1. UNDANG – UNDANG
KEBEBASAN
INFORMASI PUBLIK
anggraiayu

2. SISTEM HUKUM
DAN
PENYIARAN
anggraiayu

3. Perubahan paradigma tersebut dikuatkan dalam komitmen
yuridis dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Kendati sebetulnya, dalam konstitusi Indonesia
jaminan atas akses informasi ini sudah tercantum
sejak amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28F
P e r t a m a
K e d u a
K e t i g a
anggraiayu

4. anggraiayu
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan
publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan
UndangUndang ini serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

5. Salah satu sumber atau penyedia
informasi publik tersebut adalah badan
atau sektor publik. Keterbukaan dan
transparansi informasi pada sector atau
badan publik diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Petunjuk pelaksanaan
UU KIP dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
anggraiayu

6. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibuat
dengan Tujuan :
1. Ada jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui
rencana, program, proses, alasan pengambilan
suatu keputusan publik termasuk yang terkait
dengan hajat hidup orang banyak;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
Badan Publik yang baik;
3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik,
yaitu transparan, efektif dan efisien, serta
akuntabel;
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.
anggraiayu

7. anggraiayu
Bagi Rakyat
UU yang memberikan jaminan kepada
rakyat memperoleh Informasi Publik untuk
meningkatkan peran aktif mereka dalam
penyelenggaraan negara, baik pada tingkat
pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan
negara maupun pada tingkat pelibatan selama
proses pengambilan keputusan publik.
Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :

8. anggraiayu
Bagi Badan Publik
UU yang memberikan kewajiban kepada
Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan
dan pelayanan informasi, serta membuka akses
atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa
didahului permohonan) maupun secara pasif
(dengan permohonan oleh Pemohon).
Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :

9. anggraiayu
1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan
dapat diakses;
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas;
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh
secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan,
dan cara sederhana;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai dengan undang-undang,kepatutan,
dan kepentingan umum

10. anggraiayu
KETENTUAN DALAM UU
KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK
 Hak dan Kewajiban Pemohon, Pengguna Informasi dan Badan Publik
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 4
1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan
tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi
Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan
ketentuan UndangUndang ini.

11. anggraiayu
KETENTUAN DALAM UU
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 K e w a j i b a n P e n g g u n a I n f o r m a s i P u b l i k
Pasal 5
1. Pengguna Informasi Publik wajib
menggunakan Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib
mencantumkan sumber dari mana ia
memperoleh Informasi Publik, baik yang
digunakan untuk kepentingan sendiri maupun
untuk keperluan publikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

12. anggraiayu
Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
P e n g e r t i a n B a d a n P u b l i k

13. anggraiayu
Hak Badan Publik
Pasal 6
1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi
Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan
Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
H A K B A D A N P U B L I K

14. anggraiayu
1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses
dengan mudah. (pada pasal 7)
K E W A J I B A N B A D A N P U B L I K

15. anggraiayu
K l a s i f i k a s i I n f o r m a s i
 Informasi yang Wajib
Disediakan dan
Diumumkan Secara
Berkala pada pasal 9.
 Informasi yang Wajib
Diumumkan secara Serta-
merta pada pasal
10,11,14,15,16.
 Informasi Yang dikecualikan
Pasal 17

16. anggraiayu
M e k a n i s m e
M e m p e r o l e h I n f o r m a s i
1. UU KIP Bab VI Pasal 21
2. UU KIP Bab VI Pasal 22

17. anggraiayu
K o m i s i I n f o r m a s i
 F u n g s i K o m i s i I n f o r m a si
Lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang ini dan
peraturan pelaksanaannya
menetapkan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengketa Informasi
Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi.

18.  Tugas dan Tanggung Jawab PPID
 PENGERTIAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) adalah Pejabat yang bertanggung jawab di
bidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan
bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID (Sekretariat
Jenderal dan Menteri).
 KRITERIA PPID
1. Merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan
infomasi publik
2. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen,
pengelolaan data, pelayanan Inforamasi dan kehumasan.
anggraiayu

19. 3. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik
yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di
Kementerian Sosial RI dalam rangka pembuatan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah di
mutakhirkan oleh pimpinan masing-masing
unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali
dalam sebulan.
anggraiayu

20.  W E W E N A N G P P I D
1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di
Kementerian Sosial dalam melaksanakan pelayanan
informasi publik.
2. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat di akses
atau tidak melalui pengujian tentang konsekuensi
sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP dengan
seksama dan penuh ketelitian.
anggraiayu

21. 3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis
apabila Informasi yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon
untuk mengajukan Keberatan atas penolakan tersebut.
4. Menugaskan pejabat fungsional dan atau petugas informasi
dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat,
memelihara. dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi
Publik secara berkala sekurang-kuranngya 1 (satu) kali dalam
sebulan (dalam hal Badan Publik memiliki Pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi).
anggraiayu

22. Pertama
Mengkoordinasi
kan
penyimpanan
dan
pendokumentas
ian seluruh
Informasi Publik
yang berada di
Kementerian
Sosial RI.
anggraiayu

23. anggraiayu
Sengketa Informasi
dan
Cara Penyelesaiannya
Persengketaan yang terjadi antara Badan
Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan
atau Pengguna Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan atau
menggunakan Informasi Publik berdasarkan
peraturan PerUU-an (Ketentuan Umum Pasal
1 (3).

24. anggraiayu
1. Cepat
2. Tepat
3.Biaya ringan
4. Sederhanan dan
5. Pemenuhan hak atas Informasi Publik
Azas-Azas Penyelesaian
Sengketa Informasi
(Pasal 2 & Pasal 3)

25. anggraiayu
Bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa melalui kesepakatan
antara para pihak terkait dengan
pokok perkara yang terdapat
dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b
sampai huruf g.
Cara Penyelesaian
Sengketa
 M e d i a s i

26. anggraiayu
Ajudikasi untuk jenis informasi yang dikecualikan:
 Bertujuan untuk melakukan uji kepentingan publik dengan
hasil putusan: membuka sebagian atau seluruh informasi
untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas;
dan/atau(ii) menutup sebagian atau seluruh informasi untuk
melindungi kepentingan publik yang lebih luas.
 Hanya dilakukan jika informasi yang disengketakan
memang termasuk informasi yang dikecualikan
sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP dan telah
dilakukan pengujian konsekuensi oleh badan publik.
A j u d i k a s i

27. anggraiayu
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
S e l e s a i

28. anggraiayu
Jika sudah terjadi kesepakatan para pihak
Berisfat final dan megikat.

29. anggraiayu
PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI KE PENGADILAN

30. anggraiayu
Bab XI pada UU Nomor 14 Tahun 2008
mengatur ketentuan pidana penggunaan informasi
publik yang melawan hukum. Tuntutan pidana
berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 merupakan
aduan yang diajukan melalui peradilan umum.
Setiap pelanggaran yang dikenai sangsi
pidana akan diamcam juga dengan sangsi pidana
dalam undang-undang lain yang bersifat khusus,
yang berlaku adalah sansi pidanan dari undang-
undang yang lebih khusus tersebut.

31. Contoh Kasus
Pelaksanaan
UU
Keterbukaan
Informasi
Publik (KIP).
anggraiayu

32. Informasi selain merupakan kebutuhan pokok
setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga
merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak
untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia.
Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk
mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi
publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk
mengembangkan masyarakat informasi.
anggraiayu

33. ANY
QUESTIONS
???
anggraiayu

34. anggraiayu