Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk berbagai jabatan fungsional berkisar antara 58-65 tahun, dan peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya tentang hal yang sama.
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan diundangkan pada 31 Maret 2016.
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditandatangani oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan diundangkan pada 31 Maret 2016.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR PER/219/M.PAN/7 /2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional sesuai Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
1. SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf c
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai
Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA
PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL.
BAB I . . .
2. - 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri
Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB II . . .
3. - 3 -
BAB II
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL
Pasal 2
(1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
(2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta
Pejabat fungsional Keterampilan;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil
yang memangku:
1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli
Madya;
2) Jabatan Fungsional Apoteker;
3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan
secara penuh pada unit pelayanan kesehatan
negeri;
4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang
ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan
kesehatan negeri;
5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
Muda dan Pertama;
6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
7) Jabatan Fungsional Penilik;
8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
9) Jabatan . . .
4. - 4 -
9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan
Muda; atau
10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh
Presiden.
c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri
Sipil yang memangku:
1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti
Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang
penelitian;
2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
Utama dan Madya;
3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;
4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;
5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;
6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;
7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau
8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh
Presiden.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3
(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya
Peraturan Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan
Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia
selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya batas
usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60
(enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60
(enam puluh) tahun.
(2) Pegawai . . .
5. - 5 -
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan
Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah
berlakunya Peraturan Pemerintah ini batas usia
pensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
Pasal 4
Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan fungsional lain yang ditentukan
Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
51), dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur batas
usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki
jabatan fungsional.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
30 Januari 2014.
Agar . . .
6. - 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 58