BE & GG, Friska Y Siahaan, Hapzi Ali, Ethic & Business: The Corporate Culture, Universitas Mercu Buana, 2017

1. Nama Mahasiswa : Friska Y Siahaan
NIM : 55117110016
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
The Corporate Culture: Infact and Implications
Tantangan dalam Penerapan Good Governance (GCG & GGG) di Indonesia
Banyak pakar yang menyatakan bahwa sangat sulit menerapkan Good Governance (GCG &
GGG) di Indonesia, karena beberapa faktor diantaranya adalah Negara yang sedang
berkembang, multi etnis, multi suku dan budaya, Negara kepulauan dan lain sebagainya.
Bagaimana menurut saudara akan statement ini dan bagaimanakah konsep yang efektif dan
efisien untuk hal ini.
Keberagaman yang terdapat di negara kita memang merupakan keunikan tersendiri dan yang
membedakan kita dengan negara lain. Karena terdiri dari banyak suku, bahasa daerah, adat dan
agama menyebabkan banyaknya perbedaaan-perbedaan yang mencolok dan mengharuskan
pemerintah kita bekerja keras dalam menerapkan sistem pemerintahan yang baik agar bisa
mengakomodir seluruh kepentingan rakyatnya. Bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk
menerapkan sistem pemerintahan yang baik karena benturan berbagai aturan dan norma yang
terdapat dalam masyarakat yang beragam yang terdapat dalam budaya.
Budaya yaitu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang
yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam hal ini banyak unsur yang rumit termasuk
sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.
Menurut Andreas Eppink, kebudayaan adalah keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu
pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan, keagamaan selain penghasilan seni dan
intelektual yang membentuk fitur-fitur khusus sebuah masyarakat. Pengertian seperti disetujui
oleh Edward B. Taylor. Ia memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit
yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, hukum, kebiasaan dan
lain-lain kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota
masyarakat. Ahli antropologi dari alam Nusantara , yaitu Selo Soemardjan dan Soelaiman
Soemardi pula memegang kebudayaan sebagai alat produksi karya seni, rasa dan penciptaan di
dalam masyarakat.
Beberapa alasan mengapa pemerintah kesulitan dalam menerapkan good governance karena
budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku
komunikatif terhadap pemerintahan. Termasuk berbagai kepentingan dari kelompok tertentu
yang hanya memikirkan kesenangan atau kepentingan pribadi. Kepentingan ini yang
melahirkan jarak yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga timbul kesenjangan
dan permasalahan sosial.
Citra budaya yang memaksa anggotanya dengan membekali aturan dan norma tertentu
sehingga sulit bagi pemerintah untuk menerapkan good governance.

2. Mengacu pada pengertian Good Governance yaitu Tata pengelolaan sumber daya yang dimiliki
suatu negara atau daerah untuk mencapai tujuan negara seoptimal mungkin maka untuk
mencapai tujuan itu terdapat 3 pilar utama yang terlibat didalamnya yaitu:
1. Pemerintah
2. Pengusaha
3. Masyarakat
Ketiga pilar ini harus bekerjasama dengan baik. Ketiga pilar tersebut saling berperan dan
mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar
pihak tersebut menjadi jawaban besar.
Maka dalam hal ini konsep yang efektif dan efisien bagi pemerintah dalam menerapkan good
governance mengacu pada lima prinsip yang menjadi pilar pelaksanaan GCG. Lima prinsip
tersebut adalah:
a.Transparansi
Prinsip ini harus dijalankan dalam upaya menghadirkan akses yang adil terhadap semua
informasi tentang kinerja pemerintah agar masyarakat dapa mengakses informasi yang akurat
terhadap perkembangan yang terjadi.
b.Akuntabilitas
Penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan juga diharuskan untuk mengembangkan
akuntabilitas tinggi dalam setiap tindakan yang diambil dan dalam menjaga hubungan yang
bermanfaat antara pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya serta dalam
menjaga kepatuhan terhadap peraturan.
c.Pertanggungjawaban
Prinsip ini membutuhkan komitmen dari seluruh elemen yaitu pemerintah, pengusaha dan
elemen masyarakat untuk menunjukkan integritas dan tanggung jawab mereka dalam proses
pengambilan keputusan, dalam mempertahankan kepentingan bersama dan menjamin
kelangsungan pemerintahan dan negara.
d.Kemandirian
Pemerintah menggunakan kebebasan dengan memiliki integritas yang tinggi dengan
memastikan bahwa semua penyelenggaraan pemerintahan bebas dari konflik kepentingan dan
/ atau pengaruh pihak lain.
e.Kewajaran
Dengan menganut prinsip untuk memastikan bahwa seluruh ppenyelenggara pemerintahan dan
pemangku kepentingan lainnya menerima perlakuan yang sama, termasuk peluang yang adil
bagi seluruh pejabat, perusahaan terkait, masyarakat untuk mendapatkan pelatihan dan
pendidikan, dan akses terhadap informasi yang akurat.

3. Hal ini harus diimplementasikan secara berkesinambungan agar kepercayaan dan keterlibatan
masyarakat terjalin. Dan tentunya dengan berbagai evaluasi yang berkala pemerintah dapat
menentukan mana hal yang dinilai baik diterapkan mana yang kurang baik dihindari.
Demikian pendapat saya. Terimakasih
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, https://informasiana.com/pengertian-budaya/#,(19 September, pukul 9.26)
Etika Bisnis Dan Profesi, Leonard J. Brooks/Paul Dunn, Penerbit Salemba Empat
Perbedaaan antara Board of Director, Board Committes, Board Power dan Board
Composition
Board of Director
Dikutip dari wikipedia.org pengertian Direktur:
Direktur (dalam jumlah jamak disebut Dewan Direktur) adalah seseorang yang ditunjuk untuk
memimpin Perseroan terbatas (PT). Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan
tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan
memimpin perseroan terbatas. Penyebutan direktur dapat bermacam-macam, yaitu dewan
manager, dewan gubernur, atau dewan eksekutif.
Tugas Direktur Utama Perusahaan adalah sebagai koordinator, leader, komunikator, pengambil
keputusan, pengendali dan eksekutor dalam menjalankan operasional perusahaan dan
memimpin perusahaan.
Berikut adalah Tanggung Jawab dan Wewenang tugas Direktur Utama:
1.Mengkoordinasikan, mengelola, dan mengendalikan mekanisme di berbagai
lini dalam organisasi atau perusahaan.
2.Melakukan pengambilan keputusan dalam menentukan suatu peraturan dan kebijakan dalam
organisasi atau perusahaan.
3.Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan operasinal perusahaan
4.Bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan yang dihadapi perusahaan.
5.Merancang rencara stratejik baik rencana jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka
pendek guna mencapai visi dan misi.
6.Melakukan pengembangan atas aset-aset, sumber daya dan kekayaan organisasi atau
perusahaan.

4. 7.Memilih, menetapkan dan mengawasi tugas dari karyawan serta menyetujui anggaran
tahunan operusahaan. Selanjutnya menyampaikan laporan kepada pemegang saham/pemilik
perusahaan atas kinerja dari perusahaan.
8.Merupakan perwakilan perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan.
Tugas dan kewenangan Direktur baik eksternal maupun internal sebagai berikut:
Eksternal
1. Mewakili Perusahaan atas nama perseroan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan lain
2. Mewakili Perusahaan dalam perkara pengadilan
Internal
1. Mengurus dan mengelola perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang sesuai dengan
maksud dan tujuan perusahaan
2. Menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang tepat (keahlian,
peluang, dan kelaziman usaha) yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran
dasar perusahaan.
Tanggung jawab
Seperti halnya di Indonesia Direktur bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang
disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan
tujuan perusahaan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan perusahaan serta
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Atas kerugian perusahaan, direktur akan
dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana.
Apabila kerugian perusahaan disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan
kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan anggaran dasar,
kebijakan yang tepat dalam menjalankan perusahaan serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian perusahaan.
Board of Committes
Dewan Komisaris (dalam jumlah jamak disebut dewan komisaris) adalah sekelompok orang
yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi dan
memberikan nasihat kepada direktur perusahaan.
Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan didalam UU No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan tentang fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari
dewan komisaris.

5. Kegiatan dewan pengawas ditentukan oleh kekuasaan, tugas-tugas, dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya oleh suatu otoritas yang berada diluarnya. Biasanya, hal-hal ini dijelaskan
dalam anggaran dasar (AD) perusahaan tersebut. Anggaran dasar biasanya juga menyebutkan
jumlah anggota dewan, bagaimana mereka dipilih, dan kapan mereka mengadakan pertemuan.
Pada umumnya dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang antara lain:
1. Memerintah (to govern) organisasi dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-
tujuan luas dari perusahaan tersebut
2. Memilih, mengangkat, mendukung, dan menilai kinerja dewan eksekutif
3. Memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan
4. Mengesahkan anggaran tahunan
5. Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para anggota pemegang saham
6. Menentukan gaji dan kompensasi mereka sendiri
Dewan pengawas ini biasanya dipilih oleh pemegang saham. Dewan pengawas ini mewakili
kepentingan dari para pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas
kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut.
Sementara dewan direksi yang melaksanakan kegiatan manajemen perusahaan sehari-hari
dipilih karena pengalamannya dalam memimpin perusahaan dan menangani masalah spesifik
yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.
Kedua fungsi ini dibuat tujuannya untuk menghindari Conflict of Interest dan terpusatnya
kekuasaan kepada satu orang.
Board Power dan Board Composition
Board power memiliki wewenang untuk memilih dan mengatur keadaan dewan didalam
perusahaan, selain itu memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait
kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
Ada banyak kekuatan yang menyebabkan perubahan pada suatu perusahaan, bisa perubahan
hubungan dengan pelanggan, sumber daya, dampak teknologi dan beberapa pengaruh yang
menciptakan gangguan serta peluang yang besar. Itulah sebabnya mengapa menjadi penting
bagi dewan dengan wewenang untuk merekrut dewan direksi dengan tujuan untuk efektivitas
perusahaan agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai.
Dengan dbentuknya dewan direksi maka penempatan dan komposisi dewan diharapkan dapat
menjalankan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan.
Board composition atau secara umum komposisi dewan dapat dibagi dalam tiga kategori,
antara lain:
1. Insider Director yaitu Direksi manajemen yang digaji oleh perusahaan.

6. 2. Affiliated outside director yaitu Direktur yang terkait dan berafiliasi dan
memiliki hubungan sebelumnya dengan perusahaan seperti kerabat keluarga atau eksekutif
pensiunan.
3. Independent outside director yaitu Direktur yang tidak memiliki hubungan pribadi atau
bisnis yang berhubungan dengan perusahaan. Dewan ini
diyakini lebih waspada dalam memantau perilaku manajerial dan pengambilan keputusan
perusahaan.
Board composition dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan dan biasanya
menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan keragaman seperti latar belakang fungsional seperti
marketing, teknik, keuangan, dll. Termasuk pengalaman industri, kualifikasi pendidikan, etnis
dan jenis kelamin. Oleh karena itu pembentukan peran direktur didalam suatu perusahaan
ditujukan untuk menyeimbangkan kekuatan dewan dan orang orang yang terlibat dalam
perusahaan.
Adapun Implementasinya dalam konteks Good Corporate Governance Di Indonesia, tentu
dengan adanya pembagian-pembagian seperti Board of Director, Board Committes, Board
Power dan Board Composition akan sangat berpengaruh bagi penerapan GCG di perusahaan
maupun di Indonesia, hal ini dikarenakan dengan sistem kerja yang baik tentu akan lebih
mudah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Sistem pembagian struktur yang baik
akan membantu dalam mewujudkan perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab sesuai
dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan adanya pembagian ini juga akan membantu mengurangi
kepentingan pribadi atau kkn yang hingga saat ini masih menjadi musuh bersama dan tentu hal
ini sangat bertentangan dengan prinsip GCG.
Manfaat lain dari penerapan GCG ini adalah akan meningkatkan
1. Produktivitas perusahaan
Tentu hal ini dapat menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan
kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional. Sistem kepengurusan di
Indonesia saat ini masih ada yang belum menerapkan kejujuran di masing-masing board
sehingga banyak kasus perusahaan yang melibatkan anggota dewan, keadaan seperti ini harus
segera diperbaiki agar dapat mewujudkan perusahaan yang berkembang dengan menerapkan
prinsip GCG yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban,
Kewajaran dan Kesetaraan
2. Pelaksanaan prinsip GCG dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan perusahaan
lain.
3. Pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan menjadi
efisian dan efektif

7. 4. Evaluasi terhadap anggaran dan kegiatan operasional perusahaan lebih mudah karena
penyediaan informasi yang akurat dan komposisi dari setiap jabatan yang tepat sesuai dengan
fungsinya.
5. Dapat menetapkan kebijakan dalam hal pengembangan bisnis dan pelatihan yang dinilai
dapat memajukan perusahaan dalam jangka panjang.
Demikian penjelasan saya. Terimakasih
DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia, 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Direktur, (19 September 2017, 15.21)
Financial Times. http://lexicon.ft.com/Term?term=Board-composition, (19 September 2017,
16.50)
Michael (Casey) A. Herman, 2017. https://www.pwc.com/us/en/governance-insights-
center/board-composition-insights-by-industry/power-and-utilities.html, (19 September 2017,
17.15)