Quiz BE & GG Minggu 14 memberikan pertanyaan tentang Corporate Governance dan meminta peserta untuk menjawabnya dengan sumber tambahan. Dokumen tersebut kemudian memberikan penjelasan mengenai Corporate Governance, termasuk definisi, prinsip, mekanisme, dan manfaatnya. Pihak yang terlibat dalam penerapan Good Corporate Governance juga dijelaskan.

1. Quiz BE & GG Minggu 14:
Jawablah Quiz minggu ini dengan baik dan benar:
Apa yang dapat saudara resemekan tentang Corporate Governance
Jawabannya dapat di tambah dari sumber lain yang relevan
Selamat menjawab Quiz minggu ini.
Corporate Governance
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 salah
satunya diakibatkan lemahnya penerapan dan praktik-praktik dari Corporate Governance
(Jhonson dkk 2000) dalam Deni Darmawati (2004). Iskandar dan Chamlao (2000) dalam Erna
(2008) menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara dan negara lain terjadi
bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya Corporate Governance
dinegara tersebut, sehingga mereka masuk kedalam perangkat krisis ekonomi yang
berkepanjangan. Hal ini ditandai dengan kurangnya transparansi didalam pengelolaan perusahaan
sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah, adanya campur tangan pemegang saham mayoritas
pada manajemen yang sangat terasa sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang
menyimpang dan lemahnya standar-standar akuntansi dan regulasi.
Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut perusaahaan perlu memiliki sistem
pengelolaan perusahaan yang baik, yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para
pemegang saham dan pihak kreditur. Sehingga pemegang saham dan kreditur dapat meyakinkan
dirinya akan perolehan keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Selain itu juga
harus dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri.
Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis indonesia
menyepakati penerapan Good Corporate Governanve (GCG) suatu sistem pengelolaan perusahaan
yang baik. Hal ini sesuai dengan penandatangan perjanjian Letter of Intent (LOI) dengan IMF
tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaaan
di Indonesia (Sri Sulistyanto, 2003) dalam Yudha 2007. Melalui penerapan dan pelaksanaan
Corporate Governance didalam perusaahn diharapkan : (1) perusahaan mampu meningkatkan
kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan
efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada stakeholder,
(2) perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat
meningkatkan Corporate Value, (3) mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk
menanamkan modalnya diIndonesia dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja
perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholder dan dividen.
Mekanisme Corporate Governance merupakan satu aturan main, prosedur dan hubungan
yang jelas antar pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan
kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Ada beberapa mekanisme yang sering
digunakan dalam berbagai penelitian mengenai Corporate Governance, diantaranya kepemilikan
Institusional, kepemilikan Manajerial, keberadaan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite
Audit, Financial Literacy dan ukuran perusahaan.
Salah satu prasayarat implementasi Good Corporate Governance (GCG) diperusahaan
publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit didalam organisasi perusahaan. Komite audit
ditetapkan dalam surat keputusan dari Bapepam No : KEP - 41 / PM / 2003 tanggal 22 Desember
2003 pasal 2 tetang Emiten / Emitten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit.

2. Definisi Corporate Governance (CG) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara
BUMN No.117/2002, adalah:
“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stokeholder lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”(2002).
Prinsip DasarGood Corporate Governance (GCG)
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis
dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu tansparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.
1. Transparansi (Transparency)
Prinsip Dasar
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakaninformasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan
dipahamioleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkantidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,
tetapijuga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, krediturdan
pemangku kepentingan lainnya.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangkukepentingan sesuai dengan haknya.
b. Informasi harus diungkapkan, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi,sasaran usaha dan strategi
perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasipengurus, pemegang saham
pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksidan anggota Dewan Komisaris beserta
anggota keluarganya dalam perusahaan danperusahaan lainnya, sistem manajemen risiko,
sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat
kepatuhannya, dan kejadianpenting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajibanuntuk
memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturanperundang-undangan,
rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikankepada
pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip Dasar
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan danwajar.
Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengankepentingan
perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang sahamdan pemangku
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukanuntuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masingorgan
perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi,nilai-nilai
perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.

3. b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua
karyawanmempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan
perannyadalam pelaksanaan GCG.
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektifdalam
pengelolaan perusahaan.
d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yangkonsisten
dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaandan sanksi (reward
and punishment system).
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaandan semua
karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang
telah disepakati.
3. Responsibilitas (Responsibility)
Prinsip Dasar
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakantanggung
jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharakesinambungan usaha
dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagaigood corporate citizen.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikankepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturanperusahaan (by-
laws).
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduliterhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaandengan membuat
perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
4. Independensi (Independency)
Prinsip Dasar
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secaraindependen
sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dantidak dapat diintervensi
oleh pihak lain.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi olehpihak
manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturankepentingan
(conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehinggapengambilan
keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnyasesuai dengan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidaksaling mendominasi dan atau
melempar tanggung jawab antara satu denganyang lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Prinsip Dasar
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikankepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkanasas kewajaran dan kesetaraan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentinganuntuk
memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentinganperusahaan serta
membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsiptransparansi dalam lingkup
kedudukan masing-masing.

4. b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepadapemangku
kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikankepada perusahaan.
c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaankaryawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpamembedakan suku, agama,
ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
Manfaat Good Corporate Governance
Dengan melaksanakan Corporate Governance, menurut Forum of Corporate Governance
in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang
lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan
pelayanan kepada stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena
faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan
meningkatkan shareholder Value dan deviden.
Good Corporate Governance mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu:
a) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
b) Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham.
c) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
d) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan
manajemen perusahaan, dan
e) Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.
Penerapan Good Corporate Governance dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai
tujuan sesuai KEPMEN BUMN M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yaitu:
a) Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya
saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
b) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
c) Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders
maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
d) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
e) Meningkatkan iklim investasi nasional.
f) Mensukseskan program privatisasi.
Pihak yang Berperan Dalam Good Corporate Governance
Pengelolaaan perusahaan (Corporate Governance) itu sendiri dapat didefinisikan secara luas dan
terbatas.Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara Manajer, Direktur, dan
Pemegang Saham.Sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi
hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik
modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan
masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum.Keberadaan organ-organ tambahan

5. tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Corporate
Governance(GCG).
9 Implementasi Penilaian Good Corporate Governance (GCG)
Implementasi GCG pada sebuah perusahaan akan berdampak positif bagi kelangsungan
perusahaan. Dampak positif tersebut antara lain dipercaya investor. Sistem tata kelola
perusahaan yang baik merupakan merupakan jalinan keterkaitan antar stakeholder perusahaan
yang digunakan untuk meningkatkan strategi perusahaan.
Penilaian Implementasi GCG adalah sebagai berikut:
1. Hak Pemegang Saham
Hak dan kewajiban pemegang saham, efektifitas perusahaan dalam melindungi hak-hak
semua pemegang saham, agar pemegang saham dapat melaksanakannya berdasarkan
prosedur yang benar yang ditetapkan oleh perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Kebijakan Corporate Governance
Struktur dan pengaturan Direksi dan Komisaris.Kemampuan Komisaris secara independen
untuk menilai kinerja manajemen dan membuat manajemen bertanggung jawab terhadap
pemegang saham dan para pihak pemegang kepentingan (Stakeholder).
3. Praktek Corporate Governance
Praktek penerapan GCG merupakan sistem pengelolaan yang didasarkan atas prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran.
Dalam prakteknya prinsip-prinsip GCG yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan
secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman GCG yang akan
dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan
diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip GCG yang baik yang akan dijalankan
perusahaan.
4. Penyingkapan (Disclosure)
Terhadap kebijakan dan Praktek-praktek tertentu Disclosure: ketelitian dan ketepatan
waktu perusahaan menyingkap kedudukan keuangan. Keadaan perusahaan dan prospek-
prospeknya, dan informasi non-keuangan lain, serta kemungkinan investor prospektif
memperoleh informasi tersebut. Penyingkapan informasi non-keuangan meliputi susunan
kepemilikan perusahaan, corporate governance dan pedoman etika lainnya, yang
seharusnya diketahui umum.
5. Audit
Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan
kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud di sini merupakan keadaan yang
seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi
dalam lingkup akuntansi dan keuangan, istilah audit dikenal dengan nama auditing.
IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN DI INDONESIA
Sebagian besar pemimpin perusahaan di Indonesia menganggap keberadaan tata kelola perusahaan
(corporate governance) sebagai hambatan yang harus dipatuhi. Tata kelola perusahaan tidak
dianggap sebagai peraturan yang maksimal untuk mencegah risiko dan bencana, melainkan hanya
suatu formalitas yang membutuhkan biaya besar. Anggapan tersebut muncul karena biasanya
pelatihan dan penerapan tata kelola perusahaan memang menghabiskan banyak biaya. Prosesnya
pun terbilang panjang dan penerapannya belum tentu sesuai dengan budaya perusahaan. Hal

6. tersebut tentunya sangat disayangkan, karena tata kelola perusahaan yang dijalankan sesuai
prosedur berfungsi sebagai salah satu parameter untuk menilai kinerja organisasi.
Salah satu contoh tata kelola perusahaan yang mengikat di tanah air adalah Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) yang mengatur perusahaan-perusahaan keuangan terdaftar. Selain aturan keuangan yang
diawasi OJK, ada pula tata kelola perusahaan bersifat keras dan lunak lainnya yang berlaku
sepanjang tahun. Setiap tahun, lembaga tata kelola perusahaan di Indonesia akan memberikan
penghargaan terhadap perusahaan tertentu. Dari 20 penghargaan yang diberikan, setengahnya
diperoleh bank populer yang tata kelola perusahaannya diberlakukan secara ketat. Bank yang
berhasil memperoleh penghargaan tersebut yaitu BCA, CIMB Niaga, Mandiri, Danamon,
Maybank, BRI, BTN, OCBC NISP, BNI, dan BTPN. Sementara sisanya didapatkan oleh
perusahaan lain di bidang komunikasi, otomotif, dan retail yang juga dianggap sukses
memberlakukan tata kelola perusahaan.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia
Penelitian menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang efektif terbukti mampu
meminimalkan modal, menurunkan risiko, dan mempengaruhi nilai kinerja perusahaan secara
positif. Namun, ada pula perusahaan yang berusaha meminimalkan tata kelola perusahaan yang
ketat dan melengkapinya dengan peraturan yang sudah disempurnakan sesuai budaya perusahaan.
Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat investor asing, seperti halnya yang sering dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Meskipun tidak memberlakukan tata kelola
perusahaan secara ketat, perusahaan-perusahaan Korea Selatan terbukti mampu memikat minat
investor secara maksimal.
Efektivitas praktik tata kelola perusahaan sangat bervariasi, tergantung dari keistimewaan
konstitusional dan budaya masing-masing negara. Ruang lingkup yang mencakup bidang hukum,
sistem pemerintahan, fungsi dewan direksi, dan struktur organisasi memegang peranan penting
dalam tata kelola perusahaan Indonesia. Sehingga tata kelola perusahaan Indonesia memiliki
tujuan yang khas. Salah satunya adalah prinsip ekonomi dinamis untuk memajukan kesejahteraan
seluruh kalangan masyarakat. Penerapan tata kelola perusahaan di tanah air diharapkan mampu
memajukan taraf hidup ratusan juta masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi. Sehingga
keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya bermanfaat untuk pihak tertentu, melainkan
juga berperan penting untuk kesejahteraan hidup banyak orang yang terlibat di perusahaan
tersebut.
Tata kelola perusahaan yang kualitasnya rendah dapat diindikasikan oleh tingkat korupsi yang
tinggi dan transparansi pengelolaan keuangan yang minim. Jika mayoritas perusahaan di suatu
negara memiliki indikasi tersebut, kemungkinan besar investor akan enggan bekerja sama dan
menanamkan modal. Sebaliknya, proses tata kelola perusahaan yang baik justru akan menarik
minat investor untuk melakukan ekspansi bisnis atau sekadar berinvestasi. Kini, perusahaan-
perusahaan Indonesia yang tata kelolanya kurang baik mulai berbenah diri demi memikat investor
dan meningkatkan daya saing. Pertumbuhan ekonomi global yang pesat memang menuntut setiap
perusahaan untuk terus memperbaiki kekurangan dari segi internal maupun eksternal.
Kendati demikian, mematuhi beberapa variabel tata kelola perusahaan saja belum cukup untuk
mengamankan iklim investasi secara berkelanjutan. Data yang diperoleh dari The Indonesian
Journal of Leadership, Policy, and World Affairs menyatakan bahwa kepercayaan internasional
bisa diraih dengan membatasi transaksi secara ketat. Ada bentuk-bentuk transaksi yang harus
dibatasi dan dilarang demi mengamankan investasi berkelanjutan.
Keberadaan auditor terpercaya bisa berperan sebagai pihak ketiga yang menjadi perantara
hubungan investor dan perusahaan. Sehingga investor benar-benar yakin bahwa reputasi tata

7. kelola perusahaan memang berkualitas baik. Auditor akan bekerja secara independen untuk
memeriksa dan memberikan laporan keuangan tentang suatu perusahaan. Kualitas tim auditor yang
kredibel dapat mempengaruhi kondisi finansial perusahaan-perusahaan di Indonesia secara positif.
Tata kelola perusahaan juga tak lepas dari peran kepemimpinan dewan (pengawas dan eksekutif).
Proses kepemimpinan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan diuji seiring dengan
berjalannya waktu. Kepemimpinan yang bertanggung jawab dan dilakukan berdasarkan prinsip
tata kelola perusahaan akan terus membuka peluang investasi. Karena para investor tentu lebih
mudah mempercayai perusahaan yang memiliki integritas dan minim gejolak kepemimpinan.
Konflik-konflik internal harus diminimalkan demi memaksimalkan upaya penerapan tata kelola
perusahaan secara menyeluruh.
Oleh sebab itu, penerapan tata kelola perusahaan harus disesuaikan dengan karakteristik
kelembagaan dan organisasi di Indonesia. Sehingga perusahaan-perusahaan Indonesia mampu
meningkatkan keunggulan demi menghadapi persaingan ekonomi global yang ketat. Hingga saat
ini, perusahaan-perusahaan di tanah air masih terus berbenah diri dalam proses implementasi tata
kelola perusahaan demi menaati tata kelola perusahaan secara lebih efektif di masa mendatang.
Daftar Pustaka
https://www.academia.edu/31988641/CORPORATE_GOVERNANCE
http://crmsindonesia.org/publications/implementasi-tata-kelola-perusahaan-di-indonesia/

8. Forum BE & GG Minggu 14:
Jawablah Forum minggu ini dengan baik dan benar:
Bagaimanakah Implementasi Corporate Governance
dan kendalanya pada Perusahaan saudara atau ada pada peruhsaan yang saudara amati atau secara
umum di Indonesia.
Selamat menjawab Forum minggu ini.
Penerapan GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) / PELINDO III
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan PELINDO III merupakan
salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa layanan operator
terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan
Indonesia III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai operator terminal pelabuhan,
Pelindo III mengelola 43 pelabuhan dengan 16 kantor cabang yang tersebar di tujuh propinsi di
Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pihak manajemen PT. Pelabuhan Indonesia III
(Persero) sangat menyadari akan pentingnya penerapan Good Corporate Governance terhadap
kualitas kinerja perusahaan sehingga mampu bekerja secara optimal dan mampu bersaing dengan
perusahaan-perusahaan swasta lain dalam lingkup nasional maupun global. Penerapan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER
— 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mensyaratkan bahwa pengelolaan
BUMN hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Dikutip dari halaman resmi Komisi Informasi
Pusat (KIP) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) merupakan salah satu Badan Publik Indonesia
yang menerima penghargaan Perusahaan paling informatif pada tahun 2017. Selain itu, PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero) juga mendapatkan predikat “trusted company” dari The
Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Sehingga penerapan Good Corporate
Governance pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) diyakini mampu memperkuat posisi daya
saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien
dan efektif, meningkatkan corporate value dan kepercayaan investor (Code of Corporate
Governance PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)).
Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT. Pelabuhan Indonesia III
(Persero). Prinsip Transparancy (Keterbukaan Informasi) Peraturan Menteri BUMN No.
PER01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 juncto No. PER09/MBU/2012 Tanggal 16 Juli 2012
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.
Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai
perusahaan. Penerapan prinsip transparancy (keterbukaan informasi) pada PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero) menekankan indikator sebagai berikut:
1) Pengungkapan informasi yang terkait dengan kinerja korporasi, secara
2) Akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan comparable
3) Penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan diterima secara luas
4) Publikasi laporan keuangan dan informasi lain material yang berdampak signifikan pada kinerja
korporasi secara akurat dan tepat waktu (No surprise policy)

9. 5) Kemudahan akses terhadap informasi penting mengenai kinerja korporasi
6) Pengungkapan transaksi yang mengundang bantuan kepentingan (No conflick of interest).
Prinsip Accountability (Akuntabilitas) Peraturan Menteri BUMN No. PER01/MBU/2011 Tanggal
1 Agustus 2011 juncto No. PER09/MBU/2012 Tanggal 16 Juli 2012 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Akuntabilitas (accountability),
yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan prinsip accountability (akuntabilitas) pada PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero) menekankan indikator sebagai berikut:
1) Mencegah agency problem yang dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan Pemegang
Saham dan Direksi
2) Mengatur kejelasan fungsi hak kewajiban, wewenang dan tanggungjawab masing-masing
antara Pemegang Saham termasuk institusi yang mempresentasikannya yaitu RUPS dan Dewan
Komisaris dan Direksi. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam mengimplementasikan
prinsip accountability dibuktikan dengan pembentukan Komite Audit dan pengangkatan Direksi.
Dalam menunjang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance),
Dewan Komisaris PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah membentuk Komite Audit yang
bertugas membantu Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan
perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance. Pembentukan Komite Audit dan pengangkatan Direksi telah sesuai dengan
perUndang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Good Corporate Governance.
Selain itu juga telah ditentukannya wewenang dan tugas masing-masing organ perusahaan pada
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). penjelasannya pada hasil wawancara telah disebutkan dan
dijelaskan terkait dengan wewenang dan tugas pada masing-masing organ perusahaan, antara lain
wewenang Dewan Komisaris, wewenang Direksi, wewenang Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), dan tugas Sekretaris Perusahaan. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan jika PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero) telah menerapkan prinsip kedua dari Good Corporate Governance yakni
prinsip accountability (akuntabilitas) terbukti PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah
melakukan pembentukan Komite Audit (komposisi pada gambar 16) dan pengangkatan Direksi
(komposisi pada gambar 17). Pembentukan Komite Audit dan pengangkatan Direksi dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Good
Corporate Governance. Dan telah diaturnya wewenang dan tugas masing-masing organ
perusahaan pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).
Prinsip Responsibility (Pertanggungjawaban) Peraturan Menteri BUMN No. PER01/MBU/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 juncto No. PER09/MBU/2012 Tanggal 16 Juli 2012 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Pertanggungjawaban
(responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip responsibility
(pertanggungjawaban) pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) menekankan indikator sebagai
berikut:
1) Korporasi adalah agen ekonomi yang selalu patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
(perajakan, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan keselamatan kerja,
standar penggajian dan persaingan yang sehat)
2) Korporasi harus meminimalkan adanya eksternalitas negatif yang harus ditanggung masyrakat
3) Korporasi dapat membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan
pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan
manfaat dari mekanisme pasar yang sedang berlangsung.

10. Implementasi prinsip ketiga dalam Good Corporate Governance yaitu prinsip responsibility
(pertanggungjawaban) dimana pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) prinsip ini
diimplementasikan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan
pertanggungjawaban kepada pelanggan. Program Corporate Social Responsibility (CSR) meliputi
program kemitraan dan bina lingkungan, serta program sosial dan sponsorship.
Prinsip Independency (Kemandirian) Peraturan Menteri BUMN No. PER01/MBU/2011 Tanggal
1 Agustus 2011 juncto No. PER09/MBU/2012 Tanggal 16 Juli 2012 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Kemandirian (independency),
yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Penerapan prinsip independency (kemandirian) pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
menekankan indikator sebagai berikut:
1) Pengelolaan asset/investasi secara amanah dan prudential
2) Perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara fair, termasuk pemegang
saham minoritas
3) Perlindungan mencakup terhadap kemungkinan terjadinya praktik korporasi yang merugikan
seperti fraud, dilusi, managerial controlling, stakeholder self dealing dan insider trading
4) Setiap contractual relationship harus dapat dilaksanakan secara efektif
5) Korporasi berfungsi dalam suatu yang bebas dari korupsi dan penyuapan.
Wujud implementasi prinsip independency pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yaitu
dengan dibentuknya Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI merupakan bagian dari manajemen yang
independen. Satuan Pengawas Internal bertanggungjawab untuk membantu seluruh jajaran
organisasi perseroan dalam mengevaluasi keseluruhan aktivitas operasional usahanya. Dengan
demikian, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sudah mengimplementasikan prinsip
independency (kemandirian) pada perusahaan. Namun masih harus dilakukan pembenahan agar
prinsip ini berjalan lebih baik.
Prinsip Fairness (Keadilan atau Kesetaraan) Peraturan Menteri BUMN No. PER01/MBU/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 juncto No. PER09/MBU/2012 Tanggal 16 Juli 2012 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Kewajaran (fairness), yaitu
keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang
timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan. Penerapan prinsip fairness (keadilan atau kewajaran)
pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) menekankan indikator sebagai berikut: 1) Keadilan
dan kesataraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder 2) Menjamin setiap pemegang saham
mendapatkan perlakuan yang wajar dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai peraturan yang
berlaku. Dalam implementasi prinsip fairness pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
dibuktikan dengan adanya code of conduct atau yang biasa disebut dengan etika perusahaan.
Dimana etika perusahaan ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis dan dinyatakan secara eksplisit
sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh insan di PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero). Selain adanya code of conduct, prinsip fairness ini juga dibuktikan dengan
adanya kebijakan kesempatan kerja yang sama bagi para pegawai. Perusahaan memiliki Peraturan
Direksi dalam mengatur pola karir pegawai. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan
kejelasan serta kesempatan pengembangan karir yang sama kepada masing-masing pegawai. Dan
untuk meminimalisir adanya benturan kepentingan, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
membuat Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PER.77/HK.03/P.III-
2015 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan PT. Pelabuhan

11. Indonesia III (Persero). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia III
(Persero) sudah mengimplementasikan prinsip fairness atau keadilan (kesetaraan) dengan sangat
baik.
Faktor Pendukung Implementasi PrinsipPrinsip Good Corporate Governance di PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero).
a) Komitmen 3 (Tiga) Organ Utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan
Komisaris dan Direksi dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Penerapan Good
Corporate Governance terus diupayakan dan diselaraskan dengan dinamika bisnis yang sedang
terjadi. Untuk mengimplementasikannya, PT. Pelabuhan Indonesia III (Perero) berkomitmen
melalui komitmen 3 (Tiga) Organ Utama yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi untuk
menerapkan Good Corporate Governance yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan,
manajemen risiko serta pengendalian internal. Hal ini dilakukan agar perusahaan mempunyai
pengetahuan serta kapabilitas dalam pengelolaan Governance, Risk and Compliance (GRC) yang
dirasa sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis serta mampu mengantarkan organisasi untuk
mencapai kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance meerupakan
sebuah langkah penting bagi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk meningkatkan dan
memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional,
transparan serta efisien dengan cara menerapkan prinsipprinsip Good Corporate Governance
sehingga mampu memenuhi kewajiban secara baik kepada stakeholder.
b) Peran eksternal atau dari pelanggan. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) senantiasa mengukur
tingkat kepuasan pelanggan, antara lain untuk mengetahui nilai kepuasan pelanggan, nilai
ketidakpuasan pelanggan, nilai loyalitas pelanggan dan mengetahui engagement pelanggan.
Berdasarkan annual report mengenai kualitas pelayann, maka dapat diketahui bahwa ratarata
pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).
Dengan demikian, kepuasan pelanggan menjadi faktor pendukung dalam pengimplementasian
prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
Faktor Penghambat Implementasi PrinsipPrinsip Good Corporate Governance di PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero).
a) Koordinasi dengan shareholder atau pemegang saham. Pemegang saham pada PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero) adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar 100% nilai saham
perseroan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 14 ayat 1
tentang BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki
oleh Negara. Pemegang saham memiliki kekuasaan penuh atas kepemilikan saham pada
perusahaan. Namun untuk melakukan koordinasi harus melalui beberapa regulasi yang harus
dipatuhi, sehingga koordinasi harus terpotong untuk menyesuaikan regulasi yang ada. Dan
menunggu keputusan selanjutnya dari regulasi yang dilakukan. Jika terdapat kendala secara
spontan maka pengambilan keputusan tidak bisa langsung diberikan secara cepat dan tepat. Namun
harus menunggu keputusan shareholder melalui regulasi yang ada. Biasanya berupa Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
b) Regulasi terkait Good Corporate Governance bersifat lunak / Soft Law. Terkait dengan
pengelolaan Persero, dari sisi yuridis, belum optimalnya pelaksanaan Good Corporate Governance
pada Persero disebabkan sistem Good Corporate Governance yang ada dalam hukum Indonesia
diantaranya UU No.19 Tahun 2003 dan UU No. 40 Tahun 2007, bersifat soft law (lunak). Tidak
ada sanksi pidana yang dijatuhkan pada Persero atau pun Perseroan Terbatas yang tidak
melaksanakan Good Corporate Governance. Contohnya dalam Pasal 97 ayat (3) UndangUndang
No. 40 Tahun 2007 hanya menjatuhkan sanksi berupa tanggung jawab penuh secara pribadi atas

12. kerugian Perseroan kepada setiap anggota Direksi yang terbukti bersalah atau lalai dalam
menjalankan tugasnya. Dalam halini, Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung
jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi (Pasal 97 ayat 4).
Namun anggota Direksi tidak dapat di pertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat
membuktikan (Pasal 97 ayat 5):
1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahanatau kelalaiannya;
2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian
4) Telah mengambiltindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan
tersebut.
Sifat hukum yang lunak seperti itu berbeda dengan di Amerika Serikat dimana dalam
melaksanakan Good Corporate Governance didukung oleh perangkat hukum yang keras (hard
law). The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) sebagai produk hukum yang mengatur pelaksanaan
Good Corporate Governance mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menjalankan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance. Konsekuensinya, perusahaan yang tidak melaksanakan Good
Corporate Governance dapat dikenai sanksi baik perdata maupun pidana. Dengan sifat hukum
pelaksanaan Good Corporate Governance yang lunak seperti di Indonesia menandakan Good
Corporate Governance hanya sekedar sebagai code of conduct atau etika bisnis semata.
Sejak tahun 2011, Pelindo III telah melaksanakan pemutakhiran beberapa aturan internal yang
merupakan implementasi dari kaidah Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, peraturan perundangan
yang berlaku, nilai-nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktik-praktik terbaik (best
practice) penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, diantaranya:
Board Manual nnn (unduh dokumen)
1. Code of Corporate Governance (unduh dokumen)
2. Pedoman Audit Berbasis Risiko (unduh dokumen)
3. Pedoman Teknis Manajemen Risiko Korporat (unduh dokumen)
4. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (unduh dokumen)
5. Pedoman Pengendalian Gratifikasi (unduh dokumen)
6. Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi yang menunjukkan tidak adanya benturan
kepentingan (unduh dokumen)
7. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) (unduh dokumen)
8. Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi (unduh dokumen)
9. Pedoman Etika dan Perilaku (unduh dokumen)
Daftar Pustaka:
https://www.pelindo.co.id/profil-perusahaan/tentang-kami
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/2485/2876