusahaan swasta, sebagian besar adalah perusahaan keluarga (etnis,suku), yang sudah tentu pengendalian
dilakukan oleh keluarga. Kekerabatan dan kesukuan masih membudaya, kemudian pelaku bisnis memiliki
hubungan erat dengan para pejabat dan mendapatkan perlakuan istimewa dan perlindungan dari pemerintah.
Sehingga konsep konsep koorporasi yang benar belum dijalan kan dan pelaku usaha menjadi kurang profesional.
Kendala – Kendala Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia secara garis besar akan dikelompokan
ke dalam kendala hukum, kendala budaya, kendala politik, kendala lingkungan bisnis, dan kendala lainnya.
Namun disetiap kesulitan pasti ada jalan untuk keluarnya begitulah pepatah mengatakan begitu juga dengan
masalah yang terjadi di Indonesia dengan penerapan Good Governance ini. Berikut konsep yang efisien dan efektif
yang harus dilakukan guna mewujudkan Good Governance di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Adanya hubungan yang baik dan bersinergi antara pemerintah (sebagai penyelenggara negara), korporasi
sektor swasta (sebagai penggerak ekonomi) dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya) dalam
pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Ketiga pihak tersebut saling berperan
dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak
tersebut menjadi jawaban besar.
2. Adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan
keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta
mampu menjawab ketentuan dasar keadilan.
3. Harus ada keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan. Semua warga
masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui
lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.

2. 4. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik
dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. Pemerintah harus dapat mencari orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi. Memilih aparatur atau
pelaku pemerintahan yang unggul akan berpengaruh baik dengan penyelenggaraan negara. Korupsi yang
masih tetap eksis sampai saat ini adalah salah satu faktor yang mempersulit dicapainya good governance.
Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi agenda wajib yang tidak pernah lelah untuk
dilakukan.
6. Mencegah (preventif) dan menanggulangi (represif). Pencegahan dilakukan dengan memberi jaminan
hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka (open government). Jaminan kepada hak publik seperti
hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh akses informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan dan hak mengajukan keberatan bila ketiga hak di atas tidak dipenuhi secara memadai. Jaminan
yang diberikan jika memang benar-benar bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat
(Hardjasoemantri, 2003).
QUIS
Board Of Director
Board of directors merupakan badan yang mewakili kepentingan para pemegang saham, dan bertanggung jawab
kepada mereka untuk serangkaian tugas tertentu, termasuk mendefinisikan strategi perusahaan dan filosofi
perusahaan, pengawasan eksekutif manajemen, dan pelaksanaan pengendalian internal. Di Negara-negara Asia
seperti Jepang, Korea dan Indonesia kata board of directorssetara dengan Dewan Komisaris.
Board Committees
Terdapat dua jenis umum dari Board of committees , tipe yang pertama adalah Management Support atau
Operating Committee yang bertugas untuk memberikan masukan kepada manajemen mengenai keputusan. Tipe
yang kedua adalah komite sebagai monitoring yang bertugas untuk melindungi kepentingan pemegang saham
dengan menyediakan tujuan, tinjauan independen urusan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan legalitas,
integritas, dan kualitas etis dari kegiatan perusahaan.
Sebagai Board of committees memiliki tanggung jawab komite, antara lain :
1. Meninjau dan menyetujui strategi dan kebijakan Grup dan pendekatan untuk digunakan dalam Ulasan
Kompensasi tahunan Grup remunerasi;
2. Memastikan bahwa dukungan kinerja terkait pengaturan kompensasi strategi bisnis dan memberikan
keseimbangan menantang yang sesuai antara risiko dan imbalan;
3. Mempertimbangkan undang-undang, peraturan, pedoman dan rekomendasi yang berkaitan dengan
remunerasi dan tata kelola perusahaan;

3. 4. Pemantauan tingkat dan struktur remunerasi untuk manajemen senior, termasuk kinerja individu
terhadap tujuan dan merekomendasikan remunerasi masing-masing anggota Dewan eksekutif, dan
5. Menyediakan laporan tahunan kepada Dewan dan pemegang saham dari kebijakan remunerasi
Perseroan.
Board Composition dan Board Power
Board composition dapat dibagi dalam tiga kategori, antara lain: Insider Director , Affiliated outside director, dan
Independent outside director . Board composition dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan dan
biasanya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan board independence dan keragaman (perusahaan dan
pengalaman industri, latar belakang fungsional, dll) dari board members. Board independence mengacu pada
dewan perusahaan yang memiliki mayoritas outside directors independen. Dibandingkan dengan papan insider-
didominasi, papan luar yang didominasi diyakini morevigilant dalam memantau perilaku manajerial dan
pengambilan keputusan perusahaan. Sebuah papan yang terdiri dari direksi dengan beragam rangkaian keahlian
fungsional (marketing, teknik, keuangan, dll) industry experiences, kualifikasi pendidikan, etnis dan jenis kelamin
campuran mungkin lebih siap untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi perusahaan dan memberikan
para eksekutif dengan saran dan konsultasi dari berbagai perspektif.
Board power memiliki wewenang untuk memilih dan mengatur keadaan sebuah board didalam perusahaan, selain
itu Board power memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perusahaan
sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
Implementasinya Dalam Kontek Good Corporate Governance Di Indonesia
Tentu dengan adanya pembagian-pembagian seperti Board of Director, Board Committes, Board Power dan Board
Composition akan sangat berpengaruh bagi penerapan GCG di perusahaan maupun di Indonesia, hal ini
dikarenakan dengan sistem kerja yang baik tentu akan lebih mudah untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan. Manfaat lain dari penerapan sistem ini adalah dengan sistem kepengurusan yang baik akan
meningkatkan produktivitas perusahaan dan tentu hal ini dapat menarik modal investor dengan biaya yang lebih
rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
Di Indonesia walaupun masing-masing jenis perusahaan memiliki Board of Director, Board Committes, Board
Power dan Board Composition yang berbeda-beda tetapi menurut saya di Indonesia yang terpenting adalah
kejujuran dari setiap anggota board karena sistem kepengurusan yang baik tidak akan memberi dampak yang baik
jika tidak ada kejujuran dari setiap anggota. Sistem kepengurusan di Indonesia saat ini masih ada yang belum
menerapkan kejujuran di masing-masing board sehingga banyak kasus perusahaan yang melibatkan anggota board
, keadaan seperti ini harus segera diperbaiki agar dapat mewujudkan perusahaan yang berkembang dengan
menerapkan prinsip GCG yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban, Kewajaran dan
Kesetaraan.

4. DAFTAR PUSTAKA
1. http://ririenek027.blogspot.co.id/2017/03/begg-ririen-eka-dinyati-prof-dr-ir_29.html, (26 September 2017
Pukul 22.12)
2. http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Good%20Governance%20-%20koesnadi%20hardjasoemantri.pdf
, (26 September 2017 Pukul 22.24)
3. https://atyantahenggar.wordpress.com/2017/03/29/good-corporate-governance-di-indonesia-serta-
perbedaan-board-of-director-board-committes-board-power-board-composition-dan-implementasinya/ , (26
September 2017 Pukul 22.00)