Dokumen ini membahas ketatanegaraan Indonesia selama pandemi Covid-19, mencakup penerapan PSBB, penetapan Perpu, dan rencana new normal. PSBB dijalankan berdasarkan UU Kesehatan namun peran pemerintah daerah dibatasi. Dua Perpu ditetapkan meskipun tidak memenuhi syarat kegentingan dan DPR tidak bersidang. Rencana new normal mengkhawatirkan karena dapat membatasi kebebasan warga dan bertentangan dengan

1. MELIHAT LAKU
KETATANEGARAAN DI
TENGAH PANDEMI
COVID-19
Ali Rido
Dept. Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Disampaikan pada Bincang Publik “Covid-19: Krisis Kepemimpinan, Krisis Tata Negara, dan
Krisis Kepemimpinan”, diselenggarakan oleh HMI Komisariat Hukum Trisakti, 27 Mei 2020.

2. BAGIAN I: PSBB
Kesehatan
PSBB
(UU No. 6/2018)
Penetapan PSBB
oleh Pem. Pusat
(Permenkes 9/2020)
Urusan Pem. Konkuren
yang bersifat wajib
(UU No. 23/2014 jo. UU
No. 9/2015)
PERAN IDEAL PEMDA
 Kembalikan fungsi otonomi di
bidang kesehatan.
 Pelibatan DPRD sebagai
kanalisasi aspirasi warga.

3. BAGIAN II: PENETAPAN PERPPU
 + 2 bulan 2 Perpu hilang hakikat keistimewaan Perpu dan berbahaya.
 Anatomi Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan
Cacat formil: judul (lebih satu frasa), batang tubuh (memisahkan
sanksi), hingga penjelasan (memuat norma).
Cacat materiil: ketidakadilan (golongan atas yang diurus), peraturan
BI menegasikan hierarki dalam Pasal 7 (1) UU P3, dan hilangnya
rasionalitas pengujian penyalahgunaan wewenang (Pasal 27 (2).
 Perpu No. 2/2020 terkait Pilkadaapa tidak cukup dg perubahan UU
No. 1/2014 jo. UU No. 1/2015?

4. lanjutan
 Syarat penetapan Perppu:
Pasal 22 (1) UUD NRI 1945Kegentingan yang memaksa.
Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009:
1. Adanya keadaan/kebutuhan mendesak untuk
menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan
UU;
2. UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan
cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan
yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk
diselesaikan.

5. lanjutan
 Tambahan syarat penetapan perppuhanya dapat dibuat jika
DPR sedang tidak bersidang (reses). Alasan:
Logika Pasal 22 (2) UUD NRI 1945;
Fungsi dan wewenang DPR dapat bersidang setiap hari.
 Catatan apakah Perppu tepat diuji MK:Babak awal Putusan
MK No. 138/PUU-VII/2009:
Constitutional disobedience dalam implementesi checks and
balances (DPR sbg pre-legislative review);
14 Perppu yang diuji, putusannya tidak ada satupun yang
permohonannya dikabulkan.

6. BAGIAN III: RENCANA PEMBERLAKUAN NEW NORMAL
“Saya ingin TNI/Polri ada
di setiap keramaian-
keramaian untuk lebih
mendisiplinkan
masyarakat”
(BBC News, 26 Mei 2020)
 New normal atau model baru darurat sipil?
 Catatan jika darurat sipil:
 Tidak sesuai dg social context dan
ketatatanegaraan kini;
 Kepentingan negara diutamakan,
sementara pemenuhan basic need
masyarakat cenderung dikesampingkan;
 Basis Perpu No. 23/1959 kurang relevan
sebagai mitigasi pandemi Covid-19; dan
 Anti mainstream kebijakan bagi
Indonesia.

7. TERIMA KASIH
ali.rido_
@alirido_
Ali Rido
alirido@trisakti.ac.id