Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Saeful Bahri)

1. HUKUM PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA EKONOMI : TINDAK
PIDANA PERBANKAN
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Keejahatan Kerah Putih
o Kejahatan ekonomi di bidang perbankan
disebut dengan White collar crime karena
kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan
jalan menyalahgunakan kepercayaan yang
diberikan kepadanya dari masyarakat.
o Oleh karena itu White Collar Crime sering
terjadi pada lembaga tempat masyarakat
menaruh kepercayaannya yaitu bank.
Dampaknya ialah timbulnya korban dari
kejahatan di bidang perbankan.

3. Tindak Pidana Perbankan
o Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana di Bidang
Perbankan Merupakan Tindak Pidana Ekonomi.
Perbedaan diantara keduanya adalah Tindak Pidana
Perbankan yaitu Perbuatan pelanggaran terhadap UU
Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana
ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-
mata dilakukan oleh bank atau orang bank.
o Adapun tentang istilah “tindak pidana perbankan”,
Moch. Anwar mengartikannya sebagai tindak pidana
yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran
terhadap ketentan-ketentuan Pokok-pokok Perbankan,
pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan
hukuman oleh undang-undang itu.

4. Tindak Pidana di Bidang Perbankan
o Sedangkan Tindak Pidana di Bidang
Perbankan yaitu Perbuatan-perbuatan
yang melawan hukum dalam ruang
lingkup seluruh kegiatan usaha pokok
lembaga keuangan bank.
o Tindak pidana ini lebih netral dan lebih
luas karena dapat mencakup tindak
pidana yang dilakukan oleh orang
diluar dan didalam bank atau kedua-
duanya.

5. Perbedaan Umum
o Secara umum
Tindak Pidana di Bidang Perbankan
diartikan sebagai tindak pidana yang
berkaitan dengan perbankan,
sedangkan Tindak Pidana
Perbankan adalah tindak pidana
sebagaimana diatur dalam undang-
undang perbankan.

6. Ruang Lingkup
o Dengan demikian cakupan Tindak
pidana di bidang perbankan lebih luas
dibandingkan dengan Tindak pidana
perbankan. Tindak pidana
perbankan hanya memiliki ruang-
lingkup pada undang-undang
perbankan, sedangkan Tindak pidana di
bidang perbankan tidak hanya beruang-
lingkup pada undang-undang
perbankan tetapi juga peraturan
perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan perbankan.

7. Legal Standing
o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.

8. Delik Perizinan
o Pasal 46 ayat (1)
o Barang siapa menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp.
10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus
miliar rupiah).

9. Delik Perizinan
o Pasal 46 ayat (2)
o Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum
yang berbentuk perseroan terbatas,
perserikatan, yayasan atau koperasi, maka
penuntutan terhadap badan-badan dimaksud
dilakukan baik terhadap mereka yang memberi
perintah melakukan perbuatan itu atau yang
bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan
itu atau terhadap kedua-duanya.

10. Perizinan di Bidang Perbankan
o Pasal 16
o Setiap pihak yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan wajib terlebih
dahulu memperoleh izin usaha sebagai
Bank Umum atau Bank Perkreditan
Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia,
kecuali apabila kegiatan menghimpun
dana dari masyarakat dimaksud diatur
dengan undang-undang tersendiri.
Contoh lain: BUM Desa

11. Syarat Perizinan Perbankan
o Pasal 17
o Untuk memperoleh izin usaha Bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat,
wajib dipenuhi persyaratan sekurang-
kurangnya tentang:
a. susunan organisasi dan
kepengurusan;
b. permodalan;
c. kepemilikan;
d. keahlian di bidang Perbankan;
e. kelayakan rencana kerja

12. Delik Rahasia Bank
o Pasal 47 ayat (1)
o Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis
atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,Pasal
41A, Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank
atau pihak Terafiliasi untuk
memberikan keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta
denda sekurang-kurangnya
Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus
miliar rupiah).

13. Delik Rahasia Bank
o Pasal 47 ayat (2)
o Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai
bank atau Pihak terafiliasi lainnya yang
dengan sengaja memberikan keterangan yang
wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun
serta denda sekurang-kurangnya Rp.
4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling
banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar
rupiah).

14. Delik Rahasia Bank
o Pasal 47A
o Anggota dewan komisaris, direksi, atau
pegawai bank yang dengan sengaja tidak
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan
Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp.4.000.000.000 (empat miliar
rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000
(lima belas miliar rupiah).

15. Pengecualian Rahasia Bank
o Menteri Keuangan melalui Bank
Indonesia untuk kasus Perpajakan
(Pasal 41)
o Kepala Badan Piutang dan Lelang
Negara melalui Bank Indonesia untuk
urusan piutang negara (Pasal 41A)
o Kapolri, Jagung, Hakim Agung MA
melalui Bank Indonesia, untuk kasus
pidana (Pasal 42)

16. Pengecualiaan Rahasia Bank
o Direksi Bank kepada pengadilan, untuk
kasus perdata antara bank dan
nasahabnya (Pasal 43)
o Direksi bank kepada bank lain, dalam
rangka tukar menukar informasi
tentang keuangan nasabah (Pasal 44).
Ketentuan lebih lanjut diatur oleh BI.
o Kuasa Nasabah kepada pihak bank,
untuk membuka kerahasiaan bank
pihak yang memberikan kuasa (Pasal
44A)

17. Delik Pengawasan Perbankan
o Pasal 48 ayat (1)
o Anggota dewan komisaris, direksi, atau
pegawai bank yang dengan sengaja tidak
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat
(2), diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp.5.000.000.000 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000
(seratus miliar rupiah).

18. Delik Pengawasan Perbankan
o Pasal 48 ayat (2)
o Anggota dewan komisaris, direksi, atau
pegawai bank yang lalai memberikan
keterangan yang wajib dipenuhi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat
(2), diancam dengan pidana kurungan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling
lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda sekurang-
kurangnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000
(dua miliar rupiah).

19. Penyampaian Keterangan kepada BI
o Pasal 30 (1)
o Bank wajib menyampaikan kepada
Bank Indonesia, segala keterangan, dan
penjelasan mengenai usahanya
menurut tata cara yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

20. Penyampaian Keterangan kepada BI
o Pasal 30 (2)
o Bank atas permintaan Bank Indonesia,
wajib memberikan kesempatan bagi
pemeriksaan buku-buku dan berkas-
berkas yang ada padanya, serta wajib
memberikan bantuan yang diperlukan
dalam rangka memperoleh kebenaran
dari segala keterangan, dokumen dan
penjelasan yang dilaporkan oleh bank
yang bersangkutan.

21. Penyampaian Keterangan kepada BI
o Pasal 34 (1)
o Bank wajib menyampaikan kepada
Bank Indonesia neraca dan perhitungan
laba/rugi tahunan serta penjelasannya,
serta laporan berkala lainnya, dalam
waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

22. Penyampaian Keterangan kepada BI
o Pasal 34 (2)
o Neraca serta perhitungan laba/rugi
tahunan wajib terlebih dahulu diaudit
oleh akuntan publik.

23. Bank Indonesia
o Bank Indonesia (BI) adalah bank
sentral Republik Indonesia sesuai Pasal
23D Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (UUD) dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Bank Indonesia.

24. Tujuan Utama BI
o Dalam kapasitasnya sebagai bank
sentral, Bank Indonesia mempunyai
satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah.

25. Tugas BI
o menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter;
o mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran; serta
o mengatur dan mengawasi perbankan
(tugas ini masih berlaku pasca-UU OJK
namun difokuskan pada aspek
makroprudensial dalam rangka
menjaga stabilitas sistem keuangan
di Indonesia)

26. Status Badan Hukum BI
o Status Bank Indonesia baik sebagai badan
hukum publik maupun badan
hukum perdata ditetapkan dengan undang-
undang. Sebagai badan hukum publik Bank
Indonesia berwenang menetapkan peraturan-
peraturan hukum yang merupakan
pelaksanaan dari undang-undang yang
mengikat seluruh masyarakat luas sesuai
dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai
badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat
bertindak untuk dan atas nama sendiri di
dalam maupun di luar pengadilan.

27. Independensi BI
o Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank
Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam
merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan
wewenangnya. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri
pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia
juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan
intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun
juga.
o Untuk lebih menjamin independensi tersebut, UU BI
telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank
Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik
Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen
kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan
Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan
Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen,
karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar
Pemerintah.