1. Dokumen tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa administrasi dalam proses pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Badan Pengawas Pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.
2. Dibahas pula cara pengajuan permohonan sengketa proses pemilu oleh partai politik, termohon, dan pihak terkait dalam sengketa. Objek seng
Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiindra wijaya
dalam tulisan ini saya mencoba menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi baik dri cara pelaporannya hingga mekanisme persidangannya.
1. JELASKAN BEBERAPA POKOK PIKIRAN YANG BERKAITAN PEMBENTUKAN PERADILAN HAM.
2. ADA BEBERAPA NILAI NILAI YANG TERDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM, JELASKAN.
3. APAKAH ICC DAPAT MENGADILI LAGI KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG SUDAH NE BIS IN IDEM , JELASKAN ALASANNYA.
4. APAKAH PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,, PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT BISA DITERAPKAN UU NO 8 TAHUN 1981 ? JELASKAN.
5. URAIKAN PERBEDAAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000, DIBANDINGKAN DENGAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981.
6. URAIKAN APA SAJA WEWENANG PENYELIDIK DALAM PASAL 19 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ?
7. BAGAIMANA PENDAPAT PENYIDIK SETELAH MENERIMA KESIMPULAN HASIL PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMNAS HAM ?
8. APAKAH UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 MENGATUR TENTANG PENYIDIK ? JELASKAN.
9. LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MELAKUKAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT ? JELASKAN DAN PASAL YANG YANG MENGATURNYA.
10. LEMBAGA MANA YANG YANGB BERWENANG MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENYIDIKAN SERTA BERAPA LAMA TOTAL WAKTU YANG DIBERIKAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN.
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiindra wijaya
dalam tulisan ini saya mencoba menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi baik dri cara pelaporannya hingga mekanisme persidangannya.
1. JELASKAN BEBERAPA POKOK PIKIRAN YANG BERKAITAN PEMBENTUKAN PERADILAN HAM.
2. ADA BEBERAPA NILAI NILAI YANG TERDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM, JELASKAN.
3. APAKAH ICC DAPAT MENGADILI LAGI KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG SUDAH NE BIS IN IDEM , JELASKAN ALASANNYA.
4. APAKAH PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,, PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT BISA DITERAPKAN UU NO 8 TAHUN 1981 ? JELASKAN.
5. URAIKAN PERBEDAAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000, DIBANDINGKAN DENGAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981.
6. URAIKAN APA SAJA WEWENANG PENYELIDIK DALAM PASAL 19 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ?
7. BAGAIMANA PENDAPAT PENYIDIK SETELAH MENERIMA KESIMPULAN HASIL PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMNAS HAM ?
8. APAKAH UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 MENGATUR TENTANG PENYIDIK ? JELASKAN.
9. LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MELAKUKAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT ? JELASKAN DAN PASAL YANG YANG MENGATURNYA.
10. LEMBAGA MANA YANG YANGB BERWENANG MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENYIDIKAN SERTA BERAPA LAMA TOTAL WAKTU YANG DIBERIKAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN.
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hamper setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur Negara baik pegawai negeri ataupun pejabat Negara yang biasa disebut kalangan atas (upper class). Didalam kepustakaan kriminologi hal ini merupakan salah satu kejahatan jenis kejahatan kerah putih atau “white collar crime”. Seringnya terdengar istilah korupsi di masyarakat telah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap tindak pidana korupsi “white collar crime” yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemeralatan masyarakat. Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbuknya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan. Penelitian dalam skripsi ini lebih mengkaji pada aspek perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena perumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Nampak belum mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun atau terhitung 2004 hingga 2011, Negara harus menanggung kerugian Rp. 39,3 triliun akibat tindak pidana korupsi.
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hamper setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur Negara baik pegawai negeri ataupun pejabat Negara yang biasa disebut kalangan atas (upper class). Didalam kepustakaan kriminologi hal ini merupakan salah satu kejahatan jenis kejahatan kerah putih atau “white collar crime”. Seringnya terdengar istilah korupsi di masyarakat telah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap tindak pidana korupsi “white collar crime” yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemeralatan masyarakat. Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbuknya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan. Penelitian dalam skripsi ini lebih mengkaji pada aspek perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena perumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Nampak belum mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun atau terhitung 2004 hingga 2011, Negara harus menanggung kerugian Rp. 39,3 triliun akibat tindak pidana korupsi.
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
4. B.BagaimanaCaraPenyelesaianSengketaAdministrasi DalamProsesPemilihanUmummenurut
UndangUndangNomor7 Tahun2017
Ketentuan Pasal 1 angka22Perbawaslu tentang TataCaraPenyelesaian Sengketa ProsesPemilu
mendefinisikanPemohon sebagaipihakyang mengajukan Permohonan sengketa prosesPemilu. Lebih
lanjut konstruksi kedudukan hukum (legalstanding) Pemohon sengketa prosesPemilu terangkai
dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 7A, danPasal 7B Perbawaslu tentang TataCaraPenyelesaian
Sengketa Proses Pemilu.
Lebihlanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa ProsesPemilu
menentukan bahwa:“Permohonan penyelesaian sengketa prosesPemilu yang diajukan oleh partai
politik calon Peserta Pemilu dan/atauPartai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan
sebagaiberikut: (a)tingkat pusatdiajukanoleh ketua umum dansekretarisjenderal partaiatau
sebutan lain;(b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dansekretaristingkat provinsiatau sebutan lain;
dan(c) tingkat kabupaten/kota diajukanoleh ketua dansekretaristingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain.
Mengenai Termohon dalam sengketa prosesPemilu merujuk padapada rumusanPasal 466UU Pemilu
juncto Pasal 1 angka23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Proses
Pemilu.
5. Sedangkan ketentuan Pasal 1angka 23Perbawaslu tentang TataCaraPenyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Termohon adalah pihakyang
diajukan didalam Permohonan sengketa prosesPemilu”.
SedangkanPihakTerkaitdalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diaturdalam Pasal 9ayat(1)danayat (2)Perbawaslu tentang TataCara
Penyelesaian Sengketa ProsesPemilu, bahwa:
(1)Partai Politik Peserta Pemilu,calon anggota DPR danDPRD yang tercantum didalam DCT,calon anggota DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi
dirugikan ataspenyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan dirisebagaipihak terkait.
(2)Pengajuan dirisebagai pihakterkait bagi calon anggota DPR danDPRD sebagaimana dimaksud padaayat (1)melalui Partai Politik.
Berkaitan denganobjek sengketa (objectum litis) Penyelesaian Sengketa ProsesPemilu diatur lebihlanjut dalamPerbawaslu tentang TataCara
Penyelesaian Sengketa ProsesPemilu yang bertolak darikonstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwasengketa proses Pemilu terjadikarena:
(a) hakpeserta Pemilu yang dirugikansecaralangsung oleh tindakan pesertaPemilu lain sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
(b) hakpeserta Pemilu yang dirugikansecaralangsung oleh tindakan KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Ketentuan Pasal 4 ayat(2)Perbawaslu tentang TataCaraPenyelesaian Sengketa ProsesPemilu merumuskan tentang bentuk danjenisobjek sengketa
proses Pemilu bahwa:“Keputusan KPU,keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud padaayat (1)berupa surat
keputusan dan/atau beritaacara”
6. Kesimpulan
1. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pelanggaran administrasi tidak bisadilakukan oleh badan atau orang yang tidak menyelenggarakan urusan
administrasi (negara).Selanjutnya, adanya duplikasi penanganan pelanggaran administrasi oleh KPU dan Bawaslujuga perludisempurnakan. Peraturan KPU
yang menyebutkan bahwa KPU merupakan pelapor dan terlapor terhadap dugaan pelanggaran administrasi terdengarjanggal, meskipun dapat dimaknai bahwa
haltersebut merupakan konsekuensi pengawasan internal secaraberjenjang antara atasan danbawahannya. Namun mengingat telah dibentuk lembaga
pengawas eksternal,yaitu Bawaslu,maka seharusnyapengaduan ataulaporan terhadap dugaanpelanggaran administrasi ditujukan kepada Bawasluuntuk
ditindaklanjuti.
2. Penyelesaian sengketa pemilihan umumdiIndonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan TataUsahaNegara danMahkamah Konstitusi,
bilaterjadi sengketa prosespemilihan umum dapatdiselesaikan Badan Pengawas Pemilu danPeradilan Tata UsahaNegara,lain halnya dengansengketa hasil
pemilihan umum dapat diselesaikan Mahkamah Konstitusi.
Perlu dilakukan revisiterhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilu,khusus yang berkaitan dengan desainpenegakan hukum penyelesaian sengketa
proses Pemilu yang terjadiantarPeserta Pemilu. Sebab, konstruksi norma dalam Pasal 466sampai denganPasal 469mengandung sejumlah kelemahan, antara lain:
(1) Konstruksi ruang lingkup penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu padaPasal 466yang mengaitkan objek sengketaproses Pemilu sebagai akibat
diterbitkannya Keputusan Penyelenggara Pemilu. Dengan konstruksi demikian,esensisengketa antarPeserta menjadi tidak relevan karena yang mengeluarkan
objek sengketa adalah Penyelenggara Pemilu tetapi yang disengketakan adalah PesertaPemilu;
(2) Mekanisme penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu memiliki karakteristik yang berbedadengan sengketa antaraPeserta Pemilu dengan Penyelenggara
Pemilu sehingga perlupangaturan mekanisme penyelesaian yang berbeda.2.Diperlukan penyamaan persepsiantaraBawaslu dengan Mahkamah Agung terkait
upayahukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara agar dapat memberikan pemenuhan aksespenyelesaian
sengketa proses Pemilu bagipencarikeadilan Pemilu.