Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan kosmetik

1. 1
Penerapan Good Corporate Governance di PT Martina Berto Tbk
Aprilini Khaterin Johan – 55117110086
Universitas Mercubuana Jakarta
Abstract
Good Corporate Governance (GCG) mempunyai prinsip yaitu TARIF (Transparancy,
Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness). Dalam penerapan good
corporate governance dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun unsur-unsur dalam
GCG yaitu : Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah : 1) Pemegang saham;
2) Direksi; 3) Dewan komisaris; 4) Manajer; 5) Karyawan; 6) Sistem remunerasi berdasar
kinerja; 7) Komite audit. Serta unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah : 1)
Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum; 2) Investor; 3) Institusi penyedia
informasi; 4) Akuntan publik; 5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan
golongan; 6) Pemberi pinjaman; 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas. PT Martina
Berto Tbk memberikan contoh perusahaan yang mempunyai sikap GCG dan dalam laporan
tahunannya dijelaskan mengenai unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan peran
sertanya melengkapi GCG pada PT Martina Berto Tbk.
Keyword: Good Corporate Governance (GCG), TARIF, PT Martina Berto Tbk
I. Introduction
Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), tidak terlepas dari budaya
organisasi yang berlaku di dalam organisasi itu sendiri. Budaya menurut Schein
(2010:5) adalah fenomena dinamis dalam kondisi “disini dan saat ini” dan sebuah latar
belakang struktur paksaan yang berpengaruh pada kelompok melalui beberapa cara.
Budaya sendiri secara terus-menerus diterapkan dan tercipta oleh interaksi yang
dilakukan kelompok dengan terbentuk oleh perilaku kelompok itu sendiri. Greertz
(dalam Driskill & Brendton 2010: 8) berpendapat pada budaya organisasi terdiri dari
jaringan yang signifikan yang terus dipintal oleh organisasi itu sendiri, serta dibangun
melalui adanya interaksi.
Setiap organisasi memiliki cara-cara yang unik dari apa yang mereka lakukan. Hal
ini sama halnya dengan budaya nasional maupun masyarakat, yang memiliki hal-hal
yang unik,seperti Bahasa, benda-benda peninggalan sejarah, nilai-nilai, perayaan-
perayaan, pahlawan-pahlawan, sejarah dan norma-norma, dan setiap organisasi juga
memiliki hal unik yang berbeda-beda pula. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari
beragam jenis suku, ras, budaya dan etnis yang beragam telah terbentuk menjadi satu
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Segala kebudayaan nasional, lokal maupun asing sekalipun telah ada dan terbentuk
bahkan sejak Indonesia belum merdeka pada tahun 1945. Budaya yang telah terbentuk
itu kemudian terefleksikan pada budaya-budaya organisasi yang ada di Indonesia yang
bertujuan untuk mencapai kesinambungan dan ketahanan dalam jangka panjang,

2. 2
meningkatkan kinerja dan pada akhirnya meningkatkan nilai tambah bagi organisasi
untuk kepentingan pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri.
II. Literature Review
A. Pengertian Good Corporate Governance
Pengertian Good Corporate Governance muncul karena terjadi pemisahan antara
kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah
masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal
dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana
yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak
menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governance
diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.
Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk
mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usahausaha korporasi
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha.
Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Corporate Governance yang
dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan
perspektif yang luas (stakeholders, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan
pengertian yang sama.
Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002
tentang penerapan GCG pada BUMN yang dalam Effendi (2009), menyatakan :
“Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ
BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan nilai-nilai etika”.
Corporate Governance menurut Sutedi (2011:1) adalah : “Suatu proses dan
struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal,
Komisaris, dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan
peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.
B. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam
pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus
dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik.
Menurut Sutedi (2011), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam
Corporate Governance, yaitu :

3. 3
1. Transparancy (Keterbukaan)
Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada
stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan
transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor
dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan
keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang
menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan
tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang
mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan
investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari
perubahan modal (volatility of capital).
2. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada
pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab
pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili
oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan
(oversight) dan pengawasan.
3. Fairness (Kesetaraan)
Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan
setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan perusahaan
perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas.
Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem
dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.
4. Sustainability (Kelangsungan)
Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan
menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (corporation) exist dan
menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara
untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan
berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum,
memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan
demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder-nya.
Sedangkan Prinsip-prinsip good corporate governance menurut Peraturan Bank
Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi
Bank Umum, diantaranya: Transparency, Accountability, Responsibility,
Independency dan Fairness (TARIF). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam good
corporate governance dapat dijabarkan sebagai berikut:

4. 4
1. Transparency (Keterbukaan)
Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material
dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan
informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang
berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus
dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat
diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu
kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan
transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam
kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari
investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan
pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki dana dalam
tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi
kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan
dari perubahan modal (volatility of capital).
2. Accountability (Akuntabilitas)
Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara
efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif,
maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (benturan kepentingan
peran). Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan
diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian
setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi.
Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (oversight) dan
pengawasan.
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di
dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang
berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan
hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang
sehat.
4. Independency (Kemandirian)
Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting
sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam
proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam
pengambilan keputusan tersebut.

5. 5
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)
Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang
berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara
baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan
pemegang saham secara fair (jujur dan adil).
Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar (Wilson Arafat,
2008:10), yaitu: 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 2. Meningkatkan corporate
value. 3. Meningkatkan kepercayaan investor. 4. Pemegang saham akan merasa puas
dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan
dividen.
C. Unsur-unsur Good Corporate Governance
Dalam penerapan good corporate governance pada perbankan dibutuhkan unsur yang
mendukung. Adapun menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG yaitu :
a. Corporate Governance – Internal Perusahaan
Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :
1) Pemegang saham;
2) Direksi;
3) Dewan komisaris;
4) Manajer;
5) Karyawan;
6) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
7) Komite audit.
Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi :
1) Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure);
2) Transparansi;
3) Akuntabilitas;
4) Kesetaraan;
5) Aturan dari code of conduct.
b. Corporate Governance – External Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari luar
perusahaan adalah :
1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;

6. 6
2) Investor;
3) Institusi penyedia informasi;
4) Akuntan publik;
5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
6) Pemberi pinjaman;
7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.
Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:
1) Aturan dari code of conduct;
2) Kesetaraan;
3) Akuntabilitas;
4) Jaminan hukum.
Perilaku partisipasi pelaku Corporate Governance yang berada di dalam rangkaian unsur-
unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas Corporate Governance.
D. Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance
Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate
Governance menurut Hery (2010), yaitu :
1) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya
perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut
membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2) GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik
modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor
dan kreditur domestik maupun internasional.
3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan
telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4) Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset
perusahaan.
5) Mengurangi korupsi. Penerapan Good corporate
Governance dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN
BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yang dalam
Hery (2010), yaitu :
1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki
daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;

7. 7
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders
maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim investasi nasional;
6. Mensukseskan program privatisasi.
III. Methods
Pada penulisan ini, informasi yang didapatkan oleh penulis bersumber dari
beberapa literature dan artikel di internet yang berkaitan dengan Good Corporate
Governance agar rumusan dan tujuan penulisan ini dapat terjawab. Data dalam
penelitian ini menggunakan data sekunder.
IV. Results & Discussion
A. Visi Misi PT Martina Berto Tbk
1. Visi
Menjadi perusahaan perawatan kecantikan dan spa yang terkemuka di dunia dengan
produk yang bernuansa ketimuran dan alami, melalui pemanfaatan teknologi modern,
penelitian dan pengembangan sebagai sarana peningkatan nilai tambah bagi
konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Misi
a. Mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk perawatan kecantikan
dan spa yang bernuansa ketimuran dan alami dengan standar mutu internasional
guna memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar dari premium,
menengah atas, menengah dan menengah-bawah dalam suatu portofolio yang
sehat dan setiap merek mampu mencapai posisi 3 besar di Indonesia di setiap
segmen pasar yang dimasukinya.
b. Menyediakan layanan yang prima kepada semua pelanggan dalam porsi yang
seimbang, termasuk konsumen dan para penyalur produk;
c. Mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan pertumbuhan bisnis;
d. Merekrut, melatih dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten dan
produktif sebagai bagian dari aset Perseroan;
e. Memanfaatkan metode operasi, sistem dan teknologi yang esien dan efektif di
seluruh unit dan fungsi usaha;

8. 8
f. Menerapkan ‘’Good Corporate Governance’’ secara konsisten demi kepentingan
para pemangku kepentingan (stakeholders);
g. Memberikan tingkat keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham;
h. Mengembangkan pasar internasional kosmetika, produk spa dan herbal dengan
fokus jangka menengah di kawasan Asia Pacic dan fokus jangka panjang di pasar
global dengan produk dan merek pilihan.
B. Struktur Organisasi PT Martina Berto Tbk

9. 9
C. Profil Perusahaan
PT. Martina Berto, Tbk (kode saham MBTO)
Jl. Pulo Kambing II no.1 Kawasan Industri Pulogadung/Jakarta Industrial Estate
Pulogadung Jakarta–13930 , Indonesia Phone : 62-21-4603717 Fax : 62-21-
46826316
KEGIATAN USAHA
Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:
a. Memproduksi barang-barang kosmetika dan obat tradisional (jamu).
b. Pemasaran dan Perdagangan barang-barang kosmetika, perawatan kecantikan dan
obat tradisional.
c. Selain itu, Perseroan memiliki kegiatan usaha penunjang yang dilakukan oleh
anak perusahaan:
1) PT Cedefindo, yaitu: jasa produksi atau makloon dalam produk kosmetika
kering, semi padat, cair dan aerosol, termasuk jasa formulasi, registrasi,
pengadaan bahan baku/kemas, proses produksi, pengemasan sampai logistik
secara one stop service bagi internal Martha Tilaar Group maupun ekstenal
dari perusahaan-perusahaan lainnya. Cedefindo berdomisili di Bekasi dan
berkedudukan di Graha Cedefindo, Jl, Raya Narogong km.4, Bekasi Timur
17116.
2) Eastern Beautypelago Pte Limited (“EB”), yaitu: anak perusahaan yang
berkedudukan di Singapore yang dibentuk untuk mengembangkan pasar
ekspor Perseroan serta mengelola dan mengembangkan Martha Tilaar Shop
(MTS) yaitu unit retail milik Perseroan di luar negeri. EB berdomisili di
Singapore dan beralamat di 1 Raffles Place #44-02, Singapore 048616.
3)
PRODUKSI
Produk Perseroan dan anak perusahaan memiliki fasilitas produksi yang terbagi ke dalam
empat kategori, yaitu:
1. Kosmetika Cair
Kosmetika cair termasuk di dalamnya cairan pembersih muka, pelembab, toner,
alas bedak, body splash cologne, hair spray, dan produk cair lainnya.
2. Kosmetika Kering
Kosmetika kering termasuk di dalamnya eye shadow, blush on, loose powder dan
compact powder dan produk kering lainnya.

10. 10
3. Kosmetika Semi Padat
Kosmetika semi padat termasuk didalamnya lipstik, creamy foundation, dan lain-
lain.
4. Obat Tradisional
Obat tradisional termasuk di dalamnya masker, mangir, lulur, dan teh herbal.
Selain pembagian kategori produk berdasarkan proses produksi, Perseroan membagi
produk-produk yang dimilikinya berdasarkan kategori produk, yaitu: colour cosmetic,
skin care, body care, hair care, jamu (obat tradisional), dan lain-lain.
D. Good Corporate Governance PT Martina Berto Tbk
1. Struktur Tata Kelola Perusahaan
Struktur Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan terdiri atas tiga organ korporasi yang
utama:
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ
ini, yang didukung Komite Audit, Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan,
memainkan peranan penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan struktur tata kelola tertinggi
dalam Perseroan. RUPS memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang
masalah-masalah penting yang berkaitan dengan bisnis dan operasional Perseroan.
RUPS terdiri dari:
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan setiap
tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
Yang diputuskan dalam RUPST adalah agenda rutin tahunan yang meliputi;
pengesahan Laporan Tahunan, persetujuan penggunaan dana hasil laba bersih
Perseroan seperti pembagian dividen atau laba ditahan, seperti pengangkatan dan
pemberhentian Direktur dan Komisaris, persetujuan atau pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris mengenai jumlah remunerasi Dewan Direktur dan Dewan
Komisaris, penunjukan atau pemberian kuasa kepada Dewan Direksi untuk
menentukan auditor eksternal, pembebasan tanggung jawab Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu setelah Laporan Tahunan disetujui/disahkan oleh RUPST.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan apabila
dianggap perlu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Dewan Komisaris,
Dewan Direksi dan Pemegang Saham. Agenda dalam RUPSLB adalah agenda
yang tidak dapat diakomodir oleh RUPST seperti perubahan anggaran dasar
maupun keputusan aksi korporasi.

11. 11
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan atas
pengelolaan Perseroan oleh Dewan Direksi. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris
menerima laporan dari Direksi dan komite yang dibawahinya secara berkala, dan
memberi nasihat dan saran kepada Direksi atas masalah-masalah manajemen seperti
tertera dalam Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dapat diberikan tanggung jawab atas
tugas-tugas lain dalam RUPS. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
Sesuai peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, sebagai perusahaan publik
Perseroan memiliki Komisaris Independen yang mewakili kepentingan pemegang saham
publik. Dalam menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris, usulan besarnya nilai
remunerasi tersebut disampaikan oleh pemegang saham utama kepada RUPS. Namun
biasanya RUPS memutuskan memberi wewenang kepada pemegang saham utama untuk
menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris tersebut. Dewan Komisaris melakukan
rapat bersama Direksi 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu setelah berakhirnya periode
laporan keuangan setiap triwulanan. Namun apabila diperlukan dapat melakukan rapat
tersendiri atau rapat bersama Direksi diluar dari rapat triwulanan tersebut. Selama tahun
buku 2012 telah diselenggarakan rapat bersama direksi sebanyak 4 kali, yang dihadiri
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
Direksi
Direksi bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola dan mengendalikan
Perseroan serta menguasai memelihara dan mengurus aset Perseroan. Direksi juga
berwenang mewakili Perseroan di dalam dan luar pengadilan dan mengikat Perseroan
dengan pihak lain. Dalam hal Direksi akan melakukan suatu tindakan korporasi yang
mempunyai dampak material terhadap jalannya Perseroan maupun Aset Perseoan,
tindakan korporasi tersebut haruslah mendapat persetujuan RUPS. Untuk itu Direksi juga
bertanggung jawab untuk memanggil diadakannya RUPST maupun RUPSLB.
Dalam menetapkan remunerasi bagi Direksi, usulan besarnya nilai remunerasi
tersebut disampaikan oleh pemegang saham utama kepada RUPS. Namun biasanya
RUPS memutuskan memberi wewenang kepada pemegang saham utama untuk
menetapkan remunerasi bagi Direksi tersebut. Direksi melakukan rapat bersama Dewan
Komisaris 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu setelah berakhirnya periode laporan
keuangan setiap triwulanan. Namun apabila diperlukan dapat melakukan rapat tersendiri
atau rapat bersama Dewan Komisaris diluar dari rapat triwulanan tersebut. Selama tahun
buku 2012 telah diselenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 4 kali, yang
dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
Komite Audit
Sejalan dengan semangat untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta
untuk memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

12. 12
(“Bapepam–LK”), Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit. Tujuan
pembentukan Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam
menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan, sistem pengendalian
internal, proses audit, kepatuhan Perseroan pada undang–undang dan peraturan yang
berlaku, kode etik dan inisiatif manajemen risiko Perseroan. Dalam melaksanakan
tugasnya Komite Audit berkerjasama secara dengan Internal Audit dan Eksternal Audit.
Anggota Komite Audit menjabat selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
Rapat yang diadakan oleh Komite Audit tergantung kebutuhan. Selama tahun 2012,
anggota Komite Audit telah melakukan selama 37 (tiga puluh tujuh) kali yang dihadiri
oleh seluruh anggota Komite Audit.
Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung utama antara Perseroan dengan
pemegang saham, otoritas pasar modal, investor, analis, profesi penunjang dan
masyarakat, serta menjalankan peran penting dalam menjaga transparansi Perseroan.
Sekretaris Perusahaan bertugas mengikuti perkembangan dan menjaga kepatuhan
Perseroan atas peraturanperaturan di bidang pasar modal, memberikan layanan kepada
masyarakat atas infomasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham yang berkaitan dengan
kondisi Perseroan dan memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi
undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
Hubungan Investor
Perseroan menyadari pentingnya memelihara fungsi hubungan investor yang baik
dan terbuka dengan para pemegang saham, analis maupun pihak pers dalam
mengkomunikasikan perkembangan terkini tentang kinerja keuangan maupun informasi
lainnya secara konsisten dan transparan. Seluruh pemegang saham memperoleh
perlakuan yang setara dalam hal isi dan waktu pengungkapan dari setiap informasi
material mengenai Perseroan. Fungsi Hubungan Investor ini dijalankan oleh Sekretaris
Perusahaan dengan berkoordinasi dengan Direksi.
Unit Audit Internal
Unit audit internal dibentuk sebagai koridor organisasi dalam
mengimplementasikan strategi untuk mencapai sasaran yang telah di tetapkan, serta
meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (integrated contol system) guna
memastikan bahwa kegiatan operasional sudah dijalankan dengan baik dan dapat
meningkatkan value added organisasi melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko
dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Tugas dan tanggung jawab audit internal:

13. 13
1. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya system pengendalian internal
pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam penyajian penilaian
sesuai ketentuan/kebijakan peraturan organisasi yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru
akan di implementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan
efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit organisasi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta
menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan organisasi
dan sistem/kebijakan/peraturan yang sesuai dengan persyaratan, peraturan
perundang-undangan, regulasi yang berlaku.
4. Menyampaikan audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama.
5. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan
oleh Direktur Utama.
Struktur Unit Audit Internal berada setingkat di bawah Direksi dan mempunyai
kedudukan di bawah Direktur Utama.
2. Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan: Mengenai pengendalian
keuangan dilakukan dengan mengacu pada rencana pembelanjaan yang sudah teralokasi
menurut kode rekening serta pos biaya masing-masing divisi.
Pengendalian operasional dilakukan dengan mengacu kepada prosedur standar
operasi yang sudah disertifikasi dan diaudit setiap 6 (enam) bulan sekali. Pengendalian
kepatuhan atas pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh
pimpinan masing-masing departmen sesuai peraturan/perundang-undang yang terkaiat
dengan aktifitas masing-masing departemen.
Efektifitas pengendalian internal selama tahun 2012, cukup berhasil mencegah
adanya penyimpangan atas penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur
standar operasi.
3. Manajemen Risiko
Dalam bisnis, aspek risiko merupakan aspek terpenting yang wajib diperhitungkan
dengan seksama. Seringkali kinerja bisnis mengalami tekanan, sebagai akibat tidak
diperhatikannya dan diperhitungkannya aspek risiko dengan matang. Kerugian yang
mungkin timbul dalam pengelolaan usaha dapat bersumber dari internal maupun
eksternal Perseroan.
Manajemen Risiko dilakukan oleh manajemen Perseroan untuk mengurangi risiko-
risiko yang terjadi, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut : Risiko Operasional
Dalam menghasilkan produk, Perseroan tergantung pada kemampuan untuk memperoleh

14. 14
pasokan bahan baku maupun bahan kemas secara tepat waktu dan berkesinambungan
serta harga yang cukup stabil.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko ini adalah dengan
memanfaatkan sebagian dari lahan di Cikarang (+/- 4 hektar) sebagai Kampoeng Djamoe
Organik (KADO) yang berfungsi sebagai cadangan untuk pasokan bahan baku yang
langka dipasar, Perseroan juga mengupayakan pengadaan bahan baku dan bahan kemas
tidak tergantung pada satu atau sekelompok kecil pemasok. Perseroan juga telah
menerapkan metode kebutuhan bahan baku dan bahan kemas sesuai dengan kebutuhan
produksi.
Semua upaya yang dilakukan dalam mengeliminir resiko operasional, tetap dalam
koridor efisiensi yang sangat dijaga oleh Perseroan. Sehingga kinerja keuangan dapat
tetap ditingkatkan. Untuk setiap produk dipersiapkan dua formula yang menggunakan
bahan baku berbeda, sehingga apabila ada kelangkaan atau kesulitan dalam pengadaan
bahan baku dari formula yang satu dapat digunakan formula lain dengan pengadaan
bahan baku yang lebih mudah. Untuk produk-produk pareto (produk utama) dipersiapkan
buffer stock bahan baku dan bahan kemas yang lebih besar.
4. Risiko Pasar
Dalam memasarkan produk, ada risiko produk yang ditawarkan kurang diminati oleh
konsumen atau kalah dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor lain. Untuk
mengeliminir resiko ini, sebelum sebuah produk dibuat. Tim marketing akan memberikan
informasi pasar kepada tim riset dan pengembangan, barulah sebuah prototipe produk
dibuat, diuji dan dikaji oleh tim riset, produksi, purchasing dan marketing. Setelah
prototipe produk tersebut dianggap layak, barulah produk tersebut diluncurkan ke pasar.
Selama proses pengujian dan pengkajian tim marketing terus memantau
perkembangan pasar dan mempersiapkan langkahlangkah yang dipersiapkan untuk
memasarkan produk tersebut.
5. Risiko Tenaga Kerja
Karyawan merupakan mitra yang sangat penting bagi Perseroan, penempatan orang-
orang yang tepat dan pada posisi yang tepat sangat mempengaruhi efektifitas dan
efiesiensi operasi Perseroan. Untuk itu Perseroan selalu meningkatkan kemampuan
mereka dengan perencanaaan pengembangan diri para karyawan di semua lini dengan
matang.
Pengembangan kemampuan para karyawan ini sangat penting, selain sebagai
peningkatan kemampuan mereka pada bidang kerjanya tapi juga mempersiapkan mereka
untuk meningkat ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga apabila ada karyawan yang
mengundurkan diri, maka posisi yang ditinggalkan dapat diisi karyawan dari internal
Perseroan yang telah memahami dan menguasai bidang pekerjaan.

15. 15
Selama tahun 2012, resiko-resiko yang ada dapat dikendalikan. Seperti kebutuhan
yang atas kemasan karena adanya produk baru dan penggantian bahan/ model kemasan
dapat dipenuhi dari beberapa pemasok. Begitu juga dengan peluncuran produk baru di
pasar, produk-produk tersebut dapat diserap dan diterima oleh pasar sesuai dengan
tahapan penetrasi produk baru.
V. Conclusion & Recommendation
PT Martina Berto Tbk melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik.
Sesuai dengan teori Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG yaitu :
Corporate Governance – Internal Perusahaan
Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :
1) Pemegang saham;
2) Direksi;
3) Dewan komisaris;
4) Manajer;
5) Karyawan;
6) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
7) Komite audit.
Pada laporan tahunan PT Martina Berto Tbk, terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam
teori Sutedi (2010) serta dirinci dan secara terbuka dilaporkan kinerja yang terjadi.
Daftar Pustaka
Anonim, “Good Corporate Governance Pengertian dan Prinsip”, eprints.polri.ac.id,
http://eprints.polsri.ac.id/620/3/BAB%20II.pdf (diakses pada 17 Desember 2017)
Martina Berto, “Laporan Tahunan 2012”, martinaberto.co.id,
http://www.martinaberto.co.id/download/AR%20BERTO%202012%20full%20version.p
df (diakses pada 17 Desember 2017).
Frayogi, M., 2017, Penerapan Konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam
Budaya Indonesia, https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-konsep-good-
corporate-governance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df (diakses pada 17
Desember 2017).