Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi
•Download as PPT, PDF•
0 likes•2,014 views
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (19)
Similar to Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi
Similar to Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi (20)
More from Ahmad Abdul Haq
More from Ahmad Abdul Haq (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi
- 1. TINJAUAN KERUGIAN NEGARATINJAUAN KERUGIAN NEGARA DARI SUDUT UNDANG-UNDANGDARI SUDUT UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA DALAMKEUANGAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS KORUPSIPENYELESAIAN KASUS KORUPSI JAKARTA, 20 DESEMBER 2008
- 2. INTRODUKSIINTRODUKSI Apakah konsep pemikiran tentangApakah konsep pemikiran tentang ganti kerugian yang tertuangganti kerugian yang tertuang dalam pasal 1365 BW kini tidakdalam pasal 1365 BW kini tidak lagi dapat dijadikan landasan bagilagi dapat dijadikan landasan bagi penyelesaian berbagai kasuspenyelesaian berbagai kasus kerugian negara ?kerugian negara ?
- 3. UU TIPIKOR SEBAGAIUU TIPIKOR SEBAGAI DRIVING FORCEDRIVING FORCE
- 4. UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSIUNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI:: • SETIAP ORANGSETIAP ORANG • MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAUMEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAINORANG LAIN • DENGAN MELAWAN HUKUMDENGAN MELAWAN HUKUM • DAPAT MERUGIKAN KEUANGANDAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARANEGARA
- 5. UU KEUANGAN NEGARA : KUNCI UTAMA MASALAH KERUGIAN NEGARA
- 7. KODIFIKASIKODIFIKASI KONSEP LAMAKONSEP LAMA DALAM SISTEMDALAM SISTEM PENGELOLAANPENGELOLAAN KEUANGANKEUANGAN NEGARANEGARA
- 9. KEUANGAN NEGARA SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG, SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPA UANG MAUPUN BERUPA BARANG YANG DAPAT DIJADIKAN MILIK NEGARA BERHUBUNG DENGAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSEBUT (UUKN Pasal 1.1)
- 10. KEUANGAN NEGARA (UNSUR) • HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG, • YANG DAPAT DIJADIKAN MILIK NEGARA • BERHUBUNG DENGAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA (UUKN Pasal 1.1)
- 12. K euangan N egara L em baga Pengelola K ekayaan N egara Yang D ipisahkan Pem erintaha n Pem erintahan Pusat, term asuk B L U *) B U M N /D K euangan L em baga M oneter term asuk bank sentral L em baga N on M oneter Pem erintahan Provinsi, term asuk B L U *) Pem erintahan K abupaten/K ota ,term asuk B L U *) B U M N /D N on K euangan LINGKUP KEUANGANLINGKUP KEUANGAN NEGARANEGARA DARI SEGI SUBYEKDARI SEGI SUBYEK *) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi
- 15. KONSEPSI DASAR PEMERINTAH ADALAH PENYEDIA LAYANAN KEPADA MASYARAKAT
- 16. LAYANAN PEMERINTAH • KEAMANAN DAN KETERTIBAN • KESEHATAN • PENDIDIKAN • KEADILAN • PEKERJAAN UMUM
- 17. KONSEPSI DASAR MOTIF KEGIATAN PEMERINTAH : TERSELENGGARANYA LAYANAN KEPADA MASYARAKAT
- 21. KEUANGAN NEGARA • HAK NEGARA UNTUK MEMUNGUT PAJAK,DLL • KEWAJIBAN NEGARA • PENERIMAAN NEGARA/ DAERAH • PENGELUARAN NEGARA/ DAERAH • KEKAYAAN NEGARA/ DAERAH YANG DIKELOLA SENDIRI ATAU OLEH PIHAK LAIN • KEKAYAAN PIHAK LAIN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAN/ ATAU KEPENTINGAN UMUM UUKN Pasal 2
- 23. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MERUPAKAN SEBAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN (UUKN Pasal 6.1)
- 24. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA (UUKN Pasal 7.1)
- 25. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA, SETIAP TAHUN DISUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (UUKN Pasal 7.2)
- 26. IMPLIKASI
- 27. Implikasi Peran Pemerintah •KERUGIAN NEGARA •KERUGIAN INDIVIDU
- 29. PENGERTIAN KERUGIAN NEGARA BERKURANGNYA ASET NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH SUATU TINDAKAN MELANGGAR HUKUM/ KELALAIAN SESEORANG DAN/ DISEBABKAN SUATU KEADAAN FORCE MAJEUR
- 30. KERUGIAN NEGARA ( SIFAT ) KERUGIAN NYATA
- 31. PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DILAKUKAN OLEH MAJELIS : • ADMINISTRATIF • QUASI YUDISIAL • YUDISIAL
- 32. PENETAPAN KERUGIAN NEGARA TIDAK LAGI DIBEDAKAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA ATAU PEGAWAI NEGERI NON BENDAHARA
- 33. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA Kerugian negara cukup dipulihkan, kecuali dapat dibuktikan terdapat perbuatan melawan hukum
- 34. K E S I M P U L A N Dari sudut pandang Hukum Keuangan Negara, suatu kerugian dapat dinyatakan sebagai kerugian negara apabila ditinjau dari sudut subyek, obyek, dan tata kelola sesuai dengan kaidah yang dianut oleh hukum itu sendiri.
- 35. K E S I M P U L A N Dari sudut subyek : bahwa yang dimaksud dengan negara adalah pemegang peran selaku otoritas yang, sesuai dengan hukum dasar, memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kepada masyarakat secara cuma-cuma, di satu pihak, dan memiliki hak untuk memungut pajak maupun pungutan lainnya dari masyarakat, di lain pihak.
- 36. K E S I M P U L A N Dari sudut obyek : terbatas dengan berbagai instrumen (dalam hal ini asset) terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pokoknya sebagai otoritas.
- 37. K E S I M P U L A N Dari sudut tata kelola : dikaitkan dengan peran selaku otoritas yang berwenang menetapkan kebijakan negara, yang dalam hal ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
- 38. KERUGIAN NEGARA • 1. Subjek • 2. Objek • 3 Tata Kelola • Otoritas • Individu • Pasal 2 UUKN • APBN • Non APBN Kerugian Negara