Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum di Indonesia, termasuk tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum, masalah penegakan hukum, dan politik hak asasi manusia.

1. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 1
Politik Hukum
di Indonesia
Oleh : HENDRA KASIM
Materi Kuliah Disadur Dari Materi Kuliah PPs MH UII
yang disampaikan oleh Hikmahanto Juwana
Guru Besar Ilmu Hukum, FHUI
SH (UI), LL.M (Keio University, Jepang), Ph.D (University of
Nottingham, Inggris

2. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 2
Politik Hukum
 Peraturan perundang-undangan (legislation)
merupakan bagian dari hukum yang dibuat
secara sengaja oleh institusi negara.
 Dalam konteks demikian peraturan
perundang-undangan tidak mungkin muncul
secara tiba-tiba.
 Peraturan perundang-undangan dibuat
dengan tujuan dan alasan tertentu.

3. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 3
 Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan
perundang-undangan dapat beraneka ragam
 Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya
suatu peraturan perundang-undangan
disebut sebagai politik hukum (legal policy)

4. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 4
Pentingnya Politik Hukum
 Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,
politik hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua
hal
 Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan
 Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan
ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal
 Dua hal ini penting karena keberadaan peratuan
perundang-undangan dan perumusan pasal
merupakan ‘jembatan’ antara politik hukum yang
ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum
tersebut dalam tahap implementasi peraturan
perundang-undangan

5. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 5
 Pelaksanaan UU tidak lain adalah
pencapaian apa yang diikhtiarkan dalam
politik hukum yang telah ditetapkan
(furthering policy goals)

6. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 6
Dua Dimensi Politik Hukum
 Dimesi pertama adalah politik hukum yang
menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu
peraturan perundang-undangan (“Kebijakan
Dasar” atau basic policy)
 Dimesi kedua dari politik hukum adalah
tujuan atau alasan yang muncul dibalik
pemberlakukan suatu peraturan perundang-
undangan (“Kebijakan Pemberlakuan” atau
enactment policy)

7. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 7
 Keberadaan Kebijakan Pemberlakuan sangat
dominan di Negara Berkembang mengingat
peraturan perundang-undangan kerap
dijadikan instrumen politik oleh pemerintah
atau penguasanya, baik untuk hal yang
bersifat positif maupun negatif

8. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 8
Karakteristik Kebijakan
Pemberlakuan
 Kebijakan Pemberlakuan memiliki muatan politis
 Kebijakan Pemberlakuan adalah faktor yang
menyebabkan substansi dari suatu UU berbeda
antara satu negara dengan negara lain meskipun
memiliki tujuan dasar dan nama yang sama
 Dalam suatu negara, institusi yang memiliki
kekuasaan untuk membentuk UU merupakan pihak
akhir yang menentukan apa yang menjadi Kebijakan
Pemberlakuan suatu UU

9. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 9
Faktor Internal dan Eksternal
 Dalam menetapkan Kebijakan Pemberlakuan
institusi yang membentuk UU kerap
dipengaruhi oleh berbagai faktor
 Berbagai faktor ini dapat digolongkan dalam
dua katagori
 Pertama adalah faktor yang berasal dari dalam
negeri (selanjutnya disebut “Faktor Internal”)
 Kedua adalah faktor yang berasal dari luar negeri
(selanjutnya disebut “Faktor Eksternal”)

10. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 10
 Faktor Internal bisa berasal dari keinginan
individu yang memegang kekuasaan
membentuk UU, keinginan partai politik,
keinginan lembaga swadaya masyarakat,
bahkan keinginan masyarakat.
 Faktor Eksternal dapat berasal dari keinginan
dari lembaga keuangan internasional,
keinginan dari negara donor, bahkan
kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian
internasional

11. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 11
Faktor Internal UU Bidang
Ekonomi
 Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional
 Menggantikan Ketentuan yang Telah Usang
 Merespon Kebutuhan Masyarakat
 Memenuhi Keinginan Memiliki Hukum Modern
 Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
 Menjawab Tantangan Era Globalisasi
 Pemenuhan Persyaratan Utang atau Hibah Luar
Negeri
 Pemenuhan Kewajiban Perjanjian Internasional
 Memberi Dukungan pada Kekuasaan

12. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 12
Faktor Eksternal
 Melindungi Investor
 Membuka Akses Pasar Indonesia Lebih
Luas
 Melakukan Harmonisasi Hukum
Indonesia
 Memastikan Pembayaran Utang
 Merespon Kebutuhan Masyarakat

13. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 13
Masalah dalam Menterjemahkan Politik
Hukum ke Dalam Produk Hukum
 Konflik Penentuan Politik Hukum dalam
Pembuatan UU
 Kekurangcermatan Perancang UU

14. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 14
Penegakan Hukum
dan Permasalahannya

15. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 15
Keluhan Terhadap Penegakan
Hukum
 Aparat penegak hukum terkena sangkaan dan
dakwaan korupsi atau suap
 Mafia peradilan marak dituduhkan
 Hukum seolah dapat dimainkan, diplintir, bahkan
hanya berpihak pada mereka yang memiliki status
sosial yang tinggi.
 Penegakan hukum lemah dan telah kehilangan
kepercayaan masyarakat
 Masyarakat apatis, mencemooh dan melakuan
proses pengadilan jalanan

16. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 16
 Mengapa Hukum Sulit Ditegakkan?
 Apakah Hukum di Indonesia sudah mati?

17. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 17
Pentingnya Penegakan Hukum
 Bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya
penegakan hukum oleh aparat akan menentukan
persepsi ada tidaknya hukum
 Bila penegakan hukum oleh aparat lemah,
masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai
tidak ada.
 Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat
dan dilakukan secara konsisten, barulah
masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan
tunduk.

18. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 18
 Dalam konteks demikian masyarakat
Indonesia masih dalam taraf masyarakat
yang ’takut’ pada (aparat penegak) hukum
dan belum dapat dikategorikan sebagai
masyarakat yang ’taat’ pada hukum

19. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 19
 Realitas saat ini, penegakan hukum
berfungsi dan difungsikan sebagai instrumen
untuk membuat masyarakat takut pada
hukum yang pada gilirannya diharapkan
menjadi tunduk pada hukum

20. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 20
Problem Penegakan Hukum
1. Problem pada Pembuatan Peraturan
Perundang-undangan
2. Masyarakat Pencari Kemenangan bukan
Keadilan
3. Uang yang mewarnai Penegakan Hukum
4. Penegakan Hukum sebagai Komoditas
Politik

21. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 21
5. Penegakan Hukum yang Diskriminatif dan Ewuh
Pakewuh
6. Lemahnya Kualitas dan Integritas Sumber Daya
Manusia
7. Advokat Tahu Hukum versus Advokat Tahu
Koneksi
8. Keterbatasan Anggaran
9. Penegakan Hukum yang Dipicu oleh Media Massa

22. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 22
Fundamen bagi Solusi Pembenahan
1. Menerima dan Tidak Menyangkal
2. Perlu Kesabaran karena Tidak Ada Quick
Solution
3. Pendekatan Multi Disiplin
4. Mengedepankan Kesejahteraan
5. Menjaga Konsistensi
6. Pembersihan Internal

23. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 23
7. Pendekatan Manusiawi dan Mengantisipasi
Perlawanan
8. Partisipasi Publik

24. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 24
Lembaga/Institusi/Komisi
Independen
 Saat ini di Indonesia terlalu banyak
 Muncul sebagai akibat ketidak-percayaan
publik
 Memunculkan konsekuensi anggaran dan
sumber daya manusia
 Melakukan kegiatan yang overlapping
 Belum terlihat efektifitasnya
 Tidak memberdayakan/memperkuat yang
ada

25. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 25
 Kerap membebani institusi yang diawasi
 Energi dan dana terbuang percuma

26. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 26
Politik Hak Asasi
Manusia

27. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 27
Peraturan Perundang-undangan
dan Perjanjian Internasional
 Sudah sangat maju dalam legislasi dan
perjanjian internasional
 Hak asasi yang mendasar dimasukkan dalam
konstitusi
 Banyak perjanjian internasional yang sudah
diratifikasi
 Permasalahan terbesar adalah implementasi

28. Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c) 28
 Menjada pertanyaan apa yang menjadi politik HAM
di Indonesia?
 Apakah untuk memberi imej bahwa Indonesia
sebagai sebuah negara yang sangat
memperhatikan HAM ataukah hendak memberi
perlindungan HAM bagi masyarakat
 Banyak ketentuan yang bermakna simbolis
 Saat ini yang menjadi masalah di pemerintah adalah
ketidak-mampuan, bukan ketidak-maun