Pendekatan Good Corporate Governance yang Sesuai dengan Budaya Indonesia dan Bagaimana seharusnya Good Corporate Governance yang efisien

1. Nama : Putri Mayritza Deecille Widjaya
NIM : 5117110109
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Gocernance
PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG SESUAI
DENGAN BUDAYA INDONESIA
Indonesia sebagai salah satu negara yang memegang budaya ketimuran terbiasa
dengan norma – norma yang mengatur perilaku dari setiap individu. Namun, disamping
budaya ketimuran tersebut, Indonesia memiliki sebuah ideologi yang berbeda dengan negara
lainnya, yaitu Pancasila. Selain itu, keberagaman suku dan budaya didalamnya menciptakan
sebuah asas yang menjunjung tinggi keberagaman yaitu Bhinekka Tunggal Ika. Jika dikaitkan
dengan pendekatan Good Corporate Governance, Pancasila dan Bhinneka Tungga Ika
haruslah menjadi nilai tamba dalam menyelenggarakan suatu tatanan di dalam sebuah
perusahaan.
Good Corporate Governance sendiri merupakan proses dan struktur yang diterapkan
dalam menjalankan perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang sebagai tujuan utamanya. (Suprayitno G, 2014). Pemahaman atas prinsip – prinisip
yang diaplikasikan dalam sebuah negara bisa mencari kunci utama untuk memahami good
governance. Prinsip – prinsip tersebut terdiri dari :
1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik
secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili
kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan
kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, seperti yang tertuang pada
sila ke lima Pancasila
2. Tegaknya Supremasi Hukum
Hukum yang berlaku tidak pandang suku, ras ataupun agama. Jika diaplikasikan
dalam sebuah perusahaan, ketika seorang atasan menemukan adanya kesalahan
dalam sebuah system yang dibesut oleh bawahannya yang merupakan seorang

2. wanita yang berasal dari daerah yang sama dengannya, tidak seharusnya ia
membedakan dalam memberikan teguran ataupun evaluasi kepada bawahannya
tersebut.
3. Transparansi
Seluruh proses informasi di dalam sebuah perusahaans seharusnya dapat diakses
oleh pihak yang membutuhkan dan informasi yang tersedia pun sehrunya memada
agar dapt dimengerti dan dipantau
4. Peduli pada Stakeholder
Perusahaan dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua
pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata kelola yang baik akan menjembatani kepentingan – kepentingan yang
berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang
terbaik bagi kelompok masyarakat, seperti yang tercermin dalam Bhineka Tunggal
Ika.
6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka seperti yang tertuang pula pada sila ke 5
Pancasila
7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses tata kelola dalam perusahaan membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan
seluruh masyarakat yang ada di perusahaan tersebut dengan menggunakan
sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di seluruh sector bertanggung jawab dengan
masyarakat dan pemilik kepentingan lainnya
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi
masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-
lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda
satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis

3. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan
atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan
akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain
itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan,
budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Dan untuk pendekatannya sendiri setelah prinsip tersebut diimplementasikan,
Indonesia sendiri dapat menggunakan pendekatan hard law dan soft law. Pendekatan soft
law dilakukan lebih berlandaskan etika dan lebih dapat digunakan untuk kondisi kondisi
normal ataupun kondisi dimana perusahaan tersebut tidak terlalu membutuhkan konsep
reward and punishment agar nilai perusahaanya dapat tercapai.
DAFTAR PUSTAKA
IICG G Suprayitno, 2004:18. Mewujudkan GCG Sebagai Sebuah Sistem.
Arjamudin, 2015. Penerapan Konsep Good Governance di Indonesia.
http://arjaenim.blogspot.co.id/2012/11/penerapan-konsep-good-governance-di.html
Daniri, 2008. Pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan budaya kita

4. KONSEP YANG BAIK DAN EFISIEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN DAN PERUSAHAAN
Menurut saya, baik pemerintahan maupun perusahaan, masing masing membutuhkan
governance yang baik. Taysir dan Pazarcik (2013) menyebutkan bahwa nilai moral sebuah
perusahaan akan meningkat dengan adanya tiga figure yaitu corporate governance, social
responsibility, dan business ethic. Dalam pencapaian corporate governance tersebut, sebuah
perusahaan dan pemerintahan yang baik adalah yang dapat bergerak lebih transparan dan
akuntabel. Adanya suatu sistem yang transparan baik dalam fungsi pengambilan keputusan
hingga engawasan akan menimbulkan adanya peningkatan rasa percaya dari satu bagian ke
bagian yang lain. Transparansi disini bukan berarati semua orang harus mengetahui apa
yang kita kerjakan, tetapi lebih bertujuan untuk masing masing bagian mengetahui dengan
jelas fungsi bagian lainnya, sehingga kinerja antar bagian dapat terawasi satu sama lain.
Sedangkan dari sisi akuntabel merujuk pada setiap pekerjaan yang dilakukan dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya dari satu bagian ke bagian yang lainnya, mkan setiap
sistem yang diterapkan akan menjadi efektif dan efisien
Daftar Pustaka
Taysir, E. A., & Pazarcik Y. (2013). Bussiness Ethics, Social Responsibility and Corporate
Governance: Does the Strategic Management Field Really Care About These Concept?
Procedia:Social and Behavioral Sciences, 99, 294-303. doi:10.1016/j.sbsprop.2013.10.497