Recommended
More Related Content
Similar to Mahkamah Konstitusi.pptx
Similar to Mahkamah Konstitusi.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
Mahkamah Konstitusi.pptx
- 1. Mahkamah Konstitusi 1. Abella Maya Santin (01) 2. Andi Qur’ani Ratu Sabrina Arham Putri (4) 3. Erina Salsabilla Wardhani (12) 4. Rachmat Dani Triutomo (25)
- 2. 01 Latar Belakang & Dasar Hukum 03 Proses Rekruitmen 02 Wewenang, Tanggung Jawab, dan Kewajiban 04 Studi Kasus
- 4. Latar Belakang Sisi Politik Mengimbangi kekuasaan pembentukan UU yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Sisi Hukum Salah satu konsekuensi Perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi terdapat dalam Pasal 1 ayat (2).
- 5. • dibentuk melalui perubahan Ketiga UUD 1945 • diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945. kemudian dibentuklah UU yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu UU Nomor. 24 Tahun 2003. Dasar Hukum
- 7. Wewenang Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama & terakhir. Keputusan bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap UUD. 1. Memutus pembubaran partai politik. 3. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD. 2. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 4. Kewenangan Tambahan: Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus (UU Nomor 8 Tahun 2015)
- 8. Kewajiban Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. pelanggaran hukum (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD 1945)
- 10. Proses Rekruitmen 1. Seleksi hakim konstitusi menimbulkan trifurkasi mekanisme seleksi pada 3 lembaga negara 2. Lembaga negara DPR, MA, dan Presiden 3. Proses rekruitmen bersifat fleksibel dan bebas
- 11. I. Secara Internal & Tertutup
- 12. II. Penunjukan & Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi 1. Presiden Mekanisme Perpanjangan Perpanjangan dilakukan terhadap hakim konstitusi untuk periode ke-2 Kondisi: tidak membuka ruang pendaftaran lebih melalui lembaga Presiden 2. DPR Mekanisme Penunjukan Penunjukkan didasarkan pada usulan Kementrian Hukum dan HAM Kondisi: memiliki riwayat jabatan sebagai pimpinan Perpanjangan dilakukan terhadap hakim konstitusi untuk periode ke-2 Kondisi: tanpa membuka pendaftaran calon hakim konstitusi
- 13. III. Pembentukan Tim Pakar atau Ahli 1. Presiden
- 14. 2. DPR Skema 1 III. Pembentukan Tim Pakar atau Ahli
- 15. Skema 2 III. Pembentukan Tim Pakar atau Ahli 2. DPR
- 16. Studi Kasus 04
- 17. Terjadi pada tahun 2007 Motif: menguasai sebagian perairan di Teluk Benggala yang kaya akan cadangan minyak dan gas Masalah: urusan pemeriksaan oleh BPK terhadap pengelolaan biaya perkara di pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung Konflik Utama: Mahkamah Agung berpendapat bahwa biaya perkara tersebut adalah dana titipan pihak yang berperkara sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara yang dijadikan objek pemeriksaan oleh BPK 1. Konflik BPK-MA
- 18. Penyelesaian Mediasi: Mahkamah Konstitusional sebagai mediator sehingga semua putusan MA seperti kasasi tidak dapat lagi diperkarakan di MK yang dapat menjadikan MA sebagai pihak yang diperkarakan kecuali hal-hal di luar perkara yang dijelaskan pada Pasal 65 UU tentang MK tersebut Arbitrase: Pemerintah (Presiden & Wakil Presiden) mengeluarkan PP yang mengatur pengelolaan biaya perkara terkait dengan ketentuan mengenai PNBP 1. Kasus Sengketa Teluk Benggala
- 19. TERIMA KASIH