Download to read offline
Uploaded byAyu Anggraini
Sistem hukum
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik, sehingga mendukung transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan negara. Badan publik berkewajiban untuk menyediakan informasi dengan baik, sementara informasi yang dikecualikan diatur ketat. Penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan melalui mediasi dan ajudikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
More Related Content
![Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 5 MI [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkbcakidahakhlakkelas5mimodulkelas-260205160818-304c5d00-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Sistem hukum
- 1. UNDANG – UNDANG KEBEBASAN INFORMASIPUBLIK anggraiayu
- 2.
- 3. Perubahan paradigma tersebutdikuatkan dalam komitmen yuridis dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kendati sebetulnya, dalam konstitusi Indonesia jaminan atas akses informasi ini sudah tercantum sejak amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28F P e r t a m a K e d u a K e t i g a anggraiayu
- 4. anggraiayu Informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 5. Salah satu sumberatau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada sector atau badan publik diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. anggraiayu
- 6. Undang-undang Keterbukaan InformasiPublik dibuat dengan Tujuan : 1. Ada jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak; 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel; 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. anggraiayu
- 7. anggraiayu Bagi Rakyat UU yangmemberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik. Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :
- 8. anggraiayu Bagi Badan Publik UUyang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon). Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :
- 9. anggraiayu 1. Setiap InformasiPublik bersifat terbuka dan dapat diakses; 2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; 3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; 4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang,kepatutan, dan kepentingan umum
- 10. anggraiayu KETENTUAN DALAM UU KETERBUKAANINFORMASI PUBLIK Hak dan Kewajiban Pemohon, Pengguna Informasi dan Badan Publik Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Setiap Orang berhak. 3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. 4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
- 11. anggraiayu KETENTUAN DALAM UU KETERBUKAANINFORMASI PUBLIK K e w a j i b a n P e n g g u n a I n f o r m a s i P u b l i k Pasal 5 1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 12. anggraiayu Lembaga eksekutif, legislatif,yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. P e n g e r t i a n B a d a n P u b l i k
- 13. anggraiayu Hak Badan Publik Pasal6 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) H A K B A D A N P U B L I K
- 14. anggraiayu 1. Badan Publikwajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (pada pasal 7) K E W A J I B A N B A D A N P U B L I K
- 15. anggraiayu K l as i f i k a s i I n f o r m a s i Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada pasal 9. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta- merta pada pasal 10,11,14,15,16. Informasi Yang dikecualikan Pasal 17
- 16. anggraiayu M e ka n i s m e M e m p e r o l e h I n f o r m a s i 1. UU KIP Bab VI Pasal 21 2. UU KIP Bab VI Pasal 22
- 17. anggraiayu K o mi s i I n f o r m a s i F u n g s i K o m i s i I n f o r m a si Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
- 18. Tugas danTanggung Jawab PPID PENGERTIAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID (Sekretariat Jenderal dan Menteri). KRITERIA PPID 1. Merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan infomasi publik 2. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengelolaan data, pelayanan Inforamasi dan kehumasan. anggraiayu
- 19. 3. Mengkoordinasikan pendataanInformasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Kementerian Sosial RI dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah di mutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan. anggraiayu
- 20. W EW E N A N G P P I D 1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Kementerian Sosial dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. 2. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat di akses atau tidak melalui pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP dengan seksama dan penuh ketelitian. anggraiayu
- 21. 3. Menolak permohonanInformasi Publik secara tertulis apabila Informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan Keberatan atas penolakan tersebut. 4. Menugaskan pejabat fungsional dan atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara. dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kuranngya 1 (satu) kali dalam sebulan (dalam hal Badan Publik memiliki Pejabat fungsional dan/atau petugas informasi). anggraiayu
- 22. Pertama Mengkoordinasi kan penyimpanan dan pendokumentas ian seluruh Informasi Publik yangberada di Kementerian Sosial RI. anggraiayu
- 23. anggraiayu Sengketa Informasi dan Cara Penyelesaiannya Persengketaanyang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan PerUU-an (Ketentuan Umum Pasal 1 (3).
- 24. anggraiayu 1. Cepat 2. Tepat 3.Biayaringan 4. Sederhanan dan 5. Pemenuhan hak atas Informasi Publik Azas-Azas Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 2 & Pasal 3)
- 25. anggraiayu Bertujuan untuk menyelesaikan sengketamelalui kesepakatan antara para pihak terkait dengan pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g. Cara Penyelesaian Sengketa M e d i a s i
- 26. anggraiayu Ajudikasi untuk jenisinformasi yang dikecualikan: Bertujuan untuk melakukan uji kepentingan publik dengan hasil putusan: membuka sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas; dan/atau(ii) menutup sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Hanya dilakukan jika informasi yang disengketakan memang termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP dan telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh badan publik. A j u d i k a s i
- 27. anggraiayu Tata Cara PenyelesaianSengketa Informasi S e l e s a i
- 28. anggraiayu Jika sudah terjadikesepakatan para pihak Berisfat final dan megikat.
- 29. anggraiayu PENGAJUAN SENGKETA INFORMASIKE PENGADILAN
- 30. anggraiayu Bab XI padaUU Nomor 14 Tahun 2008 mengatur ketentuan pidana penggunaan informasi publik yang melawan hukum. Tuntutan pidana berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 merupakan aduan yang diajukan melalui peradilan umum. Setiap pelanggaran yang dikenai sangsi pidana akan diamcam juga dengan sangsi pidana dalam undang-undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sansi pidanan dari undang- undang yang lebih khusus tersebut.
- 31.
- 32. Informasi selain merupakankebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. anggraiayu
- 33.
- 34.